Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu persyaratan administratif bagi seseorang yang akan memperoleh hak pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan litmas ini berfungsi sebagai instrumen asesmen penilai resiko pengulangan tindak pidana dan pengungkapan kebutuhan kriminogenik narapidana sesuai dengan karakteristik masing-masing individunya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip risk, needs dan responsivity dalam menentukan bentuk perlakuan yang tepat bagi narapidana untuk mencegah resiko residivisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan identifikasi kebutuhan kriminogenik narapidana dalam Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan Pembebasan Bersyarat. Dari penelitian yang dilakukan ternyata penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan pemberian pembebasan bersyarat belum mampu mengungkapkan kebutuhan kriminogenik narapidana. Ditemukan beberapa hambatan terkait hasil temuan ini. Dibagian akhir tulisan ini, penulis memberikan saran untuk perbaikan Litmas di masa yang akan datang.

---

Parole case study as one of administrative requirements for inmates who will gain parole rights as stipulatde in the legislation in force. This Parole case study serves as a risk assessment for recidivism and to reveal inmates criminogenic needs in accordance with the characteristics of each individual.

This research uses the theory of risk, needs and responsivity principle in determining the appropriate form of treatment for inmates to prevent the risk of recidivism. This study uses a qualitative approach to identifying the inmates criminogenic needson Parole case study.

Conclusions of research are parole case study which is being used to determine the granting of parole is not been able to express the inmates criminogenic needs. Beside that tha authors found several barrier related to this finding. At the end, the authors provide suggestions for improvement Parole case study in the future."

"Komodifikasi videogame merupakan bagian dari dinamika pasar digital dunia hiburan yang berekspansi dengan pesat seiring dengan meningkatnya aksesibilitas perangkat lunak memproduksi videogame. Ekspansi yang pesat menimbulkan berbagai dampak positif yang berdampingan dengan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut ialah penipuan online. Mengangkat kasus penipuan yang melibatkan seorang warga negara Amerika Serikat bernama Sergey Titov, naskah ringkas ini berupaya mengidentifikasi kondisi kriminogenik yang memungkinkan kasus ini untuk terjadi dan terhambat dalam upaya penindaklanjutan di ranah hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa kondisi kriminogenik yang memungkinkan online fraud berupa deceptive advertising antara lain desakan bagi para pelaku untuk adaptif, fasilitas jaringan dan sistem komunikasi bersifat realtime, sifat non-linier ruang siber, kurangnya pengamatan dan pengawasan lebih lanjut terkait praktik organisasi bisnis, perkembangan teknologi dalam engine videogame beserta paparannya ke masyarakat luas sebelum secara matang ditelaah lebih lanjut dampaknya terhadap barang bukti digital, dan penyedia jasa anonimitas dalam kepemilikan domain. Susunan kondisi kriminogenik tersebut menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus online fraud serupa, terutama melalui pendekatan yang berfokus pada penguatan regulasi terkait konsistensi barang bukti digital.

---

Commoditization of videogames is a part of the digital entertainment world dynamics that are expanding rapidly, made possible by the increasing accessibility of softwares required to manufacture videogames. The rapid expansion of videogame digital market provides various positive implications that are also accompanied by negative implications. One of said negative implication is online fraud. Focusing on an online fraud case involving an American named Sergey Titov, this research attempts to identify the supporting criminogenics of said case and how said criminogenics prevents the case's legal resolution.

Case study found that the aforementioned supporting criminogenics consists of the need for perpetrators to be more adaptive in light of the restrictions in commiting a fraud, networks and realtime communications, the non-linearity of cyber space, the lack of monitoring and examination on business practices, technological development in videogame engine and its premature exposure to the public before undergoing any further examination on its impact towards digital evidence, and domain anonymity service providers. The aforementioned criminogenics are key in handling similar online fraud cases, especially through an approach that focuses on strengthening existing regulations regarding digital evidence consistencies."

"ABSTRAKPembinaan narapidana merupakan bagian dari tujuan pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-undang pemasyarakatan dimana seseorang yang telah melakukan kesalahan dibina dengan baik, agar mereka dapat menyadari kesalahan dan perbuatannya dan melakukan pertaubatan, serta ketika mereka selesai menjalani hukuman dapat berintegrasi sosial atau kembali ke masyarakat. Kerja sama pihak swasta dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana tidak bertentangan dengan tujuan pembinaan narapidana seperti dalam sistem pemasyarakatan tersebut, karena komponen-komponen pembinaan narapidana yang masih terbatas dari pihak lapas maupun pemerintah (seperti: sumber daya manusia, anggaran pembinaan, peralatan yang menunjang dsb.) dapat dibantu dan dipenuhi oleh pihak swasta. Lapas wanita Klas II A Palembang merupakan salah satu contoh lapas yang berhasil menerapkan konsep ini, meskipun keberhasilan tersebut bukan berarti tanpa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dengan adanya konsep ini diharapkan narapidana mendapatkan skill sebagai bekalnya nanti ketika mereka telah bebas atau selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

---

ABSTRACT

Rehabilitation of inmates is a part of the purpose of criminal prosecution based on the penal system which has been regulated in Law penitentiary whereas a person who has made a mistake nurtured properly, so that they can realize their mistakes, and could change it and when they finished the sentencing, they can integrate social or return to the public. Rehabilitation inmates program in Palembang woman?s correction based on collaboration between correction and private sector which is not contrary to the purpose of fostering such prisoners in the correctional system, because the components are still limited coaching inmates of the prison and the government (such as human resources, budget, support equipment and so on) can be helped and be met by the private sector. Woman?s correction of Class II A Palembang is an example of the correction were successfully implemented this concept, despite this success does not mean the absence of constraints in implementation. With the concept of inmates is expected to gain skills as her talent later when they have free or finished their sentencing in a correctional institution."

"Tesis ini membahas identifikasi kebutuhan pelatihan dalam upaya untuk mcningkatkan kinerja bidan di ruang rawal inap kebidanan RSPAD Gatot Socbroto lahun 2009 dcngan menggunakan teori penilaian kebutuhan pelatihan/Training Need Assessment (T NA) pada liga tingkat analisis yaitu (I) analisis organisasi, (2) analisis operasional, dan (3) analisis personalia. Penelitian ini adalah penelimian deskriptif dcngan pendekatan kualitatiff Hasil penelitian menyarankan bahwa dengan adanya rencana slrategis pengembangan SDM mengarah kcpada sistem remunerasi, maka disarankan pihak RSPAD untuk melakukan kcgiatan pengumpulan informasi jabatan bidan yang meliputi tanggung jawab, tugas dan fungsi pokok, hubungan kegia, persyaratan jabatan, idenlilas jabatan, tuntulan tisik, Iingkungan kerja. Berdasarkan hasil idcmiiikasi kebutuhan pelatihan maka gambaran program pelatihan yang dapat mcmcnuhi kebutuhan organisasi, operasional dan individu dalam rangka peningkatan kinerja bidan di ruang rawat inap kebidanan RSPAD gatot soebroto adalah pelatihan penerapan standar profesi bidan di rumah sakit.

---

This tesis explained about training identification in order to increase midwife performance in the room of inpatient obstetrics by using Training Need Assessmenr (T NA) via analisis organization, operational and personnel. This research is descriptive observational with kualitatifs approaching. Result one that acquired and to the effect management RSPAD strategic planning matter in human resources development to remuncrasi's system, that management RSPAD have to collect job infommation for midwife that including job responsibility, job requirement, job kualification, job identity, tisical requirement and job environment. This study identified the training program that can meet the need organization, operational and personnel in order to increasing midwife performance in the room of inpatient obstetrics is the training in hospital aplication of midwife's professional standard. "

"Sejalan dengan semakin globalnya dunia usaha, maka persaingan bisnis akan semakin ketat dan sulit. Pengelolaan usaha dilakukan untuk mengatasi perubahan - perubahan yang terjadi. Sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dan memenuhi kompetensi, merupakan salah satu keungguran bersaing perusahaan. Pendekatan terhadap penggunaan kompetensi dalam pengelolaan sumber daya manusia diyakini dapat efektif dilaksanakan dalam kaitan dengan program rekrutmen dan seleksi, perencanaan pengembangan dan pelatihan, penentuan karir serta penilaian kinerja ka yawan hingga pada sistem pendapatan. Untuk itu, diperlukan identifikasi kebutuhan kompetensi jabatan pada suatu organisasi sebagai langkah awal dalam melakukan penataan dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik.Dengan mempertimbangkan bahwa kompetensi teknis (hard competency) telah dipersyaratkan dalam salah satu ketetapan, perusahaan sementara kompetensi non teknis belum teridentifikasi, maka penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi (soft competency) jabatan pada kelompok bidang kerja di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan menggunakan model kompetensi yang telah dikembang oleh Spencer & Spencer, Jr. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan responden yang diambil berdasarkan purpusif sampling berjumlah 90 orang terdiri dari pejabat, staff dan karyawan kantor pusat dan kantor cabang.Hasil penelitian menunjukkan, 10 jenis kompetensi yang merupakan generik kompetensi; yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam perusahaan, yaitu : Achievement Orientation, Self Confidence dan Self Control (kelompok Core Competency); Analytical Thinking, Conceptual Thinking dan Technical Expertise (kelompok Personal Effectiveness); Team Work, Customer Service Orientation, Concern For Order dan Information Seeking (kelompok Working Through With Others Competency). Untuk model kompetensi (Iihat lampiran 2) yang dihasilkan memperlihatkan masing - masing bidang kerja (teknik, pemasaran, keuangan 1 akuntansi dan pendukung operasi) mempunyai jenis kompetensi pada tingkat kepentingan dan tingkatan skala tertentu di tiap jenis kompetensi. Hal ini berarti pada masing - masing bidang kerja mensyaratkan jenis dan tingkat kompetensi yang berbeda sesuai bidang kerjanya.

---

In line with the development of business globalization throughout the world, it would certainly make it more difficult and demanding for business to compete against one another. The management of business it self must be able to adapt, to overcome all the changes that can occur at any given time. Human Resources could be is one of the best strategies to have for a company to compete in search of winning the competition. The practical approach of using the competency in managing the Human Resource is believed to be more effective in terms of program recruitment, selection, planned training & development, career plan, employee assessment and the salary/earning system. In view of all of these circumstances, it is absolutely necessary to identify each competency's requirement for a certain occupation's position in an organization as the first step to better manage and organize the Human Resource.

In consideration that technical competency (hard competency) is required in a company's rules and regulation, whilst the non technical competency (soft competency) has not yet been determined, a research 1 a study should be implemented with the objectivity to identify the need of occupational competency on certain working group at PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), by way of using competency model designed by Spencer & Spencer , Jr. the research method that was used was called Descriptive Method, using purposive sampling of 90 respondences from low to higher ranking employees at the head office and from the branch offices.

The research study indicated that 10 different kinds of competencies were classified as generic competencies which were necessary to have by each individual within a company, these were Achievement Orientation, Self Confidence and Self Control (Core Competency Group); Analytical Thinking, Conceptual Thinking and Technical Expertise (Personal Competency Group); Team Work, Customer Service Orientation, Concern For Order and Information Seeking (Working Through With Others Competency). For the competency model (please see 2"d attachment) which have been identified by their individual field such as; technical, marketing, finance/accounting and operational supports, they have their own type of competency at a certain level of needs and at a certain level of scale. This revelation means that each of this field of work requires different type and level of competency in accordance to their specific field of work."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk memahami kebutuhan informasi dan upayapemenuhan kebutuhan informasi remaja kota. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian iniadalah identifikasi terhadap berbagai kebutuhan informasi pada diri remaja danupaya pemenuhannya. Remaja memenuhi kebutuhan informasinya denganmenggunakan sumber informasi seperti media elektonik, media cetak dan sumberinformasi manusia. Penelitian ini menyarankan bahwa perpustakaan seharusnyadapat menyediakan layanan khusus untuk remaja, memperluas atau menambahkanjenis informasi yang sesuai dengan kebutuhan remaja dan membuat perpustakaanmenjadi trend dikalangan remaja.

---

ABSTRACTThis thesis aims to understand the needs of information for urban teenagers and

the effort to fulfill that needs. This study used a qualitative approach with the case

study method. The results of this research are the identification variety of

information needed by urban teenagers, and the effort to fulfill it. Teens try to

fulfill their information needs using information sources such as electronic media,

print media and human resources. This research suggests that the library provide

services especially for teenagers, expanding and adding any kind of information

that meet the needs of teenagers and making the library as a trend among teens."

"ABSTRAKRutan yang berfungsi melakukan penerimaan tahanan sampai dengan pengeluaran tahanan daJam pelaksanaannya juga berfungsi melakukan pembinaan narapidana. Keberadaan narapidana di rutan merupakan suatu penyimpangan dari konsep pemasyarakatan, Yang mempunyai konsekuensi dampak ikutan penempatan narapidana seperti prisonisasi, stigmatisasl dan residivisme. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan Lapas tertentu sebagai Rutan, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya. Karena tidak setiap kabupaten/ kota memiliki bangunan Lapas dan Rutan. Dalam pengelolaannya Karutan memanfaatkan seluruh potensi yang ada serta menggunakan pendekatan struktur rutan guna membina narapidana. Terutama pelayanan tahanan dan pengamanan sebagai pengawal proses pembinaan, Beragam kegiatan dapat diupayakan seperti olah raga, pendidikan, kesenian, kerohanian dan ketrarnpilan. Kondisi kekurangan pctugas serta over kapasitas rnenjadi perrnasalahan iain yang harus dicermati mclalui manajemen pembinaan narapidana di RUtan.

---

ABSTRACTRutan Is working to revenue expenditure prisoners to prisoners in its implementation also serves to foster and inmates. The presence of inmates in the detention center is a deviation from the concept of socialization. Which bas consequences such as the impact of inmate placement follow-up prisonisasi, stigmatization and recidivism. Based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of. M.04.UM.OL06 year 1983 on the stipulation of certain prison as a detention center, prison can switch functions into a detention center and vice versa. Because not every district has a building prisons and detention center. In its management Karutan exploit all this potential and use the structure approach Rutan to build the inmates. Particularly detainees and security services as a guardian of the coaching process- Various activities. can be pursued such as sports, education, art, spirituality and skills. Conditions and over~ capacity shortage of officers to other issues that must be observed through the management coaching inmates at the detention center."

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan shame proneness dan guilt proneness pada narapidana residivis dan mantan narapidana non-residivis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara guilt proneness dengan perilaku residivisme, namun tidak ada hubungan yang signifikan antara shame proneness dengan perilaku residivisme. Oleh karena adanya perbedaan budaya dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin melihat perbandingan shame proneness dan guilt proneness pada narapidana di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan memberikan alat ukur TOSCA-SD dalam Bahasa Indonesia kepada 39 narapidana residivis dan 30 mantan narapidana non-residivis. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara shame proneness dan guilt proneness dengan tindak residivisme. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku residivisme dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar emosi malu dan bersalah.

---

This research aims to compare shame proneness and guilt proneness among recidivist inmates and non-recidivist ex-inmates. The previous research shows that there is a relation between guilt proneness and recidivism, however there is no relation between shame proneness and recidivism. Due to cultural differences with previous research, this research aimed to compare shame and guilt proneness in Indonesian inmates. The research is done by assigning 39 recidivist inmates and 30 non-recidivist ex-inmates to fill in TOSCA-SD questionnaire in Bahasa Indonesia. The result of this research shows that there is no significant relation between shame and guilt proneness with recidivism. This result shows that there is another factor other than shame and guilt which affect recidivism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah prapubertas di Kota Serang pada tahun 2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kulitatif kepada 3 kelompok informan, yaitu siswa kelas 1-4, orang tua dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan informasi tentang kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah prapubertas berbeda-beda untuk tiap tingkatan kelasnya. Sumber informasi utama tentang kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah prapubertas adalah orang tua dan guru. Sementara itu, media yang paling disukai oleh anak dalam pendidikan kesehatan reproduksi adalah media video atau film, sedangkan metode yang dapat digunakan adalah metode permainan untuk kelas 1 dan 2 serta metode diskusi untuk kelas 3 dan 4.

---

This study is aimed to identify the needs of reproductive health education on prapuberty school-age children in Serang City on 2014. This study used qualitative method to 3 groups of informants; the 1st-4th grade students, the parents and the teachers. The result shows that the needs of reproductive health informations for prapuberty school-age children were different for every grade.

The main source of information about reproductive health for prapuberty schoolage children were parents and teachers. Meanwhile, the most favorite media in reproductive health education was the video or film, and the methods which can be used in delivering the information about reproductive health were games for 1st and 2nd grade, discussion for 3rd and 4th grade."