Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan menganalisis faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Field Research dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara penagihan pajak yang bersifat pasif dan aktif namun pelaksanaan penagihan aktif hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Teguran 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum diterapkan di DPPKA Kota Depok karena masih rendahnya upaya untuk melakukan Penegakan Hukum/Law Enforcment. Yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah berasal dari Wajib Pajak antara lain karena pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, kondisi keuangan Wajib Pajak yang kurang baik, alamat Wajib Pajak/Pihak ke 3 yang tidak jelas serta lempar tanggung jawab antara pengguna dengan Pihak ke 3 yang telah habis kontraknya dan berasal dari Instansi Pemerintah Daerah kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan penagihan utang Pajak Reklame, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Pajak Reklame.

---

This research analyzes the advertisement tax debt collection and analyzing the factors inhibiting the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the advertisement tax debt collection and inhibiting factors in the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. Techniques of data collection conducted by Field Research and Library Studies.The results concluded that the advertisement tax debt collection at Depok City implemented with passive and active tax collection, but the implementation of active billing only be carried out until the reminder letter 2.

Implementation of the Tax Collection with distress warrant have not been applied by DPPKA due to low effort in Law Enforcement. Inhibiting factors are from the taxpayer because knowledge is still low, the financial condition of the unstable taxpayer, the taxpayer's financial condition is not stable, the address of advertising agencies or taxpayers who are not clear and are not responsibleand inhibiting factor of Local Government Agencies in charge of a lack of human resources to carry out debt collection advertisement tax, less socialization of Advertisement Tax."

"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.

---

This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.

The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi. Fungsi budgetair dan fungsi regulerend dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Kenaikan pemasukan PAD kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame seiring dengan pesatnya pertumbuhan reklame yang diselenggarakan di kota Bekasi, maka diperlukan pengawasan terhadap standar teknis reklame agar reklame tidak mengganggu estetika kota, keamanan dan ketertiban kota Bekasi. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi dan faktor penghambat pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Pajak Reklame pada instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi, diantaranya adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure dan konsep Pajak Reklame.

---

This thesis discusses implementation of Advertising Tax collection in Bekasi. Budgetair functions and regulerend functions needed in the implementation Advertising Tax collection. The increase of revenue Bekasi from Advertisement Tax sector along with the rapid growth by held advertisement in Bekasi, it is necessary to supervise the technical standard of advertisement in order to does not interfere the aesthetics of the city, security and discipline in Bekasi. This thesis raised two issues, namely the implementation of Advertising Tax collection in Bekasi and obstacle factors of Advertising Tax collection in Bekasi.

This research`s approach that being used is qualitative approach, analyze the data with qualitative method. And the result of this research stated that the Advertising Tax services in government agencies related areas is still many obstacles in the implementation of the Advertising Tax collection in Bekasi, the implementation of which is not in accordance with the Standard Operating Procedures and the concept of Advertising Tax."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis terhadap adanya sistem pengawasan atas objek pajak Wisma di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyak hambatan- didalamnya. Pemilihan objek penelitian di Kota Depok dikarenakan baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal, Depok masih berada di bawah DKI Jakarta. Kesimpulannya adalah sistem pengawasan yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal utama untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini ialah dengan menggugah kesadaran dari wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

---

The main focus of this paper is the following analysis of the consequences of a system of control over the tax object Guest House in Depok. This research is a descriptive qualitative research. Guest house is the object of the hotel tax but in practice, the collection of tax on guest house is still difficult to apply the same as the hotel tax because there are many obstacles in it. Selection of the research object in Depok because in terms of supervision and monitoring of IT systems internally and also externally, Depok still be under DKI Jakarta. The conclusion is that the control system of the object in the form of Guest House tax has been going well. The main thing that can be done to improve the tax collection system is by raising awareness of the taxpayer to comply with their tax obligations properly."

"Skripsi ini membahas kebijakan kenaikan Nilai Sewa Reklame di Kota Bandar Lampung di tahun 2011. Permasalahan yang muncul adalah banyaknya penyelenggaraan reklame di Kota Bandar Lampung. Penyelenggaran reklame banyak, namun penerimaan Pajak Reklamenya sedikit. Pemerintah Kota melakukan formulasi kebijakan kenaikan Nilai Sewa Reklame (NSR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan kenaikan NSR di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan kenaikan melewati beberapa tahapan yaitu pengidentifikasian masalah, agenda kebijakan, dan formulasi proposal kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam formulasi proposal kebijakan tidak tepat karena tidak berdasarkan analisis potensi Pajak Reklame.

---

This undergraduate thesis discusses the increasing Advertising Rent Value policy in Bandar Lampung Municipality which occurred in 2011. The problem is because there is large amount of billboards in the municipality of Bandar Lampung. The fact that there is a massive billboards in Bandar Lampung are inconsistent with the Advertising Tax revenue that can be collected in the Municipality of Bandar Lampung, therefore the Municipality of Bandar Lampung is deciding to formulate the increasing Advertising Rent Value. The purpose of this study was to determine the increasing advertising rent value on advertising tax in Bandar Lampung. The method used is a qualitative approach.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: identifying problems, setting the agenda, and the formulation of policy proposals. Researchers concluded that the Local Government's decision resulting in the formulation of policy proposals by increasing the rent value of advertising is not precise because they did not formulate the increases based on the advertising tax potential analysis."

"Setiap melewati jalan protokol maupun jalan-jalan besar lainnya terutama di kota-kota besar banyak terlihat reklame seperti billboard, papan, poster, kain, ataupun reklame berjalan seperti pada disisi badan bus. Di kota Depok sendiri sudah banyak dijumpai berbagai macam reklame terutama di sekitar jalan Margonda dan Juanda. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan nilai sewa reklame di kota Depok dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam dengan pejabat dan petugas yang terkait dalam proses perhitungan pajak reklame dan aktivitas seputar pemasangan dan perizinan reklame di kota Depok. Pada analisis penelitian didapatlah argumen-argumen dan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa nilai sewa reklame di kota Depok relatif lebih rendah ketimbang daerah sejenis dengan keadaan ekonomi dan perkembangan yang sama lainnya seperti kota Bogor dan Bekasi.Hasil penelitian menunjukan masih ada hal yang membuat mengapa nilai sewa reklame kota Depok terbilang kecil perhitungannya karena peraturan yang mengatur NSR tersebut sudah lama belum direvisi dan kurang sesuai dengan perkembangan kota Depok saat ini dan juga faktor adanya potensi pajak reklame yang dipertahankan agar tidak hilang, karena mereka menganggap jika dinaikkan perhitungan nilai sewa reklamenya maka akan terjadinya kekurangan potensi penerimaan bahkan bisa berkurang drastis jumlah penerimaannya.

---

Every time we passing through the protocol road or other major roads, especially in big cities, there are many advertisements such as billboards, plank-boards ad, posters, fabrics ad, or billboards-like on the side of the bus body. In the city of Depok itself, there have been many kinds of billboards, especially around the streets of Margonda and Juanda. In this study the authors aimed to analyze the evaluation of the policy of advertisement rent value in the city of Depok using a qualitative approach. The method used in this research are literatur study and field studies with in-depth interviews with officials and officials involved in the process of calculating advertisement taxes and activities regarding the installation and licensing of billboards in the city of Depok. In the analysis, there are arguments and factors that cause why the billboards rent value in Depok city is relatively lower than other region that similar in economics condition and city development such as the cities of Bogor and Bekasi.The results show there are still a few things that make why the rent value of Depok city billboards produce a small amount of calculation because the regulations that regulate the rental value of these billboards have not been revised for a long time and are not in line with the development growth of Depok city at this time and also in order to maintained the potential of advertisement tax, because they assume that if the calculation of the advertisement rent value is raised, then the revenue potential will be shortfall eventually and it could even be drastically decrease."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah.

---

This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

"

"The Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligation to regulate their house hold themselves as well as their finance based on the regulation. Bekasi, as the Buffer city of Jakarta, which has also applied the local autonomy. One of The income?s resources for local government finance is local earnings, which is included local tax. In Bekasi the advertising tax has given contribution enough as the local earnings. By the end of 1999, The Pattern of the license of advertisement board wold be held by One-roof services, before that, it was held by the Board of Sanitation,Gardening and Funeral in Bekasi City. This research has analyzed and compared the tax compliance cost as an effect of the changes of the Administrative license which has been taken care by the Board of Sanitation,Gardening and Funeral in Bekasi City and The SPSA. The tax compliance would be analyzed by two Fiskuses, which were the representatives of government aparatures or The SPSA and The advertising of tax payer.On this research, researcher has used qualitative approach on the comparative tax compliance cost analysis. This research has implemented the descriptive methods, to describe the condition of the object of research derived from the actual facts. The technique of primary data collection was done by in depth interview toward main informants that obviously involved in the administration of license for advertising, which were the staff of SPSA and also toward supporting informants (advertising tax payer). Whereas the secondary data was obtained through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object of research. Data analysis was done in qualitative way, based on the result of the field findings as the primary and the secondary data.From the analysis result, the changes of the administration?s license has given some effects to the tax compliance cost and advertising tax payer. The aspect of tax compliance cost from advertising tax payer?s point of view,which were the direct money cost, time cost and psychic cost became relatively lower than before. The factors which were affected the tax compliance cost and made it lower than before, were the strategic and reachable location, the efficient of the administration and also the comforts that was given by the clear procedures and the accuracy of the finishing license which was only 12 work days for maximum. On the other hand, the tax compliance cost which was connected by the fiskuses such as the administrative cost and the enforcement cost, has not been looked yet about the difference of the things that could be lower or higher, which was connected by the pattern of the advertisement administration's license. These things were caused by the SPSA itself, which has still been as the transition of the ideal pattern which will be held in the year of 2009. Because of that reason, the SPSA has not had the separable cost yet, which has been connected by the tax compliance cost that the changes could be analyzed."

"Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga ibukota yang secara nyata memiliki penyelenggaraan reklame yang banyak, yakni lebih dari 5000 wajib pajak reklame, yang seharusnya bisa menjadi potensi penerimaan daerah yang cukup signifikan. Tetapi kenyataannya, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya menempati urutan dua terbawah. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok di dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa DPPKAD Kota Depok melakukan sebelas strategi peningkatan penerimaan, serta terdapat satu faktor internal, dan lima faktor eksternal bagi DPPKAD Kota Depok di dalam melakukan pemungutan pajak reklame.

---

Depok is one of the commuter city, which has many organized advertisement with more than 5000 advertising tax payer, that should become significant potential own source revenue. But in fact, the average of Depok advertising tax revenue improvement, within last 5 years, occupied on the second position from the bottom. With this case, this research goal is to analyze the strategy of improvement on advertising tax Revenue in Depok which did by Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Depok. Using qualitative data collection techniques by in-depth interviews and literature studies, this research made conclusion that DPPKAD did eleven improvement strategies, with one internal factor, and five external factors which related to DPPKAD on assessing advertising tax."