Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai inefektifitas kebijakan Sunshine Policy oleh Korea Selatan sebagai upaya reunifikasi Korea selama masa kepemimpinan Presiden Kim Dae Jung (1998-2003). Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inefektifitas kebijakan Sunshine Policy oleh Korea Selatan sebagai upaya reunifikasi Korea disebabkan oleh tiga faktor yaitu perbedaan dalam perilaku negosiasi (dari sisi Korea Selatan), perbedaan ideologi (dari sisi Korea Utara), dan adanya intervensi dari lingkungan eksternal (Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia).

---

This study focuses on the ineffectivity of Sunshine Policy by South Korea in an effort of Korean re-unification under the President Kim Dae Jung’s leadership (1998-2003). Methodology used in this study is qualitative with explanatory type of research.

The study shows that the ineffectivity of Sunshine Policy by South Korea as was determined by three factors which is negotiating behavior of South Korea, competing ideology and intervention from the external actors (United States, Japan, China, Russia)"

"Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Pondok Ranggon pada tahapan forum Rembug RW untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan. Rangkai Rembug RW ini dimulai dari tingkat RT untuk membuat alternatif kebijakan yang diajukan pada forum Rembug RW. Pada Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam rangkai Rembug RW yang di mulai dari tingkat RT. Kemudian dilihatnya hubungan karakteristik individu dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskrtiptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi yang dimulai dari tingkat RT yang kemudian dilanjutkan pada tingkatan RW dalam forum Rembug RW , yang dikaitkan dengan Teori Arnstein dimana adanya 8 tingkat partisipasi yaitu pada tingkatan sedang dan berada dalam tingkat 5 yaitu Placation. Pada tingkat partisipasi ini dapat dijelaskan bahwa sudah adanya partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah dilibatkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan, hanya saja semua keputusan tetap berada pada keputusan pemerintah. Karakteristik individu dihubungkan terhadap tingkat partisipasi, dilihat tidak adanya hubungan yang signifikan.

---

This research discusses the participation of Kelurahan Pondok Ranggon on stage Rembug RW forum for annual development planning. RW Rembug starts from level RT to make the proposed policy alternatives on the forum Rembug RW. In the formulation of the problem in this study was to determine the level of community participation in the chain RW Rembug that at the start of the RT. Then he saw the relationship of individual characteristics with the level of community participation.

This research uses quantitative methods to the design deskrtiptif. The study concluded that the level of participation starting from the level RT and then proceed to the level RW ,which was associated with Theory Arnstein where there are eight levels of participation in moderate levels in the Placation level 5. At the level of participation can be explained that it was the participation of society in which people have been involved in the development planning stage, it's just that all decisions remain on the government's decision. Individual characteristics linked to the level of participation, not seen a significant relationship. "

"Pembahasan terhadap topik yang melihat adanya korelasi antara tingkat status sosial ekonomi dengan partisipasi politik ini, sesungguhnya diilhami oleh suatu obsesi pada gagasan yang agafc besar, yaitu demokrat isas i. Adapun yang penulis maksud dengan demokratisasi adalah proses pengambilan dan pengaplikasian nilai-nilai demokrasi secara utuh dalam setiap kegiatan politik. Untuk mewujudkan hal tersebut, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah perlu adanya perluasan partisipasi politik rakyat aecara mandiri (autonomous}, Namun di dalam fcenyataannya, perluasan partisipasi politik rakyat tersebut, tidak hanya terkait dengan sistem politik secara makro, tetapi juga berkelindan dengan segi-segi kehidupan sosial dari rakyat itu sendiri. Dalam hal ini faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan dan penghasilan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik rakyat. Dari beberapa studi yang dilakukan oleh para ilmuwan politik seperti Almond, Infceles, Verba dan Nie, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dengan sikap kewarganegaraan yang aktif. Variabel-variabel seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pefcerjaan, penghasilan, dan usia dapat disejajarkan dengan variabel pendidikan dalam menentukan tindakan-tindakan politik. Temuan yang diperoleh oleh para sar.jana tersebut, nienibukt ikan bahwa tingkat status sosia! ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Dari pernyataan tersebut, lahirlah rumusan "semakin tinggi ti ngkat status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasi politikoya". Dalam kaitannya dengan masyarakat pekerja sektor informal, penulis ingin melihat, apflkah rumusan tersebut di atas tetap terjaga keberlakuannya terhadap suatu lapisan masyarakat kota yang berdasarkan tingkat status sosial ekonomi bcrada pada posisi yang rendah. Atau apakah akan ditemukan hal-hal baru yang khusus berkenaan denoan kehidupan mereka yang unik. Singkatnya penelitian ini dapat dikatakan suatu usaha verifikasi terhadap teori yang melihat adanya hubungan antara tingkat status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik dengan mencoba menerapkannya pada masyarakat peker.ja sektor informal. Dipilihnya masyarakat sektor informsi sebagai objek kejadian , mengingat kelompok ini keberadaannya merupakan suatu fenomena yang menarik di wilayah perkotaan. Hal itu disebabkan oleh jumlah mereka yang dari masa ke raasa terus bertambah secara meyakinkan, sehingga secara fcuantitatif merupakan sumber daya politik yang cukup potensial untuk diberdayakan. Selain itu, persoalam umum di negara Dunia Ketiga sampai saat ini adalah bagaimana meningkat kan partisipasi politik masyarakatnya yang cenderung apatis. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan.Dipilihnya kelurahan tersebut sebagai lokasi penelitian, berdasarkan beberapa pert imbangan, antara lain merupakan salah satu sentra dari para pefcerja sektor informal, sebab jaraknya yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, kedudukannya juga berada dalam satu wilayah di mana penulis melangsungkan pendidikan. Hasil yang ditemukan melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa para pekerja sektor informal memi 1 iki latar belakang status sosial yang rendah, tetapi tidak dengan status ekonominya. Demikian juga, untuk bentuk partisipasi politik yang melibatkan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta yang berupa aksi protes, partisipasi mereka cenderung rendah. Tetapi untuk bentuk partisipasi politik yang tidak bersifat intensif dan menyita waktu seperti penggunaan suara dalam pemilu , keikutsertaan mereka cenderung tinggi. Hasil uji hipotesis melalui analisa tabel silang, menunjukkan bahwa untuk partispasi politik yang tidak bersifat intensif dan berupa aksi protes, seperti pada penggunaan suara dalam pemilu dan melakukan aksi demontrasi atau mogak, variabel pendidikan dan penghasilan tidak berpengaruh , Sementara untuk partisipasi politik yang bersifat intensif seperti ikut organisasi , mencari koneksi dan melakukan lobi variable pendidikan dan penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan sifat pekerjaan yang dimiliki oleh para pekerja sector informal apakah yang menetap atau tidak menetap, tidak memiliki berpengaruh terhadap semua bentuk partisipasi politik yang ada."

"PART I: Theorizing comprehensive engagement -- 1. The concepts of containment and engagement -- 2. Does comprehensive engagement exist in international politics? -- 3. The conceptual framework of comprehensive engagement -- PART II: Operationalizing comprehensive engagement -- 4. Hyundai projects and the Inter-Korean Summit: a by-product or a buy-out? -- 5. North Korea?s nuclear ambitions: a bargaining chip or a bargaining goal?"

"Tesis ini membahas tentang Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan pemerintah Korea Selatan untuk memperlunak perilaku Korea Utara. Penelitian tesis adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan secara halus (soft power) terkadang dapat menjadi senjata utama untuk mempengaruhi lawan. Hal ini terbukti dalam kasus Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan melancarkan Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan secara ekonomi dan kemanusiaan untuk memperlunak perilaku Korea Utara yang agresif. Sunshine Policy dinilai efektif pada masanya walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dihapus.

---

This thesis discusses the Sunshine Policy as a form of South Korean government's approach to soften North Korea's behavior. This thesis research is qualitative research using literature study. Results of this study concluded that soft approach (soft power) can sometimes be the main weapon to influence the opponent. This is evident in the case of South Korea and North Korea. South Korea launched the Sunshine Policy as a form of economic and humanitarian approach to soften the aggressive behavior of North Korea. Sunshine Policy is considered effective in that time although in the end the policy is removed."

"Partisipasi wanita dalam politik di Korea Selatan pada dasarnya mengalami kesulitan dikarenakan nilai patriarki yang mengakar dalam masyarakatnya. Hal tersebut membuat kemunculan politikus Park Geun-Hye dan Sim Sang-Jung dalam pemilihan presiden Korea Selatan ke-18 dan ke-19 pada 2012 dan 2017 menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan bagaimana media surat kabar mengkonstruksi identitas kedua tokoh. Dengan topik ini, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana media surat kabar Korea Selatan mengkonstruksi identitas tokoh politik wanita Park Geun-Hye dan Sim Sang-Jung. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori identitas. Adapun sumber data untuk analisis adalah artikel berita daring yang diterbitkan pada masa pemilihan Presiden Korea Selatan ke-18 dan ke-19 yaitu pada 2012 dan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari setiap media dalam mengkonstruksi identitas kedua tokoh. Pemberitaan terkait Park Geun-Hye menggunakan pendekatan primodialisme yang dibuktikan dengan konten pemberitaan Park Geun-Hye yang umumnya mengaitkan sosoknya dengan ayahnya, Park Chung-Hee. Sementara identitas Sim Sang-Jung banyak dikonstruksi dengan pendekatan konstruktivisme yang mengaitkan sosoknya dengan masa lalunya sebagai aktivis buruh.

---

The political participation of women in South Korea basically faces difficulties because of the patriarchy that is rooted in Korean society. This made the emergence of politicians Park Geun-Hye and Sim Sang-Jung in the 18th and 19th presidential elections of the 2012 and 2017 became interesting, especially in relation to how mass media constructed Identity of both figures.

This study aims to analyse how South Korean mass media constructed the identities of women`s political figures Park Geun-Hye and Sim Sang-Jung. Research is conducted using descriptive analysis method with identity theory. The data sources are online news articles published during the 18th and 19th President of the Korean presidential election, 2012 and 2017.

Results show that there is a difference between each media in constructing the identity of both figures. The news related to Park Geun-Hye used a primodialism approach evidenced by the news content of Park Geun-Hye which generally attributed her figure to her father, Park Chung-Hee. While the identity of Sim Sang-Jung is much constructed with a constructivism approach that associates her figure with her past as a Labour activist."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang dinamika partisipasi perempuan dalam politik, secara khusus dalam Majelis Nasional Korea pada periode tahun 1990-2014, yang dipengaruhi oleh faktor penghambat, seperti ideologi masyarakat, dan faktor pendukung, seperti sistem pemilihan umum yang diberlakukan di negara. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang ditulis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun persentase partisipasi perempuan dalam Majelis Nasional meningkat selama periode 1990-2014, namun persentase tersebut masih dinilai rendah. Hal ini dapat dilihat dari persentase perempuan yang berpartisipasi dalam parlemen pemerintahan Korea masih sangat sedikit, yaitu dari seluruh anggota parlemen hanya 16,3% adalah anggota perempuan. Oleh karena itu, dari studi ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender belum tercapai dalam Majelis Nasional Korea dilihat dari persentase partisipasi perempuan selama periode 1990-2014. 

---

ABSTRACTThis thesis studies about the dynamics of women`s participation in politics, particularly in Korea`s National Assembly during the period of 1990-2014, which is influenced by hindering factors, such as ideology and supporting factors, such as electoral system. This research is a qualitative research and was written using the descriptive analysis method. The result of this research shows that even though women`s participation percentage in the National Assembly has increased during 1990-2014, the number is still considered low. Out of all the members, women members only take up 16.3%. Therefore, it is concluded that gender equality is yet to be reached in the National Assembly based on women`s participation percentage during the period of 1990-2014."

"Istilah jejaring media sosial (social media) menunjuk pada sebuah teknologi berbasiskan media baru Internet yang bersifat mobile dan mengubah pola komunikasi satu arah yang ada pada media tradisional, menjadi pola komunikasi multi-arah. Pengaruh internet dan jejaring media sosial terhadap partisipasi politik masih menjadi perdebatan di antara berbagai kalangan. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi cara penggunaan jejaring media sosial dalam konteks partisipasi politik serta motivasi yang melatar-belakangi penggunaan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik percakapan adalah karakter yang dominan terlihat dalam penggunaan jejaring media sosial untuk partisipasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tiga motivasi pengguna media sosial dalam memanfaatkan media tersebut untuk partisipasi politik, yaitu motivasi ekonomi, motivasi untuk menunaikan tugas warga negara, dan motivasi untuk merealisasikan kepedulian sosial. Berdasarkan kategorisasi pengguna media sosial menurut Zhao, Wu, Zhu, dan Meng (2010), pengguna yang melakukan partisipasi politik sempit tergolong sebagai peripheral participants, sedangkan pengguna yang melakukan partisipasi sesuai model consensus democracy dan partisipasi luas sudah tergolong pengguna active contributors maupun core contributors.

---

The term "Social Media" refers to a form of technology based on the new media which has a mobile characteristic and changed the old pattern of one way communication into a multi-way communication. The effects of the Internet and Social Media in the political participation context still remain a subject of debate from various parties. This research tries to explore the method of usage of social media in the political participation context and also the motifs that initiated such usage. This research has found that conversation characteristic is the dominant character existed in the method of usage of social media in the political participation context. This research also found that there are three motives that motivates users in using social media for participating in politics: economical motivations, citizenship motivations, and social solidarity motivations. Based on the users classification of Zhao, Wu, Zhu, and Meng (2010), users that participated in narrow scoop of participation can be categorized as peripheral participants, while other users that participated in politics according to the consensus democracy model or wide scoop of participation can be categorized in active contributors and core contributors."

"Melihat keberhasilan representasi perempuan, salah satu langkahnya adalah melalui angka keterwakilannya dalam pemilihan umum dan faktor pendukungnya ialah sistem elektoral dari negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka yang menaruh kebebasan untuk masyarakat dalam memilih calon legislatifnya. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan bagi representasi perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki relasi dengan tokoh politik tertentu. Mengambil studi kasus dari Partai Nasdem, partai ini muncul sebagai partai baru yang resmi mengikuti Pemilu tahun 2014. Pada tahun 2019, Partai Nasdem berhasil mendapatkan angka keterpilihan caleg perempuan terbanyak. Namun, nyatanya caleg-caleg perempuan dari Nasdem memiliki latar belakang yang memanfaatkan dinasti politik mereka. Hadirnya caleg perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan berpotensi untuk merugikan bagi caleg perempuan yang tidak memilikinya. Menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, modal ini merupakan modal yang melekat dalam hubungan antar individu dan memungkinkan seseorang yang memiliki sedikit relasi bisa mendapatkan keuntungan dari komunitas yang memiliki koneksi yang erat. Dalam upaya untuk mendefinisikan lebih jauh mengenai modal sosial, penulis juga menggunakan jenis modal sosial dari Putnam, yaitu bonding social capital. Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari Partai Nasdem. Pertama adalah tahap rekrutmen dari partai yang lebih menitikberatkan kepada caleg-caleg yang memiliki modal sosial. Kedua dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT), caleg yang berasal dari dinasti politik dan memiliki relasi dengan intrapartai cenderung ditempatkan di nomor strategis.

---

Looking at the success of women's representation, one step is through their representation figures in general elections and the supporting factor is the country's electoral system. Indonesia adheres to an open proportional legislative election system which provides freedom for the people to choose their legislative candidates. However, this system has weaknesses for women's representation, especially for those who do not have relationships with certain political figures. Taking a case study from the Nasdem Party, this party emerged as a new party that officially participated in the 2014 elections. In 2019, the Nasdem Party succeeded in getting the highest number of female legislative candidates elected. However, in fact the female legislative candidates from Nasdem have a background that takes advantage of their political dynasty. The presence of female legislative candidates who have kinship relationships has the potential to be detrimental to female legislative candidates who do not have them. Using the social capital theory of Robert D. Putnam, this capital is capital that is inherent in relationships between individuals and allows someone who has few relationships to benefit from a community that has close connections. In an effort to further define social capital, the author also uses Putnam's type of social capital, namely bonding social capital. The type of research in this paper uses qualitative research with secondary data. The results of this research show that there are several challenges faced by female legislative candidates from the Nasdem Party. First is the party recruitment stage which focuses more on legislative candidates who have social capital. Second, in the Permanent Candidate List (DCT) stage, legislative candidates who come from political dynasties and have intra-party relations tend to be placed in strategic numbers."

"Kurangnya partisipasi publik dalam pemilihan umum secara langsung, khususnya dalam Pilkada, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara langsung di tahun 2012 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari internal voters (pemilih) itu sendiri atau bahkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi publik. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ?Analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi publik sebagai pemilih (voters) pada pilkada DKI Jakarta 2012?? Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarkan kepada warga DKI yang telah memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, khususnya pada Pilkada DKI 2012. Pertanyaan yang diajukan merupakan indikator-indikator dari faktor-faktor partisipasi publik yang terdiri dari 11 variabel dengan skala nominal. Ini merupakan tipe penelitian survey eksplanatory dengan metode penelitian analisis faktor.Berdasarkan hasil analisis faktor dari 11 variabel tersebut yang dinilai layak untuk bisa mengikuti uji berikutnya sebanyak 4 variabel yang kemudian tereduksi menjadi 4 faktor. Faktor 1 terdiri atas militansi pemilih, simulasi tokoh, dan evaluasi kinerja pemerintahan mampu menjelaskan 17,02% variasi. Faktor 2 yang terdiri atas pendidikan, media lokal dan strategi kampanye mampu menjelaskan 12,37% variasi. Faktor 3 yang terdiri atas jenis kelamin, pekerjaan dan penghasilan mampu menjelaskan 11,51% variasi. Faktor 4 yang terdiri atas popularitas tokoh mampu menjelaskan 9,7% variasi.

---

The lack of public participation in direct elections, especially in local elections, the election of Governor and Deputy Governor of Jakarta in 2012 is directly motivated by several factors both from internal voters (voters) itself or even external factors that affect public participation. It is these factors that will be examined in this study. Based on the above conditions, the formulation of the problem in this research is: "Analysis of the factors that influence public participation as voters (voters) in Jakarta election 2012?" The research was conducted by collecting data through questionnaires distributed to city residents who have met the criteria to participate in the general election, particularly in the city elections of 2012. Questions asked are indicators of public participation factors consisting of 11 variables with nominal scales. This is a type of survey research with the explanatory factor analysis research methods.Based on the results of factor analysis of 11 variables were considered worthy to be followed the next test by 4 variables which are then reduced to 4 factors. Factor 1 consisted of militancy voters, leaders simulation, and evaluation of government performance can explain 17.02% variation. Factor 2 consisting of education, the local media and campaign strategy is able to explain 12.37% variation. Factor 3 is composed of gender, occupation and income are able to explain 11.51% variation. Factor 4 is composed of the popularity of leaders able to explain 9.7% of the variation."