Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memaparkan pelaksanaan keselamatan kerja sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang difokuskan dalam unit penjahitan yang rentan terhadap kecelakaan kerja di PT X, sebuah perusahaan yang bergerak di industri garmen. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja di unit penjahitan PT X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan mengalami peningkatan dengan berfungsinya Departemen Compliance. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja harus terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan sebagai bentuk pemenuhan aspek keselamatan kerja agar pekerja/buruh dapat bekerja dengan aman untuk peningkatan kesejahteraan hidup.

---

This thesis describes the implementation of safety work as a form of protection for workers/labourers focussed in sewing unit where the place is vulnerable to experience working accident at PT X which engaged in garment industry. This research was conducted by applying normative juridical method in a form of descriptive analytic design.

The result showed that the implementation of safety work in sewing unit at PT X has been according to the regulations in the manpower area and it has been increasing as the Compliance Department function actively.

The result also showed that the implementation of safety work should be increased by adjusting to the needs and condition in practice as a form of fulfilling the safety work aspect so the workers/labourers can work safely in order to increase the welfare of life."

"Bangsa Indonesia dan Belanda mempunyai hubungan sejarah panjang yang mengalami pasang surut, terutama sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam jurnal ini, dibahas pasang-surut Indonesia Belanda, kaitan penegakkan Hak Asasi Manusia dan campur tangan Belanda di dalamnya. Korpus penelitian ini adalah Pemberitaan tentang kematian aktivis HAM Indonesia, Munir Said Thalib, di dua surat kabar Belanda De Volkskrant dan NRC Handelsblad dari tahun 2004 sampai 2005. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi kepustakaan.

---

Indonesia and Netherlands have a strong historical relationship. The relationship of both have ups and downs since the proclamation of Independence of Indonesia. In this journal, discuss about the ups and downs os Indonesia ndash; Netherlands relations, the human rights enforcement and Dutch interference in it. The corpus for this research is the news of the death of Indonesian human rights activist, Munir Said Thalib, in two Dutch newspaper De Volkskrant and NRC Handelsblad from 2004 to 2005. This research method used qualitative method based on literature study."

"Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia.

---

Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia."

"Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia.

---

Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia."

"Efisiensi adalah salah satu alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari efisiensi adalah penghematan, yang sebenarnya dilakukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan maupun karena adanya restrukturisasi di perusahaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali menyebabkan perselisihan dengan pekerja/buruh yang terdampak atas dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi karena perusahaan merugi diimplementasikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan bagaimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi hanya dibenarkan bila perusahaan benar-benar tutup secara permanen. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. dapat dikatakan belum menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. karena memutus berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya, seharusnya dilakukan koordinasi di antara lembaga peradilan agar kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dapat tercapai. Selain itu, ditambahkannya pengaturan mengenai kinerja pekerja/buruh dalam peraturan Ketenagakerjaan juga dianggap perlu agar adanya suatu pedoman yang pasti bagi pengusaha untuk menilai suatu kinerja pekerja/buruh. Mengingat, pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan kemitraan, dan tidak seharusnya dapat diputuskan hubungan kerjanya serta diganti kapan saja.

---

Efficiency is one of the reasons for the termination of an employment. The purpose of efficiency is savings, which is actually done to save the company's finances as well as restructuring the company. However, to achieve this goal, it often cause disputes with workers/laborers who are affected by the termination of employment in terms of efficiency. In connection with these matters, this thesis discusses how the provisions for the termination of employment on the grounds of efficiency because the company loses money is implemented with the Constitutional Court decision Number 19/PUU-IX/2011 and how to resolve disputes over termination of employment on the grounds of efficiency in the Court Decision Central Jakarta District Court Industrial Relations Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. This research uses normative-legal method. Data collection techniques are carried out by conducting research on library materials or secondary data in the form of statutory regulations and court decisions as primary legal materials and secondary legal materials from books and articles. From the research that has been conducted, it has been found that the termination of employment for efficiency reasons is only justified if the company is closed permanently. In this case, the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. it can be said that the Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 has not yet been implemented because they decide based on a sense of propriety and justice. Therefore, coordination should be carried out among the judiciary so that legal certainty and justice for the justice-seeking community can be achieved. In addition, the addition of regulations regarding worker/labor performance in the Manpower regulation is also deemed necessary so that there is a definite guideline for entrepreneurs to assess a worker/ aborer's performance. Bearing in mind that the workers/laborers and entrepreneurs are a partnership relationship, and they should not be able to terminate their work relations and be replaced at any time."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi sebelum dan setelah moratorium TKI sektor informal. Asumsi lemahnya kebijakan pemerintah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia kurang mendapatkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut disebabkan adanya masalah institusional terkait Tenaga Kerja Indonesia, masalah prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan permasalahan di negara tujuan. Hasil penelitian menyarankan untuk membenahi birokrasi, membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap TKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik, serta meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi

---

This research aims to gain an understanding of government policy in responding to the issues of migrant workers. The issue of human rights violations in Saudi Arabia of migrant workers before and after the moratorium informal sector workers especially. The assumption lack of government policy migrant workers in Saudi Arabia resulted in lack of protection that should be their right. Institutional problems related to Indonesian migrant workers, Indonesia migrant workers placement procedures and problems in the destination country are contributing factors to Indonesian migrant workers may lose right in Arab Saudi. The researcher suggests to reorganize the bureaucracy, build information systems of handling cases of human rights violations against migrant workers are integrated and accessible to the public, as well as improve diplomacy with the Government of Saudi Arabia."

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus tesis, ini lebih menitikberatkan kajian terhadap masalah perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Penelitian ini .bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (I) Sejauhmana KUHAP telah memberikan dasar-dasar normatif terhadap jaminan perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan, (2) Apakah secara normatif KUHAP telah memenuhi syarat sebagai dasar penyelenggaraan proses peradilan pidana yang adil (due process of law) khususnya dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan.; (3) Sejauhmana para petugas penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan proses peradilan pidana yang menghargai dan melindungi HAM khususnya bagi para tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran HAM yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasandan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik,dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan HAM bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Namun ironisnya ternyata KUHAP justru tidak mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila .terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediakannya lembaga Pra Peradilan ternyata tidak cukup menjamin perlindungan HAM tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rerrtidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada keinungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut."