Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan bagi pelaku Illicit Traffic berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua, mengenai tepat atau tidaknya perumusan ancaman pidana denda bernominal tinggi bagi pelaku Illicit Traffic pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 guna mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh perumus undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk meninjau kembali ketepatan perumusan ancaman pidana denda bagi pelaku Illicit Traffic dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam kaitannya guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh undang-undang. Perumusan pidana denda dalam jumlah tinggi bagi pelaku Illicit Traffic pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk guna meningkatkan fungsi prevensi umum dan represif sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Namun, tingginya jumlah ancaman pidana denda justru menjadi salah satu faktor yang secara tidak disadari justru menghambat pelaksanaan pidana denda oleh para pelaku Illicit Traffic itu sendiri dan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang sebenarnya diharapkan.

---

The thesis mainly discusses about two problems. First, about execution of fines sanction for Illicit Trafficker of Narcotic Drugs which sentenced by Law of 2009 Number 35. Second, about exactness of fines for Illicit Trafficker of Narcotic Drugs which regulated by high amount in Law of 2009 Number 35 regarding on the purpose of sentencing which brought by the legislators. By combining the literature research method with the field research method, this thesis aims to review the regulation about the high amount of fines for Illicit Trafficker of Narcotic Drugs which regulated by Law of 2009 Number 35. The high amount of fines for Illicit Trafficker in this law is regulated by the thought of increasing the functions of punishment in deterrence and retributive ways, so it can reduce the number of illicit use and traffic of Narcotic Drugs. In the other hand, those high amounts of fines also being a factor, the legislators had not aware, which can pursues the execution of fines sanction itself and makes the purpose of sentencing unreachable."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah unsur ldquo;memiliki, menyimpan atau menguasai rdquo; dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini sering dikenakan kepada penyalahguna narkotika yang seharusnya dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembahasan dimulai dengan perkembangan unsur tersebut dalam aturan-aturan sebelumnya, pembentukan dan penerapan pasal tersebut dalam proses penegakan hukum. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara kepada para penegak hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan banyak disalahgunakan untuk menjerat penyalahguna narkotika. Sehingga, diperlukan perubahan terhadap ketentuan tersebut.

---

This thesis discusses the element of possessing, storing or controlling elements under Article 112 of 2009 Law Number 35. This study is inspired by the fact that this Article is often misused to impose punishment to narcotic abusers although Article 127 of 2009 Law Number 35 on Narcotics is more relevant to be applied for their cases. The study focuses on various aspects of these elements of crime including their creation, development, and implementation. It was conducted using the literature and legislation study approach backed up by interviews to various stakeholders including several law enforcement officers. Finally, it can be concluded that the Article 112 Paragraph 1 of 2009 Law Number 35 is problematic causing legal uncertainty to everyone. Therefore, it needs to be amended."

"Pendelegasian kewenangan merubah Lampiran Penggolongan Narkotika dan Prekursor dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (3) kepada Peraturan Menteri Kesehatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketertiban hukum khususnya dalam perwujudan tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena ketidaktepatan materi muatan dan pada pendelegasian kewenangan mengubah Lampiran UndangUndang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang oleh Peraturan yang derajatnya lebih rendah, yaitu ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban pembentukan regulasi hingga pada kesewenang-wenangan.Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas undang-undang tentang Narkotika, khususnya pada penggolongan narkotika dan prekursor narkotika dan para legislator lebih memperhatikan jenis dan materi muatan yang tepat dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi ketidaktepatan pendelegasian kewenangan mengubah sebuah norma dari Undang-Undang.

---

The delegation of authority to amend the Attachment of Narcotics and Precursor Classification of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics, especially in Article 6 Paragraph (3) and Article 49 Paragraph (3) to the Regulation of the Minister of Health, causes legal uncertainty and law disorder especially in the realization of the order / hierarchy of laws and regulations in Indonesia. This juridical-normative thesis uses secondary data as its data resource. It is prescriptive, by giving suggestion, solution and suggestion to research. The results show that there are some consequences due to inaccuracy of the content material and improper delegation of authority to amend the Attachment, an inseparable part of the Law regarding on Narcotics. Being amended by lower-level Regulation, it causes legal uncertainty, disorder of formation of regulation up to arbitrary. Therefore, it is necessary to amend the narcotics and precursors classification of the Law. And legislators need to pay more attention on the right kind and material content in forming legislation to avoid improper delegation of authority to change a norm of Law."

"Penyalahgunaan NARKOBA secara diagnostik dapat digolongkan menjadi suatu bentuk gangguan kejiwaan, dan secara hukum Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan NARKOBA (memperdagangkan, memproduksi serta menggunakannya) tidak dengan tujuan yang diperbolehkan seperti dalam pengobatan, hukumnya menjadi haram dan segala kegiatannya dikategorikan sebagai perbuatan dosa.Seorang dapat menjadi penyalahguna NARKOBA bisa dikarenakan kegagalan dalam pemenuhan fungsi-fungsi yang ideal dalam dirinya. ditemukan bahwa adanya suatu pola kepribadian spesifik diantaranya adalah ketidakmampuan dalam mengatasi frustrasi, ketidakmampuan dalam mengatasi kecemasan dan tekanan merupakan pencetus kecanduan akan NARKOBA. Kecemasan sendiri bisa muncul melalui faktor penerimanan diri yang buruk serta ketidakmampuan untuk merasa nyaman dalam bertindak jujur terbuka di lingkungan sosialnya.Dalam konteks Psikologi Islami akhlak yang buruk akan kecanduan tersebut terlebih dahulu harus diketahui keadaan dan kondisi jiwanya. Hal itu dapat tergambarkan melalui suasana perasaan yang dimilikinya. Kecemasan dapat dikaitkan dengan kondisi penyerahan dirinya kepada sumber Kekuatan Agung yaitu Tuhan yang tergambarkan melalui tingkat tawakalnya dan juga terlihat dari bagaimana membina hubungan dengan orang lain yang tergambarkan melalui tingkat Perilaku Asertifnya.Penelitian ini dilakukan di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi (BKSPS) serta Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur. Kedua tempat tersebut digunakan dengan asumsi bahwa setiap Mien yang mendapatkan pelayanan di kedua lembaga tersebut merupakan para pecandu NARKOBA yang sedang dalam proses recovery. Jumlah sample yang diperoleh peneliti sebanyak 95 pecandu, dengan rincian, 54 dari BKSPS dan 45 dari RSKO.Hasil penelitian ini menunjukkan dua hipotesa alternatif, yaitu : pertama, ada hubungan antara tawakal dangan kecemasan, kedua tidak ada hubungan antara perilaku asertif dengan kecemasan.Dengan mengetahui gambaran tawakaI akan dapat membantu pecandu untuk melepaskan diri dari permasalahan kecanduan, ketika mulai disadari ketidakberdayaannya di hadapan NARKOBA maka pecandu akan berusaha mencari bantuan. Pada tahap ini dengan memberikan suatu harapan dan keyakinan altar. penyerahan diri kepada Tuhan serta keberanian untuk menjaga akhlak dengan berani menolak tawaran penggunaan NARKOBA akan dapat mengurangi kecemasan pada diri mereka. Diharapkan pada gilirannya mereka akan terbantu dalam proses recovery untuk menuju kehidupan baru yang babas dari kecanduan.

---

Abuse of DRUGS can be diagnostically classified as a type of mental disorder while in the perspective of Islamic Law, it is anything associated with DRUGS (dealing, producing and consuming) for unauthorized purpose other than medical treatment, in other words, it is forbidden by religion and all such related activities shall be categorized as sinful acts.

A person is vulnerable to be a DRUGS abuser due to failure in fulfilling ideal functions in his/her own life. It is discovered that a pattern of specific personality includes inability to cope with frustration, inability to control nervousness and pressure will initiate addiction to DRUGS. Self-anxiety will emerge on account of poor self-acceptance factor and inability to feel comfortable to act honestly and open in his/her society.

In the context of Islamic psychology, poor morality to addiction can be first identified by taking into careful consideration into the individual mental state. This can be revealed from the emotional condition, Anxiety can be associated with his/her submission to the almighty God which can be represented by the level of Tawakal and the way how such individual maintain his/her relationship to other people as also shown by the level of Assertive Behavior.

This research was conducted in Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi (BKSPS) and Drug Addiction Hospital (RSKO) Cibubur. The two places were selected assuming that each client obtaining services in such two institutions are DRUG Addicts in recovery process. The quantity of sample taken by the researchers totaled 95 male addicts, in more detail 50 from BKSPS and 45 from RSKO.

This research concluded two hypotheses. First; there is a relation between Tawakal and Anxiety, second, there is in relation between assertive behavior and Anxiety.

By identifying the view of Tawakal that helps the addicts to get rid of their addiction, realizing their being powerless for DRUGS, they will start to seek for help. At this stage, by giving hopes and confidence of submission to God and the courage to maintain their morality refusing the offer to use DRUGS will reduce their nervousness. In turn, they will be assisted during the recovery process leading to the new state of life free of addiction."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang dikaitkandengan hukum kesehatan dan studi di RSKO Jakarta. Dalam penelitian ini yangmenjadi permasalahan adalah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotikaditinjau dari hukum kesehatan dan proses rehabilitasi di RSKO Jakarta. Tujuanpenulisan skripsi untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai bagaimanapengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta untuk mengetahuibagaimana proses-proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Metode penelitianini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa perlunya sosialisasi, pengawasan dan sanksi bagi pihak yang belummenjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait denganrehabilitasi narkotika di waktu yang akan datang.

---

ABSTRACTThis thesis is about the process of rehabilitation for drug abusers who is associatedwith health law studies in RSKO Jakarta. In this research, the problems are theregulation for the rehabilitation of drug abusers in terms of health law and theprocesof rehabilitation in RSKO Jakarta. The purpose of this thesis writing is to studyand further discuss on how to rehabilitate the drug abusers, and to find how thoserehabilitation processes are undertaken. This research method is the qualitative withdescriptive design. This research concludes the need for socialization, supervisionand sanction for those who do not follow the rules of law governing narcotics andalso related to drug rehabilitation in the future."

"Aktifitas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor telah begitu luas di masyarakat kita. Masalah ini akan menjadi ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya, tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundangkan peraturan perundangundangan terkait penyalahgunaan Narkoba serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tugas dan fungsi BNN diberikan kewenangan yang besar. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prekusor narkotika. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika diluar penyidik POLRI yang sudah ada. Dalam sistem peradilan pidana, Penyidik BNN menjadi salah satu gatekeeper selain penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Porsi kewenangan BNN yang sangat besar dan tidak adanya aturan diferensiasi dalam tataran pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan penyidik POLRI, contoh dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya antara penyidik BNN dengan penyidik kepolisiaan dapat menimbulkan permasalahan secara kelembagaan. Bertitik tolak dari hal tersebut maka dapat timbul kendala dimana sistem peradilan terpidana yang terpadu menghendaki keseluruhan proses yang bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga itu sebagai sub sistem yang akan saling berhubungan dan mengaruhi satu sama dengan yang lainnya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum.

---

The activity of abusing Narcotics and Precursor has been widely spread in our society. This problem will become a serious threat towards not only the survival but also the future of the victims, and is very harmful for the life of the society, the nation, and the state. Therefore, the government has taken some steps by enacting the relevant laws and regulations to the drugs abuse and by establishing a non-structural institution, BNN (National Narcotics Board) which becomes a coordinating board with the relevant government agencies for availability, prevention, and combat of the misuse and illegal selling of Narcotics and Narcotic Precursor.

In its development after the promulgation of the law No. 35 of the year 2009 on Narcotics, BNN has been granted big responsibilities for its duty and functions. One of BNN?s responsibilities is to prevent and combat the misuse and the spread of narcotics and narcotic precursor. BNN is granted a responsibility to do investigation and inquiry towards the misuse and the spread of the narcotics and narcotic precursor outside the existing POLRI (the Police Department of the Republic of Indonesia) investigators.

In the criminal justice system, BNN investigators become one of the gatekeepers besides POLRI and PPNS?s investigators in handling the Narcotics and Narcotic Precursor criminal acts. The portion of BNN responsibilities is very big and there is no differentiation rule in the level of execution of investigation and inquiry duty with POLRI investigators. Therefore, the differences in the way BNN and POLRI make an arrest, the subjects of the arrest, the drugs specialization confiscated, and other differences may cause problems institutionally.

Based on that, there will be problems incurred where the integrated criminal justice system expects the entire process works under one system so that each institution will be the sub-system mutually related and influencing one another, and can coorperate to accomplish the goal of the law enforcement."

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN."

"Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditinjau dari segi penerapan asas legalitas. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan disertai wawancara dengan beberapa narasumber terkait, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan jenis-jenis narkotika di dalam regulasi narkotika yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, agar tetap bisa digunakan dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terus berkembang. Pembahasan diarahkan pada beberapa hal, yaitu kekuatan hukum sebuah lampiran regulasi narkotika, keberlakuan asas legalitas terhadap lampiran tersebut, serta ketentuan mengenai interpretasi terhadap lampiran tersebut.

---

This thesis discusses about the illicit use of narcotics that the kind of narcotics haven't been registered yet in Annex of Law Number 35 Year 2009, reviewed from the application of legality principle. By combining the literature research method and the interviews with some experts, this thesis aims to know how the kind of narcotics should be regulated in the regulation of narcotics nowadays, that is Law Number 35 Year 2009, so that regulation can be used for new cases of narcotic illicit use that continue to thrive day by day. The discussion lines to several things, which are the force of law of an annex of narcotics regulation, enforceability of legality principle to the annex, and provision in interpreting the annex."