Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berusaba menjeiaskan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan keamanan di Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Les.le. Tesis ini berfokus pada kondisi wilayab perbatasan di Indonesia yang berbatasan iangsung dengan negara Timor Leste, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerapan kebijakan pemerintab yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan temyata tidak beljaian optimaL Hal ini te!jadi karena adanya sejumiab pennasaiaban di wilayab perbatasan yang beium terseiesaikan hingga sa.at ini. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain belwn selesainya penentuan batas v.ilayab darnt di empat segmen, terbatasnya pembangunan inftastmktur di wilayah perbatasan, adanya upaya pengambilan kedaulatan teritorial terhadap pulau-pulau kecii di perbatasan, dan adanya eksodus pengungsi warga Timor Leste yang semakin mernperburuk kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalab untuk mengetabui dan memabami berbagai ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste serta mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengelola keamanan di perbatasan Indonesia­ Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini memberi rekomendasi agar keempat persoalan-persoalan yang menghambat berjalannya kebijakan pemerintab berbasis pendekatan kesejabteraan dan keamanan harus segera dise!esaikan dan ditangani dengan baik. Kombinasi antarn pendekatan kesejabternan dan pendekatan keamanan dalam pengelolaan keamanan di daerab perbatasan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, pemberian peran inteiijen yang cukup besar di daerab perbatasan akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah

---

This thesis attempts to explain how the policy strategies of security management on land border between Indonesia and Timor Leste. This thesis focuses on conditions in Indonesian border areas directly adjacent to the state of Timor Leste. especially in Nusa Tenggara Timur Province. The implementation of government policies based on the approach to welfare and security was not running optimally. This happens because of some problems in border areas which have not been resolved until today. These problems include, have not completed the determination of land bonndaries in four segments, the limited development of infrastructure in border areas, the effort to capture the territorial sovereignty of smaU islands on the border and the exodus of East Timor refugees are increasingly worsening economic conditions in Indonesia border.

The purpose of this research is to know and understand the various threats on border areas between Indonesia and East Timor as well as trying to find the right strategy in managing the security on the border of Indonesia and Timor Leste. The study was a qualitative research design with descriptive analysis.

This study recommends thet the fuur issues that inhibit the passage of government policies based on the approach to welfare and security must be resolved and handled properly. The combination of welfare and security approaches in the management of security in border areas is an appropriate policy to be implemented at this time. In addition, the provision of substantial intelligence role in border areas vvitl provide great benefits for the Government in formulating and establishing a policy for the achievement of public welfare of the border. The intelligence sensitivity in seeing the action or policy made by neighboring countries that East Timor must be very necessary for the Indonesian government to avoid strategix surprises of state of East Timor."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan pengamanan kawasan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol dengan mengacu pada prinsip dan teori manajemen sekuriti serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu diamati pula peran pengelola dan petugas keamanan kawasan dalam penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid 19 dan timbulnya klaster baru. Hal ini dilakukan guna menganalisis model ideal manajemen sekuriti destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol di masa pandemi Covid 19. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, FGD, dan telaah dokumen. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui tahap uji validitas data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola kawasan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen sekuriti dalam proses pengamanan di objek penelitian. Desain lingkungan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga telah menerapkan konsep CPTED guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Mengenai model ideal manajemen sekuriti yang dapat diterapkan pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol menurut penulis adalah dengan menerapkan proses manajemen sekuriti berbasis pencegahan kejahatan situasional dengan didukung desain lingkungan. Terkait masa pandemi Covid-19 proses manajemen sekuriti pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga harus menyesuaikan diri menjadi tidak hanya berorientasi pada pencegahan kejahatan, harkamtibmas, dan pengaturan lalu lintas orang serta barang, namun juga menjadikan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 sebagai sasaran pelaksanaan tugas. Dengan diterapkannya hal di atas disertai inovasi-inovasi oleh pengelola diharapkan pengunjung dapat berwisata dengan aman dan nyaman, sehingga mendongkrak gairah pariwisata dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

---

This research is conducted to examine the implementation of the security system of tourism destination in Taman Impian Jaya Ancol, referring to the principles, theories of the security management and prevailing law and regulations. Furthermore, this research also examines the role of the Taman Impian Jaya Ancol Manager and Security Officers to enforce the health protocols, in order to prevent the spread of Covid 19 virus and the emergence of Covid 19 clusters. The purpose of those examinations is to analyse an ideal model of security management within the scope of tourism destinations for Taman Impian Jaya Ancol during the pandemic Covid 19. This research is using the qualitative approach method with case study design, whereas the data collecting techniques are carried out through observations, interviews, FGDs and document reviews. The data analysis technique is using the stages of data validity, data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research concludes that the company management along with the security service partner and security sector stake holders have implemented the principle and the theories of the security management within their works in Taman Impian Jaya Ancol. The environmental design of the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination has also applied the CPTED concept to minimize the occurrence of crime. Regarding the ideal model of security management that can be applied to the Taman Impian Jaya Ancol, according to the author, is to apply a management security theory based on situational crime prevention supported by environmental design. Regarding the Covid-19 pandemic, the security management process at the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination must also adjust to being not only oriented towards preventing crime, maintain physical security, and regulating the traffic of people and goods, but also making the prevention of transmission and spread of Covid-19 as daily task. With the implementation of the advice above accompanied by innovations by the manager, it is hoped that visitors can travel safely and comfortably, thereby boosting tourism passion and supporting the acceleration of national economic recovery"

"Tesis ini membahas penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung Samsat Jakarta Barat sebagai upaya melindungi aset negara sehingga dapat terhindar dari ancaman yang mengakibatkan kerugian. Di gedung ini disimpan banyak uang pajak kendaraan bermotor dan PNBP, barang-barang berharga berupa dokumen-dokumen Negara seperti Blangko STNK, Blangko SKPD, TNKB,BPKB, Arsip Kendaraan wilayah Jakarta Barat, komputer KPTI serta beberapa kelengkapan penting negara yang harus dijaga kerahasiaannya. Gedung Samsat Barat dikategorikan sebagai Obyek Vital Nasional yang memerlukan suatu sistem manajemen sekuriti fisik yang handal dan profesional.Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknikpengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil observasi dianalisa untuk mengetahui seberapa jauh penyelenggaraan sekuriti gedung Samsat Jakarta Barat yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik, peran dari Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat dalam penyelenggaraan manjemen sekuriti fisik berkaitan dalam membuat kebijakan dan strategis penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik oleh Top Management. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan gedung Samsat Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sekuriti fisik di gedung Samsat Jakarta Barat tergolong Low Level Security, masih ditemukan beberapa kendala dalam bidang sumber daya manusia Satpam dan peralatan pengamanan fisik serta belum optimal peran Polsek Metro Cengkareng dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di gedung Samsat Jakarta Barat. Sebab itu disarankan penambahan dan peremajaan SDM Satpam dan peralatan sekuriti fisik, membuat back up data arsip kendaraan bermotor berpusat pada kantor Pemda, melakukan pelatihan sekuriti, penanganan kebakaran, gempa dan banjir, dan berkoodinasi serta membangun komunikasi gelombang radio Handy Talky yang terhubung ke Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat.

---

This thesis discusses the implementation of physical security managementBuilding SAMSAT west Jakarta as an effort to protect state assets so as to avoidthe threat that resulted in losses. This building stores the amount of money motorvehicle tax and non tax revenues, valuables documents state, such as vehicleregistration Blank, Blank SKPD, TNKB, BPKB, Vehicle Archive Central Jakarta, as well as computer KPTI some important completeness that should be well securedand stored. West Jakarta SAMSAT building is categorized as National Vital Objects that require a physical security management system that is reliable and professional.

This thesis research was conducted using qualitative data collection techniques of observation, interviews and document study. Observation result ofthe implementation of security researchers SAMSAT building west Jakarta areanalyzed to see for it is in accordance with some physical security managementliterature. The role of the police sector Cengkareng West Jakarta in the implementation of the Management physical security relating to the implementationof policies and strategic management of physical security by Top Management. Limitations of this thesis focuses on the process of security management, physicalsecurity processes and process security building tactical efforts SAMSAT westJakarta.

Results of the study shows that management of physical security inbuildings SAMSAT west Jakarta belongs to the Low Level Security, still found.Some problems were found in the field of human resources and equipment physicalsecurity guard and not optimal role of the Police sector Cengkareng west Jakarta inimplementation physical security management in the building SAMSAT west Jakarta. Therefore. It is recommended additions and rejuvenation of humanresources and equipment physical security guard, backing up the data archives ofmotor vehicles centered on local government offices, security training, handlingfires, earthquakes and floods, and to coordinate and build a radio wavecommunication Handy Talky connected to the Police sector Cengkareng west Jakarta."

"Masyarakat perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timur Leste(RDTL) di bagian pos lintas batas Motamasin (Metamauk-Salele) terdiri atas masyarakat lokal dan masyarakat pendatang (ekspengungsi) dari Timor Leste. Meskipun bahasa kelompok etnis yang digunakan pada umumnya sama, ada unsur-unsur serapan dari bahasa daerah lain yang membedakannya. Tulisan ini mengkaji bagaimana komunikasi antara dua kelompok masyarakat tersebut. Kajian mencakup sikap masyakarat dan pilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di pos lintas batas Motamasin dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kajian ini ditemukan bahwa indeks persentase interpretasi responden terhadap butir tanyaan yang berkenaan dengan sikap terhadap bahasa ibu terletak pada skala 61–80. Hal ini menunjukkan kecenderungan sikap positif masyarakat terhadap bahasa ibu di perbatasan RI-RDTL,sedangkan sikap bahasa masyarakat lokal terhadap bahasa daerah lain berkisar pada skala 0–40 yang menunjukkan kecenderungan sikap negatif. Kecenderungan ini memmengaruhi penggunaan dan pilihan bahasa sehari-hari. Masyarakat lokal cenderung menggunakan bahasa ibu dengan kelompok etnisnya dan masyarakat pendatang dari Timor Leste. Demikian pula dengan masyarakat pendatang dari Timor Leste yang cenderung menggunakan bahasa lokal jika berbicara dengan masyarakatlokal. Sementara itu, bahasa ibu digunakan dengan sesama penutur dari Timor Leste"

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."

"Keamanan organisasi tidak hanya terletak pada bangunan fisik, tetapi juga pada aset informasinya. Melindungi aset informasi memerlukan studi lebih lanjut untuk menetapkan langkah-­langkah mitigasi keamanan yang optimal. Dalam menentukan mitigasi aset informasi yang tepat, diperlukan penilaian risiko keamanan informasi dan peringkat yang jelas dan terukur. Sebagian besar metode manajemen risiko tidak memberikan fokus yang tepat pada peringkat aset informasi kritis suatu organisasi. Penelitian ini menganalisis pendekatan kerangka kerja untuk peringkat aset informasi kritis. Pendekatan kerangka tersebut menggunakan metode OCTAVE Allegro, yang berfokus pada profil aset informasi dengan menggabungkan pengukuran peringkat prioritas menggunakan metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK), seperti Simple Additive Weighting (SAW) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode OCTAVE Allegro 􀂱 SAW dan OCTAVE Allegro 􀂱 AHP yang dikombinasikan diharapkan dapat mengatasi prioritas risiko dengan lebih baik sebagai input untuk membuat keputusan mitigasi untuk aset informasi penting. Kombinasi ini akan membantu manajemen untuk menghindari kesalahan langkah dalam menyesuaikan penanganan resiko aset informasi kritikal dalam memilih mitigasi menggunakan hasil pemeringkatan beberapa metode. Pengerjaan analisis ini dilaksanakan di salah satu instansi pemerintah di Indonesia. Kinerja perhitungan menggunakan metode kombinasi SPK lebih memiliki tingkat granularitas yang tinggi dalam membedakan urutan prioritas dibandingkan perhitungan menggunakan metode OCTAVE Allegro saja, sehingga prioritas suatu aset informasi kritikal satu dengan yang lain dapat dibedakan posisi pendekatan mitigasi resiko secara lebih jelas. Hasil kinerja pada metode OCTAVE Allegro, aset informasi kritikal pendekatan mitigasi cenderung lebih banyak di-­accept dengan jumlah 10 aset, dibanding hasil dari metode kombinasi OCTAVE Allegro -­ SAW / AHP yang pendekatan mitigasi aset informasi kritikal cenderung lebih banyak di-­defer dengan jumlah 13 atau 10. Hal ini menunjukan granularitas hasil dengan penggabungan metode SPK lebih condong untuk mempertimbangkan kembali aset dalam penanganan mitgasinya apakah akan mitigate atau accept. Hasil rekomendasi penggabungan ketiga metode OCTAVE Allegro, OCTAVE Allegro -­ SAW, dengan OCTAVE Allegro -­ AHP berdasar unit kerja pendekatan mitigate ada 5 aset, defer ada 8 aset, dan accept ada 10 aset.

---

Organizational security is not only in physical buildings, but also in information assets. Protecting information assets requires further study to establish optimal security mitigation measures. In determining appropriate information asset mitigation, information security risk assessment and clear and measurable ratings are needed. Most risk management methods do not provide the right focus on ranking critical information assets of an organization. This study analyzes the framework approach to ranking critical information assets. The framework approach uses the OCTAVE Allegro method, which focuses on the profile of information assets by combining priority ranking measurements using Decision Support System (DSS) methods, such as Simple Additive Weighting (SAW) and Analytic Hierarchy Process (AHP). The OCTAVE Allegro-­SAW method and the OCTAVE Allegro-­AHP combined are expected to better deal with risk priorities as input for making mitigation decisions for important information assets. This combination will help management to avoid missteps in adjusting the risk handling of critical information assets in choosing mitigation using the results of ranking several methods. The work of this analysis was carried out in one of the government agencies in Indonesia. The performance of calculations using the DSS combination method has a higher level of granularity in differentiating priority sequences compared to calculations using the OCTAVE Allegro method only, so that the priority of a critical information asset with one another can be distinguished from a position of risk mitigation approach more clearly. The results of performance in the OCTAVE Allegro method, the critical information assets of the mitigation approach tend to be more accepted with 10 assets, compared to the results of the OCTAVE Allegro-­SAW/AHP combination method where critical information asset mitigation approaches tend to be deferred by 13 or 10. This shows that the granularity of the results by combining the DSS method is more likely to reconsider the assets in handling the calculation whether to mitigate or accept. The results of the recommendations incorporate the three OCTAVE Allegro methods, OCTAVE Allegro-SAW, with OCTAVE Allegro-­AHP based on work units namely the mitigate approach with 5 assets, defer approach there are 8 assets, and accept approach there are 10 assets."

"Tesis ini mengkritik pendekatan human security PBB melalui implementsi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dalam isu kekerasan seksual (pemerkosaan dan perbudakan seksual) di Timor Leste pada masa konflik (1975-1999). Penulis menggunakan metode studi literature dengan dokumen Chega CAVR sebagai rujukan data kekerasan seksual di Timor Leste pada masa konflik. Teori yang digunakan adalah teori feminisme radikal kultural yang menekankan pada tiga konsep dasar, yakni budaya patriarki, power dan penindasan yang berdampak pada gagasan revolusioner untuk mengakhiri penindasan. Penulis ingin menunjukkan proses pengarusutaman gender dalam operasi perdamaian PBB (UNTAET) di Timor Leste sebagai implementasi resolusi 1325 yang berimplikasi pada pembentukan CAVR namun gagal melawan budaya bisu yang disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya bisu perempuan Timor Leste ini membentuk impunitas pelaku kekersaan seksual di Timor Leste pada masa konflik dan berlanjut hingga kini. Tesis ini menemukan dua hal, yakni secara teoritis, adanya integrasi pendekatan human security PBB dengan lensa gender dalam isu kekerasan seksual dalam konflik. Secara empiris, CAVR bukanlah implementasi gagasan revolusioner teori feminisme radikal kultural. Mobilitas CAVR hanya merekomendasikan proses peradilan bagi milisi pro-integrasi di Timor Leste tetapi kurang menargetkan militer Indonesia sebagai pelaku utama kekerasan seksual terhadap perempuan Timor Leste pada masa konflik.

---

This paper criticizes UN human security approach through the implementation of UN Security Council resolution 1325 on sexual violence issue (rape and sexual slavery) in Timor Leste during the conflict (1975-1999). The method used is literature study with CAVR Chega document as reference for data on sexual violence in Timor Leste during the conflict. The theory used is cultural radical feminism which emphasizes three basic concepts, patriarchal culture, power and oppression impacted on revolutionary ideas to end oppression. The author show gender mainstreaming process in Timor Leste UN peace operations (UNTAET) as the implementation of resolution 1325 and the implications for the foundation of CAVR Commission that failed to change culture of silence caused by patriarchal culture. This silent culture of East Timorese women promotes impunity for perpetrators of sexual assault in Timor Leste during conflict period. This paper discovers two main things: theoretically, the integration of the UN human security approach with gender lens in sexual violence issue during conflict. Empirically, CAVR is not the implementation of revolutionary idea based on cultural radical feminism theory. The CAVR's mobility urges judicial process for pro-integration militias in Timor Leste but lacked demanding on Indonesian military as main perpetrator of sexual violence against East Timorese women during the conflict"

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."