Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang membahas tentang Peran Satlantas Polres Metro Tangerang Kabupaten dalam penertiban kendaraan omprengan di wilayah Kabupaten Tangerang (Studi kasus Trayek Balaraja-Tomang) Perhatian utama dalam penuiisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Metro Tangerang Kabupaten terhadap kendaraan omprengan trayek Balaraja-Tomang dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) penegakan hukum secara preventifi dan (2) penegakkan hukum secara represitf Pendekatan yang digunakan adalah metodc kualitatif` dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstmktur. Hasil penclitian menunjukan: I) kegiatan kendaraan omprengan di wilayah Tangerang khususnya trayek Balaraja-Tomang dimulai sekitar tahun 1999. 2) Bentuk-bentuk hubungan/interaksi sosial yang terjadi antara pengemudi dengan pengemudi angkutan lainnya di jalur Balarja-Tomang meliputi: (1) hubungan kerjasama (cooperalion), (2) persaingan (competition, dan (3) perseiisihan (corylicy. 3) Terdapai beberapa faktor yang dijadikan penimbangan oleh Polantas Metro Tangcrang dalam menertibkan kendaraan omprengan, yaitu faktor pertimbangan melakukan penindakan dengan tilang dan faktor pertimbangan tidak melakukan pcnertiban. Faktor pertimbangan melakukan penindakan dengan tilang yaitu (1) atensi pimpinan, (2) operasi khusus, dan (3) individu petugas. Sedangkan faktor pertimbangan tidak ditertibkan kcndaraan omprengan tersebut yaitu: (1) kepentingan penumpang, (2) kebijakan pimpinan, (3) individu petugas Polantas dan (4) tidak adanya protes dari kendaraan umum resmi lainnya. Implikasi kajian dari tesis ini adalahz 1) Satlantas Polres Metro Tangerang harus banyak mclibatkan instansi lain selain Dinas Perhubungan dan Organda agar pemecahan masalah mengenai kendaraan ornprengan di wilayah Tangcrang dapat dilakukan secara terintegrasi antar instansi tersebut; 2) perlu adanya pemikiran dari Polres Metro Tangerang Kabupaten dalam memperbanyak jumlah petugas yang ditempatkan pada titik~titik rawan kemacetan lalu lintas seiring dengan makin banyaknya kendaraan omprengan terutama trayek Balaraja-Tomang; 3) perlunya menghidupkan kcmbaii keberadaan Bakorlantas yang dibentuk oleh Polri, Dinas Perhubungan dan Organda, sebagai badan yang menangani masaiah kendaraan omprengan diwilayah Kabupaten Tangerang.

---

This thesis about works through about Role Satlantas Polres Regency Tangerang Metro in order hackney vehicle at tenitorial Regency Tangerang(Balaraja Tomang's Route case study). Main attention in inscriptive this thesis is that order activity that done by Satlantas Polres Regency Tangerang Metro to route hackney vehicle Balaraja Tomang is divided as two a part which is: (1) Alae jurisdictional regulation preventif; and (2) Alae jurisdictional regulation repressive. Approaching that is utilized is kualitatifs method by methodics ethnography. Data collecting is done through watch, engaged watch and interview gets structure and not get structure. Observational result as follows: 1) Hackney vehicle activity at territorial Tangerang in particular route Balaraja Tomang is begun about year 1999. 2) Subjective forms/happening social interaction among driver with another transportation driver at Balaraja Tomang band covers; (1) Cooperative relationship (Cooperation), (2) Emulation (Competition) and (3) Dispute fcorgflicd. 3) There are some factor which made by judgment by Polantas Tangerang Metro in disciplinize hackney vehicle, which is judgment factor does discipline by tickets and factor judgment not do order. Judgment factor do order by tickets which is: (1)/ttensi is lead, (2) Special Operations, and (3) Officer Individuals. Meanwhile judgment factor be not been disciplinized that haekney vehicle which is: l)Passenger behalf; 2) Lead policy, 3) PoIantas's officer individual and 4) Don't mark sense to protest fiom another oH?icial common vehicle. Study implication of this thesis is: 1) Satlantas Pokes is Tangerang Metro shall there are many involve institution any other besides on duty communication and Organda that trouble-shooting hits hackney vehicle at territorial Tangerang gets to be done by integrated ala among that institution; 2) Need to mark sense thinking fiom Polres Regency Tangerang Metro in increases total resident ofiicer on the dot traiiic jam gristle along with becoming a lot of hackney vehicle especially route Balaraja Tomang; 3) lt need to reanimate formed Bakorlantas existence by Police, On duty communication and Organda, as body that handle hackney vehicle problem at territorial Regency Tangerang."

"Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat pentingnya sarana jasa transportasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyediakan sarana angkutan umum.Terbatasnya angkutan umum yang mendapatkan izin oleh pemerintah, mendorong sebagian orang untuk menyediakan sarana tersebut. Hal ini dimungkinkan karena permintaan kebutuhan angkutan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin hari semakin bertambah. Di dalam menyediakan sarana angkutan umum yang disediakan oleh sebagian orang itu, karena izinnya tidak ada, maka angkutan tersebut tidak dilengkapi dengan saran atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai kendaraan umum. Sarana angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenal dengan istilah omprengan.Dengan adanya omprengan yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut, merupakan tugas dari Polantas untuk melakukan tugas penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan tilang atau bukti pelanggaran.Berkaitan dengan adanya omprengan yang melayani jalur Tangerang - Kalideres - Kota yang khususnya pada jalur Tangerang - Kalideres yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan adalah Sat Lantas Polres Metro Tangerang. Namun dalam kenyataannya para petugas Polantas Polres Metro Tangerang tidak melakukan penindakan dengan tilang, tentunya hal ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam memberikan suatu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang terhadap omprengan. Dengan demikian akan diketahui dan dipahami serta diperoleh gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas.Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu metode pengamatan, pengamatan terlibat terbatas terhadap adanya interaksi sosial antara pengemudi omprengan dengan pemilik omprengan, penumpang, petugas ngetem, petugas Polantas, pengemudi angkutan umum lainnya dan pelaksanaan penegakan hukum oleh Polantas serta didukung dengan mengadakan wawancara.Kebijakan yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang terhadap omprengan pada jalur Tangerang - Kalideres - Kota terdapat beberapa pertimbangan. Pertama karena adanya kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan akan kebutuhan angkutan yang belum terpenuhi oleh angkutan umum yang resmi, sehingga masyarakat menggunakan jasa angkutan omprengan. Kedua adalah untuk menghindari resiko yang lebih besar apabila melakukan penindakan dengan menggunakan tilang terhadap omprengan, yaitu dapat terjadinya unjuk rasa dan demontrasi dari pengemudi omprengan yang dapat mengarah terjadinya kerusuhan. Hal ini dilakukan agar petugas Polantas tidak menjadi faktor pemicu, sedangkan kalau tidak ditindak manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang belum terpenuhi yang mendapatkan izin dari pemerintah.Disamping adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Polantas Polres Metro Tangerang yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari kegiatan omprengan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi petugas Polantas lainnya dalam melakukan penindakan dengan tilang terhadap omprengan tersebut. Tetapi penyimpangan ini tidak melibatkan satuan lalu lintas Polres Metro Tangerang.Tesis ini terdiri dari VI bab yaitu : bab I berisi latar belakang, permasalahan, tujuan tesis, hipotesis, ruang lingkup , metode penelitian dan kajian kepustakaan. bab II berisi gambaran umum Sat Lantas Polrestro Tangerang, bab III berisi kegiatan omprengan jalur Tangerang - Kalideres, bab IV berisi interaksi sosial dan keteraturan sosial pengemudi omprengan , bab V berisi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang terhadap Omprengan dan bab VI berisi kesimpulan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kondisi administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarang, yang berkaitan dengan manajemen operasional dan manajemen pembinaan dalam mencapai tujuan tugas pokoknya pada kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kesatuan Polri khususnya Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) di waktu yang akan datang. Perkembangan administrasi kepolisian dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu dalam membahas administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota harus pula diperhatikan pula perkembangan lingkungan yang terjadi di kota Tangerang. Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mensyaratkan bahwa pencapaian tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manajemen operasional yang menyangkut tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di atur dalam undang-undang, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (Sabhara, Intelkam, Polantas, Reserse, Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaan (sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emtif dan prefentif sesuai dengan tuntutan masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisis fenomena dan praktek tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai unit analisisnya dengan metode kualitatif yang berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengekplorasi berbagai fenomena dan praktek tugas bidang operasional dan pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab itu teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.

---

This study aims to look at and analyze the state metropolitan Tangerang police administration now, relating to the management of operational and management guidance in achieving the main task in the conditions of the current construction of Tangerang city, making it beneficial for the development of police science and the improvement of the unity of the Police, especially police station as basic operational command (cod) in the future.

The development of police administration is influenced by the environment. Therefore, in discussing the metropolitan Tangerang police administration should also be noted also that the environmental developments happening in the city of Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Administration requires that the achievement of goals set by management duties policing operations involving the main tasks, duties and powers that be set in legislation, implemented by the operational elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, Detective, Binmas), and supported by management training (human resources, materials, budget and supervision). Paradigm Police protection and service-oriented, forward tasks and preventive pre-emtif accordance with the demands of society, the framework used in analyzing the phenomenon of thinking and practice of police duties at the police station Metropolitan Tangerang.

The research was conducted at the metropolitan Tangerang police station as the unit of analysis with qualitative methods that focused at a depth of reveal and explore the various phenomena and practices of operational and field coaching duties at the metropolitan Tangerang police station. Therefore, the observation techniques involved complete participant observation and in-depth interviews to key informants, by relying on the researcher as research instrument should be able to explore the depths of the more comprehensive data. Triangulation and interpretation of research findings are put forward approach in conducting the analysis."

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Banjir rob merupakan salah satu ancaman bagi wilayah pesisir terutama pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sendiri memiliki riwayat tentang kejadian banjir rob yang setiap tahun terjadi. Tingkat bahaya banjir rob dapat diukur berdasarkan karakteristik banjir yang meliputi tinggi banjir, lama banjir, dan frekuensi banjir. Tingkat kerentanan didapatkan berdasarkan tingkat bahaya banjir rob dan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Kondisi tersebut meliputi kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, persentase penduduk usia balita, persentase penduduk usia tua, persentase penduduk wanita, dan persentase lahan produktif. Dalam menentukan tingkat bahaya banjir digunakan metode overlay dan metode rata-rata setimbang untuk menentukan tingkat bahaya pada setiap desa/kelurahan. Kemudian tingkat kerentanan diperoleh dengan metode pengelompokan K-Means Clustering. Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat bahaya kelas tidak bahaya dengan luas 9.727 hektar atau 75 % dari luas total wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Tingkat bahaya tinggi dapat diindikasikan dengan wilayah dengan adanya sungai yang ada di dekat laut beserta ketinggian yang rendah. Berdasarkan analisis menggunakan K-Means Clustering, kerentanan wilayah terhadap banjir rob pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat kerentanan kelas rendah dengan jumlah 15 desa/kelurahan atau 65 % dari jumlah total desa/kelurahan pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.

---

Tidal flood is one of the threats to the coastal areas, especially the north coast of Java. The coastal area of ​​Tangerang Regency itself has a history of tidal flood events that occur every year. The level of tidal flood hazard can be measured based on the flood characteristic which includes flood height, flood duration, and flood frequency. The level of vulnerability is obtained based on the level of tidal flood hazard and the physical, social and economic conditions of it’s area. These conditions include building density, population density, percentage of under-five population, percentage of old-age population, percentage of female population, and percentage of productive land area. In determining the level of flood hazard, an overlay method and a balanced average formula are used to determine the level of hazard in each village. Then the level of vulnerability is obtained by the K-Means Clustering clustering method. The level of tidal flood hazard in the coastal area of ​​Tangerang Regency is dominated by the level of tidal flood hazard with a non-hazard class. Based on the analysis using K-Means Clustering, the vulnerability of the area to tidal floods in the coastal area of Tangerang Regency is dominated by the level of low-class vulnerability with 15 villages 65 % of the total number of village in the coastal area of ​​Tangerang Regency.

"

"Lahan merupakan sumberdaya penting yang kebutuhannya terus meningkat namun ketersediaannya tidak bertambah akan memicu fenomena alih fungsi lahan di kawasan perkotaan dan berefek pada perluasan lahan permukimannya ke pinggiran kota yang disebut peri-urbanisasi. Jabodetabekjur adalah wilayah metropolitan terpadat di Indonesia dengan Kota Jakarta sebagai kota inti dan wilayah sekelilingnya atau peri-urban khususnya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor sebagai wilayah limpasan. Wilayah peri-urban tersebut memiliki peranan penting sebagai wajah dari kota masa depan sehingga perlu diperhatikan arah pengembangannya dengan cara mengevaluasi daya dukung lahan permukiman berbasis kemampuan lahan berdasarkan dinamika fisik dan demografis wilayah peri-urban Kota Jakarta dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, kemampuan pengembangan lahan permukiman di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor secara garis besar masih cukup tinggi tepatnya masing-masing sebesar 97%, 98% dan 45,96% dan memiliki status daya dukung permukiman surplus masing-masing sebesar  2,6, 2,7, dan 1,87. Lahan permukiman potensial yang dihasilkan membentuk pola menyebar menuju arah dataran rendah dan wilayah studi kasus memiliki wilayah yang sudah bersifat kekotaan serta kekurangan lahan pertanian. Diperlukan adanya peninjauan ulang agar ketika terjadi transformasi kota tidak menimbulkan masalah lingkungan.

---

Land is a significant resource whose needs continue to increase, however, if its availability does not increase that will trigger the phenomenon of land conversion in urban areas and will affect the expansion of settlement land to the outskirts of the city which is called peri-urbanization. Jabodetabekjur is the most populous metropolitan area in Indonesia along Jakarta as the core city and the peri-urban areas, especially Bekasi, Tangerang, and Bogor districts as runoff areas. The peri-urban area has a crucial role as the face of the city of the future, so it is necessary to pay attention to the direction of its development by evaluating the carrying capacity of residential land based on land capability based on the physical and demographic dynamics of the peri-urban area of the City of Jakarta in supporting a sustainable development process. Based on the results of the analysis, the ability to develop residential land in Bekasi, Tangerang, and Bogor districts is still considerably high, to be precise, respectively, at 97%, 98% and 45,96%, and has a surplus settlement carrying capacity sta respectively of 2,6, 2,7, and 1,87. The resulting potential settlement land forms a spreading pattern towards the lowlands and the case study area has areas that are already urban and lack agricultural land. Policy reviews are mandatory with the purpose that when a city transformation takes place, it does not cause environmental problems."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pola spasial hot spot pencurian kendaraan bermotor selama dua tahun terakhir yakni tahun 2016-2017. Penelitian ini bermula dari pernyataan bahwa Kab.Tangerang adala penyangga ibukota yang mempunyai jumlah kasus kriminalitas yang paling tinggi diantara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, serta berdasarkan berbagai sumber berupa portal online, banyak nya kasus curanmor yang terjadi di Kecamatan Curug yang merupakan bagian dari Kab.Tangerang. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang berbentuk data tabular seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, dan modus operandi diperoleh dari Satreskrim Polsek Curug, kemudian data penggunaan lahan dan jaringan jalan diperoleh dari BIG. Data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi lapangan yang berupa peta kognitif dan verbatim wilayah aktivitas. Metode yang digunakan adalah snowball sampling dengan melakukan identifikasi secara terus menerus pada informan yang masuk pada kriteria penelitian dan melakukan analisis berdasarkan hubungan yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa wilayah yang tingkat kerawan pencurian kendaraan bermotornya tinggi adalah wilayah permukiman dan wilayah yang tingkat kerawanan pencurian kendaraan bermotor nya rendah adalah wilayah perkebunan. Secara temporal, dalam jangka waktu harian, curanmor rawan terjadi pada sore hari atau sekitar pukul 12.00 hingga pukul 18.00, hal tersebut disebabkan penjagaan pada sore hari terlalu minim karena sebagian besar penjaga di sore hari sedang pulang. Dalam jangka waktu bulanan, curanmor rawan terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya penjagaan dari pihak keamanan, pusat aktivitas masyarakat, dan jenis bentuk penggunaan lahan dan jaringan jalan.

---

ABSTRACTThis study discusses the spatial patterns of motor vehicle theft hot spots over the last two years 2016 2017. This research stems from the statement that Kab.Tangerang is the capital buffer that has the highest number of criminal cases between Tangerang City and South Tangerang City, and based on various sources such as online portal, many cases of curanmor happened in Curug Subdistrict which is part of Kab. Tangerang. In this study, the data used are quantitative data and qualitative data. Quantitative data in the form of tabular data such as location of incident, time of incident, and modus operandi obtained from Satreskrim Polsek Curug, then data of land use and road network obtained from BIG. Qualitative data obtained from in depth interviews and field observations in the form of cognitive maps and verbatim activity areas. The method used is snowball sampling by continuously identifying the informants who enter the research criteria and perform the analysis based on related relationships. The result of the research shows that the area with high vehicle theft is the residential area and the area where the vulnerability of motor vehicle theft is low is the plantation area. Temporally, in the daily period, curanmor is prone to occur in the afternoon or around 12 00 to 18 00, this is due to the maintenance in the afternoon is too minimal because most guards in the afternoon are home. In the monthly period, curanmor is prone to occur in July to August. Many influencing factors include lack of security, community activity centers, and types of land use and road networks."

"ABSTRAKInstalasi Farmasi RSUD Balaraja berusaha menerapkan keselamatan pasienuntuk meningkatkan pelayanannya. Penelitian ini bertujuan mengetahuitingkat kematangan budaya keselamatan pasien di Instalasi Farmasi RSUDBalaraja serta komitmen RSUD Balaraja dalam menerapkan keselamatanpasien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan FGDberdasarkan Manchester Patient Safety Assessment Framework. Hasilpenelitian menyatakan bahwa penerapan budaya keselamatan pasien diInstalasi Farmasi RSUD Balaraja berada pada tingkat birokratis. Disarankanagar diadakan pelatihan keselamatan pasien kepada seluruh staf farmasi agarmereka memiliki kompetensi dalam hal keselamatan pasien. TimKeselamatan Pasien Rumah Sakit harus diaktifkan untuk menegakkanpenerapan budaya keselamatan pasien

---

ABSTRACTBalaraja Hospital?s Pharmacy trying to implement patient safety to improve itsservice . This study aims to determine the maturity level of patient safety culturein Balaraja Hospital?s Pharmacy and commitment in implementing patient safety .It?s a qualitative study that uses FGD by Manchester Patient Safety AssessmentFramework. The study states that the implementation of patient safety culture inBalaraja Hospital?s Pharmacy are at bureaucratic level . It?s recommended to heldpatient safety training to all pharmacy staffs so they have competence in patientsafety. Hospital Patient Safety Team must be activated to enforce implementationof patient safety culture"

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "