Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan untuk pengusulan/penetapan PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok pemilik terhadap persyaratan substantif bahwa BP Batam sedang menyiapkan kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU. Terhadap persyaratan tehnis pemilik menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Dari aspek persyaratan administratit pemilik menyatakan bahwa RSOB sudah memiliki visi misi, laporan keuangan pokok, harus menyiapkan RSB, organisasi yang terus dikembangkan. Dari kelompok pengelola tidak langsung terhadap aspek persyaratan administratif pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola, sudah ada, RSB sudah ada, laporan keuangan pokok, sudah ada dan perlu disempumakan, SPM sedang disiapkan bersedia diaudit, belum ada. Kelompok pengelola langsung memberikan pendapat yang kurang relevan yang terkait aspek persyaratan administratif kesanggupan untuk meningkatkan layanan, pola tata kelola, laporan keuangan. Sedangkan yang terkait RSB, RSOB sudah ada, SPM sedang disiapkan, dan RSOB harus bersedia diaudit. Data primer dan dokumentasi data sekunder didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi aspek persyaratan tehnis, belum memenuhi. Aspek administratif belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyaratannya, maka RS Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir tahun 2010 ini. Saran, sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas SDM. Sedangkan RSOB: mensosialisasikan BLU, akreditasi, SPM, evaluasi tarif, SIRS, HBL pernyataan tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

---

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the organization readiness from several aspects such as substantive, technical, and administrative requirements. Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam Authority Hospital, the result of this research can be concluded into several conclusion based on the requirement aspects required in PPK BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that they are preparing the concept for the technician requirements that Batam Authority Hospital already increase their health services and financial report. For the administration requirement aspect that had vission, mission, based financial report, and should be prepare the organisation and SPM. From management group said for administration requirement not yet documented properly to ready increase health services, organisation ready, strategy business plan is ready, financial repots is ready but not complete, SPM is preparing and document for ready to audyt not yet. From primer data and document, that from substantive requirement perspective, it is ready. From the aspect of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements. Thus, according to the requirements perspective, Batam Authority Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end of 2010. Suggestion, before October 201 1: BP Batam must be prepare letter of recommendation for BLU, DeWas and sources of manpower. And RSOB must be socialitation BLU, prepare acreditation, SPM, do evaluation HBL, health service prices, SlRS and ready to audyt by auditor independent."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ).Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006.Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ).

To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006.

Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD."

"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.

This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency."

"Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit.Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada.Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU.

---

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government?s efforts is a system of Public service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency.The purpose of this study was to get an overview from identification aspects of a Public Service Agency requirements, the elaboration of regulatory, human resources and hospital performance.

This research is a type of observational study with a qualitative and quantitative approach through interviews, document review techniques and questionnaires. The study was conducted in three Army hospital with ten people as the informants.

The results showed that all three hospitals ever prepare requirements and ready to be BLU in term of substantive requirements, technical, administrative and human resources. Performance and financial services increased in 2014 with the passage of National Health Insurance (JKN) implementation. Elaboration of internal policies related to BLU unclear and actual implementation is not clear yet.

This study suggests that Army hospital can be advisable to obtain the status of full BLU. It gradually starts from the Hospital level two Dustira and was followed by two other hospitals by learning and imitating of the Hospital who already have the status of Public service agency."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perubahan yang harus dilakukan oleh BP Batam setelah ditetapkan menjadi BLU, beserta kesesuaian antara praktik kerja yang dilakukan dengan peraturan dari Pemerintah, dan kendala yang dihadapi oleh BP Batam di dalam praktiknya setelah ditetapkan menjadi BLU. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data pada tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu satuan kerja Badan Layanan Umum yaitu BP Batam sudah cukup mematuhi peraturan Pemerintah terkait dengan akuntansi serta pola pengelolaan keuangannya sesuai dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

---

This research aims to examine the changes that should be made by BP Batam after set to be Public Service Bodies, along with the alignment of work practices carried out by regulation of the Government, as well as the constraints faced after BP Batam designated as Public Service Board. The data used in this study is the data in 2012. This study resulted in the conclusion that one unit of Public Service Bodies which is BP Batam sufficiently complied with government regulations related to accounting and financial management scheme in accordance with the scheme of financial management of the Public Service Bodies."

"Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan Aplikasi Persediaan Badan Layanan Umum (BLU) terhadap permasalahan pencatatan transaksi persediaan farmasi di Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLU) pada pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus dan sumber informasi utama diperoleh melalui wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan penerapan Aplikasi Persediaan BLU, data transaksi persediaan dapat terkirim dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) ke Aplikasi Persediaan. Penerapan Aplikasi Persediaan BLU juga berdampak terhadap pencatatan persediaan yang lebih cepat dan murah. Selain itu, Aplikasi Persediaan BLU dapat mengakomodasi kode barang persediaan farmasi serta menyajikan kualitas informasi persediaan yang lebih akurat dan tepat waktu. Namun, dampak penerapan Aplikasi Persediaan BLU masih kurang memadai dalam memberikan informasi yang relevan dan belum mampu menyajikan kelengkapan data jenis transaksi persediaan farmasi.

---

The purpose of this thesis is to analyze the impact of the Public Service Agency (BLU) Inventory Application to the problems of recording transactions in the pharmaceutical supplies of Public Service Hospital Agency (RS BLU) on the central government's financial reporting. This thesis uses a qualitative method with case study strategy and the main source of information obtained through interviews. The results show that with the adoption Public Service Agency (BLU) Inventory Application, inventory transaction data can be sent from the Hospital Management Information System (SIM RS) to Central Government Inventory Application. The adoption of Public Service Agency (BLU) Inventory Application also impacted on the recording of inventory to become quicker and cheaper. In addition, the Application can accommodate pharmaceutical supplies code and presents inventory information quality more accurate and timely. However, the impact in providing relevant information is still inadequate and has not been able to present complete types of pharmaceutical supplies transaction data."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"ABSTRAKDi era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, Rumah Sakit dipicu untuk beroperasi secara efisien, efektif dan bermutu tinggi. Keberhasilan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan sangat tergantung pada pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit. Rumah Sakit Otorita Batam - Badan Pengusahaan Batam (RSOB-BP Batam) dalam operasionalnya mempunyai keterbatasan otonomi karena berbagai peraturan yang mengikat, sehingga berdampak pada kelancaran operasional pelayanan di Rumah Sakit. Penelitian yang bertujuan meletakkan posisi tingkat otonomi mengungkap bahwa Rumah Sakit mempunyai otonomi sebagian dalam aspek pembelian dan administrasi harian, sedang otonomi sangat terbatas dalam aspek manajemen strategis, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini mengancam pertumbuhan, fleksibilitas dan sustainability Rumah Sakit dimana terdapat kebijakan nasional reformasi sistem pembayaran menggunakan INA-CBGs yang mengharuskan Rumah Sakit lebih fleksibel dan responsif pada kondisi yang ada. Kedepan Rumah Sakit harus lebih berperan responsif terutama dalam aspek keuangan, manajemen strategis dan SDM agar dapat bersaing dan kualitas layanan meningkat.

---

ABSTRACT

In the implementation of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia, Hospitals are triggered to operate in efficiently, effectively and good quality off care. The success of the National Social Security System (SJSN) is highly rely on the health care delivery in the hospital. RSOB-BP Batam, as one of public hospitals, has limited autonomy in its operations due to tight regulations, that may impact on the services at the Hospital. The research aims to position the degree of Hospital autonomy. The study revealed that most of autonomy are in purchasing and administrative aspects (daily mattres), whlie very limited autonomy is found in aspecs of strategic management, financial aspecs and human resources (HR). This condition may threaten on the growth, flexibility and sustainability of Hospital since recent reform in providers payment system using INA-CBGs Hospital. Hospital should have a more role that allows the hospital to be responsive, especially in the aspects of finance, strategic management and human resources in order to compete and increase quality of health services."

"ABSTRACTPuskesmas Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Puskesmas di Kota Depok sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada empat Puskesmas Kota Depok. Hasil menunjukkan adanya perbedaan pada input sumber daya manusia, anggaran, fasilitas , proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban , output penilaian kinerja puskesmas dan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Kota Depok sebelum dan setelah diterapkan PPK-BLUD. BLUD UPT Puskesmas memiliki kewenangan untuk penerimaan pegawai non PNS, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan pendapatan BLUD secara langsung. Perencanaan dan penganggaran mengacu Rencana Strategis Bisnis RSB dan berbentuk Rencana Bisnis Anggaran RBA BLUD UPT Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah SAP dan Standar Akuntansi Keuangan SAK . PPK-BLUD Puskesmas Kota Depok memberikan fleksibilitas dalam penambahan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Sumber daya yang memadai menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas.

---

ABSTRACTPrimary Health Care Puskesmas of Depok have implemented Financial Management Pattern PPK BLUD since 2017. This study aims to know the description of Puskesmas in Depok service before and after implementing PPK BLUD. This research used qualitative research design with descriptive case study. Data were collected through in depth interviews and document review at four Primary Health Care in Kota Depok. The results show differences in inputs human resources, budget, facilities , processes planning and budgeting, implementing, reporting and accountability , output performance appraisal of puskesmas and community satisfaction index Puskesmas Kota Depok before and after implementing PPK BLUD. BLUD UPT Puskesmas have the authority on acceptance non civil servants, procurement of goods services, and direct management of BLUD revenue. Planning and budgeting refers to the Business Strategic Plan RSB and in the form of Business Plan Budget RBA BLUD UPT Puskesmas. The Implementation of Puskesmas activities accordance to the approved planning. The financial report of BLUD UPT Puskesmas was made with Government Accounting Standards SAP and Financial Accounting Standards SAK . PPK BLUD Puskesmas Depok provides flexibility in the addition of human resources, facilities, budget. Sufficient resources support to the implementation of activities and services so that can improve the quality of Primary Health Care services."