Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca turnmnya popularitas Amerika sebagai negara super power terkemuka, wacana kepemimpinan global muncul ke permukaan Sehingga negara-negara besar diantaranya Perancis tergoda untuk mernperluas pengaruhnya di dunia internasional.Timur Tengah sebuah kawasan strategis menjadi target perluasan pengaruh Perancis. Perancis menghadapai berbagai kcndala menyangkut kondisi politik kawasan, kendala yang menghadapkzm Perancis kepada pilihan-pilihan sulit karena menyangkut keberpihakan. Masalah pertentangan antar golongan di Lebanon, krisis Palestina-Israel, dan polemik nuklir Iran. Semua permasalahan tersebut menunmt Perancis untuk melalcukan politik luar negeri dan mengeluarkan kebijakan yang tepat.Suriah dan Lebanon adalah dna negara Timur Tengah yang memiliki hubungan historis dengan Perancis. Pada saat pengaruh Perancis di Lebanon menguat dan mulai mapan, tetapi masih menyisakan kekhawatiran scbelum perdamaian menyeluruh terwujud di Timur Tengah. Maka pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy seorang yang dikenal ambisius dan progresitl Peranois menempuh berbagai cara unmk mewuiudkan kepentingannnya dikawasan, sepeni pendekatan yang intensif kepada Suriah, dan menggalang kekuatan dengan membentuk Uni Meditemnia, sebuah kekuatan pendukung bagi kemapanan posisi Perancis di tingkat regional Eropa maupun intemasional. Pendekatan Perancis kepada Suriah mempakan pilihan strategis, dimana Suriah sexing disebut sebagai penentu bagi masa depan perdamaian Timur Tengah.

---

ABSTRACTPost lowering of United States popularity as state Super Power is notable, global leadership discourse emerged to surface. So that big nations between it?s of French tempted to extend the influence in international world.Mid-East was a strategic area, has become goals extension of French influence. French face various constraints concerning areas politics condition, constraint confronting French at difficult choices because concerning the siding Theres an Inter-communities problem in Lebanon, Palestinian-Israel crisis, and Iran nuclear polemic. All the problems claim French for doing overseas politics and spend correct policy.Suriah and lebanon is two states in the Middle East had historical relationship with French. At the time of French intluence in Lebanon is strong and start establishing, but still leave over one care before peace totally presentation of in the East Middle. Hence at a period of government of President Nicolas, Sarkozy, progressive and ambitious recognized one, French go through various means for realizing the importance in area, like intensive approach to Suriah, and look after strength with forming Uni Mediterania, a strength of supporter for settled condition of position of French in level of regional Europe and also International. Approach of French to Suriah is strategic choice, which Suriah oiten called as determinant to the future of peace in the East Middle.Keyword: Foreign Policy of French, National Inzeresr, Nicolas Sarkozy. Suriah."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Skripsi ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat calon presiden Nicolas Sarkozy pada pemilu presiden Perancis tahun 2007. Penulis berasumsi kefektifan strategi komunikasi politik yang dilakukan Nicolas Sarkozy dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial masyarakat Perancis yang tengah mengalami perubahan, serta kedekatannya dengan para penguasa media massa di Prancis. Meningkatnya pemilih mengambang dan menurunnya identifikasi partai juga menjadi konteks pemilihan strategi komunikasi Nicolas Sarkozy. Dalam menganalisis fenomena ini penulis menggunakan teori dan konsep marketing politik, kampanye politik, Soundbites dan Imagesbite serta identifikasi partai untuk menganalisis strategi aktor politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik pemilih.

---

This thesis aims to describe and analyze Nicolas Sarkozy's political communication strategies in France presidential election 2007. The writer assumes the effectiveness of political communication strategies undertaken by Nicolas Sarkozy influenced by the political and social situation of French society, and also the proximity to the rulers of the mass media ind France. Increased floating voters and declined of party identification also one of the context of Nicolas Sarkozy's political communication strategies. In anlyzing this phenomenon the writer uses the theories and concepts of politcal marketing, political campaign, soundbites and imagebites and party identification to analyze the strategies of political actors in conveying political massages to the voters."

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"Kebijaksanaan luar negeri Amerika dalam menghadapi krisis Teluk merupakan produk dari suatu proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya didahului oleh konflik kelembagaan antara Presiden dan Kongres. Krisis tersebut bermula dari invasi irak atas Kuwait yang berakhir melalui proses penyelesaian dengan cara kekerasan yaitu perang. Permasalahan utama di dalam penelitian tesis adalah berkenaan dengan penggalangan Amerika pada periode pemerintah Presiden Bush yang menghasilkan kebijaksanaan melakukan perang (war policy), ditinjau dari perspektif Amerika yang dilihat pada dua dimensi, yaitu domestik dan eksternal. Dimensi domestik Amerika ditekankan pada hubungan kepentingan politik dan kepentingan militer yang mempengaruhi proses dan hasil (output) pengambilan kebijaksanaan luar negeri serta adanya kendala kelembagaan yang dihadapi Presiden Bush terhadap Kongres. Akibatnya sebagian kebijaksanaan yang dihasilkan mendahului persetujuan Kongres, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri dan penambahan jumlah pasukan Amerika. Termasuk kebijaksanaan yang berkenaan dengan pernyataan perang (war policy) diwarnai dengan adanya konflik kelembagaan meskipun pada akhirnya konsensus dapat dicapai. Untuk memecahkan pokok permasalahan di dalam tesis ini digunakan teori Elit Politik dari C. Wright Mills yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kebijaksanaan nasional yang dihasilkan dibuat oleh sekelompok kecil individu yang terdiri dari tiga kategori, yaitu birokrasi, pejabat militer dan elit ekonomi. Di dalam tesis ini peran elit ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung atau menonjol atas kebijaksanaan yang dihasilkan, namun pada kategori birokrasi dan pejabat militer menunjukkan bukti yang kuat atas pengaruh langsung tersebut. Kategori birokrasi itu ditunjukkan dengan adanya konstelasi hubungan dan peran antara Presiden Bush dengan Kongres. Sedangkan kategori pejabat-pejabat militer terpusat pada tingkat inner circle yang ada disekitar Presiden terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengambiian keputusan. Pada tingkat inilah faktor-faktor pengalaman dan psikologis Presiden Bush sangat berpengaruh terhadap upaya penggalangan Amerika dalam Perang Teluk tersebut. Pengalaman politik yang luas menyebabkan ia memiliki hubungan erat dengan para pemimpin dunia, sehingga mempermudah membujuk mereka membentuk Pasukan Multinasional (multinational Forces) di luar kerangka pasukan PBB, melalui pembicaraan jarak jauh secara langsung (hot-line). Faktor psikis seperti adanya hambatan kelembagaan dengan Kongres yang dikuasai mayoritas Demokrat dan minoritas Republikan yang beraliran konservatif, menghasilkan kebijaksanaan tanpa persetujuan Kongres. Selain itu ketidakmampuan mengatasi masalahmasalah penting di dalam negeri terutama perekonomian Amerika, menyebabkan Presiden Bush memanfaatkan Perang Teluk sebagai alat politik untuk meraih dukungan publik dalam rangka kampanye pemilihan presiden periode kedua. Pada dimensi eksternal yang dianggap "menguntungkan" terhadap segala risiko yang mungkin timbul dari kebijaksanaan pengiriman pasukan ke wilayah Teluk dan pernyataan perang Amerika, antara lain adalah memudarnya Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika; ketergantungan Republik Rakyat Cina dalam mengatasi perekonomian dalam negeri dan adanya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul peristiwa Tiannamen; serta ketersediaan beberapa negara untuk membiayai perang. Beban biaya perang yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh Amerika merupakan salah satu alasan (economic reason) lahirnya kebijaksanaan perang."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran Nicolas Sarkozy semasamenjadi Presiden Prancis (2007-2012) dalam proses negosiasi keanggotaan Turkidi Uni Eropa mengingat Sarkozy telah menyatakan sikapnya secara tegas dalamproses keanggotaan Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian sejarah dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunderdianalisis dengan menggunakan teori ideologi dari Louis Althusser. Penelitian inimenyimpulkan bahwa Sarkozy berperan dalam menghambat proses negosiasikeanggotaan Turki di Uni Eropa melalui sejumlah tindakan yang ia lakukan.Dengan teori ideologi Althusser ditunjukkan bahwa alasan penolakan dantindakan Sarkozy dalam proses negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa adalahkarena ideologi yang dimilikinya, This thesis has a purpose to show Sarkozy’s role as French President (2007-2012)in Turkish accession negotiation process to European Union taking intoconsideration that Sarkozy has emphasized his position related to this issue. Thisthesis uses historical research method and secondary data. Seconday data wereanalyzed by applying ideological theory of Louis Althusser. This thesis concludethat Sarkozy has an important role to decelerate the process of Turkish accessionto European Union. Through ideological analysis by Althusser, it turns out thatthe reasons and the acts reflecting Sarkozy’s rejection to Turkish accession weredue to political ideology.]"

"Artikel ini membahas tentang pidato Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang berjudul Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la présidence de lUE au moment de la crise financière mondiale, et sur les defis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi. Pidato ini disampaikan pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai pidato akhir tahun yaitu, les voeux du président de la Republique yang berisi evaluasi tahun 2008 serta pembahasan sikap Prancis terhadap krisis finansial 2008. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada atau tidak pernyataan yang cenderung rasis dalam pidato ini yang sering ditemukan pada pidato lain Sarkozy, mengingat saat itu dia juga menjabat sebagai presiden Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan metodenya adalah analisis wacana kritis dengan mengunakan teori analisis wacana kritis dari Wodak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan rasis tidak nampak di sepanjang pidatonya. Temuan adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan untuk meningkatkan solidaritas dan nasionalisme.

---

This article discusses the speech of French President Nicolas Sarkozy entitled Le bilan de lannee 2008, en particulier laction de la France a la presidence de lue moment de la crise financiere mondiale, et sur les défis annoncés pour 2009 notamment en terme demploi . This speech was delivered on December 31, 2008 as a year-end speech namely, les voeux du président de la Republique which contained an evaluation of 2008 as well as a discussion of Frances attitude towards the 2008 financial crisis. in this speech, bearing in mind that at the time he also served as president of the European Union and at that time France and other European countries were facing a financial crisis. The approach used is qualitative and the method is critical discourse analysis using the theory of critical discourse analysis from Wodak. The results showed that racist statements did not appear throughout his speech. The findings are statements which contain an invitation to increase solidarity and nationalism."

"Skripsi ini membahas kohesi leksikal yang terdapat di dalam wacana pidato Nicolas Sarkozy dengan menggunakan teori kohesi Halliday dan Hasan 1976. Sumber data yang digunakan adalah jenis wacana ekspresif. Data yang diamati adalah semua unsur-unsur leksikal baik berupa kata, frase, klausa, atau kalimat yang bersifat kohesif. Sasaran penelitian adalah melihat jenis-jenis kohesi leksikal yang muncul dalam sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kohesi leksikal repetisi merupakan jenis yang dominan. Di samping itu penelitian ini menemukan jenis referensi leksikal sebagai salah satu jenis kohesi leksikal.

---

The thesis is exactly discussing the lexical cohesion of Nicolas Sarkozy discourse speech. The research method used is cohesion theory by Halliday and Hasan 1976 and the sources that being used in this thesis so-called expressive text. Meanwhile, the data observed are focusing for all lexical elements such words, phrase, clause or cohessive words. The aim of this thesis research is going to understand kind of lexical cohesion appeared on Nicolas Sarkozy speech. By analyzing the content of Nicolas Sarkozy speech, the result shows that Repetitive Lexical Cohesion become the major genre. In addition, this research finds Reference Lexical as one of lexical cohesion genre."

"ABSTRAKKondisi demografis berupa peningkatan angkatan usia tua, yang berasal dari generasi baby-boom, mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan pendanaan pensiun yang mencukupi di masa mendatang. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, pemerintah Prancis yang saat itu dipimpin oleh Nicolas Sarkozy, mencanangkan beberapa perubahan dalam sistem pensiun. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 ikut menjadi alasan pendorong pemerintah dalam melakukan reformasi tersebut. Perubahan besar dalam sistem pensiun ini adalah penundaan masa pensiun selama dua tahun yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat Prancis dan berujung pada pemogokan dan demonstrasi di berbagai kota. Pemerintah akhirnya memutuskan konsesi kecil dalam reformasi kebijakan pensiun yang dilakukan namun tidak mengubah rencana utama yaitu penundaan usia pensiun selama dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memaparkan perkembangan kebijakan sistem pensiun pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Melalui pengumpulan data kepustakaan, peneliti meninjau reaksi masyarakat yang muncul pasca diumumkannya rencana perubahan kebijakan pensiun serta meninjau dinamika kebijakan pensiun dan implementasinya.Setelah mengulas pembahasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan yang terjadi sejak adanya rencana perubahan kebijakan hingga perubahan dilakukan, bersifat cukup dinamis karena pemerintah melakukan perubahan besar pada awal reformasi sebelum kemudian menambahkan perubahan kecil setelah adanya gerakan resistensi. Hal ini juga mempengaruhi dinamika reaksi masyarakat yang juga ditemukan bersifat cukup dinamis. Masyarakat pada awalnya memberikan reaksi yang cukup besar dengan melibatkan jumlah massa yang banyak dan kemudian mereda setelah kebijakan akhir diterbitkan. "

"Tesis ini membahas Revolusi Cedar di Lebanon dan implikasinya pada politik Suriah di Lebanon tahun 2005-2010, dan merupakan penelitian kualitatif non-interaktif (non interactive inquiry) atau penelitian analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Revolusi Cedar di Lebanon tahun 2005 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap politik Lebanon pada saatnya dan perkembangan sesudahnya. Revolusi Cedar dibentuk oleh situasi sosial dan politik Lebanon yang berakar sejak tahun 1980-an, yaitu ketika mulai tumbuh kesadaran dari sebagian besar rakyat Lebanon terhadap pentingnya perubahan di dalam iklim politik Lebanon. Kesadaran ini semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat ke arah penolakan terhadap intervensi Suriah dalam politik Lebanon. Penolakan semakin mengemuka sejak awal tahun 2000-an ketika terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu Israel menarik mundur kekuatan militernya dari Lebanon Selatan, suksesi kepemimpinan Suriah dari Hafez al-Asad kepada Basyar al-Asad, diterbikannya Resolusi 1559 oleh Dewan Keamanan PBB, dan yang terakhir adalah peristiwa pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 14 Februari 2005. Peristiwa terakhir inilah yang memantik kemarahan rakyat Lebanon dan mendorong demonstrasi di seluruh kawasan dengan tuntutan utama agar Suriah secepat mungkin meninggalkan Lebanon. Aksi-aksi rakyat Lebanon inilah yang diidentifikasi sebagai Revolusi Cedar. Revolusi Cedar memperoleh dukungan luas dari dunia internasional dan telah berhasil memaksa Suriah menarik mundur kekuataan militer dan intelijennya dari Lebanon pada akhir April 2005, selain melahirkan Koalisi 14 Maret pada Pemilu Parlemen 2005 dan 2010. Namun demikian, Revolusi Cedar tidak mampu mendorong sebuah sistem politik yang stabil dengan ciri-ciri pemerintahan yang kuat. Persoalan politik domestik yang tidak kunjung reda menyebabkan pemerintahan rapuh dan tidak ligitimate, karena pemerintahan tidak berpijak di atas masyarakat sipil yang terpadu dan kuat. Orientasi politik, sikap dan tujuan warga Lebanon dari berbagai latar yang berbeda, telah menjadi faktor dominan yang menyebabkan negara dan pemerintahan tidak memperoleh legitimasi yang kuat. Padahal suatu sistem dibutuhkan untuk terlihat absah di depan warganya. Legitimasi akan sulit diperoleh manakala budaya politik Lebanon tidak mampu mendasari suatu sistem pemerintahan. Budaya politik Lebanon belum menjadi penghubung antara perilaku individu dan perilaku sistem.

---

This thesis discusses the Cedar Revolution in Lebanon and its impacts on Syria's politics in Lebanon at 2005-2010, and it is a non-interactive inquiry, or an analytical research. The outcome of the research explains that the 2005 Cedar Revolution has been a significant effect on politics in Lebanon during the time it was happening and in its development afterwards. The Cedar Revolution was shaped by social and political situation in Lebanon that had rooted since the 1980s, with the growing awareness of the majority of the Lebanese people on the importance of change in their country's political climate. The awareness grew more widespread within various spectrum of the society, narrowing to rejection of Syria's intervention in politics in Lebanon.

The rejection have increasingly surfaced since the early 2000s with the occurrence of several important events, such as Israel?s withdrawal of its military force from South Lebanon, the succession of leadership in Syria from Hafez al-Asad to Basyar al-Asad, the issuance of UN Resolution 1559, and the assassination of former Prime Minister of Lebanon, Rafik Hariri, on 14 February 2005. The latter event triggered the Lebanese people's anger and led people from all over the region to rally, demanding that Syria leave their country at once. Such action by the people of Lebanon is identified as the Cedar Revolution.

The Cedar Revolution gained such large international that Syria was finally forced to withdraw its military and intelligence power from Lebanon at the end of April 2005, which led to the establishment of the March 14 Coalition in the Parliamentary Election in 2005 and 2010. However, the Cedar Revolution failed to lead to a stable political system with the characteristics of a strong government. Continuous domestic political problems have made the government vulnerable and illegitimate because it is not based on the foundation of a strong and unified civilian society. The political attitude, orientation, and goals of the people of Lebanon who come from various different backgrounds has become a dominant factor that has caused the government's lack of strong legtimacy. Whereas it is necessary for the system to be legitimate in its people's eyes. Legitimacy will be difficult to reach when Lebanon's political culture fails to base its government system. The Lebanese political culture has yet to become a link between the behavior of the individuals and that of the system."