Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pmoses adopsi inovasi kebijakan pemerintah tentang program konversi dari minyak tanah ke LPG. Hasil penelitian menjadi modiiikasi alas teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Analisa penelitian menegaskan bahwa proscs adopsi inovasi berlangsung dengan proses instan, konstruksi realitas secara strategis dibentuk oleh komunikasi koersif dan coersiveness mendorong keinovatifan masyarakat. Komunikasi kebijakan publik dengan komunikasi koersif dinilai efektif dalam mempengaruhi keputusan adopsi elpiji oleh masyarakat tmdisional dan bersikap skeptis dalam menerima perubahan. Namun di sisi yang lain tekanan pemcrintah dapat memberikan pengaruh sosial yang negatif bagi masyarakat.

---

The thesis analyzes the diliission of innovation process about the energy convcrtion program from kerosene to LPG. The result of this research shows as a modilication to diffusion of imtovation theory by Everett Rogers. The decriptive qualitative methods is used to analyze the adoption process of the conversion program from kerosene to LPG. Based on the research shows that the adoption process has proceeded instantly through coercive process, constructive reality is developed strategically through coersive communication and coersiveness forms society innovatiness. Govemment is advised to pay attention on the impact of coerciveness that might cause negative aspect to the people who has convened to LPG. Communicating public policy through coercive process is effective in forming an innovation decision among the traditional society with sceptical behaviour."

"ABSTRAKPemerintah berkewajiban menyediakan sarana akses telekomunikasi di daerahyang dianggap tidak “profit oriented” oleh industri telekomunikasi, yang dikenaldengan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU). Untuk memenuhinya, BP3TIdiberikan amanat untuk melakukan pengelolaan terhadap penyediaan jasa aksesKPU/USO di daerah perdesaan, terpencil dan pulau terluar. Program ini dapatdikatakan sebagai produk inovasi yang memberikan solusi bagi masyarakat. Agardikenal luas, maka BP3TI sebagai organisasi pemerintah perlu melakukanpemasaran sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakatmenjadi lebih baik. Tujuan pemasaran sosial, sejalan dengan tujuan difusi inovasiyang memungkinkan terciptanya adopsi terhadap produk inovasi. Sehubungan haltersebut, dibutuhkan penerapan prinsip bauran pemasaran (marketing mix) sertapenggunaan Integrated Marketing Communication (IMC) dalam melakukan difusiinovasi dengan mendorong keputusan untuk menerima inovasi. Penelitiankualitatif ini berupaya menggambarkan bentuk bauran pemasaran sosial(marketing mix) serta pelaksanaan IMC yang dilakukan oleh BP3TI dalam prosesdifusi inovasi program jasa akses KPU/USO. Dari penelitian ini terlihat bahwapemenuhan prinsip bentuk bauran pemasaran sosial (marketing mix) sertapelaksanaan IMC telah sesuai dengan proses difusi inovasi sehingga mampumendorong adanya proses keputusan inovasi (the innovation-decision process).

---

ABSTRACTThe government is obliged to provide the means of telecommunications access inthe areas which are considered unproductive by the telecommunications industry,which are known as universal service obligation (USO). In order to fulfill it,BP3TI was given the mandate to manage USO in rural, remote and outer islands.This program can be regarded as the product of innovations that provide solutionsfor the community. In order to be widely known, BP3TI as governmentorganizations need to conduct social marketing programs which aims to changepeople's acceptance toward the programs. The objectives of social marketing arein tune with the goal of diffusion of innovations which lead to an adoption ofinnovation. Therefore, it requires the implementation of the principles of themarketing mix and Integrated Marketing Communication (IMC) in conducting thediffusion of innovations by urging the acceptance of innovation. The purpose ofthis study is to describe the social marketing mix principles and theimplementation of IMC by BP3TI in the process of diffusion of innovation forUSO. The findings in this study shows that the fulfillment of the principles ofsocial marketing mix as well as the implementation of IMC has succed toencourage the innovation decision process."

"Kebijakan komunikasi sebagai kebijakan publik hendaknya selalu berpihak pada kepentingan publik. Maka, diperlukan proses analisis terhadap kebijakan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengelaborasi alternatif atau prediksi yang muncul dalam sistem, sehingga memperoleh hasil dengan sedikit risiko tetapi memiliki peluang yang besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data yaitu teknik field research, mengumpulkan berbagai notulensi rapat dan wawancara para pembuat kebijakan.Kemudian dijabarkan secara deskriptif, dan dianalisis secara tematik dari proses general system theory. Tema yang dijabarkan meliputi masalah (problem), sumber input (resource input), proses internal (internal process), hasil (solution), dan evaluasi (evaluation). Kelima tema ini memunculkan konsep elaborasi alternatif, yang mampu membuat struktur dalam sistem menjadi lebih dinamis. Hal ini dikarenakan hubungan arah panah diagram yang asimetris, setiap bagian bisa saling berhubungan pada saat bersamaan. Maka sistem selalu mengalami pertumbuhan untuk hasil yang lebih baik.

---

Communication policy as a public policy is intended as a favour of public interest. Accordingly, communication policy needs analysis process. The purpose is to elaborate alternative or prediction which appears in system, so that minimal risk can be achieved and it creates a big chance. The research used qualitative method with field research technique. The researcher collected the minutes of the meeting and did in-depth interview with the policy maker.

The result was descriptively explained and thematically analyzed by the general system theory. The themes explained were the problem, the resource input, the internal process, the solution, and the evaluation. Those five themes create an elaborated alternative concept that is able to make systems structure more dynamic. It happens because the direction of the diagram arrow heads to asymmetric and every part can connect in the same time. Then, the systems show a growth for a better output."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.

The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image."

"PenelitiPenelitian ini melihat bagaimana proses translasi yang terjadi ketika inovasi teknologi portal intranet diterapkan di Kementerian Kominfo.Konsep difusi inovasi dan actor network theory digunakan dalam penelitian ini. Pendekatannya adalah kualitatif, dengan metode studi kasus. Unit analisis yang diteliti berupa aktor manusia dan non-manusia. Aktor manusia yaitu inisiator dan beberapa pengguna portal intranet, kemudian aktor non-manusia antara lain aplikasi intranet dan forum diskusi yang berada di portal intranet. Hasil penelitian menunjukkan proses translasi terjadi melalui tahap problematisasi di mana inisiator menawarkan inovasi intranet pada aktor-aktor. Dilanjutkan dengan tahap interressement di mana portal intranet didesain inisiator sebagai single gateway bagi aplikasi e-government. Enrollment berupa pembelokkan akses untuk mengakses internet dengan cara login terlebih dahulu menuju portal intranet dan terakhir adalah mobilisasi yang terjadi ketika portal intranet Kominfo digunakan sebagai wadah untuk berbagi ilmu dan forum diskusi. ANT sebagai teori yang dapat mengungkap relasi persoalan antar aktor, menekankan pada translasi dalam proses terbentuknya jaringan (network).

---

This research is explain how translation process occured when internet portal technology innovation is implemented in the Ministry of Communication and Information. Diffusion innovation and Actor Network Theory concept are used in this research. Qualitative approach with study case method is used for this research. The object of analyst to be examined are human actors and non-human. The human actor is an initiator and several internet portal users and the non-human such us internet application and discussion forum which is on the internet portal.

The research result shows translational process occurs through the problematization phase where the initiator offers intranet innovation to the actors. Followed by interessement phase where the intranet portal designed by initiator as a single gateway for e-government applications. Enrollment is in the form of diverting the internet access by logging on to the intranet portal and mobilization that occurs when Kominfo intranet portal is used as a place for sharing knowledge and discussion forums. ANT as a theory which can reveal the relationship problems between actors, emphasizing the translation in the formation process of the network."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait.

---

This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties. "

"Inovasi dari bawah yang bersifat kolaboratif diharapkan dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sektor publik serta meluasnya cakupan isu dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Tesis ini membahas proses difusi inovasi Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan Teori Difusi Inovasi Everett.M. Rogers. Lima dimensi kolaborasi dari Thomson digunakan untuk menggambarkan proses kolaborasi antar mitra dalam seluruh tahapan proses difusi inovasi program ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus, hasil penelitian mengungkapkan bahwa difusi inovasi Sekolah Siaga Kependudukan di Sukabumi berlangsung sesuai dengan tahapan proses inovasi dalam organisasi menurut Rogers dan bahwa perencanaan konsep inovasi yang matang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan keseluruhan proses difusi inovasi tersebut.

---

Collaborative bottom-up innovation is expected to overcome the limitations of the public sector and the widespread coverage of issues and the complexity of the problems they faced. This thesis describes the diffusion of innovation process of Sekolah Siaga Kependudukan in Sukabumi using Everett. M Roger?s Diffusion of Innovation Theory. Five dimensions of collaboration from Thomson is used to describe the process of collaboration among partners in all phases of the diffusion of innovation process of this program. Using a qualitative approach with case study research strategy, this research reveals that the diffusion of innovation process of Sekolah Siaga Kependudukan in Kabupaten Sukabumi is taking place in accordance with Rogers stages of the innovation process in the organization and that there should be a well prepared concept of innovation planning to support the overall implementation process of diffusion of innovation."

"

Kebijakan Kampus Merdeka sebagai kebijakan baru membutuhkan dukungan dan komitmen dari stakeholder yang terlibat. Kurangnya pemahaman stakeholder yang diperlihatkan dengan adanya pro dan kontra dapat mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Pengelolaan stakeholder communication yang tepat diperlukan guna menumbuhkan pemahaman sehingga tercipta dukungan dan komitmen dari stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan stakeholder communication dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivistik, pendekatan kualitatif, dan strategi penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan stakeholder communication dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka belum optimal dilihat dari analisis stakeholder yang belum dilakukan secara mendalam. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka lebih bersifat informatif. Strategi persuasif juga sudah diterapkan untuk menumbuhkan pemahaman stakeholder, sementara strategi dialog belum diterapkan secara maksimal.

 

---

Kampus Merdeka as new policy requires the support and commitment of stakeholders who involved. Lack of stakeholders understanding can cause the implementation of the policy not running optimally. Stakeholder communication needs to be done by organization approriately in order to foster understanding so as to create support and commitment from stakeholders. This study aims to analyze the management of stakeholder communication in the implementation of Kampus Merdeka policy. This study uses a post positivism paradigm, a qualitative approach, and a case study as research strategy. Data collection techniques through interviews and document studies. The results showed that management of stakeholder communication in the policy implementation was not optimal, as seen from stakeholder analysis that had not been done in depth. Government public relations are more likely to use informative strategy in implementing Kampus Merdeka policy. Persuasive strategy has also been implemented to foster stakeholder understanding, while the dialogue strategy has not been implemented maximally.

 

"

"ABSTRAKDisertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACTThis dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "