Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 menyebutkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, desentralisasi dengan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Di Kabupaten Bandung, sejak desentralisasi kebijakan yang lahir adalah Peraturan Dacrah Nomor 18 tahun :2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di Iuar Rumah Sakii. Kondisi saat ini sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung penyebarannya belum merata, belum semua wilayah terjangkau tenaga kesehatan dan masih ada kendala akses pelayanan masyarakat maka optimalisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi kunci pembangunan kesehatan. oleh karena itu dilakukan Riset Operasional pembuatan kebijakan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerataan (equity), akses (accessible) dan keterjangkauan (affordable) pelayanan kesehatan di Kabupatcn Bandung Penelitian ini menggunakan metode analitik kualitatif dengan teknis pengumpulan data Wawancara Mendalam terdiri dari 4 informan unsur pemerintah dan 6 informan unsur sarana kesehatan swasta. Focus Group Discussion di pedesaan dan semi perkotaan serta check list data sekunder. selanjutnya dilakukan analisis isi. Peneliti terlibat secara operasional dalam tahapan proses pembuatan kebijakan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang disusun.Hasil penelitian mcnunjukkan dasar pengaturan pelayanan kesehatan swasta masih mengacu pada kebijakan pusat yang bersifat umum, belum dijabarkan ditingkat lokal, akibatnya pelayanan kesehatan swasta belwn berorientasi pada kebutuhan dan kekhasan pembangunan Kabupaten Bandung seperti meningkatkan indeks pembangunan manusia. Desentralisasi mampu meningkatkan daya guna pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, ditunjang dengan aspirasi masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kesediaan Swasta untuk bermitra dengan pemerintah dalam melayani masyarakat. menjadi potensi faktor lingkungan unluk meJahirkan kebUakan di daerah. Faktor lainnya adalah lingkungan strategis Kabupaten Bandung dan pemahaman kkesehatan bersifat universal menunjang kebijakan bidang kesehatan. Proses pembuatan Raperda saat ini dalam pembahasan DPRD Kahupaten Bandung mencermlnkan kebijakan peJayanan kesehatan swasta dimasa yang akan datang diatur dalam Peraturan Daerah rentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagai bentuk pengaturan dan penertiban.Analisis Draf Raperda penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Bandung menunjukkan penyusunan Raperda mengakomodasi prinsip upaya pelayanan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) rnenyebutkan prinsip pelayanan kesehatan meliputi pemerataan, akses. keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, disebutkan juga bahwa akan menjamin kesempatan yang sama dan berpihak pada masyarakat rentan.Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah perlu di1engkapi naskah akademik sebagai kajian akademik mengenai substansi, rumusan dan materi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta. Diharapkan proses pembuatan Raperda ini berlanjut sehingga menjadi Peraturan Daerah yang mampu melindungi penyelenggara dan masyarakat.

---

Government Regulation No.S Year 2003 n1entioned that a district or city has an obligation to maintain decentralization. by doing function of formulation technique policy. giving permission. and to perform usual public services. At Bandung district, since decentralization the only policy made is District Law No. IS Year 2001 about health service tariff at a unit or governn1ent district health installation in Bandung, outside hospital. The condition nowadays, health services inside district Bandung are nut spread well enough meaning not all area is reached by paramedic and still there are obstacle in accessing of public services, therefore the optimization of health services wich is done by the government or private sector can be the key factor to built up health issues. for that reason Operation Research has been conducted to make health policy about the implementation of health services by private sector in adapting the principles of equity, accessible, and affordable inside Bandung district. Method which are;_ used in this Operation Research is analytical qualitative by using gathering data information technique that consists of 4 informants from governmment and 6 informants from private, focus group discussion in tbc: country and suburban city. and also secondary check list which v.:ill be analyzed afterwards. Researcher is involved operntionaliy on every single step of the policy making process of District Law Draft (Rancangan Peraturan Daerah Raperda) which are being made.The result shows that the basic structure of health services done by private sector still refer to the previous policy which is very common and havent explored to the !veal district, as a result the private health service still not oriented to the needs and speciality of Bandung district such as increasing the Human Development Index (HDI) Desentralizatlon is able to increase the competence of local government by means of building and serving the community that supported by the people wants and needs and of course willingness of private sector in conjunction with government serve people and could become a potential environmental factors to create a policy in the district. The other factors are the strategic place of Bandung district and an acknowledgemer that health services is universal and support health policy. Been discussing Process of making the District Law Draft (Raperda) has within DPRD Kabupatei1 Bandung that reflects the policy of private health service in the coming years will be maintained by the District Law about arrangement private health service as a result adjacent and acknowledgement.The analysis of Raperda draft arrangement private health services at Bandung district shOw that making of Raperda accomodates the principal of effort in services just Jike what is mentioned in pasal 4 ayat (2) that says, the principal of health services by private sector includes principles of equity, accessible, affordable, and the quality of health services. It's also mentioned that there will be a guarantee of equal chance treatment oriented to the weak community.Making of Raperda needs to be supported and equipped by academical references regarding the substance, formulation, and content for lhe Raperda about arrangement of private health service. Ir is expected that making Raperda will success and at the end become Raperda of Health Policy which will protect the actor such as private sector and the community."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jarak, waktu tempuh, alat transportasi, penolong persalinan, dan kabupaten dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional yang menggunakan data sekunder yaitu data Riskesdas tahun 2007.Hasil analisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang adalah faktor pendidikan ibu dan jarak ke fasilitas UKBM maupun non UKBM. Berdasarkan hasil analisis multivariat, faktor yang paling berpengaruh adalah alat transportasi.Saran dari penelitian ini adalah agar dinas kesehatan perlu kerjasama lintas sektor dengan dinas perhubungan. Ketersediaan alat transportasi umum sebagai faktor pendukung akan mempermudah akses bagi masyarakat ke fasilitas kesehatan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan imunisasi dasar. Peningkatan pengetahuan ibu pentingnya imunisasi melalui media komunikasi seperti siaran radio daerah, poster dan lain-lainnya. Selain itu mobilisasi petugas kesehatan ke lokasi yang sulit dijangkau perlu diaktifkan.

---

This study is aim to determine the relation factors of maternal age, maternal education, maternal employment status, the range to health facility (UKBM and non UKBM), travel time, availability of transportation, maternity helper, and municipal with utilization of health services for the basic immunization in Ketapang, Sanggau, and Sintang district in 2007. This study is a quantitative research with cross sectional design using secondary data from Riskesdas 2007.

The results of related factors to the utilization of health services for the basic immunization in 3 districts are maternal education and the range to health facility (UKBM and non UKBM). The result of multivariate analysis, the most influential factor is the availability of transportation.

Suggestions from this study are the health authorities need to cooperate with other sectors, such as local transportation department. The availability of public transportation as an enabling factor to access health facilities for utilizes the health services of basic immunization. Improving knowledge for mother regarding the benefit of basic immunization through radio broadcasts, posters and others. In addition to the mobilization of health workers is difficult to reach locations that need to be activated."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods.The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized."

"Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

---

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically."

"Berdasarkan data SUSENAS 2004 diperoleh data bahwa pemanfaatan fasilitas kesehaman dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang diselenggarakan oleh pihak di luar pcmerintah (rumah sakit swasta, praktik dokter, poliklinik, prakzik pemugas kesehatan) sangat tinggi yaitu mencapai 5l,08%, hal ini menunjukkan bahwa besamya peranan sarana pelayanan kesehatan yang diselanggarakan oleh swasta. Keadaan tersebut tidak _iauh berbeda dengan keadaan di Kabupatcn Bekasi, hal ini dikarenakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang sangat lmnyak di Kabupaten Bekasi dimana wilayahnya yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta dan laju pertmnbuhan yang cukup tinggi yang disebabkan urbanisasi. Hal tersebut memicu pesatnya perkembangan sarana pelayanan kesehatan swasta yang melakukan perizinan, narnun belum semua sarana pelayanan kesehatan swasta melakukan dan mengetahui tentang perizinan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu periu adanya sistem informasi pcrizinan penyclenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta yang berbasis web, sehingga pihak terkait dengan perizinan dapat mengakses informasi dan melakukan perizinan dengan lebih cepat. Pengembangan sistem yang dilakukan berdasarkan metode System Development LM; Cycle, yaitu planning ana&sis system, design, implementation, maintencmce dan evaluation system dengan memadukan konsep Data Base Management System dan data website sehingga menjadi kekuatan dalam Sistcm Informasi Perizinan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SIP-PSPKS). SIP-PSPKS di desain untuk kemudahan input data dan otomasi proses pengolaharmya menjadi informasi. Output yang dihasilkan bempa laporan data sarana pelayanan kesehatan swasta berizin, tabulasi indikator perizinan, dan informasi perizinan herbasis web yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan persentase sarana pelayanan kcsehatan swasta berizin dan dapat melihat penyebaran Iokasi sarana pelayanan kesehatan swasta. Prototype aplikasi SIP-PSPKS dan Website informasi perizinan telah terbangun dan dapat diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupatcn Bekasi karcna menggunakan teknologi yang sederha.na dengan spcsiiikasi sistem yang rendah dan ditunjang dcngan akan adanya jaringan LAN.

---

Pursuant to SUSENAS 2004 obtained by data that health facility exploiting in order to Individual Health Effort (UKP) which is carried out of outside government (private sector hospital, practical doctor, polyclinic, practical health officer) very high that is reaching 5l,08%, this matter indicate that the level of health service facility which carried out by private sector. The situation do not far differ from situation in Bekasi District, it because so many private health service facilities in Bekasi District where its region which abut on direct capital of DKI Jakarta and high enough growth rate caused by urbanization.

The mentioned trigger its fast is growth of private health service facilities conducting permit, but not yet all private health service facilities conduct and know about permit in Bekasi District. Therefore need thc existence of permit infomation system of private health service facilities based on web, so that related parties with permit can access information and conduct permit faster. System development conducted by pursuant to System Development Life Cycle method, that is planning analysis system, design, implementation, maintenance and evaluation system with combine concept of Data Base of Management System and website data so that become strength in permit infomation system of private health service facilities ( SIP-PSPKS).

SIP-PSPKS designed for amenity of data input and automation process its processing become information. Output yielded by in the form of data report of private health service facilities have pennitted, tabulation of permit indicator, and information of pemiit base on web able to be used for decision making in determining policy in improving percentage of private health service facilities have pcmiit and can see spreading of location of private health service facilities, The prototype of SIP-PSPKS application and Website of permit information have been developed and applicable in Bckasi District Health Service because using modestly technology by the low system specification and it has supported by developed of Local Area Network (LAN)."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Tesis ini membahas pengembangan Sistem Informasi Online Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Tujuan pengembangan yaitu membangun prototipe panel informasi Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online untuk mendukung kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan. Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) berbasis prototipe. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan dalam waktu singkat dengan melibatkan pengguna sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Input sistem informasi ini yaitu basis data SIRS Online yang selanjutnya dihitung menggunakan standar minimal kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jenis dan klasifikasi rumah sakit untuk menghasilkan informasi. Penyajian informasi per wilayah yaitu grafik kekurangan, rekapitulasi kekurangan per kelas RS, grafik kondisi pemenuhan, detail kondisi pemenuhan per RS, tabel kekurangan dan kelebihan tenaga kesehatan rumah sakit, serta rekomendasi provinsi prioritas pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan besaran masalah di setiap wilayah. Perangkat lunak prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySql dan penyajian informasi HTML, Javascript, Bootstrap, dan Highchart. Sistem informasi ini dapat diakses secara online menggunakan komputer maupun smart phone sehingga informasi dapat di download untuk kepentingan analisis tahap berikutnya.

---

This thesis discusses the development of Online Information Systems for Hospital Health Human Resources Needs in the Directorate General of Health Services, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The purpose of development is to build a dashboard prototype of Health Human Resources Needs integrated with Sistem Informasi Rumah Sakit(SIRS) Online or Hospital Information Online System support policy making of hospital health human resources fulfillment. Information system development method using Prototype-based System Development Life Cycle (SDLC) approach. The development of information systems is implemented in a short time by involving the user so that according to user's needs. This information system input is SIRS Online database which is then calculated using minimum standard of health worker needs based on type and classification of hospital to produce information. Information presented by region, there are graphics information of needs by region, recapitulations of needs by hospital class, graphs of fulfillment condition, details fulfillment condition by hospital, tables of needs and excess of hospital health human resources, and recommendation of priority province for health personnel fulfillment based on problem scale in each region. This prototype software uses PHP programming language, MySql database and presentation of HTML information, Javascript, Bootstrap, and Highchart. This information system can be accessed online using computer or smart phone so that information can be downloaded for the interest of the next level analysis."

"Latar Belakang: Di Indonesia, total populasi narapidana wanita meningkat daritahun 2000 sebanyak 1.807 orang menjadi 6.876 orang pada tahun 2016 Walmsey, 2016. Sebanyak 58 lapas di Indonesia mengalami overcrowded Indana, 2016. Overcrowded tersebut menyebabkan persebaran penyakitmenjadi lebih cepat, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan diLapas Ditjenpas, 2017. Tujuan penelitian : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsiWBP terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Klas IIABandung tahun 2017. Metode penelitian: Kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilansampel menggunakan simple random sampling. Pengambilan data menggunakankuesioner. Hasil penelitian: Faktor internal yang berhubungan dengan persepsi kualitaspelayanan kesehatan, yaitu: pengalaman pelayanan kesehatan p=0,038,POR=2,430, pendidikan p=0,016, POR=2,676, dan motivasi memperolehpelayanan kesehatan p=0,031, POR=2,396 dan faktor eksternal yangberhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan yaitu pekerjaan p=0,044, POR=2,380. Faktor paling dominan yang berhubungan denganpersepsi kualitas pelayanan kesehatan adalah pendidikan. Kesimpulan: Faktor yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanankesehatan antara lain: pengalaman, pendidikan,motivasi dan pekerjaan.Saran: Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan melibatkan dinaskesehatan dan dinas sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Background: In Indonesia, the number of female prisoners population increasedfrom 2000 to 1.807 people to 6.876 in 2016 Walmsey, 2016. 58 of prisons inIndonesia are over crowded Indana, 2016. More density of the disease spreadbecomes faster, thus impacting the quality of health services in prisons Ditjenpas, 2017. Objective: To know factors related to perception of prisoner to health servicequality in Women Prison Class IIA Bandung 2017. Method: The type of this research was a quanitative. This study design wascross sectional study involving sample of 122 respondents, it was using simplerandom sampling. Data collection using questionnaires. Result: There are Internal factors related to perception of health service quality,that is health service experience p 0,038, POR 2,430, education p 0,016,POR 2,676, and motivation to get health service p 0,031, 2,396 andexternal factors related to the perception of health service quality that is work p 0,044, POR 2,380. The most dominant factor related to the perception ofquality of health service is education. Conclusion: Factors related to the perception of quality of health services experience, education, motivation and work.Suggestion Increase cross sectoral cooperation by involving health offices andsocial services to improve the quality of health services."

"ABSTRAKPenetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."