Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil tidak dikenal pemisahan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government). Oleh karena itu, praktik pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan atas dasar pertimbangan pemisahan kekuasaan Presiden sebagai head of state dan head of government merupakan hal yang berkontradiksi (contradictio in terminis) dengan konsep negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet jika dikaitkan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dan bagaimanakah paradigma dan format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet tidak relevan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil karena pemisahan itu semata-mata hanya didasari kepentingan politik Presiden dan hanya mengakibatkan dualisme kepemimpinan. Seharusnya, paradigma yang tepat adalah Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kekuasaan pemerintahan negara yang bersifat inheren (dwitunggal) sehingga format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi pemberian layanan dan dukungan kepada Presiden ialah dengan menggabungkan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menjadi suatu sekretariat baru bernama Sekretariat Presiden dan kedudukannya perlu diatur dalam suatu Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

---

In the country having the presidential government system, the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is not recognized. Therefore, the separation practice of the State Secretariat and the Cabinet Secretariat done based on the consideration of the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is something contradictory (contradictio in terminis) to the state concept with the presidential government system. The issues which become the study in this research are how the separation concept is done towards the State Secretariat Ministry and Cabinet Secretariat if it is related to the position function owned by the President in the presidential government system and what the good and right institutional paradigm and format are in order to support the duties and functions of the President as the government power executor in the presidential government system.

The research result in this thesis shows the separation concept done towards the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat is not relevant with the position function owned by the President in the presidential government system because the separation is merely based on the President’s political interest and it only causes the leadership double standards to appear. The appropriate paradigm should be that the President is the government executor having the inherent state government power so that the good and right institutional format in order to support the duties and functions providing service and support to the President is by combining the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat to become a new secretariat named the President Secretariat and its position needs to be governed in a Law on Presidential Institutions. This research uses the normative law research method with the laws and regulations approach, the historical approach, and the case approach. The kind of data used is secondary data done through the document study or library research. The data obtained from the library research were analyzed descriptively and qualitatively."

"Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni dalam rangka membantu Presiden selaku kepala negara dan sekaligus selaku kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembedaan antara lembaga Sekretariat Negara dengan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah bentuk kekeliruan dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang tidak mengenal pembedaan ataupun pemisahan antara Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan sehingga melalui penelitian ini akan disampaikan gagasan mengenai permasalahan tersebut melalui tinjauan historis, yuridis, bahkan terhadap aspek perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain. Gagasan unifikasi lembaga kepresidenan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih ideal dan optimal untuk ke depannya.

---

This research discusses about the structure of institution of The Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia as its standing on Indonesias presidential institution besides The Cabinet Secretariat and The Office of President Staff. Until today, the differentiation amongs the three organization still held despite performing the same duty, which is doing the service for the President as the head of state and the head of government in presidential system adopted in Indonesia. The differentiation is clearly a misconception in presidential system which does not separate the function of President as head of state or as the head of government. This thesis explains about the problem based on historical, juridicial, even comparatical studies about the standing of State Secretariat institution in other nations. Idea about presidential institution unification which is discussed in this thesis is expected to make the governmental system in Indonesia could be more optimal and ideal."

"E-Procurement merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Militer Presiden melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-Government), khususnya untuk mempercepat pengadaan barang pemerintah/jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sekretariat Militer Presiden menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses e-Procurement yang dimanifestasikan oleh lambatnya proses penyerapan barang dan anggaran modal.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pengumpulan data post-positivis melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam, untuk mengetahui proses pelaksanaan e-Procurement, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Procurement, dan dampak pelaksanaan e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan barang dan belanja modal di Militer Sekretariat Presiden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua paket pekerjaan pengadaan/jasa di Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui e-procurement, sedangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-Procurement menunjukkan efisiensi dalam hal waktu dan anggaran. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta komitmen pemimpin berpengaruh pada pelaksanaan eprocurement.

---

E-Procurement is an effort to improve the performance of the Military Secretariat of the President through the utilization of information and communication technology in government (e-Government), in particular to speed up government procurement / services, in accordance with Presidential Instruction No. 1 Year 2015 on the acceleration of Procurement of Government Goods/Services. However, the trends taking place in the Military Secretariat of the President indicates that there are still some obstacles in the implementation of e-Procurement process which is manifested by the slow process of absorption of goods and capital budgets.

This research use data collection methods postpositivist literature study, observation and in-depth interviews, to know the process of implementing e-Procurement, the factors that affect the implementation of e-Procurement, and the impact of the implementation of e-Procurement in supporting the acceleration of the absorption of goods and shopping at Military Secretariat of the President.

The results showed that not all goods procurement work packages/services in the Military Secretariat of the President is done through e-procurement, while the work packages of goods /services conducted through e-Procurement demonstrate the efficiency in terms of time and budget. Several factors such as lack of human resources and infrastructure of information and communication technology (ICT) as well as the commitment of influential leaders in the implementation of e-procurement."

"Seiring waktu organisasi dalam menjalankan kegiatannya berkembang dan berubah sesuai kebutuhan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Perencanaan dan pengembangan Enterprise Architecture (EA) terhadap suatu organisasi menjadi bagian penting dalam upaya mendukung kegiatan organisasi agar lebih efisien, efektif dan mampu beradaptasi dengan perubahan proses bisnis yang ada. Pengembangan aplikasi di Kementerian Sekretariat Negara masih dilakukan oleh masing-masing unit kerja sehingga terjadi kesulitan dalam hal integrasi antar aplikasi, kemudian masih adanya duplikasi data antar aplikasi menyebabkan tidak efisiennya penyimpanan data. Dalam penelitian ini penulis berusaha membuat rancangan EA menggunakan TOGAF Framework. Diharapkan bahwa solusi yang didapat sesuai dengan keperluan bisnis organisasi sekarang dan yang akan datang. Data yang didapat diperoleh melalui dokumen yang ada di Kementerian Sekretariat Negara seperti standar pelayanan, peraturan menteri sekretaris negara, hasil observasi dilapangan maupun melalui wawancara dengan orang yang terkait dengan pengembangan SI/TI. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk mendapatkan solusi arsitektur. Web services dan virtualisasi digunakan untuk merancang sistem aplikasi dan teknologi. Dalam penelitian ini diberikan langkah-langkah dalam pengembangan arsitektur."

"Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres.

---

This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet.

The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat"

"Tesis ini membahas kesesuaian perencanaan TIK yang dituangkan dalam dokumen Grand Design Sistem Informasi Kementerian Sekretariat Negara (SIKSN) 2011-2014 dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi-aplikasi SIKSN dalam mendukung ketatalaksanaan unit-unit kerja, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konten grand design SIKSN 2011-2014 guna mengetahui apakah perencanaan SIKSN sudah sesuai dan efektif mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Sekretariat Negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivis menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kesesuaian grand design SIKSN 2011-2014 dengan tahapan perencanaan strategis egovernment (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 dalam Heeks, 2006). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara konten grand design SIKSN 2011-2014 telah memenuhi komponen perencanaan strategis egovernment, namun dalam proses perumusannya belum melalui proses audit sistem informasi dan pembentukan tim penyusun belum melibatkan perwakilan dari setiap unit kerja. Terhadap hasil penelitian disarankan untuk melakukan audit sistem informasi baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi agar memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengembangan SIKSN, sehingga perumusan strateginya lebih terarah dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

---

This thesis discusses the compatibility of ICT planning, as outlined in the 2011 - 2014 Grand Design of the Information Systems of Ministry of State Secretariat (SIKSN), with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat. This research is motivated by the fact that the utilization of SIKSN applications in supporting working units? management is not yet optimum. Therefore, the purpose of this research is to analyze the content of 2011-2014 SIKSN grand design and determine whether the SIKSN plan is appropriate and effective in supporting the optimization of the duties and functions carried out by the Ministry of State Secretariat. The approach used in this study is positivist, using a qualitative method that emphasizes on the conformity of 2011-2014 SIKSN grand design with the strategic planning stages of e-government (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 in Heeks, 2006). The result obtained from this study is that the content of 2011-2014 SIKSN grand design is already in compliance with the strategic planning component of e-government. However, in the process of formulation, it has not been through the process of auditing information systems and the establishment of the drafting team has not involved adequate representatives from each working unit. Upon the results of the research, it is recommended to conduct an audit of information systems from both internal and external organization in order to obtain a comprehensive depiction of the development of SIKSN. Therefore, the strategy formulation is more directed and in accordance with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan seluruh komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam hal pengadaan barang/jasa dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the suitability of the procurement of goods / services at the Secretariat of State with the Ministry of Presidential Decree Number 54 Year 2010. Further author tries to analyze the internal control system of procurement of goods / services based on the elements of Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. this research is a case study using qualitative descriptive analysis method. Ministry State Secretary has done all the procedures in the procurement of government goods / services in accordance with Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. The Ministry of State Secretariat has also been running all components of internal control in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 in terms of procurement of goods / services to the well. However, there are still weaknesses in the internal control system monitoring element."

"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

---

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."