Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan utama yang diangkat dari penelitian ini adalah tentang banyaknya putusan diluar dakwaan dalam perkara narkotika khususnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri , secara normatif pasal 182 (4) KUHAP telah menentukan bahwa musyawarah hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara narkotika yang diputus oleh hakim "diluar surat dakwaan". Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana narkotika dengan ?putusan diluar dakwaan?. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan primair berupa beberapa putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung RI. Dari hasil penelitian diketahui bahwa putusan diluar dakwaan yang diterapkan oleh hakim didasari atas moral justice dan social justice.

---

The main problems of this research is about decision or judgement beyond of the indictment especially for narcotic cases. That has been decided by the District Court ( Pengadilan Negeri ) which has implied at the article of 182,(4). Criminal Prosedure Court (KUHAP), has been determined that "The judges of delebration to take the decision should be based on the indictment and proved of investigation". However, at the real condition were found many decisions of narcotic case taked beyond the indictment. This research revewing what rationale that is used by the judges in deciding narcotic criminal case by rulingout the indictment. This reseach method is called normatif yuridical approach. Normatif yuridical approach are doing by research from primary library materials, Distric Courts decision and also takes from Supreme Court decision. From the result of the research we have known that decision beyond indictment is defined by the judge based on moral justice and social justice."

"Studi tetang pengambilan keputusan hakim memperlihatkan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor legal, ekstra legal, dan kontekstual.Teori integrated complexity yang dicetuskan oleh Suedfeld dan Tetlock (1992) menjelaskan pentingnya kemampuan kognisi, konseptual atau integrated complexity pada pengambilan keputusan yang panting , yang bersifat segera atau siaga. Integrated Complexity diukur dari dua variabel kognisi yakni variabel d fferensiation dan integration.Tingginya angka pemidanaan pada anak yang melanggar hukum pidana membuat peneliti berketetapan untuk menjadikan hakim anak sebagai subyek penelitian.Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana integrated complexity dan nilai yang dianut seorang hakim berperan dalam keputusan hakim pada perkara anak yang melanggar hukum pidana. Penelitian dilakukan terhadap delapan (8) hakim anak pada dua Pengadilan Negri (PN) di wilayah Jabotabek .HasiI wawancara kualitatif terhadap hakim diberikan skor dengan integrated complexity scoring system yang disusun oleh Brawn dan Ballard,dkk(1992) . Metode ini disebut sebagai mixed methode oleh Tashakori dan Ted ll ie (1989) atau tepatnya metode kualitatif yang dikuantifikasi. Kemudian, dilakukan perbandingan profit hakim antara kelompok hakim yang sangat direkomendasikan (SDR) dengan hakim yang direkomendasikan (DR).Penelitian ini membuktikan tesis bahwa hakim dengan integrated complexity yang tinggi mempertimbangkan nilai-nilai universalism khususnya keadilan sosial, sehingga menghasilkan keputusan berupa tindakan mengembalikan anak ke orang tua (AKOT), atau lembaga sosial, Sedangkan tesis kedua bahwa hakim dengan tingkat integrated complexity rendah mengacu pada nilai-nilai security, khususnya aturan hukum yang menciptakan stabilitas di dalam masyarakat atau orderliness, akan menghasilkan keputusan pemidanaan (berupa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Hukuman Percobaan) juga dapat dibuktikan."

"Anak korban memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi ditinjau dari viktimologi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang diakibatkan terhadap korban. Akan tetapi, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia belum diatur secara jelas. Restitusi pada praktik telah beberapa kali diberikan kepada anak korban, di antaranya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG dengan terdakwa Herry Wirawan dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Mario Dandy. Namun di antara kedua kasus tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan besaran restitusi bagi anak korban, sehingga pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran restitusi pada kedua kasus tersebut perlu dianalisis. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pandangan viktimologi terhadap anak korban, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran restitusi pada perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dari data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa anak korban memiliki karakteristik khusus yang membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana, lalu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa restitusi di Indonesia merupakan pidana tambahan. Terkait dengan kasus yang dianalisis, penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan kerugian para anak korban dan kemampuan pelaku dengan baik dalam menentukan besaran restitusi pada kasus dengan terdakwa Herry Wirawan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan kerugian anak korban dengan baik namun belum mempertimbangkan dengan baik kemampuan pelaku dalam membayar restitusi dalam kasus dengan terdakwa Mario Dandy.

---

Child victims have several rights, one of them is the right to get restitution. Restitution according to victimology is a form of responsibility of the perpetrator for the suffering caused to the victim. However, the position of restitution in penal system in Indonesia hasn’t been clearly regulated. In practice, restitution has been given several times to child victims, like in Bandung High Court Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG with the Herry Wirawan as the defendant and in South Jakarta District Court Decision Number 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel with Mario Dandy as the defendant. However, there are significant difference regarding the amount of restitution for child victims between the two cases, so judge's considerations in determining the amount of restitution in both cases need to be analyzed. Based on those several issues, this research will discuss the victimology view of child victims, the position of restitution in the criminal system in Indonesia, and judge's considerations in determining the amount of restitution in cases involving children as victims of crime. This research is a doctrinal research that uses legal materials as its main source of data that used in this research. This research concluded that child victims have special characteristics that make them vulnerable to become crime victim, this research also concluded that restitution in Indonesia is an additional punishment. Regarding the cases that have been analyzed, this research found that the Judges at the Bandung High Court had properly consider the losses of the child victims and the perpetrator's ability to pay in determining the amount of restitution in the case with Herry Wirawan as the defendant, whereas Judges at the South Jakarta District Court had properly considered the losses to the child victim but haven’t properly consider the perpetrator's ability to pay restitution in the case with Mario Dandy as the defendant."

"Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil harus dipenuhi dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hak siapapun dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu metode yang melanggar hak seseorang adalah metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi. Metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki ketentuan dalam ketentuan khusus tindak pidana korupsi dan metode tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga pertimbangan seorang hakim diharapkan dapat menilai metode tersebut dengan cermat. Metode penjebakan ditemui dalam putusan Nomor 03/PID.B /TPK/2005/PN. JKT.PST dan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg disertai dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis mengenai pertimbangan hakim pada kedua kasus tersebut terhadap pelaksanaan metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi.

---

The right to obtain fair legal certainty must be ensured in the enforcement of law so the officials must not violate anyone's rights in carrying out their authority. One method that violates an individual's rights is the entrapment method in corruption offenses. The entrapment method in corruption offenses is unregulated for specific provisions of corruption offenses, and this method violates the rules stipulated in Article 28D of the UUD RI 1945, thus requiring a judge's careful assessment of such a method. The entrapment method found in the verdict with Case Number 03/PID.B/TPK/2005/PN. JKT.PST and Case Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg, accompanied by different considerations from the judges. Based on these issues, this paper will analyze the judges' considerations regarding implementation of entrapment method in corruption offenses."

"Bahwa syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belumlah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, muncul ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai “batasan” baru dalam memberikan keadilan bagi para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun dalam praktiknya ajaran ini telah digunakan oleh hakim-hakim di Indonesia, akan tetapi sebenarnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia belum diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan di negara Belanda dan Jerman yang dimana ajaran penyalahgunaan keadaannya telah diatur dalam suatu ketentuan tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendekatan hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di pengadilan dan kemudian mengaitkannya dengan pendekatan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di negara Belanda dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Bahwa dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu ternyata terdapat perbedaan diantara hakim-hakim di Indonesia dalam menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Beberapa diantaranya ada yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Belanda, namun ada juga yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Jerman. Oleh karena itu, ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia seharusnya diatur dalam suatu pengaturan sehingga penilaian hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan menjadi seragam.

---

The conditions for agreement to be valid in Indonesia as state in Indonesia code civil are not enough to give fairness for the parties who make a contract. Therefore, undue influence doctrine has been emerged as a new “barrier” to give fairness for the parties who make a contract, especially for the weaker parties. Although in practice, this doctrine has been used by judges in Indonesia, however undue influence in Indonesia has not put on any regulation yet. It is different with Netherland and Germany which undue influence doctrine has been put on their written provisions already. The purpose of this research is to see how the Indonesian judge’s approach in deciding undue influence cases in court and then relating with the judge’s approach when deciding undue influence cases in Netherland and Germany. This research is a normative juridical research where only library materials or secondary data are researched. From this research, it can be concluded that there are differences among Indonesia’s judges in assessing whether there is or isn’t undue influence when deciding a case in court. Some of them are using the approach that used in Netherland, but some are using the approach that is used in Germany. Therefore, undue influence doctrine in Indonesia should be regulated in a regulation so that judge’s judgment in Indonesia when deciding undue influence cases become uniform."

"Dalam penulisan tesis ini membahas permasalahan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika dihubungkan dengan asas nulla poena sine lege, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika, serta penerapan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika oleh hakim PN Tangerang terhadap pelaku pidana. Dari hasil penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta penelitian empiris melalui pengisian kuisioner dan teknik wawancara secara depth interview dengan para nara sumber diperoleh kesimpulan yaitu adanya putusan hakim yang berupa penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika jelas tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang), sebab di dalam salah satu frasa terciptanya asas legalitas yang dikembangkan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach tersebut telah dijelaskan bahwa hakim tidak dapat atau tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan dasar pertimbangan yang diajukan oleh hakim PN Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika, utamanya adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, di samping juga penerapan argumentasi berupa Argumentum ad Misericordian berpengaruh pula atas putusan yang dihasilkan. Terakhir, penerapan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika oleh hakim PN Tangerang ternyata tidak hanya berlaku bagi pelaku pidana yang masih berusia anak saja melainkan dapat berlaku pula terhadap pelaku pidana berusia dewasa, asalkan hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh hakim PN Tangerang, didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

---

This thesis discusses the issue of criminal sentencing by a judge below the special minimum threshold under the Narcotics Law in connection with the nulla poena sine lege principle, the basis for the discretion taken by the judge at the District Court in awarding a sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law and the application of a criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law by a judge at the Tangerang District Court to a convicted criminal. The research which is judicial normative in nature and utilizes data gathering methods of literature review including primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material, as well as empirical research through questionnaire and in-depth interviews with competent sources. The outcome of such study concludes that the existence of criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law cannot be justified under the nulla poena sine lege principle (no sentence without laws) since one of the phrase by Paul Johan Anslem von Feuerbach on the creation of the legality principle clearly describe that a judge cannot or may not awarding any sentence outside what is prescribe by the laws. Meanwhile, the basis used by the judge at Tangerang District Court in awarding sentences below the special minimum threshold under the Narcotics Law is primarily for creating a sense of justice for both the convict and the public alike. Furthermore, the application of Argumentum ad Misericordian also influences the final verdict. Last but not least, criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law by judge(s) of the Tangerang District Court not only applicable for under age perpetrator(s) but also for adult perpetrator(s), as long as such verdict is supported by considerations directed at the sense of justice and benefits for the community."

"Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana yang mengandung unsur bias rasial dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), suatu pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dan kekuasaan dalam peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam memberikan pertimbangan putusan, Hakim harus melihat kepada proses pemeriksaan dalam persidangan sebelum akhirnya menyatakannya dalam putusan akhir. Adanya bias atau prasangka rasial tidak diperkenankan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perkara pidana, munculnya bias rasial dalam pertimbangan Hakim untuk membuktikan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hak-hak yang melekat dalam diri terdakwa tersebut dan dilindungi oleh ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

---

The focus of this study is about the judge?s consideration in criminal judgment that contains racial bias to prove the defendant?s fault. Based on the Code of Criminal Procedure, a consideration of the judge must be based on fact and condition with the evidence acquired from the result of the trial process that will be a background to determine the defendant?s fault. The Judge as a law enforcer has roles and authorities in a criminal court system, which is explained in the Law Number 4 year 2004 regarding Judicial Power. In providing a consideration of the judgment, the Judge must see the trial process before finally he declares in the judgment. A racial bias is not allowed in every national and international law instrument, because it collides with the principals of human rights. In criminal case, a racial bias appears in the Judge?s consideration to prove the element of a defendant?s criminal action is conflict with the rights that stick in the defendant and protected by the criminal procedural law and related rules."