Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat nelayan Teluk Jakarta terdiri atas dua nelayan, yaitu nelayan pendega dan nelayan juragan. Pada tahun 1950-1960 kemiskinan nelayan terutama tampak pada nelayan pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan teknologi penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan dan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan presentase hasil tangkapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan Teluk Jakarta.

---

There are two fishermen in the area, consist of namely nelayan pandega and nelayan juragan. In 1950-1960 poverty problems struct this group of people, especially the pandega fishermen. This poverty problems usually caused by the people`s inability to operate the fishing equipment with higher technology, this kind of shortage make the fishermen with low knowledge on fishing technology works as labors of fishermen who masters the fishing technology. Policies that Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raya make regulated the issue that should get more attention, not only from the autorithy but also the whole people. With the right implementation of those policies the technology in fishery and fishermanship could be improved, with the technology improved the percentage of the fish catched and the living standard of the people who dwell in Jakarta`s coastal line especially the nelayan pendega class could be improved."

"Penelitian tentang masalah masyarakat multikultural di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, masih sedikit jumlahnya. Di lain pihak, masyarakat kota Jakarta saat ini telah berkembang menjadi masyarakat multikultural yang terdiri atas beragam kelompok etnis dan agama. Perbedaan budaya tersebut, bila ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka akan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta menumbuhkembangkan nilai berdemokrasi. Sebaliknya, kebijakan pemerintah (penguasa) yang tidak tepat dalam menangani keragaman akan melahirkan konflik sosial yang akan mengancam peradaban manusia. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana relasi hubungan sosial antar keragaman etnis dan agama di Jakarta? Lebih lanjut lagi, kebijakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani adanya keragaman budaya tersebut?Penelitian ini terfokus pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani perrnasalahan yang muncul dari keberadaan masyarakat multikultural di Jakarta antara tahun 1998 sampai 2005, karena pada masa ini tingkat kesadaran etnis dan simbol-simbol keagamaan menjadi lebih terbuka, seiring dengan gerakan reformasi dan demokratisasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan pengumpulan data-data yang kemudian dianalisis.Dari analisis tersebut penulis menemukan adanya keragaman warga Jakarta telah terjalin hubungan relasi yang baik. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga telah mengarah pada kerukunan etnis dan agama di Jakarta. Namun nilai-nilai yang mengatur adanya keragaman itu, masih belum terinternalisasi dalam kehidupan sosial, sehingga Jakarta masih rawan konflik sosial manakala ada faktor pemicunya.Untuk meneliti masalah tersebut, penulis menggunakan teori politik multikulutral yang digagas oleh Will Kymlicka yang menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam menangani adanya perbedaan kelompok masyarakat atas dasar etnis dan agama. Selain itu, teori Harold R. Ishak juga digunakan yang mengisyaratkan bahaya sentimen kelompok etnis bila tidak diantisipasi dengan tepat.

---

Research on problems of multicultural society in Indonesia, in Jakarta particularly, is still rare in quantity. On the other hand, Jakarta's community at the moment is expanding to be a multicultural society of various ethnic and religious groups. This cultural difference, when managed with proper and accurate policy will be able to create a harmonious social life and develop a democratic value. On the other hand, a mishap on government policy in dealing with multiculturalism will result in social conflict, which can endanger human civilization.Problem posed in this thesis is how the social relationship between various ethnic and religious groups established in Jakarta? Furthermore, what policy the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing has taken with this cultural diversity? This research focused on the 1998-2005 policy of the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing with problems resulted from the existence of multicultural society in Jakarta. In this period of time, the ethnic consciousness and the usage of religious symbols become more visible, in parallel with the reform movement and democratization. This research used interview technique, library research and collecting data, which were analyzed later on.The analysis resulted that the existence of good relationship between diverse groups. The Provincial Government's policy also has able to create a framework for ethnical and religious peace in Jakarta. However, the values underlying this diversity have not internalized within the social life of Jakarta's society and hence Jakarta is still fragile in anticipating emerging social conflict whenever a trigger factor occurs.The theory used to analyze this research problem was the multicultural politics theory posed by Will Kymlicka, which stressed the importance of government's role in dealing with society's diversity in ethnic and religion. Another theory used in this thesis is a theory posed by Harold R. Ishak, which warn the danger of ethnic groups stereotypes if not address properly."

"ABSTRAKPenelitian ini mengevaluasi manajemen komunikasi yang menekankan pada sosialisasi kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan reklame di DKI Jakarta. Teori dasar penelitian ini adalah evaluasi manajemen komunikasi pada kebijakan pemerintah. Melalui paradigma post-positivism, peneliti merujuk pada wawancara dengan pelaksana kebijakan dan dokumen yang menempatkan Pemda DKI Jakarta dan pengusaha reklame sebagai subyek dalam mengevaluasi manajemen komunikasi kebijakan reklame dengan memfokuskan pada proses sosialisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen komunikasi pada proses sosialisasi mengenai kebijakan reklame masih mengalami kendala pada tahap perencanaan, perizinan dan pengawasan serta penertiban karena berdasarkan hasil evaluasi terdapat strategi general context pada budget, time table,dan strategi communication belum tercapai sedangkan strategi general context pada target public dan reasoning of program tercapai.

---

ABSTRACT

This research evaluates communication management which emphasizes on socialization government policy, emphasizes on socialization of government policy especially advertising policy in DKI Jakarta. The main theory of this observation is evaluation of communication management. Through this post positivism paradigm, the observer refers to interview with implementer of the policy and documents which place local government of DKI Jakarta and advertising company as subjects in evaluating communication management of advertising policy which is focusing on socialization process the observation show that communication management in socialization process about advertising policy still has some obstacle in planning licensing and monitoring also demolition because it?s based on evaluation result there are strategies of general context in budget, time table and communication strategy which hasn?t been achieved although there are strategy in general context on public target and reasoning of program which

has been reached ."

"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu studi kelayakan dari aspek lingkungan, dalam prakteknya disusun setelah suatu kegiatan berjalan, sehingga tidak sesuai dengan maksud dari penetapan kebijakan tentang AMDAL tersebut. George C. Edward III mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan prosedur operasi standar. Penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL (PP No. 51 Tahun 1993) di Komisi AMDAL Daerah DKI Jakarta dan pembahasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut secara kualitatif dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di atas. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa komunikasi tentang isi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan periodik berupa penyegaran kepada para instansi terkait dan konsultasi regional pelaksanaan AMDAL se-Jawa yang dikoorfinir oleh Pemerintah Pusat. Dari faktor sumber daya diperoleh bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan ini tidak mencukupi baik dari mutu maupun jumlahnya. Sebagian besar anggota Komisi yang aktif secara formal belum memiliki dasar-dasar tentang AMDAL, dan minimnya jumlah tenaga pelaksana di lapangan dalam melakukan pengawasan. Sedangkan dari sumber daya kewenangan diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi maupun oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tidak memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Kewenangan tersebut berada pada instansi pembina dan pemberi izin. Dari faktor disposisi/sikap aparat diketahui bahwa sikap aparat yang bertugas pada instansi pembina dan pemberi izin kurang mendukung dengan tidak mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai salah satu syarat perizinan. Dari faktor prosedur operasi standar, telah dikeluarkan lnstruksi Gubernur Nomor 84 Tahun 1997 yang mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai persyaratan perizinan daerah. Instruksi ini juga kurang membantu pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL selain karena dikeluarkan setelah kebijakan tentang AMDAL berjalan selama empat tahun, juga karena sikap kurang mendukung dari aparat pelaksana pada mstansi-instansi terkait."

"Keputusan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia berperan sebagai service city. Dalam mewujudkan upaya tersebut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus didukung oleh aparat yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pada masa reformasi ini Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Banyak keluhan-keluhan masyarakat antara lain : Sulitnya mengurus perijinan (KTP, Akte Kelahiran), banyaknya aparat yang terlibat KKN, disiplin aparat yang rendah penyelesaian masalah lambat, Usaha untuk meningkatkan kinerja aparat telah dilakukan, namun masih banyak keluhan masyarakat mulai dari sistim seleksi untuk pengisian jabatan lurah, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui Diklat, penyusum standard kerja. Permasalahan yang ada adalah belum adanya sistem recruitment/seleksi yang benar-benar berbasis kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lurah sehingga tingkah laku yang ditampilkan lurah tidak mencerminkan kompetensi yang diharapkan masyarakat. Salah satu metode assessment yang berbasis kompetensi adalah metode assessment center. Metode assessment eenter sebagai metode yang multi assessment memiliki antara lain untuk seleksifpromosi identiikasi kader potensial, mendianosa kebutuhan training dan pengembangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan make metode assessment center dianggap tepat untuk menjawab permasalahan, belum adanya sistim seleksi yang berbasis kompetensi dalam pengisian jabatan lurah. Untuk penerapan metode assessment center dalam pengisian jabatan lurah perlu dilakukan tahapan mulai dari identifikasi kompetensi lurah pemulihan metode, penyusunan tools, training assesor, integrasi data, penulisan laporan, presentasi dan feedback bila diperlukan. Disamping itu perlu diperhatikan waktu dan biaya yang diperlukan. Mengingat manfaat yang cukup besar tidak hanya untuk pengisian jabatan lurah tetapi juga untuk identifkasi kader pimpinan (lurah potensial) dan analisa kebutuhan training maka metode assessment center tepat bila diterapkan di Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya sebagai rekomendasi disampaikan hal-hal sebagai berikut : metode assessment center sangat tepat untuk mengidentifikasi kader pimpinan (tidak hanya lurah), pengisian jabatan yang berbasis kompetensi, pada proses assessment center digunakan tes psikologi sebagai salah satu metode assessment, sebagai assessor digunakan tenaga psikolog yang kompoten baik dari dalam maupun luar Propinsi DKI Jakarta dan pelaksanaannya harus benab-benar terjadwal dan terstruktur sehingga hasilnya efektif dan efisien."

"Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti mengenai dampak sosial relokasi terhadap pedagang kaki lima. Pokok masalah penelitiannya adalah bagaimana para pedagang kaki lima (PKL) untuk dapat berkesinambungan melakukan kegiatannya di lokasi binaan? Dan fokus tersebut, peneliti mempertanyakan mengenai tindakan para PKL dalam menjalankan usahanya terkait dengan adanya kebijakan relokasi ke wilayah binaan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pedagang mendukung atau menolak adanya relokasi. Munculnya pertanyaan-pertanyaan demikian, karena belakangan ini banyak para pedagang yang melakukan aksi keluar dari lokasi pasar binaan ini. Sebagian diantara mereka membuka tempat dagangnya di lokasi semula, yakni di sepanjang jalan Pal Merah hingga ke dekat perempatan jalan dekat Tol Gatot Subroto.Padahal relokasi yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta terhadap beberapa pedagang kaki lima di lokasi Paal Merah sedikit banyak dapat merubah kondisi sosial ekonomi pedagang maupun lingkungan disekitarnya. Setidaknya di kalangan pedagang kaki lima sendiri terdapat kesadaran bahwa kebijakan Pemda DKI ini akan membawa, pada perbaikan usaha mereka. Begitu pula dari segi ketentraman dan ketertiban, relokasi telah membawa pada kondisi yang lebih baik, yakni dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi kekumuhan, serta membuat lingkungan menjadi nyaman dan aman.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada metode deskriptif. Ada tiga teknik metode penggalian data, diantaranya: kajian literatur (literature review), wawancara mendalam (indepth interview), dan pengamatan (observation). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisa.Sedangkan landasan teori yang digunakan adalah teori sektor informal dan teori pedagang kaki lima. Dan untuk menopang kedua teori tersebut, peneliti juga menggunakan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Pada sisi ini peneliti mencoba memahami bagaimana para pedagang memahami (verstehen) kebiasaan-kebiasaan, norma, hubungan sosial, dan jaringan yang dibentuk para pedagang.Dari penetitian ini diperoleh gambaran bahwa dilakukannya relokasi terhadap para pedagang kaki lima ke Lokasi Binaan Pal Merah Kelurahan Gelora, ternyata membawa dampak yang cukup positif bagi usaha dan ketertiban lingkungan. Bagi para pedagang, relokasi tidak menghambat kelangsungan usaha mereka. Bahkan di lokasi yang barn ini mereka dapat lebih berkembang karena ditopang oleh adanya modal yang cukup dan jaringan yang memadai dengan pemasok dan pembeli.Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupinya, diantaranya: Panama, karena mereka ingin mendapatkan konsumen lebih banyak lagi. Kedua, karena fasilitas di lokasi pasar yang kurang terawat. Ketiga, kurangnya kepatuhan para pedagang kaki lima. Keempat, kurangnya ketegasan Pemda dan Pengelola pasar dalam melakukan penertiban di luar pasar. Kelima, adanya beberapa pedagang yang mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini karena ada sebagian pedagang yang menjadikan kaki lima sebagai pekerjaan sampingan atau sementara sebelum diterima di tempat kerja yang lain. Keenam, mereka kembali ke kampung karena bekerja di Jakarta temyata dihadapkan pada persaingan yang ketat.Meski demikian, pedagang yang tetap memilih berdagang di Lokasi Binaan ini masih cukup banyak. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung tetapnya mereka berjualan di lokasi tersebut, diantaranya: Pertama, pendapatan yang diperoleh para pedagang jika hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dianggap sudah cukup. Kedua, adanya kepatuhan yang dimunculkan oleh para pedagang. Sikap patuh menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan Ktliga, tidak perlu menambah modal lebih besar lagi untuk pembuatan lapak dan biaya-biaya pungutan lainnya. Keempat, merasa lebih aman karena terhindar dari premanisme.Sedangkan kesimpulan teori pada penelitian ini adalah bahwa usaha kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal memang masih dipandang sebagai golongan nomor dua. Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka sudah mulai nampak dengan dilakukannya relokasi. Namun ini pun masih belum optimal. Sementara terkait dengan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain, maka pengertian ini bersifat menguatkan teori tersebut. Sebab secara umum, di kalangan pedagang kaki lima terdapat intraksi sosial, hubungan sosial, dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"Penelitian ini membahas model skenario kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada kondisi anak-anak di Jakarta untuk mengidentifikasi faktor pendorong agar diperoleh model skenario kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan kota layak anak di DKI Jakarta yaitu faktor sosial dan ekonomi-politik dengan menghasilkan empat buah skenario yaitu optimis, partisipatif, statis dan pesimis. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah mengeluarkan peraturan daerah tentang KLA, memperbanyak iklan layanan masyarakat, membatasi konten kekerasan di media elektronik dan penguatan koordinasi antar lembaga.

---

This research discusses the scenario models of Jakarta’s Province Government for developing Jakarta to be a child-friendly city (CFC) in 2018. By using qualitative approach, this descriptive research focuses on children’s condition in Jakarta to identify the driving forces to be used for generating the scenario model. To conclude, this research shows there are two driving forces impact on children’s condition in Jakarta: social factor and economic-political factor, and four scenarios generated, which named Optimistic, Participatory, Static and Pessimist. Several recommendations are offers, Issuing state regulation about CFC, Increasing public services advertising, limiting violent content in media, and strengthening inter-agency commitment."