Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanfaatan teknologi sistem informasi (TSI), termasuk internet banking, merupakan keniscayaan bagi dunia perbankan. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai produk baru perbankan, juga akan meningkatkan fasilitas pelayanan bank kepada nasabah. Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana BankIndonesia (BI) mengatur menejemen risiko dalam penggunaan TSI oleh Bank Umum melalui Peraturan BI No 9/15/PBI/2007 (30 Nop 2007); dan, bagaimana penerapan Peraturan BI (PBI) ini di Bank Central Asia (BCA)? Metode penulisan yang digunakan diskriptif-analitis, mendiskripsikan data yang terkait dengan permasalahan skripsi ini, kemudian menganalisisnya berdasar data yang ada tersebut.Kesimpulan: pertama, PBI No 9/15/PBI/2007 sudah cukup komprehensif. PBI ini merupakan penyempurnaan dari PBI No. 5/8/PBI/2003 (19 Mei 2003), yang memperbaikiSurat Keputusan Direksi BI (SKDBI) No 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran BI (SEBI) No 27/9/UPPB tentang Penggunaan TSI Perbankan (31 Maret 1995). Kedua, PBI No. 9/15/PBI/2007 telah dijalankan oleh Bank BCA dalam melaksanakan internet banking."

"Bank Mandiri pertamakali memperkenalkan layanan internet banking pada masyarakat pada tahun 2002. Internet banking merupakan bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara Online, dalam internet banking terdapat hak dan kewajiban antara nasabah dan bank karena didasarkan pada suatu perjanjian. Jika terjadi konflik maka Perlindungan hukum dalam layanan internet banking didasarkan pada perlindungan langsung atau tidak langsung, perlindungan data pribadi nasabah, perlindungan manajemen resiko dan transparansi produk bank, serta perlindungan dalam hal terjadi sengketa akibat layanan internet banking, disamping itu terdapat juga pertanggungjawaban bank terhadap nasabah apabila terjadi permasalahan dalam layanan internet banking. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data-data yang bersifat yuridis-normatif yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah internet banking. hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris-analistis karena analisa datanya menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif.

---

The First time Mandiri bank introduce internet banking features to public in 2002. Internet banking is one of internet media utilization by bank to promote and also to make a transaction Online, in the internet banking utilization, there are also right and obligation between customer and bank because it was assumpted in an agreement. If there is a conflict happened so the law protection in internet banking sevices assumpted on direct protection and indirect protection, protection of customer private database, protection of risk management and bank product transparency, and also give the customer protection if it consist dispute arising be out of the internet banking Services, beside that also be found bank responsibility to the customer, if there is dispute arising in consequence of internet banking Services. This research was done by using literature research method with normative-juridical characteristic data which interview the internet banking interrelation. The form of this research is analytical- explanatory because the analitycal datas using qualitative description method."

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi semakin membuat layanan internet banking populer di masyarakat. Dengan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh secara online, nasabah dapat memutuskan untuk melakukan transaksi dengan bank kapan dan di manapun konsumen menghendaki. Permasalahannya adalah apa saja standar yang digunakan serta objek dalam pelaksanaan legal audit terhadap layanan internet banking dan dampak yang timbul dari pelaksanaan legal audit internet banking ini terhadap perlindungan kepentingan bank, nasabah, dan pihak ketiga sebagai pihak terkait dalam layanan internet banking ini. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan serta data sekunder seperti pendapat para ahli, dan referensi terkait lainnya. Perlu diingat bahwa terdapat pula resiko-resiko yang melekat pada layanan internet banking, seperti resiko strategik, resiko reputasi, resiko operasional termasuk resiko keamanan dan resiko hukum, resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 agar setiap bank yang menggunakan Teknologi Informasi khususnya internet banking dapat meminimalisir resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari internet banking. Untuk memproteksi kepentingan bank dan nasabah maka legal audit merupakan proses hukum yang harus dilalui sebelum bank mengeluarkan produk layanan internet banking. Legal audit dalam internet banking merupakan proses penilaian atas fakta-fakta hukum yang relevan dengan bank, nasabah dan juga perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Legal audit yang didasarkan pada standar dan parameter tertentu akan menghasilkan suatu legal opinion tentang apakah produk layanan internet banking itu sah dan valid atau tidak. Di Indonesia, belum ada standar legal audit internet banking. Bank-bank yang menawarkan layanan internet banking memiliki standar legal audit-nya sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena belum memadainya Peraturan yang mengatur secara spesifik tentang legal audit internet banking. Akan tetapi, mengingat pentingnya suatu standar legal audit bagi perlindungan nasabah maka perlu mengacu pada peraturan yang relevan yakni Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, Hukum perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

The rapid development of information technology makes internet banking services more popular in the society. Based on the information from online research, the customer may decide to arrange transactions with bank whenever and wherever customers want. The problem is what standards and objects are used in the implementation of the legal audit of internet banking services and also what impacts that will arising from legal audit of internet banking implementation especially for protection of the interests of banks, customers, and third parties as related parties in the internet banking service. This thesis is written using normative methods that give priority to library research. This research is qualitative study of the literature of the various sources of primary law includes a variety of laws and regulations as well as secondary data such as expert opinions, and other related references. Therefore, Bank Indonesia as the only one banking supervisory agency in Indonesia issued Bank Indonesia Regulation PBI Number 9/15/PBI/2007 that each bank using internet banking in particular information technology to minimize the risks that arise in connection with these activities so all of the bank will get the maximum benefit from internet banking. To protect the interests of the bank and the customer then the legal audit is a legal process that must be passed before the bank can provides internet banking service products. Legal audit in internet banking is the process of assessment of the facts relevant to the bank's legal, customer and also the software or hardware. Legal audit is based on specific standards and parameters will produce a legal opinion on whether the product is legitimate internet banking services and is valid or not. In Indonesia, there is no standards for legal audit in Internet banking mechanism. The banks that offer internet banking services have a legal standard of auditing its only for themself. This may be due to inadequate governing regulations for the specifics of the legal audit in internet banking. However, given the importance of a legal audit standards for the protection of customers, it is necessary to refer to the relevant regulatory, such as rules that issued by Bank Indonesia, consumer protection laws, and the Law on Information and Electronic Transactions."

"Bank merupakan salah satu usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Untuk dapat bersaing dalam dunia perbankan maka suatu bank harus dapat berusaha untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada para nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank lain yang mereka nilai lebih memberikan kenyamanan bagi mereka. Teknologi sistem informasi dan telekomunikasi yang semakin berkembang merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh bank untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang sudah lazim saat ini diberikan adalah Internet banking. Yang menjadi focus pembahasan pada tesis ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan internet banking dan tanggung jawab dari pelaku usaha (Bank) sebagai penyelenggara layanan Internet banking, adalah Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu Bank Indonesia melalui SKDBI No.27/164/KEP/DIR dan SEBI No.27/9/UUPB tanggal 31 Maret 1995 menginstruksikan Penggunaan Sistem Informasi Oleh Bank yang merupakan pedoman pelaksanaan teknologi informasi. Pada tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/18/DNDP perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Bank sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui internet banking dengan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dan menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif."

"Sehubungan dengan perkembangan tekchnologi informasi, transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilangsungkan secara elektronik. Tidak terkecuali juga pada bidang perbankan, artinya transaksi-transaksi antarbank dan antara bank dengan nasabahnya dilaksanakan secara elektronik. Sehingga kemudian, Tekhnologi Informasi telah menciptakan apa yang disebut dengan electronic banking. Dan sebagai salah sate bentuk kemajuan electronic banking, aktivitas internal banking telah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari dalam bisnis perbankan dewasa ini. Di dalam praktek perbankan di Indonesia, pada umumnya model perjanjian yang dipakai adalah perjanjian standar atau kontrak baku yang klausul-klausulnya telah disusun dengan sedemikian rupa sebelumnya oleh pihak bank. Demikian juga dalam kontrak Internet banking, pada kenyataannya kedudukan yang dipandang seimbang antara konsumen dan produsen di dalam Asas Kebebasan Berkontrak tidaklah nyata, sehingga nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu atau tidak menerimanya sama sekali. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jelas dan jujur dari pihak bank mengenai resiko-resiko yang muncul dari penggunaan Internet banking, dan hak-hak lainnya yang dapat melindungi nasabah dari kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian bank. Dalam tesis ini, akan membahas pengaruh dari UUPK terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam penggunaan kontrak baku internal` banking. Sekaligus bagaimanakah undang-undang tersebut mampu melindungi hak-hak dari konsumen yang selama ini terabaikan, terutama karena penyalahgunaan Asas Kebebasan Berkontrak melalui penggunaan kontrak baku yang sama sekali tidak memihak pada konsumen."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking, karena pada prakteknya produk layanan internet banking yang merupakan salah satu delivery channel layanan perbankan terkait erat dengan teknologi yang di satu sisi memang telah memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap nasabah pengguna internet banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai internet banking, namun dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna internet banking yang dilakukan terkait aspek transparansi informasi produk belum sepenuhnya dilakukan, terkait aspek keamanan teknologi informasi internet banking telah dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek keamanan teknologi namun tetap perlu dilakukan peningkatan terhadap kehandalan teknologi informasi, terkait aspek perlindungan data pribadi nasabah telah dilakukan dengan pendekatan self regulation dan government regulation, terkait aspek pembuktian dilakukan dengan dengan adanya pengakuan digital signature sebagai alat bukti yang sah, terkait aspek upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan adanya berbagai pilihan media penyelesaian yaitu melalui luar pengadilan atau melalui pengadilan, serta terkait aspek pertanggungjawaban bank dilakukan dengan adanya tanggung jawab bank dalam hal terjadi kerugian pada nasabah pengguna internet banking. Terciptanya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain nasabah sendiri, bank, Pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

This thesis discusses the legal protection for internet banking customers, because the internet banking service product as one of the delivery channel of banking services closely related to technology has provided many benefits but contain many risks on the other side that could cause losses for the customer. Therefore, the protection for internet banking customers is required in order to protect the rights of customers banking services. This study was conducted to determine how laws and regulations that protect internet banking customers and how the implementation of legal protection for internet banking customers. The study was a descriptive qualitative research, and the research methods are library research and interviews.

The results showed that although there is no specific regulation for internet banking, but legal protection for internet banking customers can finded by the laws that already exist. The implementation of legal protection for internet banking customers from the aspects of transparency information product has not been fully carried out, from the aspects of information technology has been done by the security aspects of technology but still necessary to improve the reliability of the information technology, from the aspects of customer personal data protection carried out by self regulation and government regulation approach, aspects of verification done by the recognition of digital signatures as valid or strength evidence, the settlement of disputes through litigation and non litigation, related aspects of bank account performed with the responsibility of the bank in the event of a loss in internet banking customers. The legal protection for internet banking customers require the involvement of many parties including customers, banks, government, Bank Indonesia, and other relevant parties."