Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), khususnya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi perbincangan menarik dan hangat diantara para pengelola negara dalam melaksanakan pemerintahan yang di amanatkan kepada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi polemik bagi berbagai pihak. Jika dilihat dari lahirnya Perpu tersebut yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi, dalam hal ini kepentingan investasi. Untuk itu, menjadi hal yag menarik untuk dikaji lebih jauh apa latar belakang sesungguh dari dikeluarkannya Perpu tersebut. Apakah investasi di bidang pertambangan di Indonesia ini, memang dibutuhkan pengaturan dengan menggunakan PERPU. Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap hal di atas, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan lahirnya Perpu 1 Tahun 2004 dan kajian terhadap penggunaan kawasan Kehutanan untuk keperluan investasi dalam bidang pertambangan ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Untuk memperkuat dan validasi data juga dilakukan wawancara dengan informan, terutama yang berkaitan dengan penentu kebijakan dan pihak yang terkena kebijakan.Dari hasil studi ditemukan beberapa permasalahan berupa kegiatan usaha yang diperbolehkan di kawasan hutan (Hutan Lindung), usaha pertambangan pada kawasan hutan, tumpang tindih perizinan, dan kepastian investasi dalam bidang pertambangan. Perijinan usaha pertambangan di hutan lindung secara hukum dilarang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pada kenyataannya, penambangan di kawasan hutan sudah berjalan dengan sistem pinjam pakai kawasan hutan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan. Lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut merupakan produk politik Pemerintah pada saat itu yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Dampaknya, setelah posisi Pemerintah tidak kuat maka dalam semua Kontrak Pertambangan menjadi bermasalah dan investasi di bidang pertambangan tidak lagi menjadi investasi yang menarik bagi investor. Investor menjadi ragu akan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang pertambangan. Departemen Kehutanan sebagai pengelola hutan juga dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena hutan Indonesia saat ini dalam keadaan rusak dan berbahaya bagi lingkungan.Hutan tropis Indonesia bukan lagi menjadi milik bangsa Indonesia tetapi sudah menjadi bagian global dari sistem kehutanan dunia. Kerusakan hutan semakin bertambah dengan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Luas hutan semakin bertambah setelah adanya otonomi daerah. Daerah masih menganggap hutan dari sisi ekonomi yang harus di ekploitasi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidaklah heran apabila semua investasi yang berkaitan dengan kawasan hutan akan mendapat sorotan yang tidak baik dari pemerhati lingkungan nasional maupun internasional. Akibatnya meskipun sudah ada Perpu ternyata belum menjamin kepastian hukum investasi usaha pertambangan di Indonesia. Sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap aturan hukum pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang harmonis dan menarik bagi investor."

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis struktur sektor industri Manufaktur dalam perekonomian Indonesia; 2) mengidentifikasi sektor kunci pada sector industri Manufaktur; 3) menganalisis dampak investasi pada sektor industri Manufaktur terhadap pembentukan output, nilai tambah, pendapatan rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah Input Output yang dimuktahirkan dengan teknik RAS Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan efisiensi dimana tahun 2012 cenderung lebih inefisien dibandingkan tahun 2010. Sub sektor industri Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan sektor unggulan karena memiliki nilai yang paling besar dalam tiga kelompok angka pengganda, yaitu angka pengganda output, nilai tambah, dan penciptaan tenaga kerja, sedangkan angka pengganda pendapatan rumah tangga yang tertinggi berada pada industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam. Berdasarkan analisis sektor kunci, industri Makanan, Minuman, dan Tembakau; industri Produk Pupuk, Kimia, dan Karet; dan industri Peralatan, Mesin, dan Perlengkapan Transportasi merupakan sektor kunci pada industri Manufaktur. Simulasi dampak investasi sektor industri Manufaktur secara total berdampak positif pada perekonomian Indonesia dengan indikator berupa pembentukan pertumbuhan output sebesar 1,78 persen, nilai tambah sebesar 1,61 persen, pendapatan rumah tangga sebesar 1,35 persen, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,06 persen.

---

This study was aimed to:1) analyze the structure of the manufacturing sector;2) identify the key sectors of the manufacturing sector; 3) analyze the impact of the investment on manufacturing sector in terms of output, value added, household income and labor force. The analysis on this research was based on Input Output Table 2010 which had been updated to Input Output Table 2012 by RAS technique. The result of research showed that there was a change in efficiency where 2012 is tend to be more inefficient compared to 2010. The Food, Beverage and Tobacco industry is a dominant industry in manufacturing sector for it has the three biggest multiplier of output, value added, and labor force while The Cement Product and Non Metallic Quarrying industry has the highest value on household multiplier. The key sectors of manufacturing industry are Food, Beverage, and Tobaco industry and Fertilizer, Chemical, and Rubber Product industry as well as Transportation Machinery and Tool industry. The simulation of the impact of investment in the manufacturing sector showed that investment on manufacturing sector had totally pushed Indonesian economy to grow up, indicated by the increasing of output (1,78 percent), the increasing of value added (1,61 percent), the increasing of household income (1,35 percent), and the increasing of labor absorption (0,06 percent)."

"Permintaan dan penawaran komoditas energi dunia terus meningkat, begitu pula dengan permintaan dan penawaran di negara-negara ASEAN. Pertumbuhan permintaan energi tahunan rata-rata di ASEAN adalah 4.2%, begitu pula dengan penawarannya, hal ini berlangsung selama tujuh tahun terakhir (ASEAN Energy Outlook 2011). Berkaitan dengan aspek ini, maka salah satu fokus utama dari organisasi ASEAN adalah untuk mendorong investasi di sektor energi (APAEC, 2011), sehingga menimbulkan adanya kepentingan untuk mengetahui bagaimana pola perilaku investasi perusahaan energi di ASEAN. Riset ini memberikan salah satu alternatif pendekatan analisis perilaku investasi pada Top Five ASEAN Countries, dimana riset yang dilakukan berdasarkan pada penemuan riset terbaru yang dilakukan oleh Cleary et al 2007. Tujuan utama dari riset ini adalah untuk mengetahui apakah hubungan investasi dan dana internal perusahaan berbentuk kuva U atau tidak. Dimana hal ini memiliki perbedaan dengan riset yang dilakukan sebelumnya, yang menyatakan hubungan investasi dan dana internal perusahaan adalah positif.

---

The world's demand and supply of energies are increasing, so does with ASEAN countries. The annual growth of energy demand in ASEAN was 4.2% in the past seven years, meanwhile the supply growth was also 4.2% (ASEAN Energy Outlook 2011). Since one of the concerns of ASEAN is to stimulate investment in energy sectors (APAEC, 2011), the urgency of knowing how energy firms doing investment in the past is raising. This research provides one of approaches to determine investment behavior of Top Five ASEAN Countries, consider on method and the recent findings in behavioral finance by Cleary et al 2007.

This research main aim is to see whether the relationship between internal fund and investment of the firms has U-shaped pattern or not. Contrary to the previous research about internal fund and investment stated that the relationship was only monotonically increasing. Meanwhile, based on Cleary et al 2007 findings, the relationship was U-shaped, where the firms will decrease its investment at a very low internal fund position, and started to increase investment at a certain internal fund position."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan dari pembangunan infrastruktur dengan investasi swasta. Panjang jalan, panjang jaringan listrik, dan distribusi air digunakan sebagai proksi dari pembangunan infrastruktur. Dengan menerapkan Fixed Effect Estimation pada data panel di level provinsi periode tahun 2000-2009, penulis menemukan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki hubungan positif dengan jumlah investasi swasta di Indonesia, walaupun korelasi yang signifikan hanya terjadi pada infrastruktur air dan listrik.Selanjuntnya, penulis mendesain composite index untuk mengobservasi relasi infrastruktur secara keseluruhan dengan investasi swasta. Adapun hasilnya juga menunjukan hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Indonesia Bagian Barat dan Timur juga diuji dalam penelitian ini.Hasilnya mengungkapkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar pada penyediaan infrastruktur listrik dan penyediaan air di kedua wilayah ini, sehingga menciptakan disparitas jumlah investasi swasta di kedua wilayah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Indonesia agar lebih menerapkan pembangunan infrastruktur yang seimbang untuk semua propinsi di Indonesia sehingga dapat lebih lagi menarik investasi baik domestik maupun asing.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to examine the relationship between the infrastructure developments and private investment. The road length, electricity, and water distribution are employed as the measurement of the infrastructure. Applying Fixed Effect Estimation to the 2000-2009 periods of panel data of Indonesia country, I found that infrastructure does have positive correlation with the level of private investment even though the significant relations only exist in the water and electricity infrastructure.Moreover, I construct a composite index to observe the relationship between the infrastructures as a whole with private investment. Interestingly, the result demonstrates a statistically significant and positive correlation between those two variables. Furthermore, the gap of infrastructure provision between the west area of Indonesian and the east is examined in this study.The result discloses that there is a sizeable gap of electricity and water provision in both these regions; it yields a disparity of the amount of private investment in both regions. These findings hopefully would reinforce the Indonesia government to develop more a well-balanced infrastructure development in all provinces of Indonesia to attract more domestic investment as well as the foreign investment."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mensimulasikan metode portofolio sekaligus pengalokasian anggaran bagi proyek-proyek PT OPQ. Metode yang digunakan adalah metode prioritisasi dan optimasi Sharpe. Metode prioritisasi dilakukan untuk mengelompokkan proyek-proyek ke dalam beberapa kelompok prioritas berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan, optimasi Sharpe dilakukan untuk menentukan bobot optimal alokasi dana investasi ke setiap proyek di masing-masing kelompok prioritas sehingga dapat memaksimalkan besaran Sharpe korporat. Berdasarkan hasil simulasi, terlihat bahwa tidak semua proyek yang termasuk dalam prioritas atas mampu membentuk Sharpe yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimasi lebih lanjut sebagai dasar pengalokasian anggaran investasi. Selain itu, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa hasil Sharpe Ratio korporat yang diperoleh melalui metode optimasi lebih tinggi dibandingkan metode tanpa optimasi. Metode prioritisasi dan optimasi ini membantu PT OPQ untuk dapat mengalokasikan anggaran investasi secara lebih terarah dan komprehensif karena dihitung tidak hanya dari faktor finansial, membantu menyajikan risiko proyek dengan lebih terukur, serta menunjukkan probabilitas tercapainya target sehingga penentuan target dapat dilakukan lebih optimal.

---

ABSTRACTThis research was conducted to simulate portfolio method as well as budget allocation for PT OPQ projects. The method used are prioritization and Sharpe optimization. Prioritization method is conducted to allocate the projects into some prioritization groups. Furthermore, Sharpe optimization is conducted to allocate investment budget into the projects in every prioritization groups that maximize company rsquo s Sharpe ratio. Based on the simulation results, seems that not all projects included in the top priority are able to form an optimal Sharpe. Therefore, further optimization is needed as a basis for allocating investment budget. In addition, the simulation results also show that the results of corporate Sharpe Ratio obtained through optimization method is higher than the corporate Sharpe Ratio obtained through method without optimization. This prioritization and optimization method gives PT OPQ more clear direction to allocate investment budget and it is counducted more comprehensively because it is calculated not only based on financial factors, this method also show the project risk more measurably, and shows the probability of achieving the target so that the targeting can be done more optimally."

"Penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat pada sektor industri terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan daerah lainnya. Pemilihan Propinsi Jawa Barat sebagai basis penelitian dikarenakan Propinsi tersebut merupakan salah satu sentra industri yaitu di wilayah Bandung, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek). Menarik untuk dijadikan kajian karena Botabek merupakan daerah penyangga Propinsi DKI Jakarta yang notabene merupakan pusat aktivitas perekonomian Indonesia.Kurang lebih 60% pembangunan sektor industri di Indonesia didominasi oleh sektor industri pengolahan dan berada di Propinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran regional. Konsekuensi logis adanya interregional effect akan berdampak pula pada daerah sekitarnya.Investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat di dalam penelitian ini bukanlah investasi yang sebenarnya, melainkan hanya merupakan skenario alternatif kebijakan investasi yang mungkin diambil, untuk menstimulasi pihak swasta sebagai pelaku utama dalam pembangunan sektor industri. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemerintah Daerah Jawa Barat tersebut berdasarkan kebutuhan msayarakat akan peluang memperoleh lapangan kerja di berbagai sektar industri pengolahan.Adapun skenario yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan sektor-sektor industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Setor-sektor yang dimaksud adalah sektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri barang dari logam (sektor 15). Pertimbanganya adalah ketiga sektor tersebut merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga yaitu 17,3% bagi penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Barat setelah sektor pertanian 29,69% dan sektor perdagangan 24,96%.Data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah Tabel Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 2000 hasil pemutakhiran data Input-Output Antar Daerah (IRIO) Tahun 1990 yang disusum oleh Bappenas.Dari hasil simulasi dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan mendorong pihak swasta untuk lebih banyak berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama disektor industri tekstil (sektor 9), industri kertas (sektor 11) dan industri pengolahan barang dari logam (sektor 15) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, akan tetapi kurang signifikan dampaknya terhadap Propinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi di Propinsi DKI Jakarta dan lainnya relatif rendah bila dibandingkan dengan sektor-sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukan oleh rendahnya nilai keterkaitan kebelakang (backward linkages), keterkaitan kedepan (forward linkages) dan pure linkages. Dengan kata lain, dampak interregionalnya kecil atau kurang berarti."