"Kebijakan rehabilitasi penyandang cacat berbasis masyarakat (RBM) di Indonesia diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan pelayanan terhadap penyandang cacat. Di satu sisi, ditujukan untuk bagaimana RBM tersebut mampu memperluas jangkauan pelayanan sampai ke tingkat perdesaan. Di sisi yang lain untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar tempat tinggal melalui proses rehabilitasi penyandang cacat.
Pilihan terhadap kebijakan RBM sendiri, sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1975, melalui kerjasarna antara pemerintah Indonesia dengan UNDP-ILO. Kegasama ini sendiri dilakukan melalui tiga fase. Fase pertama, melalui proyek INS1791023, dilanjutkan dengan fase kedua melalui proyek INS/82/011 tahun 1982 dan fase ketiga, melalui proyek INS/88/020 tahun 1988, yang kesemuanya tentang pelaksanaan Kebijakan RBM di Indonesia.
Ada dua alasan panting mengapa pemerintah melakukan kerjasama dengan UNDP/ILO untuk melaksanakan kebijakan RBM ini. Panama, berdasarkan kajian Depsos (1995), selama ini jangkauan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat berhenti pada wilayah perkotaan saja. Padahal menurut kajian itu, jumlah penyandang cacat di perdesaan merupakan 70% dari jumlah penyandang cacat di Indonesia. Sisanya 30% berada di perkotaan. Dari jumlah itu, yang dapat dilayani baru sekitar 416.606 orang atau 7,47% dari populasi penyandang carat yang berjumlah sekitar 5.573.000 pada tahun 1992.
Kedua, peran pemerintah dalam proses rehabilitasi penyandang cacat akan makin berkurang bersamaan dengan makin terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk rehabilitasi ini. Oleh karena itu, upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi selain akan meringankan beban anggaran, juga dapat menjamin kontinuitas pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat di masa-masa yang akan datang.
Setidaknya proposisi tersebut telah dibuktikan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) yang menyatakan bahwa kebijakan RBM, dimana peran serta masyarakat menjadi pendorong utamanya, telah terbukti mampu menyelesaikan 80% dari persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh penyandang carat.
Sedangkan dalam kajian ISDS yang berjudul Evaluation of Community-Based Rehabilitation for Disabled Program in Indonesia, yang merupakan hasil kerjasamanya dengan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) dan United Nations - Department for Economic and Social Affairs (UN-DESA), New York, menyebutkan bahwa kebijakan RBM layak diterapkan di Indonesia terutama untuk mengatasi masalah distorsi rehabilitasi penyandang cacat di wilayah perdesaan dan perkotaan.
Kedua kajian di atas menarik untuk dikaji lebih teliti lagi. Melalui pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), penulis ingin membuktikan apakah temuan WHO dan ISDS tersebut benar-benar sesuai dengan harapan yakni mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh para penyandang carat di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan bantuan dari lima (5) responders ahli dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan akademisi dan ahli dari kalangan masyarakat sendiri, penulis berharap hasilnya benar-benar dapat diambil sebagai keputusan penting bagi pemerintah.
Secara keseluruhan, baik itu pandangan WHO, ISDS maupun dalam kajian yang menggunakan pcendekatan AHP ini sendiri, ternyata konklusi yang sama bahwa kebijakan RBM perlu mendapatkan ruang untuk diterapkan secara nyata di masyarakat. Pandangan ahli dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 87% menyatakan bahwa kebijakan RBM merupakan kebijakan ideal dan layak diterapkan sebagai kebijakan nasional untuk menanggulangi masalah ketimpangan rehabilitasi yang kini terjadi di perdesaan dan di perkotaan.
Penegasan ini setidaknya memperkuat pernyataan dari dua kajian sebelumnya bahwa kebijakan RBM adalah kebijakan yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan besar yang kini dihadapi oleh penyandang cacat. Justru pada saat pemerintah sedang dihadapkan pada persoalannya sendiri yakni krisis keuangan dan krisis hutang luar negeri yang kini memasuki ambang psikologis yang sudah sangat mengkhawatirkan itu.
Harapan demikian ini mungkin biasa-biasa saja jika datang dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, dan kalangan ahli dari masyarakat sendiri. Tetapi menjadi sangat menarik justru karena kalangan ahli dari pemerintah perlu mengharapkan hal yang sama bahwa sudah saatnya kebijakan yang berbasis masyarakat ini benar-benar diimplementasikan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
