Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memaparkan tentang faktor predisposisi (karakteristik, pengetahuan, sikap), faktor pendukung (keaktifan responden dalam bimbingan kegiatan) dan faktor penguat (dorongan responden berperilaku seksual) yang mempengaruhi perilaku seksual warga binaan pemasyarakatan selama berada di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan perilaku seksual berisiko pada warga binaan pemasyarakatan wanita di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur tahun 2012. Penelitian ini menggunakan gabungan metode kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang (cross sectional) dan kualitatif dengan tehnik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan faktor predisposisi yaitu karakteristik (orientasi seksual) dan sikap permisif terhadap jenis-jenis perilaku seksual serta faktor penguat yaitu dorongan dalam berperilaku seksual dengan perilaku seksual berisiko pada warga binaan pemasyarakatan selama di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur, tahun 2012. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan keterlibatan pihak Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur, Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Hukum dan HAM serta pihak-pihak terkait. Adanya kebijakan yang memperhatikan hak-hak seksual warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat menurunkan jumlah perilaku seksual berisiko warga binaan pemasyarakatan selama berada di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur.

---

This research describes about the factors predisposing (characteristics, knowledge, attitudes), enabling factors (respondents participating in mentoring activities) and reinforcing factors (encouragement or reason respondents sexual behavior) that influence sexual behavior prisoners while in Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur. This study aimed to determine the relationship between these three factors with risky sexual behavior in female prisoners in Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur in 2012. This study uses a combination of quantitative methods with cross-sectional research design and qualitative in-depth interview techniques.

The results showed an association that is characteristic of predisposing factors (sexual orientation) and permissive attitude toward sexual behavior types and reinforcing factors that encourage or excuse in sexual behavior with sexual risk behavior of women prisoners in Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur, in 2012. For handling these, required the involvement of the Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur, Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementrian Hukum dan HAM, and Kementrian Hukum dan HAM itself and related parties. Policy attention to sexual rights prisoners expected to reduce the number of risky sexual behavior prisoners while in Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur."

"Masih rendahnya akses layanan kesehatan reproduksi di penjara wanita melatarbelakangi penelitian dengan desain studi potong lintang ini. Tujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku higiene menstruasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur tahun 2013. Data primer diambil bulan Desember 2013 menggunakan kuesioner (self-administered) sampel 70 orang. Hasil 51,4% WBP berperilaku higiene menstruasi baik. Ada hubungan antara perilaku higiene menstruasi dengan faktor penguat yaitu peran petugas (p value=0,039, OR=3,271) dan dukungan teman (p value=0,043, OR=5,231). Tidak ada hubungan antara perilaku higiene menstruasi dengan faktor predisposisi (pendidikan, pengetahuan, dan sikap) dan faktor pemungkin (ketersediaan sarana higiene dan keterpaparan informasi). Disarankan petugas memberikan penyuluhan higiene menstruasi dan membentuk kelompok diskusi kesehatan reproduksi pada WBP.

---

In women prison, access of reproductive health services is low. This cross-sectional study aimed to determine factors associated to menstrual hygiene behavior of prisoners at Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur in 2013. Data was collected in December 2013 by using questionnaire (self-administered) from 70 prisoners. Good menstrual hygiene behavior was 51.4 %. In short, there was association between menstrual hygiene behavior with reinforcing factors such as role of officers (p-value=0.039, OR=3.271) and support of friends (p-value= 0.043, OR=5.231). Study found there is no significant association between menstrual hygiene behavior with predisposing factors (education, knowledge, and attitudes) and enabling factors (availability of hygiene and exposure information). It is recommended that officers provide education about menstrual hygiene and form a discussion group on reproductive health for prisoners."

"Partisipasi VCT pada WBP penting untuk diketahui agar dapat melakukan pencegahan penularan dan penanggulangan kasus sedini mungkin. Penelitian bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan VCT pada WBP di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Tingkat partisipasi VCT pada WBP adalah 28,4%, dan faktor yang berhubungan dengan partisipasi VCT pada WBP yaitu jenis tindak pidana (OR=0,085, 95% CI= 0,019-0,387), pengetahuan (OR=2,898, 95% CI = 0,978-8,582), dan dukungan tenaga kesehatan (OR=2,533, 95% CI = 0,997-6,436). Klien VCT yang datang ke klinik VCT rutan sebagian besar atas rujukan dokter. Perlu peningkatan pengetahuan tentang HIV dan VCT untuk meningkatkan partisipasi VCT pada WBP.

---

VCT participation among prisoner is crucial for prevention and care support treatment of HIV in prison. The purpose of this study was to explore related factors to VCT among prisoner in Pondok Bambu Woman Prison Jakarta 2012. Data were collected from 95 prisoner which chosen by random sample at Pondok Bambu Prison, using self-administered questionnaires. Only 28,4% of respondents had participating in VCT. Related factors which have significant correlation with VCT participation are type of criminal act, knowledge, and medical workers support. Meanwhile, there is no significant correlation between education, job status, STD record, perception of VCT service needs, prison support, friends/family support."

"Latar Belakang: Di Indonesia, total populasi narapidana wanita meningkat daritahun 2000 sebanyak 1.807 orang menjadi 6.876 orang pada tahun 2016 Walmsey, 2016. Sebanyak 58 lapas di Indonesia mengalami overcrowded Indana, 2016. Overcrowded tersebut menyebabkan persebaran penyakitmenjadi lebih cepat, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan diLapas Ditjenpas, 2017. Tujuan penelitian : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsiWBP terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Klas IIABandung tahun 2017. Metode penelitian: Kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilansampel menggunakan simple random sampling. Pengambilan data menggunakankuesioner. Hasil penelitian: Faktor internal yang berhubungan dengan persepsi kualitaspelayanan kesehatan, yaitu: pengalaman pelayanan kesehatan p=0,038,POR=2,430, pendidikan p=0,016, POR=2,676, dan motivasi memperolehpelayanan kesehatan p=0,031, POR=2,396 dan faktor eksternal yangberhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan yaitu pekerjaan p=0,044, POR=2,380. Faktor paling dominan yang berhubungan denganpersepsi kualitas pelayanan kesehatan adalah pendidikan. Kesimpulan: Faktor yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanankesehatan antara lain: pengalaman, pendidikan,motivasi dan pekerjaan.Saran: Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan melibatkan dinaskesehatan dan dinas sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Background: In Indonesia, the number of female prisoners population increasedfrom 2000 to 1.807 people to 6.876 in 2016 Walmsey, 2016. 58 of prisons inIndonesia are over crowded Indana, 2016. More density of the disease spreadbecomes faster, thus impacting the quality of health services in prisons Ditjenpas, 2017. Objective: To know factors related to perception of prisoner to health servicequality in Women Prison Class IIA Bandung 2017. Method: The type of this research was a quanitative. This study design wascross sectional study involving sample of 122 respondents, it was using simplerandom sampling. Data collection using questionnaires. Result: There are Internal factors related to perception of health service quality,that is health service experience p 0,038, POR 2,430, education p 0,016,POR 2,676, and motivation to get health service p 0,031, 2,396 andexternal factors related to the perception of health service quality that is work p 0,044, POR 2,380. The most dominant factor related to the perception ofquality of health service is education. Conclusion: Factors related to the perception of quality of health services experience, education, motivation and work.Suggestion Increase cross sectoral cooperation by involving health offices andsocial services to improve the quality of health services."

"Kriminalitas merupakan masalah sosial yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Konsekuensi akibat melakukan tindak pidana adalah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan gangguan kejiwaan dan berpengaruh terhadap kualitas hidup narapidana, terutama narapidana wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gangguan jiwa pada narapidana wanita dan hubungannya dengan masing-masing domain kualitas hidup. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan kuesioner MINI ICD-10 untuk mendiagnosis gangguan jiwa serta kuesioner WHOQOL-BREF untuk skoring kualitas hidup. Dilakukan dari Agustus-Oktober 2015 di Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA Jakarta Timur. Data dianalisis dengan menggunakan Pearson Chi-square. Dari 104 responden, 61 diantaranya memiliki gangguan jiwa dengan gangguan jiwa terbanyak adalah episode psikotik berulang. Dari 61 responden dengan gangguan jiwa, 39 orang memiliki kualitas hidup buruk pada domain kesehatan fisik (p=0,90). Pada domain psikologis, 30 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk(p=0,50). Pada domain hubungan sosial, 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk serta pada domain lingkungan(p=0,47), 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk (p=0,56). Berdasarkan uji hipotesis tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara gangguan jiwa dengan kualitas hidup pada narapidana wanita. Ketiadaan makna tersebut dapat disebabkan oleh adanya ketidaksadaran responden terhadap gangguan jiwa yang diderita, ketersediaan fasilitas, dan perbedaan respon adaptasi. Walaupun demikian, sebagian besar narapidana wanita memiliki kualitas hidup yang buruk.

---

Criminality is a social problem, which keep increasing after years in Indonesia. The consequence for committing a criminal action is imprisoned. Being held in prison can be a burden for offenders especially the female offenders, thus it led to mental illness. Mental illness can affect many aspects in life, in other words, individual's quality of life. Based on those facts, this research aim to get the relationship between mental illness and four domains of quality of life. This research has cross-sectional design which all the data was collected using two main questionnaires, MINI ICD-10 to diagnose the mental illness and WHOQOL-BREF for quality of life scoring. This study was conducted from August 2015-October 2015 in Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA East Jakarta. Data were analyzed using Pearson Chi-square. The result showed that from 61 from 104 respondents have mental illnesses. In related with quality of life, 39 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in physical domain (p=0,90); 30 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in psychological domain (p=0,50); 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,47) in social relationship domain; 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,56) in environment domain. Based on hypothetical testing, it is found that there?s no association between mental illness and quality of life among women prisoners. This result could be affected by awareness about their mental illness, jail's facility, and adaptation response. Despite of that, most of respondents have poor quality of life."

"Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan.

---

Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers."

"Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan programpenanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungandengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatancross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 respondentahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS.Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antarapemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkaitHIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372),Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhanPelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value =0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu,diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan,dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yangberisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul daripihak terdekat.

---

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional

support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS."

"Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.

---

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS."

"Narapidana wanita merupakan kelompok berisiko mengalami gangguan jiwa. Kunjungan keluarga diduga berpengaruh positif mencegah gangguan jiwa pada narapidana wanita. Belum ada penelitian khusus mengenai hal ini di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menemukan hubungan antara kunjungan keluarga dengan gangguan jiwa. Penelitian menggunakan desain potong lintang dengan instrumen kuesioner demografi dan MINI ICD X untuk diagnosis kejiwaan. Penelitian dilakukan bulan Agustus-Oktober 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 58,65% responden terdiagnosis gangguan jiwa. Kunjungan keluarga dialami oleh 86,5% responden, dengan frekuensi mayoritas kurang dari 4x/bulan (81,7%). Analisis menggunakan uji Chi Square menyatakan hubungan ada tidaknya kunjungan keluarga maupun frekuensi kunjungan keluarga dengan gangguan jiwa tidak bermakna secara statistik (p=0,297 dan 0,659). Walaupun didapatkan hubungan yang tidak bermakna antara kunjungan keluarga dengan gangguan jiwa, data prevalensi gangguan jiwa yang tinggi pada populasi ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk penatalaksanaan yang komprehensif.

---

Women prisoners are a group at risk for mental disorders. Family visits suspected to have positive effect on preventing mental disorders in women prisoners. There has been no specific research on this topic in Indonesia. The research objective is to find the relationship between family visits with mental disorder. We used cross sectional design with a demographic questionnaire and MINI ICD X for psychiatric diagnosis. The study was conducted in August-October 2015 in State Prison Class IIA East Jakarta. The results showed that 58.65% of respondents diagnosed with a mental disorder. Family visits experienced by 86.5% of respondents, and majority with frequency less than 4x / month (81.7%). Analysis using Chi Square test whether there is a relationship between family visits and its frequency with mental disorder was not statistically significant (p = 0.297 and 0.659, respectively). Although there is no significant relationship between family visits with mental disorder, the high prevalence of mental disorders in this population needs special attention from the government for a comprehensive management."

"Pelanggaran hak tersangka terjadi karena adanya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik, penuntut umum dan pengadilan, hal ini berakibat secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, dan pelanggaran hak narapidana adalah akibat dari sistem administrasi yang tidak baik dalam proses peradilan pidana. Dalam proses hukum seseorang mempunyai hak untuk membela diri dan menuntut hak-haknya sesuai dengan asas "kedudukan yang sama dimuka hukum" dan asas "praduga tidak bersalah".Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengambil data melalui informan-informan yang berhubungan dengan data yang akan diteliti dan kemudian dipaparkan sebagai sebuah hasil penelitian dan kemudian dianalisa.Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualiatatif. Metode kualiatatif menghasilkan data yang bersifat diskriptif analisis, yaitu pendapat informan diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan dan narasumber kemudian mendiskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok perrnasalahan, selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran, dan memahami kebenaran tersebut.Dari hasil penelitian deskriptif analisis dan dengan metode kualitatif diperoleh gambaran bahwa : Terjadinya pelanggaran hak tersangka dan narapidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara merupakan akibat faktor ekstemal, berupa keterlambatan administrasi peradilan, yaitu keterlambatan penyerahan surat perpanjangan penahanan atau surat penetapan perpanjangan penahanan; kurang seimbangnya porsi kewenangan di antara aparat penegak hukum, sehingga timbul pelanggaran hak tersangka secara administratif dan fisik. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Hakim) kewenangannya diatur oleh Undang-Undang sedangkan Rumah Tahanan Negara (Pemasyarakatan) hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah.; kurangnya sarana dan fasilitas pengadilan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengakibatkan pelanggaran hak tersangka. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan birokrasi yang buruk mengakibatkan administrasi peradilan tidak berjalan baik sehingga tidak tercipta suatu koordinasi pada setiap sub sistem peradilan pidana dan merupakan pencetus timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.

---

Violation on the defense right resulted from the existence of deviated acts from the identification official, public prosecutor and the court having direct and indirect effect in Class IIA State Penitentiary of East Jakarta, and violation from the defense is resulted from bad administrative system in criminal court process. In legal process anyone has the right to make their defense and demanding their rights according to the basis of "equal standing before the law" and the basis of "presumption of innocence".

The research in this thesis uses qualitative approach that is by data collection through informants related to the data being evaluated and then elaborated as a result of research and then to be analyzed.

The collected data will be analyzed qualitatively. The qualitative method produces data with descriptive analytical characteristics that is the informant opinion is evaluated and studied as a whole. Based on that way of thinking, the qualitative method is aimed to interpret qualitatively about the opinion or response of the informant and source of data and then to be described completely and in detail for certain aspects related to the main issue, and then to be analyzed to reveal its truth, and understanding that truth.

From the results of descriptive analytical research and with qualitative method, a picture has been obtained that is: The occurrence of violation on the defense and prisoner rights done by the State Penitentiary as the results of external factor in the form of the court administrative delay that is delay on the submission of prolonged holding letter or decree letter of prolonged holding; The lack of balance on the authority portion among law enforcing official, resulting in the violation of the defense right administratively and physically. The Police Department, Prosecutor, and the Court (Judge), their authority is' regulated by the Laws and the State Penitentiary (Socialization) is only regulated by Government Regulation; The lack on the court facility and infrastructure resulting in. the lack of optimal implementation of simple, quick, and with cheap cost court basis, resulting in the violation on the defense right. The lack of quality and quantity on human resource and bad bureaucracy results in the court administration not running smoothly thus there is no coordination in every sub-system of criminal court and the trigger on the rising of violation on human right."