Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perubahan yang harus dilakukan oleh BP Batam setelah ditetapkan menjadi BLU, beserta kesesuaian antara praktik kerja yang dilakukan dengan peraturan dari Pemerintah, dan kendala yang dihadapi oleh BP Batam di dalam praktiknya setelah ditetapkan menjadi BLU. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data pada tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu satuan kerja Badan Layanan Umum yaitu BP Batam sudah cukup mematuhi peraturan Pemerintah terkait dengan akuntansi serta pola pengelolaan keuangannya sesuai dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

---

This research aims to examine the changes that should be made by BP Batam after set to be Public Service Bodies, along with the alignment of work practices carried out by regulation of the Government, as well as the constraints faced after BP Batam designated as Public Service Board. The data used in this study is the data in 2012. This study resulted in the conclusion that one unit of Public Service Bodies which is BP Batam sufficiently complied with government regulations related to accounting and financial management scheme in accordance with the scheme of financial management of the Public Service Bodies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Badan LayananUmum. Studi Kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Laporan Keuangan Badan Layanan Umum BLU merupakan hal yang amat pentingdan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian induknya sebagaipertanggungjawaban dana publik dan juga memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggarannegara. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses penyusunan laporan keuangan diRSJPD Harapan Kita dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan nilaiaset sebesar Rp.971.630.323.566,- di tahun 2015. Hasil penelitian menunjukankompetensi sumber daya manusia SDM pada Bagian Perbendaharaan danMobilisasi Dana PMD dan Akuntansi memiliki latar belakang pendidikan sebanyak53,1 sarjana S1 ke atas dan didapati 37,5 pejabat struktural tidak memiliki latarbelakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Kondisi ini terjadi karena prosespengangkatan pejabat struktural belum dilakukan secara terbuka, tetapi melalui badanpertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat , pada akhirnya keputusanDirektur Utama yang menentukan. Namun demikian kendala ini dapat diatasi denganmemberikan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Keuangandan Kementerian Kesehatan.Sistem pengendalian internal akuntansi terkait penyusunan laporan keuangan, belumadanya validitas pada transaksi pendapatan tunai, pada proses pengakuan pendapatanpiutang BPJS membutuhkan waktu 2-3 bulan dikarenakan proses verifikasi keuanganinternal kekurang petugas dan belum dibantu oleh aplikasi komputer. Sedangkanuntuk sistem pengendalian akuntansi pengeluaran penggunaan kartu pengawassebagai kartu kendali belum optimal, kartu pengawas harus diterbitkan setelah prosespengadaan selesai sehingga dapat memantau berita acara serah terima BAST untukmencegah keterlambatan proses pengesahan belanja. Perlunya membangun sisteminformasi akuntansi rumah sakit yang terintegrasi sehingga membantu komunikasiantar unit kerja dan mengontrol aliran dokumen, lebih lanjut menghasilkan laporankeuangan secara real time. Peran auditor internal lebih diharapkan berperan sebagaikatalisator dengan memberikan bimbingan dan ikut aktif dalam proses bisnis.

---

Analysis of Public Service Agency BLU Finacial StatementProcess Case Study in RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita The Financial Statement of the Public Service Agency BLU is very important andinseparable from the Financial Statements of its parent Ministry as accountable forpublic funds and also provides reasonable assurance on the accountability andtransparency of the use of the state budget. The purpose of this study is to see theprocess of preparing financial statements at RSJPD Harapan Kita by usingqualitative research methods. With the asset value of Rp.971.630.323.566, in theyear 2015. The results show the competence of human resources HR in the Treasuryand Mobilization Fund PMD and Accounting has educational background of 53.1 bachelor to Over and found 37.5 of structural officials have no economic oraccounting education background. This condition occurs because the process ofappointment of structural officials has not been done openly, but through the agencyof consideration of rank baperjakat , ultimately the decisions of the PresidentDirector determine. However, this obstacle can be overcome by providing educationand training held by the Ministry of Finance and the Ministry of Health.Accounting internal control system related to the preparation of financial statements,the absence of validity on cash income transactions, the recognition process BPJSreceivable income takes 2 3 months due to the internal financial verification processlack of officers and has not been assisted by computer applications. As for theaccounting control system, the use of supervisory card as the control card is notoptimal yet, the supervisory card must be issued after the procurement process iscompleted so that it can monitor the acceptance report BAST to prevent the delay ofthe approval budget. The need to build an integrated hospital accounting informationsystem that helps communicate between work units and control the flow of documents,further generating financial reports in real time. The role of internal auditors is moreexpected to act as a catalyst by providing guidance and actively participating inbusiness processes. "

"ABSTRAKPembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol.

---

ABSTRACTPembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keuangan padaBadan Layanan Umum (BLU) dan tanda-tanda yang menunjukan kerentanankeuangan tersebut, untuk melihat BLU yang benar-benar berkinerja baik, danuntuk mengevaluasi kinerja BLU yang ada. Berdasarkan hasil pengujian kepada128 BLU, terdapat 17 BLU yang mengalami kerentanan keuangan dan variabelyang berpengaruh terhadap kerentanan keuangan adalah EQUITY, ADMIN, danMARGIN. Sedangkan variabel dummy yang berpengaruh adalah dummykesehatan. Hal ini berarti BLU bidang kesehatan lebih rentan daripada BLU yanglain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi logit. Hasilstudi ini merekomendasikan analisis kerentanan keuangan dimasukan sebagaisalah satu cara dalam menilai kinerja BLU terutama kinerja keuangan selain rasiokeuangan yang telah digunakan saat ini dalam Perdirjen Perbendaharaan NomorPER-36/PB/2012, melakukan monitoring yang intensif terhadap BLU yangmengalami kerentanan keuangan, dan perlu adanya evaluasi berkala untukmenentukan kelayakan suatu BLU. Evaluasi dapat dilakukan setiap dua tahunsesuai dengan definisi kerentanan keuangan, yaitu mengalami kerentanankeuangan selama dua tahun berturut-turut.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the financial vulnerability in the PublicService Agency (BLU) and the signs that show to the financial vulnerability, tosee the BLU that really perform well, and to evaluate the performance of existingBLU. Based on test results to 128 BLU, there are 17 BLU experiencing financialvulnerability and variables influencing the financial vulnerability is EQUITY,ADMIN, and MARGIN. While the dummy variables that influence the healthdummy. This means that the health sector BLU BLU more vulnerable than others.This research was conducted using logit regression. The results of this studyrecommend the analysis of financial exposure included as one way of assessingthe performance BLU mainly financial performance in addition to financial ratioshave been used today in Regulatory Number PER-36/2012, monitoring theintensive BLU experiencing financial exposure, and the need for periodicevaluation to determine the feasibility of a BLU. Evaluation can be done everytwo years in accordance with the definition of financial vulnerability, which isexperiencing financial vulnerability for two consecutive years"

"Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.

---

The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"ABSTRACTPuskesmas Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Puskesmas di Kota Depok sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada empat Puskesmas Kota Depok. Hasil menunjukkan adanya perbedaan pada input sumber daya manusia, anggaran, fasilitas , proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban , output penilaian kinerja puskesmas dan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Kota Depok sebelum dan setelah diterapkan PPK-BLUD. BLUD UPT Puskesmas memiliki kewenangan untuk penerimaan pegawai non PNS, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan pendapatan BLUD secara langsung. Perencanaan dan penganggaran mengacu Rencana Strategis Bisnis RSB dan berbentuk Rencana Bisnis Anggaran RBA BLUD UPT Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah SAP dan Standar Akuntansi Keuangan SAK . PPK-BLUD Puskesmas Kota Depok memberikan fleksibilitas dalam penambahan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Sumber daya yang memadai menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas.

---

ABSTRACTPrimary Health Care Puskesmas of Depok have implemented Financial Management Pattern PPK BLUD since 2017. This study aims to know the description of Puskesmas in Depok service before and after implementing PPK BLUD. This research used qualitative research design with descriptive case study. Data were collected through in depth interviews and document review at four Primary Health Care in Kota Depok. The results show differences in inputs human resources, budget, facilities , processes planning and budgeting, implementing, reporting and accountability , output performance appraisal of puskesmas and community satisfaction index Puskesmas Kota Depok before and after implementing PPK BLUD. BLUD UPT Puskesmas have the authority on acceptance non civil servants, procurement of goods services, and direct management of BLUD revenue. Planning and budgeting refers to the Business Strategic Plan RSB and in the form of Business Plan Budget RBA BLUD UPT Puskesmas. The Implementation of Puskesmas activities accordance to the approved planning. The financial report of BLUD UPT Puskesmas was made with Government Accounting Standards SAP and Financial Accounting Standards SAK . PPK BLUD Puskesmas Depok provides flexibility in the addition of human resources, facilities, budget. Sufficient resources support to the implementation of activities and services so that can improve the quality of Primary Health Care services."