Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu produk reformasi pada sistem penganggaran di Indonesia. Reformasi ini terlaksana semenjak diberlakukannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu Kementerian, juga menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dikarenakan keunikannya, sistem pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri, menjadi hal yang cukup kompleks karena waktu dan jarak yang harus ditempuh dalam pertanggungjawabannya. Dalam skripsi ini, akan diketahui mengenai pelaksanaan anggaran pada Perwakilan RI di Australia. Hasil penelitian menyarankan agar Perwakilan RI di Australia mempertahankan kinerja sesuai prosedur demi kelancaran pelaksanaan anggarannya.

---

Performance-Based Budgeting is a product of budgeting system reformation in Indonesia. This reformation implemented since the enactment of the financial management?s regulations. Ministry of Foreign Affairs, as one of the Ministry in Indonesia, also implementing performance-based budgeting. Because of its uniqueness, budget execution system at the Ministry of Foreign Affairs, in particular RI Representatives abroad, be quite complex due to the time and distance that must be taken in to account. In this thesis, will be known about the implementation of the budget in the Representatives of Indonesia in Australia. The results suggested that the representatives of Indonesia in Australia to maintain the performance of appropriate procedures for expeditious implementation of the budget."

"Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia.

---

Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources."

"Penelitian bertujuan mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja di masa pandemi Covid-19 pada Kementerian Sekretariat Negara. Pandemi Covid-19 mendorong refocusing anggaran secara nasional dan berdampak pada kinerja Kementerian Sekretariat Negara karena capaian kinerja dapat terwujud apabila didukung anggaran yang memadai. Penelitian menggunakan strategi studi kasus (single case study) pada pendekatan kualitatif melalui instrumen dokumentasi data dan forum group discussion (FGD) dengan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menarik karena meneliti suatu kementerian yang memberikan dukungan layanan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa pandemi Covid-19 melalui instrumen penelitian FGD. Hasil analisis data tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rata-rata kurang dari 95% karena tingginya dinamika dan instensitas kegiatan Presiden/Wakil Presiden. Terdapat fluktuasi efisiensi yang signifikan karena penghematan biaya perjalanan dinas akibat pembatasan sosial berskala besar. Sekalipun efisiensi meningkat, capaian output dan outcome tetap memenuhi target karena didukung tranformasi digital dan pola kerja baru. Penelitian menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, manfaat, dan konteks. Namun, terdapat kendala ketika terjadi pergantian personil, aplikasi, dan skala prioritas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan kolaborasi lintas departemen di Kementerian Sekretariat Negara.

---

The research aims to evaluate performance-based budgeting during the Covid-19 pandemic at the Ministry of State Secretariat. The Covid-19 pandemic prompted a refocusing of the national budget and had an impact on the performance of the Ministry of State Secretariat because performance achievements can be realized if supported by an adequate budget. The research uses a single case study strategy on a qualitative approach through data documentation instruments and group discussion forums (FGD) with qualitative descriptive data analysis. This research is interesting because it examines a ministry that provides service support to heads of state and heads of government during the Covid-19 pandemic through FGD research instruments. The results of data analysis for 2020-2022 show that average budget absorption is less than 95% due to the high dynamics and intensity of the President/Vice President's activities. There are significant efficiency fluctuations due to savings in business travel costs due to large-scale social restrictions. Even though efficiency has increased, output and outcome achievements still meet targets because they are supported by digital transformation and new work patterns. The research concludes that performance-based budgeting has been carried out in accordance with the provisions as per the results of the budget performance evaluation on aspects of implementation, benefits, and context. However, there are obstacles when there are changes in personnel, applications, and priority scales, so that it is necessary to increase HR competence and cross-departmental collaboration at the Ministry of State Secretariat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kondisi organisasi yang mempengaruhi kesuksesan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kementerian Negara/Lembaga Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan aplikasi LISREL 8.70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kontekstual tidak terbukti berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, sedangkan faktor organisasional terbukti berpengaruh. Dalam penelitian ini, faktor kontekstual direfleksikan oleh faktor dukungan politik serta faktor manfaat misi organisasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor organisasional direfleksikan oleh faktor komitmen pimpinan, kemudahan mengukur output organisasi, kejelasan dalam penentuan tujuan organisasi, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan kesesuaian teknologi organisasi.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of agency conditions on the successful implementation of performance based budgeting at Ministries/State Institutions of Republic of Indonesia. This research uses Structural Equation Modeling (SEM) using LISREL 8.70. The results shows that contextual factors do not affect performance based budgeting's success, while organizational factors do. In this study, contextual factors were reflected by political support and by institution's mission valence toward community. In the other hand, organizational factors were reflected by leadership commitment, output of the organization, organizational goal setting, fact-based decision making, and information technology."

"Penelitian ini membahas penerapan penganggaran berbasis kinerja di Universitas Indonesia pada tahun anggaran 2011 untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berkembang hingga kini, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini adalah implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum diterapkan secara benar, dilihat dari lima aspek, perencanaan anggaran dan kinerja, realisasi anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan anggaran dan kinerja. Beberapa saran kemudian disajikan penulis diantaranya, perlu adanya ketetapan baku mengenai penyusunan indikator kinerja, integerasi antar sistem keuangan dan anggaran dalam hal keterserapan/realisasi dan penerapan sistem reward and punishment supaya perlahan budaya tertib administrasi tumbuh di UI.

---

This study discusses the application of performance-based budgeting at the University of Indonesia in fiscal year 2011 and then compared with the theories developed up to now, studies that have been done before or regulations applicable at this time. The results of this study is the implementation of performance-based budgeting is still not implemented correctly, viewed from five aspects, planning budgeting and performance, budget realization, performance measurement, performance evaluation and reporting of budget and performance. Some suggestions then presented by the writer, the need for standard provisions regarding the preparation of performance indicators, integration between financial and budgets systems in terms of absorption/realization and implementation of reward and punishment system, so good administrative culture gradually grows in UI. "

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas besi pada Perwakilan RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum memadai diantaranya belum adanya pedoman hukum yang kuat terkait pengelolaannya serta pembebanan biaya mutasi Home Staff Perwakilan RI yang mempengaruhi likuiditas anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern pengelolaan kas besi di Perwakilan RI di antaranya kebutuhan anggaran yang mendadak, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sejalan, revolving uang persediaan yang terlambat, adanya Pembukuan Fihak Ketiga PFK minus yang belum diselesaikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan keteladanan dari Pimpinan, ketersediaan infrastruktur dan efektivitas peran pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran di Perwakilan RI.

---

The aim of this research is to identify factors that affect the internal control systems to the management of reserved fund at Indonesian Embassies. This research is a qualitative research with descriptive design through survey and interview. The results of the research indicate the internal control system still indaquate cause of the absence of legal guidelines and the imposition of the deployment cost. The factors that affected the internal control system are improper budgetary planning, delayed of revolving, bookkeeping unrelated to third parties, competence of employees, commitment and role model of leadership, infrastructure and the effectiveness of internal control Inspectorat General."

"Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

---

The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB)."

"ABSTRAKSistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

---

ABSTRACTLine Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa output yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan dari pengguna tidak optimal.

---

The aims of this research is to analyze the impact of the mechanism of e procurement practices in governmental sector, since the preparation procurement plan phase, procurement process, and internal control on procurement process, to the performance of procurement. This research is using descriptive analysis method with study case approach. The results of this study indicate that the mechanism of procurement plan, the evaluation of bidding to conclude the tender winner, and the internal control on procurement, have not implemented optimally. This, however, have impact to the performance of the procurement which is not achieved the maximum result since some outputs are not met the specification technic required so it leads to the low rate of users satisfaction."