Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisa struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi kebersihan sudah memenuhi prinsip full cost recovery atau belum serta berapa besarnya besarnya tarif yang dapat menutup total biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan kebersihan tetapi tidak memberatkan masyarakat yang mendapat pelayanan kebersihan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang saat ini berlaku di DKI Jakarta belum mencerminkan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan dalam mengelola kebersihan. Selain itu, masyarakat merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif retribusi kebersihan dan kenaikan tarif yang dapat diterima adalah sebesar 10%.

---

This thesis analyzes the structure of the rates charged for the cleanliness in DKI Jakarta, whether the rates have met the full cost recovery principle or not and how much the rates that can cover all the operational and maintenance cost of cleanliness services but do not burdensome the people who get the services. This research is a descriptive qualitative research design.

The result showed that the current rates which apply in DKI Jakarta are not reflecting whole the expenditure are required in managing the cleanliness. In addition, the people are objected to the increasing of the rates charged for the cleanliness and the acceptable increasing rates is reaching 10%."

"Sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta tiap harinya adalah sebanyak 25.176 m3 (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) sedangkan yang tertanggulangi sebesar 24.162 m3 (95,97 %).Banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan ini mengakibatkan meningkat pula beban Pemda DKI Jakarta untuk membiayai pengelolaan sampah agar sampah tidak menumpuk dan berserakan dimana-mana. Salah satu sumber pembiayaan bagi kegiatan penanggulangan sampah adalah dari penerimaan retribusi kebersihan. Namun dalam kenyataannya potensi retribusi yang ada belum tergali secara optimal sehingga target penerimaan retribusi sampah belum dapat terpenuhi sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya tingkat pemungutan retribusi dan struktur tarif yang belum mencerminkan biaya pengelolaan kebersihan. Tetapi umumnya pemerintah daerah tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai harga layanan yang diberikannya. Susunan tarif untuk suatu layanan tertentu sering mempertimbangkan aspek keadilan, tetapi seringkali tidak terkait erat dengan biayanya.Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi sudah memenuhi prinsip cost recovery atau belum dan bagaimana peranan retribusi kebersihan terhadap biaya pengelolaan kebersihan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta, sedangkan unit analisa adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Instrumen yang digunakan dalan penelitian ini adalah wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan tarif retribusi kebersihan. Data skunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dilakukan analisis secara kualitatif.Teori yang digunakan adalah teori tentang public goods, private goods dan mix goods sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pelayanan dibiayai dengan pajak atau dengan retribusi. Dasar dari retribusi adalah cost recovery. Kebijakan mengenai tarif retribusi dapat diambil pemerintah di atas biaya atau di bawah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan. Retribusi di bawah biaya umumnya diambil bila pelayanan pada dasarnya adalah suatu public goods, apabila pelayanan sebagian swasta dan sebagian lagi pemerintah, pelayanan private goods yang dapat disubsidi dan private goods yang mungkin disubsidi karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Sedangkan retribusi di alas biaya biasanya dikenakan untuk tujuan-tujuan pengaturan yang melibatkan sedikit biaya langsung, untuk memperkuat disiplin atas konsumsi dan karena adanya permintaan yang cukup banyak dan penduduk mau membayar tinggi untuk hal itu karena tingkat keperluannya atau popularitasnya dan keterbatasan suplainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang sekarang berlaku di DKI Jakarta belum menggarnbarkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan. Tarif ditetapkan di bawah biaya yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan sehingga prinsip cost recovery tidak bisa dicapai.Retribusi tidak bisa dipungut sesuai dengan potensi yang ada karena struktur tarif yang ada pada Perda tidak dilaksanakan sepenuhnya, yang dipakai adalah tarif minimum, khususnya untuk obyek rumah tinggal dan toko padahal rumah tinggal merupakan penyumbang retribusi yang terbesar (sekitar 50 %) dari total retribusi yang berhasil dipungut. Retribusi yang dipungut hanya bisa membiayai 7,28 % dari total pengeluaran untuk pengelolaan kebersihan.Dari hasil penelitian ini disarankan agar dalam penetapan tarif retribusi kebersihan sebaiknya mernasukkan belanja pegawai dan biaya pemeliharaan instalasi TPA Bantar Gebang dimana pengeluaran untuk kedua kegiatan tersebut cukup besar. Agar retribusi kebersihan dapat dipungut sesuai dengan potensi yang ada maka pemungutan retribusi harus sesuai dengan tarif yang ada, rangkap tugas sub seksi kebersihan keluralian dipisahkan antara pengawas operasional kebersihan dan sebagai petugas pemungut retribusi dan Dinas Kebersihan harus meningkatkan pelayanan kebersihan."

"Volume sampah di DKI Jakarta rata rata sebesar 6.500 tonper hari dan untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membutuhkan biaya besar. Hasil penerimaan retribusi yang diperoleh sangat jauh dibawah biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah.Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menetapkan tarif untuk pelayanan kebersihan perumahan/rumah tinggal dikenakan 0 rupiah, Sementara untuk penyedia jasa angkutan sampah yang bekerja yang sama dengan pengelolaan sampah kawasan mandiri dikenakan tarif untuk penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) dikenakan sebesar Rp. 25.000/m3. Tarif ini lebih rendah tarif pengangkutan sampah yang dilayani Dinas Kebersihan sebesar Rp.40.000/m3. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasitarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan agar penerimaan retribusi dapat ditingkatkan dan juga menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di DKI Jakarta.

---

The volume of waste in Jakarta average of 6,500 tons per day and to overcome it, the government requires a huge cost. The result of obtained retribution is below of cost or budget that must be spent to manage waste. Regional regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment to the regional regulation No. 3 of 2012 on regional usercharge, sets tariff of waste usercharge service of residential charged 0 rupiah, while for the service provider of waste transportion cooperated with independent management zone administrator, tariff charged for provisioning disposal / destruction of end waste (landfill) by Rp. 25,000 / m3. This tariff is lower than tariff for waste transportation served by Sanitation Department by Rp. 40,000 / m3. By using qualitative methods, The researcher analyzed the implementation of the tariff of waste usercharge for sanitation services in Jakarta Provincial Government in order that waste usercharge for sanitation services can be improved and also analyzed the constraints and efforts encountered in the implementation of waste usercharge tariff for sanitation services in Jakarta Province."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan tarif PBB di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan tarif PBB dan proses perumusan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tarif ditujukan untuk mengakomodir semua usulan tarif, keberpihakkan kepada masyarakat dan memenuhi fungsi budgetair. Tahap formulasi kebijakan tarif sudah sesuai dilakukan walaupun mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

---

This thesis discusses about policy formulation of rates in property tax in DKI Jakarta. This research purposed was to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about rates in tax property by DKI Jakarta provincial government and the formulation of this policy. This research are research with qualitative approach and qualitative data collection method.

The results of this study are intended to accommodate the policy rates all proposed rates, stands to the community and fulfill the budgetair function. Stages of policy formulation of rates is appropriate do despite having some problems in getting the agreement in accordance with the objectives to be achieved."

"Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha mengenai penetapan tarif bawah taksi di DKI Jakarta dan dampak dari penetapan harga tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menemukan bahwa untuk tarif bawah taksi di DKI Jakarta ditetapkan oleh DPD Organda (Organisasi Angkutan Darat) DKI Jakarta sebagai asosiasi pelaku usaha taksi di provinsi tersebut. Hal tersebut seharusnya melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.The purpose of this thesis is about the minimum price fixing agreement on taxi industry in Jakarta and the effect(s) from it, in the point of view in Indonesia?s antitrust regulation. This research is descriptive analytic. The result from this analysis found that the minimum price fixing agreement for taxi in Jakarta has been fixed by DPD Organda (Organisasi Angkutan Darat) DKI Jakarta, as an association for entrepreneurs of taxi industry in Jakarta. The minimum price fixing agreement must be violating Article 5, Law No. 5 Year 1999 about Anti-monopoly and Prohibition of Unfair Competition."

"Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut di DKI Jakarta adalah Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang perubahan tarif Retribusi Daerah tersebut, proses formulasi kebijakan tarif berdasarkan suatu teori formulasi kebijakan dan kebijakan tarif, serta hambatan yang dihadapi selama proses formulasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan kajian literatur serta berjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perubahan tarif adalah pemberian payung hukum, perbedaan tarif yang signifikan, efisiensi pemberian pelayanan yang rendah, dan peningkatan pendapat untuk mendukung program pemerintah tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. Proses formulasi yang dilakukan secara umum sudah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti dilema yang dihadapi oleh Disorda DKI Jakarta dalam menentukan tarif serta koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses formulasi Perda No. 3 Tahun 2012 yang kurang baik.

---

Charge on the use of sports facilities owned by Local Government is one of utility charges in DKI Jakarta.This research describes the reasons why the price is changed, the process of pricing policy formulation based on public policy formulation and pricing policy, and the obstacles faced during the process. This research is a qualitative-descriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result shows that the main reasons of this policy are to make sure that the charge is legally charged, huge gap between state’s price and private’s, poor efficiency on providing the service and to increase state’s income in addition to support in funding Government’s program without neglecting the human rights and government’s responsibilities. The formulation process was running with ideal process, but there are some obstables faced during the process such us dilemma faced by Disorda DKI Jakarta in pricing and poor coordination between stakeholders related to Local Law No. 3 of 2012."

"ABSTRAKterkait untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Tarif parkir yang ada dinilai tidak memilki dampak yang signifikan untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi kebijakan tarif parkir off street, pertimbangan yang melandasinya serta mengetahui alternatif kebijakan terkait tarif parkir off street. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tarif parkir off street yang ada masih dilandasi atas kepentingan komersil agar pihak swasta dapat menutupi biaya operasional, bukan dilandasi untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta

---

ABSTRACTThis thesis discuss a policy formulation about off street parking rates to reduce traffic jam in DKI Jakarta. Off street parking rates in Pergub. No. 120 Year 2012 is not to have more significant impact to reduce traffic jam in DKI Jakarta. The purpose of this research is to describing formulation process about off street parking rates, knowing some reasons behind of it and knowing policy alternative especially off street parking rates. The approach used in this research is post positivis approach with method of data collection using in-depth interviews and literature study and being processed using qualitative data analysis techniques. Results of this research shows that the policy formulation about off street parking rates, still based on commercial interest so the private sector can covering operational cost, not based to reduce traffic jam in DKI Jakarta"

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Bogor. Penetapan tarif yang menyebabkan kenaikan dirasakan memberatkan masyarakat dan belum memenuhi aspek keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat beserta pertimbanganpertimbangan yang melandasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan keadilan (fairness) belum menjadi landasan dalam perumusan tarif yang diakibatkan oleh proses pembahasan yang menitikberatkan pada perspektif subyektif tanpa didasari data pembanding.

---

This thesis discuss policy formulation on defining rates of burial and cremation charges in Bogor. Charges that have been imposed is being felt as an economic burden and yet met the fairness aspect. The purpose of this research is to describe formulation process on defining rates of burial and cremation charges and also reasoning behind of it. The approach used in this research is post positivis approach with method of data collection using in-depth interviews, observation and literature study and being processed using qualitative data analysis techniques. Results of this research shows that the consideration of fairness aspect has not form the basis on formulating charges which is caused by the process of discussion that have been focused on the asumption and not being followed by comparable data."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu primadona sumber penerimaan daerah karena terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PKB. Skripsi ini membahas implementasi tarif progresif PKB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peneliti memberikan penilaian terhadap implementasi tarif progresif PKB berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam sekaligus memaparkan kendala-kendala serta temuan peneliti mengenai implementasi tarif progresif PKB. Kemudian, peneliti menjabarkan proyeksi strategi menutup celah penghindaran pajak dalam menegakkan law enforcement oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, peneliti menjabarkan beberapa alternatif dari pengenaan tarif progresif PKB sebagai penjabaran dari teori-teori dan konsep-konsep yang diketahui penulis.

---

Vehicle Tax is a type of local taxes that became one of the excellent source of revenue because it relates to the use of motor vehicles as a kind of strategic goods and the volume of vehicles that have an increasing trend affecting the use of Vehicle Tax. This thesis discusses the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax.

This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are researchers provide an assessment of the implementation of the progressive rates based on the analysis of Vehicle Tax in-depth interviews as well describe the constraints and research findings regarding the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax. Then, the researchers describe the projection strategy is illustrated easel close loopholes in the tax avoidance by law enforcement tax services agency of Jakarta provincial. And the last but not least, the researchers describe several alternative of progressive rates Vehicle Tax as the elaboration of the theories and concepts that are known writer."