Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan manufaktur dalam laporan tahunan. Peraturan yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan adalah peraturan BAPEPAM-LK Kep-134/BL/2006. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Variabel yang diteliti adalah likuiditas, profitabilitas, leverage, reputasi auditor dan kepemilikan saham oleh publik (<5%), dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata pengungkapan wajib sebesar 66%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya perusahaan belum memberikan cukup pengungkapan yang diminta oleh BAPEPAM-LK. Sedangkan, skor rata-rata pengungkapan sukarela sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tahunan bukanlah media utama pengungkapan sukarela perusahaan. Hubungan antara luas pengungkapan sukarela dengan karakteristik perusahaan dianalisis mengggunakan metode regresi.Hasilnya, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Reputasi auditor ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sementara untuk variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

---

The thrust of this research is to examine the level of mandatory disclosure compliance using BAPEPAM-LK’s regulation, Kep-134/BL/2006. Besides, this research is to examine the extent of voluntary disclosure of listed manufacturing companies on Indonesia Stock Exchange and firm characteristics influenced it. The variables investigated were as follows: liquidity, profitability, leverage, auditor’s reputation and shares owned by public less than 5%, with company size as the control variable.

The results indicate that, on average, 66% score of mandatory items of information. Thus, companies in general have not responded adequately to the mandatory disclosure requirements of BAPEPAM-LK. Meanwhile, on average, companies disclose 8% of the voluntary items of information. It leads to conclude that annual report is not the main source to disclose voluntary information. The association between the extent of voluntary disclosure and various firm characteristics were examined using regression analysis.

It found that leverage has negative significant factor of voluntary disclosure. Then, auditor's reputation has positive significant factor of the extent of voluntary disclosure. Meanwhile, company size was significantly positive associated with the extent of voluntary disclosure. The remaining variables were found insignificant in explaining voluntary disclosure."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap earnings response coefficient yang menggambarkan hubungan antara laba dengan imbal hasil saham. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa pengumuman laba dan pengungkapan sukarela bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham.Hipotesis ini menjelaskan bahwwa investor akan menggunakan seluruh informasi dalam laporan tahunan bersama dengan laba yang dilaporkan perusahaan untuk membuat keputusan investasi. Pengujian hipotesis ini menggunakan model regresi antara imbal hasil saham dengan perubahan laba. Sampe yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2009-2010.Penilaian pengungkapan sukarela dilakukan dengan menggunakan metode disclosure index. Sedangkan item pengungkapan sukarela dikembangkan berdasarkan Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) dengan penyesuaian pada Kep-134/BL/2006 dan KNKG 2006.Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa pengungkapan sukarela dan laba bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham seperti yang telah dibuktikan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait earnings response coefficient. Uji sensitivitas dengan periode yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dalam penelitian ini.

---

This study examines the impact of voluntary disclosure level in annual report on earnings response coefficient which defines the relationship between earnings and return. The study hypothesizes that the informativeness of earnings and voluntary disclosure is working complementay to affect return.

This hypothesis assumes that investor will the information provided in annual report together with information in earnings to make an investment decision. To test the hypothesis, current stock returns are regressed against curent earnings changes. The sample consist of 84 manufacturing companies listed in BEI with period on 2009-2010.

The amount of voluntary disclosure is measured using disclosure index. Meanwhile, checklist of voluntary disclosure items developed by Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) and also adjusment with Kep-134/BL/2006 and KNKG 2006.

The findings of the test of the differences support the hypothesis that voluntary disclosure and informativeness of earnings work together to affect return that have been identified in previous studies regarding earnings response coefficient. The findings give different result in different holding period."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengungkapan sukarela terhadap nilai informasi laba yang diwakili oleh earning response coefficient (ERC). Pengaruh pengungkapan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode interaksi dan variabel kontrol price to book value, leverage, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian adalah 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011.Berdasarkan hasil uji empiris, diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap ERC. Penelitian lebih lanjut yang membagi pengungkapan sukarela menjadi dua kategori informasi yaitu informasi keuangan dan informasi sosial dan lingkungan, diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan kedua jenis informasi tersebut masing-masing tidak berpengaruh terhadap ERC.

---

This study aims to study the effect of voluntary disclosure on informativeness of earnings measured by earning response coefficient (ERC). This study used multiple regression analysis with interaction method and control variables price to book value, leverage, and firm size. The sample of this study consist of 120 manufacturing companies listed at the Indonesia Stock Exchange.

The empirical results of this study conclude that voluntary disclosure doesn't have significant effect on earning response coefficient. The extent of the study also gave conclusion that voluntary disclosure divided into financial information and social enviromental information, each category also doesn?t have effect on earning response coefficient."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 di Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku efektif setelah berjalan 4 tahun diimplementasikan (2008).Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2006 kepatuhan LKPD sebesar 38% dan meningkat hingga 54% di tahun 2010. Pos yang paling meningkat kepatuhannya adalah kebijakan fiskal dan asumsi makro, sebab BPK mewajibkan pelaporan secara lengkap untuk proses audit dan pos ini yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

---

This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented (2008).

The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010. Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly citizens concern only on this section."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi penyusunan pengungkapan terkait reformasi acuan suku bunga yang dilakukan oleh PT ATA atas laporan keuangan PT RGB untuk periode selama masa transisi suku bunga acuan PT RGB berlangsung. PT RGB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, distribusi, dan perdagangan minyak dan gas. Laporan magang ini berfokus pada evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan proses penyusunan pengungkapan terkait reformasi acuan suku bunga oleh PT ATA dengan amendemen PSAK 60 terkait reformasi acuan suku bunga. Berdasarkan hasil evaluasi, pada penyusunan pengungkapan, PT ATA telah mengungkap perihal yang disyaratkan oleh amendemen PSAK 60 terkait reformasi acuan suku bunga di antaranya pengungkapan tingkat suku bunga, risiko, pengelolaan transisi, dan instrumen keuangan terkait.

---

This internship report is prepared to evaluate the preparation of disclosure regarding reference rate reform carried out by PT ATA on PT RGB’s financial statement for the period during which the PT RGB reference rate transition takes place. PT RGB is a company engaged in the exploration, production, distribution, and trading of oil and gas. This internship report focuses on the evaluation by comparing the process of preparation of disclosure related to the reference rate reform carried out by PT ATA with the amendments to PSAK 60 related to the interest rate benchmark reform. Based on the results of the evaluation, on the preparation of the disclosure, PT ATA has disclosed the matters required by the amendment to PSAK 60 related to interest rate benchmark reform, including disclosure of interest rate, risks, transition management, and related financial instruments."

"Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak diteliti diantaranya karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Peningkatan keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak di beberapa negara mendorong OECD untuk memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan keseimbangan komposisi gender dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menguji komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2014 - 2015. Tingkat pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan Botosan 1997 yang terdiri dari empat komponen pengungkapan yaitu non-keuangan, proyeksi informasi, analisis dan pembahasan manajemen dan ikhtisar keuangan lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan. Komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak di perusahaan manufaktur Indonesia masih relatif kecil.

---

Previous study has examined the determinants of voluntary disclosure such as firm characteristics, corporate governance mechanism and ownership structure. Increasing women 39 s representation on board and level of voluntary disclosure by using data set of Indonesia listed firm for the year 2014 2015. Level of voluntary disclosure are measured by voluntary disclosure index of Botosan 1997. The disclosure instrument provides four components of disclosure non financial, projected information, management and discussion analysis and summary of five year performance. This study finds no relationship between woman on board and level of voluntary disclosure. The proportion woman on board in manufacturing firms in Indonesia are relatively small."

"Penelitian studi kasus ini menganalisis dampak penerapan PSAK 69: Pertanian terhadap empat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang peternakan. Pengukuran aset biologis sebelum penerapan PSAK 69 menggunakan pengukuran biaya, sedangkan setelah penerapan PSAK 69 dengan metode nilai wajar. Penyajian aset ternak sebelum PSAK 69 mengacu pada ketentuan P3LKEPP, dimana penyajian dibedakan berdasarkan aset biologis habis pakai, aset biologis pembawa berumur pendek dan umur panjang. Setelah penerapan PSAK 69, perusahaan menyajikan aset ternaknya di akun Aset Hayati, namun ada juga perusahaan yang menyajikan ternaknya di akun lain. Pengungkapan sebelum penerapan PSAK 69 mengacu pada P3LKEPP. Setelah penerapan PSAK 69, muncul item pengungkapan baru terkait nilai wajar, yang terdiri dari metode pengukuran nilai wajar dan pengungkapan keuntungan/kerugian yang timbul dari nilai wajar. Pengungkapan aset biologis sebelum dan sesudah penerapan PSAK 69 di keempat perusahaan tersebut bervariasi.

---

This case study research analyzes the impact of the application of PSAK 69: Agriculture on four companies listed on the Indonesia Stock Exchange which are engaged in livestock. The measurement of biological assets before the application of PSAK 69 uses the cost measurement, while after the application of PSAK 69 with the fair value method. The presentation of livestock assets prior to PSAK 69 refers to the provisions of P3LKEPP, where the presentation is differentiated based on consumable biological assets, short-lived carrier biological assets and long-lived assets. After the implementation of PSAK 69, the company presented its livestock assets in the Biological Assets account, but there were also companies that presented their livestock in another account. Disclosure prior to the application of PSAK 69 refers to P3LKEPP. After the application of PSAK 69, new disclosure items related to fair value emerged, which consisted of the fair value measurement method and the disclosure of gains/losses arising from fair value. Disclosure of biological assets before and after the application of PSAK 69 in the four companies varied."

"Penelitian ini menguji tingkat konservatisme akuntansi pada laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode sebelum dan setelah penerapan IFRS di Indonesia. Dengan menggunakan modifikasi model Basu (1997) dengan menambahkan variabel kontrol untuk mengukur tingkat konservatisme, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum penerapan IFRS, tidak terdapat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan, sementara pada periode setelah penerapan IFRS dalam laporan keuangan perusahaan non keuangan tersebut terdapat konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat konservatisme akuntansi lebih tinggi pada periode setelah penerapan IFRS dibandingkan dengan periode sebelum penerapan IFRS.

---

This study examines the level of accounting conservatism in financial statements of non financial firms listed in Indonesian Stock Exchange before and after IFRS convergence in Indonesia. Using modified Basu Model (1997) by adding control variables to measure accounting conservtism, the results suggest that in pre- IFRS convergence period, there is no accounting conservatism in financial statements, whereas in post IFRS convergence period suggest the existence of accounting conservatism. In addition, the study also suggests that accounting conservatism level is higeher in post- IFRS convergence period than pre- IFRS convergence period."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opsi nilai wajar yang terdapat dalam PSAK 55 (revisi 2006) terhadap volatilitas laba pada institusi perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2011. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan sampel 30 bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opsi nilai wajar memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap volatilitas laba. Dengan kata lain tidak terdapat cukup bukti bahwa opsi nilai wajar mampu mengurangi volatilitas laba pada institusi perbankan Indonesia.

---

This research aims to know the effect of fair value option implementation under SFAS 55 (2006 revision) on earnings volatility of banks listed at Indonesia Stock Exchange period 2010-2011. Hypotheses testing used multiple regression using 30 banks. The result of this study shows that fair value option not significant on earnings volatility. In other words there is not enough evidence to conclude that fair value option reduce earnings volatility on banking institution in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuisisi lintas negara terhadap kinerja pasca-akuisisi perusahaan pengakuisisi dan apakah pengaruh tersebut berbeda antara akuisisi yang target akuisisinya berada di negara dengan tingkat perlindungan investor atau adopsi IFRS yang tinggi dibandingkan dengan akuisisi yang target akuisisinya berada di negara dengan tingkat perlindungan investor atau adopsi IFRS yang rendah. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 510 perusahaan listed di wilayah Asia yang melakukan akuisisi pada tahun 2012-2013. Pengukuran kinerja perusahaan pengakuisisi menggunakan return on asset, earning per share growth, dan revenue per share growth. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuisisi lintas negara berpengaruh positif terhadap kinerja pasca-akuisisi perusahaan pengakuisisi kecuali pada return on asset yang mengukur efisiensi pemanfaatan aset. Tingkat perlindungan investor dan tingkat adopsi IFRS sama-sama memperlemah pengaruh akuisisi lintas negara terhadap kinerja pasca-akuisisi perusahaan pengakuisisi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingginya tingkat perlindungan investor dari target akuisisi menuntut perusahaan pengakuisisi untuk patuh pada regulasi yang ketat dan menurunkan fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan strategi bisnisnya. Sedangkan efek memperlemah tingkat adopsi IFRS pada pengaruh akuisisi lintas negara terhadap kinerja pasca-akuisisi menunjukan bahwa perusahaan pengakuisisi perlu waktu dan biaya yang tinggi untuk proses adopsi IFRS.

---

ABSTRACTThe research aims to analyze the effect of cross border acquisition on the post acquisition performance of the acquirer 39 s and whether the effect is different when target firm has high level of investor protection or high level of IFRS adoption compared with target firm acquisition with low level of investor protection or low level of IFRS adoption. The samples of this research are 510 companies listed in region Asia that performs acquisition in 2012 2013. These research use several measurement of performance which are return on asset, earnings per share growth, and revenue per share growth. These result indicate that cross border acquisition has a positive effect on post acquisition performance of the acquirer rsquo s except for return on asset that measures efficiency of asset utilization. Investor protection and IFRS adoption level weakens the effect of cross border acquisition against post acquisition performance of the acqusirer rsquo s. These results indicate that high level of investor protection in target firm require acquirer to comply with strict regulatio and lower flexibility to implement their business strategy. While the weakens effect of IFRS adoption on the impact of cross border acquisition on post acquisition performance implies that acquirer needs time and a high cost to adopt IFRS."