Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode pembiayaan syariah dengan akad Bai' Salam dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Bogor dan untuk mengukur profitabilitas yang dihasilkan dari usaha pertanian di Kabupaten Bogor, serta menganalisis pengaruh Sikap (Attitudes), Norma Subjektif (Subjective Norm) dan Harga dari pembiayaan dengan akad Bai' Salam (Price of Bai' Salam) terhadap Penerimaan (Acceptance) untuk menggunakan akad Bai' Salam. Penelitian menggunakan desain riset deskriptif dengan metode survei. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode nonprobability sampling dengan teknik convenience sampling dengan 100 (seratus) responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebanyak 70% petani membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan input pertanian, Sebanyak 43% petani menyatakan bahwa tengkulak adalah pembeli yang paling sering membeli hasil panen, sebanyak 60% petani mendapatkan modal dari sumber informal, dan sebanyak 59% menyatakan cara jual beli Salam bagus serta hampir 50% petani bersedia memberikan harga jual dengan persentase margin untuk pembeli yaitu lebih dari 10%. Rata-rata pendapatan bersih petani (net farm income) adalah Rp 3.055.500,- dengan Net Return on Investment (Net ROI) yang diperoleh yaitu 39%. Dari hasil analisis regresi logistik diperoleh hasil bahwa Sikap, Norma Subjektif dan Harga dari Bai' Salam relatif terhadap sistem ijon berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan untuk menggunakan akad Bai' Salam, sedangkan Harga dari Bai' Salam relatif terhadap pinjam modal tidak berpengaruh terhadap Penerimaan untuk menggunakan akad Bai' Salam.

---

The purpose of this study is to explore sharia financing method with Bai' Salam that can be used as financing alternative for agricultural sector in Bogor Regency, to assess the profitability of agricultural production enterprises in Bogor Regency and to examine variables 'Attitude', 'Norm Subjective' and 'Price of Bai' Salam' as factors that determine Bai' Salam acceptance.

This research use descriptive research design with survey method. Non probability sampling with convenience sampling were used to collect 100 (one hundred) samples. Descriptive Analysis and Logistic Regression technique applied to achieve the objective of this research.

Empirical findings conclude that 70% of the farmer need financing for purchase agricultural input, 43% of the farmer declare that middlemen are the larger buyers of crops in the rural economy, 60% of the farmer participate in the informal credit market, 59% of the farmer declare that Bai' Salam contract is good, and almost 50% of the farmer willing to sell crops with selling price with margin percentage for buyers is more than 10% using Bai' Salam contract. Result of the farmer's profitability show that average of net farm income is IDR 3,055,500 with Net Return on Investment is 39%. Result from Regression Logistic analysis found that 'Attitude', 'Norm Subjective' and 'Price of Bai' Salam relative towards ijon system' were important determinant to influence farmer's perception of accepting Bai' Salam financing, whereas 'Price of Bai' Salam relative towards debt' factors does not influence farmer's perception of accepting Bai' Salam financing."

"KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.

---

KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations."

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh dan menemukan bukti empiris tentang kemungkinan masih terdapatnya sifat konvensional pada akad pembiayaan perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam, dan apakah bentuk akad pada pembiayaan keperluan renovasi rumah telah menggunakan bentuk akad syariah yang tepat, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Metode penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi dokumen dan studi lapangan, dengan mengacu pada norma-norma hukum tentang akad syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bentuk akad Bai’ Bitsaman Ajil atau disebut juga murabahah pada transaksi pembiayaan renovasi rumah adalah tidak tepat."

"Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan dan mereka menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Tesis ini mengangkat tema analisis kemiskinan struktural masyarakat petani pada kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan kondisi serta faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural masyarakat petani di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, dimana faktor-faktor penyebabnya adalah: adanya ketergantungan, ketidakberdayaan, keterbatasan masyarakat petani, dan juga ketidakadilan dan kekayaan struktural yang merupakan dampak dari pola-pola organisasi institusional yang ada serta disparitas pembangunan yang ada di sana.

---

Most of poor in Indonesia live in the rural and work in agricultural sector. This research analyzes the structural dimension of poverty in farmer society in the case of farmer village Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. This research is a descriptive qualitative research.

The result of this research is the description of condition and all sorts of reasons of structural poverty in Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, those are: the dependence, powerless of the farmer society, and also the structural injustice and wealth in its society as the affect of its institutional organization pattern; and the development disparity in the village."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Petani di kabupaten Gunungkidul sebagian besar termasuk dalam golongan petani miskin. Keterbatasan sumber daya menjadikan mereka sulit berkembang. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah permodalan untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan ini mereka seringkali berhutang kepada rentenir. Hal ini terjadi salah satunya karena ketiadaan aset yang bisa mereka pergunakan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan aset biologi berupa pohon jati agar dapat diterima sebagai agunan dalam pembiayaan syariah. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan alternatif pengembangan inklusi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori inklusi keuangan dan metode apraisal aset biologi dengan formula IRR dan NPV. Dari perhitungan IRR dan NPV didapatkan hasil bahwa aset biologi berupa pohon jati (Tectona grandis) bisa menjadi alternatif dalam upaya mengembangkan inklusi keuangan syariah di kabupaten Gunungkidul. Selain itu pohon jati juga layak untuk dijadikan agunan bagi petani dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pohon jati bisa dikembangkan dalam skema pembiayaan syariah berupa rahn dan mudarabah. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah, dimana hingga saat ini lembaga keuangan syariah belum memasukkan potensi aset biologi, terutama pohon jati sebagai bagian dari aset yang bisa diterima dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah.

---

Farmers in the Gunungkidul Regency are mostly categorized as impoverished. Resource constraints make it challenging for them to progress. One of the problems they face is the lack of capital for their businesses and daily needs. To meet these needs, they often resort to borrowing from loan sharks. This occurs partly due to the absence of assets they can use to access financing from Sharia-compliant financial institutions. This research aimed to assess the feasibility of biological assets, particularly teak trees (Tectona grandis), to be accepted as collateral in Sharia-compliant financing. Additionally, this study aimed to provide an alternative for developing Sharia-compliant financial inclusion in Indonesia. The research employed financial inclusion theory and biological asset appraisal methods using the IRR and NPV formulas. The IRR and NPV calculations revealed that biological assets, such as teak trees, can serve as an alternative for promoting Sharia-compliant financial inclusion in the Gunungkidul regency. Moreover, teak trees are suitable collateral for farmers seeking financing from Sharia-compliant financial institutions. The research results indicated that teak trees can be incorporated into Sharia-compliant financing schemes, such as Rahn and Mudarabah. This study is expected to enhance Sharia-compliant financial inclusion, as, until now, Sharia-compliant financial institutions have not included the potential of biological assets, particularly teak trees, as acceptable collateral in their financing practices."

"Tesis ini ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan rekomendasi implementasi model pembiayaan syariah dengan pembiayaan supply chain finance dan implikasinya. Sektor perikanan merupakan sektor potensial, namun memiliki permasalahan seperti keterbatasan rumah tangga tersebut untuk memperbesar usahanya karena permodalan hanya sebatas modal pribadi, tingkat kesadaran pelaku usaha rumah tangga perikanan tangkap (RTPT) terhadap keberadaan pembiayaan syariah serta kondisi geografis terkait akses pembiayaan antara Bank yang terletak di pusat kota dengan lokasi usaha yang menjadi kendala efektivitas pembiayaan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis kinerja usaha rumah tangga perikanan setelah penerapan pembiayaan syariah dengan model supply chain financing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model SCF dengan akad pembiayaan syariah berpotensi diterapkan dengan menggunakan usulan akad musyarakah sebagai dasar transaksi bagi RTPT dan BPRS, serta akad wakalah bil ujrah sebagai dasar transaksi koperasi syariah ke bank maupun ke nasabah. Implikasi bagi RTPT setelah penerapan model ini yaitu nilai NTN Kab Belitung sebesar 114,83 yang artinya dengan pembiayaan bagi hasil ini sektor perikanan ini masih berada di kategori surplus/sejahtera (nilai di atas 100). Implikasi bagi BPRS berpotensi dalam memperluas pasar ke nasabah dan memperoleh lebih banyak hasil yang didapatkan (pendapatan). Dan bagi koperasi syariah dapat memperluas jaringan usaha nasabah serta perolehan fee  dari transaksi sebagai perantara. Akan tetapi, dari sisi BPRS sendiri juga melihat skema ini perlu mempetimbangkan kebutuhan investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan analisis pembiayaan yang capable jika penerapan skema ini akan diterapkan di BPRS.

---

The thesis aims to introduce and provide recommendations for the implementation of an Islamic financing model with supply chain financing and its implications. The fisheries sector is a potential sector but has problems such as the limitations of these households to enlarge their business because capital is only limited to personal capital, the level of awareness of fisheries household (RTPT) businesses to the existence of Islamic financing and geographical conditions related to access to financing between banks located in the city center, with business locations that become obstacles to the effectiveness of Islamic financing. The research method used is the qualitative method. The research was conducted at Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung and fisheries households in 5 (five) sub-districts of Belitung. This research uses quantitative data to calculate and analyze the business performance of fisheries households after the implementation of Islamic financing with the supply chain financing model. The results of this study indicate that the SCF model with sharia financing contracts has the potential to be applied by using the proposed musharakah contract as the basis of transactions for RTPT and BPRS, and the wakalah bil ujrah contract as the basis for transactions of Islamic cooperatives (Koperasi Syariah) to banks and customers. The implication for RTPT after the implementation of this model is that the NTN value of Belitung Regency is 114.83, which means that with this profit-sharing financing, the fisheries sector is still in the surplus / prosperous category (value above 100). The implication for BPRS is the potential to expand the market to customers and get more income. Islamic cooperatives can expand the customer's business network and obtain fees from transactions as intermediaries. However, from the BPRS side itself, it also sees that this scheme needs to consider the need for investment in the field of human resources (Human Resources) who have capable financing analysis skills if the application of this scheme is implemented in BPRS."

"Penelitian ini menguji model penilaian risiko pemberian pembiayaan konsumer dengan menggunakan model Logistic Regression (LR) dan Radial Basis Function (RBF). Hasil penelitian menunjukkan RBF memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk mengklasifikasikan aplikasi yang direkomendasikan sedangkan LR memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk mengklasifikasikan aplikasi yang tidak direkomendasikan. RBF memiliki Tipe II error yang lebih besar dibandingkan LR. Tipe II error merupakan kesalahan pengklasifikasian aplikasi yang bersifat bad menjadi good sehingga memberikan dampak risiko pembiayaan dan cost yang tinggi.

---

This study examined the risk assessment model using Logistic Regression (LR) and Radial Basis Function (RBF). The results showed RBF has a higher degree of accuracy for classifying accepted loan applications whereas LR has a high degree of accuracy for classifying rejected loan applications. RBF has a Type II error is greater than LR. Type II error is missclassification applications that are bad to good so that they impact of risk financing and cost high."

"Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, perhitungan, pengawasan dan pengendalian risiko merupakan siklus yang bersinambungan yang diharapkan dapat memberikan antisipasi dini terhadap risiko yang mungkin terjadi. Perhitungan risiko kredit pembiayaan dengan skim murabahah bar bitharan ajil yang mendominasi sistem pembiayaan di BMT, menjadi panting demi kelangsungan hidup dan perkembangan BMT yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Antisipasi ini dapat dilakukan dengan memprediksi besarnya potensi kerugian yang akan dihadapi sebagai langkah awal.Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah manajemen risiko kredit dalam pembiayaan dengan sistem murabahah pada BMT At Tagwa. dan menghitung besarnya potensi kerugian maksimum dari debitur macet dengan metode creditrisk+portofolio. Hasil penelitian yang divalidasi dengan backsesting menunjukkan metode ini cukup relavan diterapkan BMT dalam mempredlksi kerugian risiko kredit pembiayaannya.

---

Risk Management process includes risk identification, calculation, supervision, and control which is a continuous cycle for early anticipation upon potential risk. Credit risk calculation on murabahah bai bitharnan ajil scheme dominating the credit system in BMT, is urgent for its sustainability and development. This anticipation will be achieved through prediction of potential loss as the first stage.

The objectives of this research is to observe the credit risk management on murabahah system in BMT At-Taqwa, and to calculate its maximum potential loss of the default credit using creditrisk+ portofolio method. The result will be validated through back testing which indicates the relevance of this method for predicting BMT's probability of default."

"Kayu dari hutan rakyat Indonesia mempunyai daya saing di pasar internasional. Namun, petani hutan rakyat masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Penelitian ini membahas mengenai profitabilitas dan keunggulan komparatif pada usahatani hutan rakyat pola pertanaman sengon, dihitung dengan menggunakan metode PAM dimana parameter-parameter analisisnya menunjukkan hasil baik. Bagi bank syariah, hasil tersebut mengindikasikan jika pembiayaan pada usahatani hutan rakyat tersebut akan menguntungkan. Aplikasi pembiayaan yang coba diterapkan adalah dengan menggunakan akad Bai? Salam. Lebih jauh penelitian ini juga merancang pola aplikasi pembiayaan yang diharap dapat menguntungkan bagi bank syariah dan petani hutan rakyat.

---

Wood which is produced from the community forest of Indonesia has competitiveness in the international market. Nevertheless, community forest farmers still have problems in getting funding from the syaria bank. This research discusses about the profitability and comparative superiority in community forest farming with sengon cropping pattern. It is analyzed with PAM method where the parameters of the analysis show good results. For the syaria bank, it indicates that the funding for community forest farming can be advantageous. Bai? Salam contract is tried to be applied for this kind of funding. Furthermore, this research also designs the pattern of application for the funding which is expected to be beneficial for both the syaria bank and community forest farmers."