Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan tidak hanya pada perusahaan yang berorientasi pada profit tetapi juga instansi pemerintah. Pada umumnya masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah perlu dilakukan salah satunya dengan reformasi birokrasi. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi publik yang telah melakukan Reformasi Birokrasi. Pada penelitian ini hanya melakukan studi kasus pada Kantor Pajak Pratama Cikarang Utara yang terletak di kabupaten Bekasi. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, dan assurance dan dimensi dari facilities management yang terdiri dari human capital management, information and communication technology, property management, dan working process terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 responden. Data kuesioner dari responden diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam menganalisis data digunakan persamaan regresi berganda melalui uji F Anova, uji t statistik dan persamaan juga diuji dengan uji asumsi klasik dengan tingkat signifikansi 0.05 (α =5%). Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui bahwa dimensi FM-SERVQUAL secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada saat dilakukan uji parsial, hanya ada 2 variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu Reliability dan property management.

---

Service is an important thing to be a concern not only by the profit-oriented company but also by the Government. Generally, people have a negative perception of the services performed by the Government. Therefore improving the quality of government services need to be done, by the reform of the bureaucracy. Directorate General of Tax is one of the public agencies that have done the Reform of taxation. This study only conducted a case study on Cikarang Utara Small Tax Office located in Bekasi regency. This study wanted to determine the effect of service quality dimensions consisted of responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, and assurance, and also dimensions of facilities management which consists of human capital management, information and communication technology, property management, and working process toward tax payer compliance rate.

This study was conducted at the tax payer listed on Cikarang Utara Small Tax Office. Techniques used in the sampling is purposive sampling. The number of samples used in this study were 90 respondents. Data from the questionnaire respondents were tested with validity and reliability test. In analyzing the data used multiple regression equation through Anova F test, t test, and equations are also tested with the classic assumption test with 0.05 significance level (α = 5%). Based on test it?s known that the FM-SERVQUAL dimensions simultaneously gave significant affect to the level of tax payer compliance. Whereas at the partial test, there only two variables that significantly affect were there liability and property management."

"Abstrak:Jalan Margonda dibagi menjadi 3 buah zona. Zona pertama merupakan zona pendidikan. Zona kedua merupakan zona bisnis. Sedangkan zona ketiga merupakan zona perkantoran. Kondisi pedestrian yang berada di sepanjang jalur Jalan margonda menarik untuk dibahas karena jalur Jalan Margonda yang sangat padat dan memiliki berbagai macam kegiatan.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui Level of Service fasilitas pedestrian pada zona pendidikan, zona bisnis dan zona perkantoran, pada ruas Jalan Margonda Depok. Analisis Level of Service menggunakan prototipe perencanaan mobilitas Gainesville, Florida.Dari hasil analisis dapat diketahui Level of Service Jalan Margonda Depok dengan menggunakan prototipe perencanaan mobilitas Gainesville. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Depok untuk memperbaiki jalur pedestrian yang ada.

---

Abstract:Margonda road zone is divided into three pieces. The first zone is a zone of education. The second zone is a business zone. While the third zone is the zone offices. Conditions in the pedestrian path along Jalan Margonda interesting to discuss because the path Margonda Road is very dense and has a wide variety of activities.The purpose of this study was to analyze and know the Level of Service of pedestrian facilities in the educational zones, business zones and zone offices, Margonda street, Depok. Level of Service Analysis using a prototype mobility planning Gainesville, Florida.From the analysis results can be known Level of Service Road Depok Margonda using the prototype Gainesville mobility planning. The results of this analysis is expected to assist the government in Depok to improve the existing pedestrian path."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan dari KPP dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pajak dengan peningkatan kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan metode Regresi Linear Berganda, mengambil sampel sebanyak 200, dilakukan kepada Wajib Pajak selaku pengusaha restoran yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan KPP dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

---

This study was conducted to determine the effects of understanding tax laws, improving the quality of services tax office primary and sanctions provided by the assertiveness tax office with increased tax compliance in annual income tax SPT Reporting of Individual Taxpayers reporting on Tax Office Primary Bogor.

This research used Double Linear Regression Method, takes 200 person for the sample, this was conducted to taxpayers as well as restaurant’s owner who registered in the Tax Office Primary Bogor.

This result, it was concluded that an understanding of tax laws, improving the quality of services tax office primary and sanctions provided had a significant relationship with increasing tax compliance in annual income tax SPT Reporting."

"Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang merupakan kota baru yang berkembang dengan pesat yang berfungsi sebagai daerah penyangga bagi Ibukota Jakarta dan sekaligus berfungsi sebagai daerah pengembangan sektor industri, perdagangan dan pemukiman. Namun kemajuan dan perkembangan yang pesat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang kurang diimbangi dalam hal penyediaan layanan perkotaan bagi warganya. Sebabnya adalah karena adanya berbagai kendala yang dihadapi pemerintah kota, seperti dana yang kurang memadai dan keterbatasan kualitas aparatur pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung berbagai kebijaksanaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perkotaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dari 9 jenis layanan perkotaan yang diteliti hanya 1 jenis layanan (penyediaan listrik) yang telah menyediakan layanan secara sangat baik dimana hampir seluruh wilayah telah menikmati fasilitas listrik dengan baik. Sedangkan 8 jenis layanan Iainnya (jalan, air bersih, drainase, persampahan, air limbah, telepon, pendidikan dan kesehatan) masih kurang memadai dengan tingkat penyediaan layanan yang bervariasi antara 23% sampai 53% dari kebutuhan layanan perkotaan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, maka diperlukan adanya suatu kebijaksanaan pemerintah daerah yang mampu mempertajam skala prioritas pembangunan guna tersedianya layanan perkotaan yang lebih baik dimasa mendatang. Di samping itu pemerintah daerah perlu menciptakan adanya suasana yang kondusif sehingga partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan layanan perkotaan dapat ditingkatkan."

"Dengan ditetapkannya kebijakan Perusahaan Jawatan (Perjan) bagi RS Fatmawati melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2000 tentang Perjan dan Peraturan Pemerintah Nomor 117 tahun 2000 tentang Pendirian Perjan untuk RS Fatmawati, semestinya RS Fatmawati sudah melaksanakan kebijakan Perjan sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2000.Tetapi pelaksanaan kebijakan Perjan yang dikeluarkan pada tahun 2000 itu baru dilaksanakan secara keseluruhan pada bulan Maret tahun 2003. Mengapa proses Perjanisasi rumah sakit memakan waktu yang lama ?. Dilain pihak dengan adanya Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka Perjan sudah tidak ada lagi, melainkan PERUM dan PERSERO.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Perjan di RS Fatmawati, faktor-faktor yang mempengaruhi, permasalahan kebijakan Perjan di RS Fatmawati, baik pada tingkat kebijakannya sendiri maupun terhadap implementasinya sehingga didapatkan pemecahan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Selain itu untuk mengetahui bentuk rumah sakit seperti apa yang diharapkan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam dengan 19 informan yang terdiri dari manajer strata satu, dua, dewan pengawas. Selain itu juga dari laporan-laporan yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dan Meneg BUMN.Dari hasil penelitian menunjukkan adanya faktor - faktor diluar (eksternal) dan didalam (internal) rumah sakit yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perjan di RS Fatmawati. Faktor eksternal meliputi, tidak adanya penjelasan peraturan Perjan dalam bentuk UU maupun peraturan, pembinaan yang sangat kurang dari Kementrian BUMN, Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan yang juga lambat. Selain itu karena bentuk Perjan rumah sakit masih baru sehingga banyak pihak masih rancu. Faktor Internal meliputi, SDM yang beragam memperlambat sosialisasi dan penyusunan struktur organisasi yang baru. Belum sepenuhnya otonomi rumah sakit diberikan antara lain belum diserahkannya asset RS Fatmawati secara legal oleh Departemen Keuangan dan kebijakan cost sharing bagi pasien Askes.Dengan dikeluarkannya UU no 19/2003 tentang BUMN bahwa Perjan sudah tidak ada lagi diganti Perum dan Persero, maka apapun bentuk rumah sakit mendatang sebaiknya RS Fatmawati tetap dapat menjalankan kewajiban sosialnya.Peneliti berkesimpulan lamanya proses implementasi kebijakan Perjan di RS Fatmawati terutama akibat tidak adanya penjelasan tentang Perjan ini baik dalam bentuk UU maupun peraturan, serta faktor-faktor yang telah disebut diatas.Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan sebaiknya RS Fatmawati tidak menjadi BUMN. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan dari perjuangan Departemen Kesehatan untuk membantu rumah sakit mewujudkan tujuannya.Daftar bacaan 37 (1983 - 2003)

---

Hospital Fatmawati has obligated to implement policy of Public Service Organization (PSO) for Hospital Fatmawati since 2000 based on Government Rule No. 612000 about Public Service Organization (Perjan) and No. 117/2000 about Forming PSO for Hospital Fatmawati.

However the implementation of these policies was not in 2000 but in overall started in March 2003. Why this process of PSO was taking a long time? In the other hands, the newly published Law No. 19/2003 about State Owned Enterprise has omitted the status of PSO, and changes it to Public Enterprise and Limited Company.

This research aimed at understanding the implementation of policy about PSO at Hospital Fatmawati, influenced factors, and problems faced, either at the level of policy or implementation, so can be generated a solution to improve it policy. And also to know further what kind of hospital is expected.

This research is using qualitative approach through focused group discussion and in-depth interview with 19 resources person of manager since level 1, 2, and supervisory board. Also supported by several report from Directorate General for Medical Services Department of Health, Department of Finance, and State Ministry of State Owned Enterprise.

The result of research shows that there are external and internal factors that influence to the implementation of PSO policy at Hospital Fatmawati. External factors are including no explanation about PSO in the kinds of law or regulation, lack facilitation from State Ministry of State Owned Enterprise, Department of Finance, and late from Department of Health. Also, because of PSO hospital is a new concept so still so much discrepancy. Internal factors are including heterogeneous background of human resources that lead to delay of socialization process and forming a new structure of organization, not fully provided of autonomy of hospital to Hospital Fatmawati, such as delegation of assets of hospital from Department of Finance and policy of cost sharing of patient of State Owned Health Insurance (Askes).

In relation to the issuance of Law No. 19/2003 about State Owned Enterprise that PSO is changed by Public Company and Limited Company, therefore the form of Hospital Fatmawati in the future should implement it social's responsibility.

The researcher concluded that process of implementation of policy of PSO of Hospital Fatmawati was took long time due to the absence of explanation of PSO either in the form of law, regulation, or above mentioned factors.

Based on this research, it is suggested to Hospital Fatmawati not to be a State Owned Hospital. For this purpose, it is need to have seriousness and attempt of Department of Finance to facilitate hospital in realizing its goals."

"ABSTRAKAdanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan kota baik sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan maupun sebagai pusat penyediaan lapangan kerja mengakibatkan perlunya perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota di Indonesia dewasa ini. Pertambahan penduduk yang sangat pesat di daerah perkotaan menyebabkan peningkatan permintaan perumahan yang sangat besar. Pada sisi lain lahan untuk peruntukan perumahan sangat terbatas. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendayagunaan tanah perkotaan tersebut, sekaligus dapat memecahkan masalah perumahan, adalah pembangunan rumah susun. Rumah susun merupakan permukiman yang teratur dan berkepadatan tinggi. Kampung Kemayoran termasuk bagian wilayah pusat kota Jakarta, merupakan kawasan terbangun dengan berbagai permasalahan, di antaranya adalah masalah lingkungan perumahan. Untuk menangani masalah tersebut perlu dilakukan peremajaan lingkungan perumahan kampung Kemayoran. Proyek Kemayoran adalah proyek pembangunan bekas wilayah Pelabuhan Udara Kemayoran seluas lebih kurang 450 ha yang akan dibangun menjadi Kota Niaga antarbangsa dengan nama Kota Baru Kemayoran. Jumlah unit yang dibangun adalah 1.472 unit terdiri atas tipe rumah F-18 sebanyak 704 unit, tipe F-21 sebanyak 480 unit dan tipe F-36 sebanyak 288 unit. Kebijakan ini diwujudkan melalui dua program yaitu program pemukiman kembali dan program pembinaan sosial. Ketersediaan fasilitas bersama untuk sarana umum dan sarana ekonomi penduduk di lantai 'dasar rumah susun tersebut (antara lain meliputi ruang serba guna, mushola, taman kanak-kanak, puskesmas, kantor pos, kantor cabang BTN, kantor koperasi warga, tempat perbelanjaan, tempat bermain anak dan ruang terbuka hijau) seharusnya dapat mengatasi permasalahan permukiman di lingkungan baru, serta ketersediaan fasilitas bersama dan tempat usaha tersebut seharusnya juga dapat memenuhi kebutuhan akan fasilitas warga perumahan setempat.Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut adalah adanya rekayasa fasilitas bersama dan tempat usaha, ukuran memadai atau tidakkah keberadaannya, kepuasan warga perumahan susun, corak dan jenis jaringan sosial, serta aturan apa raja yang diciptakan oleh warga dalam pemanfaatan fasilitas bersama dan tempat usaha di perumahan susun Kemayoran. Studi seperti ini dapat menjadi upaya temu kenal strategi rumah tangga di perumahan susun Kemayoran dalam pemanfaatan fasilitas bersama dan tempat usaha. Sebagai hasilnya diharapkan bermakna bagi pengembangan kebijakan pembangunan perumahan susun di Indonesia, khususnya dalam hal fasilitas bersama dan fasilitas tempat usaha. Pada dasarnya warga rumah susun Kemayoran perlu memperoleh atau menguasai fasilitas umum dan fasilitas tempat usaha di perumahan susun Kemayoran. Jika warga menilai ketersediaan kedua fasilitas tersebut cukup memadai maka mereka tidak merekayasanya. Sebaliknya, apabila tidak mencapai kepuasan, warga menilai perlu merekayasa kedua fasilitas tersebut. Untuk memperoleh atau menguasai fasilitas bersama dan tempat usaha itu warga dapat memanfaatkan jaringan hubungan sosial dan menciptakan aturan-aturan yang relevan. Kehidupan keseharian warga penghuni rumah susun Kemayoran yang rerata berpenghasilan rendah memiliki penyesuaian diri dalam empat hal yaitu masalah kepribadian personality, masalah rasa memiliki sense of belonging ness, masalah ruang space, dan masalah mengubah kebiasaan sehari-hari mereka. Tinggal di rumah susun dibutuhkan sikap dan tata nilai yang berbeda dari tinggal di rumah kampung. Batas-batas privacy dan publicnya berubah. Rumah susun mengkondisikan sikap dan tata nilai yang berbeda dari rumah dusun. Jalan yang ada pada perumahan susun Kemayoran mencakup jalan utama, jalan antar lingkungan dan jalan lingkungan. Kebutuhan warga perumahan susun Kemayoran akan air minum dipenuhi melalui adanya saluran pipa PAM. Saluran tersebut tersedia bagi setiap kepala keluarga sejak mereka menempati rumah susun. Pengetahuan dan kebutuhan warga mengenai mushola menyatakan bahwa tidak terlalu menjadi masalah jika terletak agak jauh dari rumah tinggal. Pengetahuan dan kebutuhan warga akan puskesmas menunjukkan amat diperlukannya dalam keadaan darurat. Kapasitas tampung TK Janti cukup besar untuk menampung anak usia TK di lingkungan perumahan susun Kemayoran. Ruang serba guna dirasakan cukup luas dan cukup banyak yang memanfaatkannya setelah terdapat rekayasa terhadapnya. Seluruh warga yang diteliti selalu memanfaatkan taman bermain anak untuk kepentingan bermain anak-anak mereka, dan dirasakan cukup memadai kapasitasnya. Warga setempat memanfaatkan STN untuk keperluan perbankan yang ada. Fasilitas tempat usaha Perumahan Susun Kemayoran menunjukkan tidak adanya perbedaan waktu tempuh rerata mencapai pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini didasari oleh pengetahuan dan keinginan letak pusat perbelanjaan yang sudah memadai sekarang ini. Tidak adanya rekayasa terhadap tempat usaha dilandasi oleh anggapan bahwa ruang tempat usaha cukup memadai serta status penyewa. Perilaku seragam tampak di antara mereka yang berusaha di fasilitas tempat usaha tersebut dalam hal sumber dana adalah seragam. Umumnya para pengusaha tidak menyandarkan perekonomian keluarga pada usaha tersebut, tetapi pada penghasilan yang diperoleh dari kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain. Corak dan jenis jaringan sosial yang ada di perumahan susun Kemayoran dalam pemanfaatan fasilitas umum dan tempat usaha amat ditentukan oleh struktur fisik bangunan gedung, status kepemilikan rumah susun, dan sosial-ekonomi penghuni. Hal itu mengakibatkan kecenderungan segregasi sosial berdasarkan jenis kelamin dan kohesi sosial yang tidak lagi tinggi. Sekitar kiri-kanan rumah hanya ada dinding dan ruang hampa terbuka atau pintu rumah tetangga tepat di depan rumah. Ruang gerak fisik menjadi amat terbatas oleh karena dinding dan ruang hampa tadi, oleh struktur ruang dalam satu rumah maupun antar lantai, antar tangga, dan antar gedung. Keterbatasan fisik tersebut amat mempunyai dampak terhadap interaksi sosial para penghuni rumah susun."

"Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahun. Walaupun target ini selalu dapat dipenuhi, tetapi penerimaan pajak tersebut belum mengoptimalkan potensi pajak berdasarkan aktivitas ekonomi sebenarnya (potensi pajak teoritis). Indikator lain adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa kajian diungkapkan, bahwa hal tersebut disebabkan kelemahan administrasi perpajakan. Direktoral Jenderal pajak sudah melakukan beberapa kali reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara Iain pembentukan KPP WP Besar (Large Tax Office), KPP Madya (Middle Tax Ofiice) dan KPP Pratama (Small Tax Office). Juga digunakan e- payrrent dan e-filling untuk memudahkan transaksi perpajakan. Dengan pelayanan yang baik diharapkan akan lerbentuk kepatuhan wajib pajak. Mengingat pentingnya hubungan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, maka penulis mencoba mengangkat tema ini untuk materi penelitian.Reformasi administrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi. dan budaya organisasi. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara Iain: core citizenship values, general tax belief inhibitor guilt, dan behavioral intentions.Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Jakarta dengan responden para wajib pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui korelasi dan pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas menggunakan korelasi Pearson yang dilanjutkan analisis of varian (Anova).Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi mempunyai korelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan strategi organisasi tidak berkorelasi secara signitikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan struktur organisasi dan prosedur organisasi berpengaruh positif dan signirikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada strategi organisasi dan budaya organisasi walaupun berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.Mengingat reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kebijakan reformasi administrasi perpajakan harus terus dilakukan sehingga merupakan kebijakan yang komprehensif dan kontinu. Agar dampak upaya reformasi administrasi perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan prioritas kepada reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi perlu dilakukan, dibandingkan pada slrategi organisasi.

---

Directorate General of Tax is required to fulfill tax revenue target every year. This target may always be fulhlled, but such revenue has yet to optimize the tax potential based on the actual economic activity (theoretical tax potential). Another indicator is the low tax compliance on the part of the tax payers. Out of several studies made, it is revealed that this matter is due to weaknesses on the part of tax administration. The Directorate General of Tax has reformed the tax administration several times in order to improve services in the taxation by, among others, forming Large Tax Ofhce (KPP WP), Middle Tax Office (KPP Madya), and Small Tax Office (KPP Pratama). There are also e-payment and e-filling in order to facilitate tax transactions. It is expected that proper tax services would increase compliance on the part of the tax payers. Considering the importance of the relationship between tax administration and tax payer compliance, the writer tries to introduce this theme in the study materials.

Administration reform for increasing performance of organization with change organization structure?s, organization procedure's, organization strategy?s, and organization cuiture's. Meanwhile, tax payer compliance influence by: core citizenship vaiues, general tax belief, inhibitor guiit, and behavioral' intentions.

This study is conducted at the Tax Service Office for Public Companies in the Jakarta Stock Exchange, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the correlation and the effect between dependent variable and independent variable by using Pearson correlation, and continued with Analysis of Variance (ANOVA).

The results of this study Show that tax administrative reform significantly affect the tax payer compliance. The results of Pearson Correlation Analysis show that reforming the organizational structure, organizational procedure, and organizational culture will significantly affect the tax payer compliance, while organizational strategy doesn't have any significant correlation with tax payer compliance. The results of regression analysis show that both organizational structure and organizational procedure have positive, significant effect on tax payer compliance. However, both organizational strategy and organizational culture have positive, but insignificant, effect on tax payer compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."

"ABSTRAKTesis ini membahas hubungan antara praktik-praktik manajemen sumber dayamanusia dengan kualitas pelayanan account representative dengan kepuasan kerjasebagai mediator di KPP di KANWIL DJP wajib pajak besar. Penelitian iniadalah penelitian kuantitatif dengan desain survey dengan menggunakan kuisionerpenelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja memediasipengaruh praktik-praktik manajemen SDM terhadap kualitas pelayanan. HasilPenelitian ini menyarankan manajemen KPP pada khususnya dan manajemenDJP pada umumnya dalam mengembangkan atau menjalankan praktik-praktikSDM perlu memperhatikan variabel evaluasi kinerja; dari segi kepuasan kerjamanajemen DJP diharapkan dapat membuat suatu kebijakan yang memperhatikanjaminan kehidupan dimasa yang akan datang baik dari segi material maupun nonmaterial, misalnya dalam bentuk tunjangan kepindahan keluarga dan pendapatandi masa pensiun yang tidak jauh perbedaannya dengan pendapatan pada masaaktif bekerja; manajemen terutama kepala seksi yang membawahi para accountrepresentative harus dapat menciptakan mood yang positif yang mempengaruhikualitas pelayanan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the influence of practices of human resources managementon quality of service of account representatives with job satisfaction as a mediatorat KPP in KANWIL DJP Wajib Pajak Besar. This research is a quantitativeresearch design using a questionnaire survey approach. The Results of regresionanalysis show that job satisfaction mediates the influence of human resourcesmangement practices on service quality. The results of this study also suggestKPP management in particular and DJP management in general need to considervariable performance evaluation in developing or running HRM practices; interms of job satisfaction DJP management is expected to develop a life assurancepolicy in the future both in terms of material and non-material, for example in theform of relocation allowance and income after retirement is not much differencewith revenues during active work; management especially section chief in chargeof the account representative should be able to create positive mood whichinfluences the quality of service."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, (2) Pengaruh perubahan organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, dan (3) Pengaruh kualitas pelayanan dan perubahan organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku: wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan perasaan senang hati bersedia untuk patuh, tunduk. dan taat kepada peraturan, nilai dan norma yang ada sebelumnya. Kualitas pelayanan adalah pemberian pelayanan kepada wajib pajak yang dapat diukur dengan indikator (1) Tangibles (2) Reliability (3) Responsivness (4) Assurance dan (5) Emphaty. Perubahan organisasi adalah perubahan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang diwujudkan pada penerapan Sistem Administrasi Modern. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode simple random sampling. yaitu sebesar 200 responden (Wajib Pajak).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif: Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Liken. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95 % dan hasilnya adalah: (1) Terdapat pengaruh yang positif Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,602. Dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,363. Hal ini menyatakan bahwa 36,30 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan melalui regresi regresi Y = 16,240 + 0,594 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikasi temyata bahwa korelasi X1 dengan Y signifikan, hal disebabkan karena thitung 6,529 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Kualitas Pelayanan secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Terdapat pengaruh yang positif Perubahan Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,565. Koefisien determinasi yaitu sebesar 0,319 yang berarti bahwa 31,90 % variasi yang terjadi pads Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Perubahan Organisasi melalui regresi Y = 21,537 + 0,551 X2.Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X2 dengan Y signifikan. Hal ini dibuktikan dengan thitung 5,210 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Perubahan Organisasi secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif variabel Perubahan Organisasi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak teruji kebenarannya. (3) Terdapat Pengaruh yang signifikan Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perhitungan korelasi ganda antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y menghasilkan koefisien korelasi sebesar R = 0,663. Koefisien determinasi sebesar 0,440. ini menunjukkan bahwa 44 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi, melalui regresi Y = 9,575 + 0.412X1 + 0,325X2, Uji keberartian dengan menggunakan uji F menghasilkan Fhilung sebesar 77,432 Karena {Fh = 77,432 > Ft = 3.89), maka Ho ditolak yang berarti Ha diterima sehingga dengan demikian variabel Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."