Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam jual beli kuda ekuestrian impor, dan bagaimana urgensi perjanjian tertulis dalam jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mengarahkan pada hukum positif dan norma tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka penelitian ini menyarankan agar perjanjian jual beli kuda ekuestrian impor dituangkan dalam bentuk tertulis. Perlu juga adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai keharusan perjanjian tertulis dalam jual beli ini, yang dapat dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

---

This Undergraduate Thesis discusses about the problems in sales purchase imported equestrian horse, and how the urgency of a written agreement in the sales purchase. This study using a juridical-normative method which direct to positive law and written norms. This study has shown that the existing problems can lead to disputes, and this study suggested that the sales purchase imported equestrian horse should be made in writing. Also the needs of specific rules which regulate the written agreement requirement in this sales purchase, that can be issued by the Ministry of Commerce and the Ministry of Agriculture."

"PPJB Lunas berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 telah mengalihkan kepemilikan hak yang tidak mensyaratkan adanya AJB tidak dapat menjamin bukti pengalihan hak tersebut namun tidak sesuai dengan PP no. 24 tahun 1997 yang dimana peralihan hak harus dilakukan dihadapan PPAT , hal ini menimbulkan permasalahan ketika konsumen yang telah membayar lunas akan tetapi belum meningkatkan menjadi AJB , maka dalam hal ini mengalami masalah dengan dipailitkannya atau dengan dilakukan PKPU atau kepailitan oleh developer. Ketika di pailitkan konsumen menjadi kreditur konkuren. Dalam penelitian thesis ini metodologi normative yang bersifat preskriptif dengan kualitatif yang dimana mengacu pada perundang-undangan. Kesimpulan dari tesis ini bahwa bagi konsumen yang sudah memiliki PPJB lunas masih belum memiliki kepastian hukum tentang peralihan hak milik dan memiliki kendala dalam memperoleh kepemilikan haknya yang dimana PPJB bisa terhapus dan konsumen harus meminta untuk mengeluarkan dari boendel pailit serta meminta kepada curator untuk membantu mengeluarkan dari boendel pailit dan melanjutkan kepemilikan konsumen untuk dapat memperoleh Akta. Maka dalam hal ini disarankan ada pengaturan untuk mengatur jarak jangka waktu antara PPJB ke AJB serta Serta agar lebih meninjau tentang melindungi konsumen bahwa lebih disarankan jika dalam Undang-undang PKPU dan Kepailitan mewajibkan curator untuk memerhatikan pada pihak konsumen yang memiliki PPJB lunas sehingga konsumen tidak perlu dipermasalahkan untuk masuk ke dalam tagihan menjadi boendelpailit.

---

PPJB already paid off based on Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2016 has transferred ownership of rights without requiring the existence of a Deed of Sale and Purchase (AJB), cannot guarantee proof of the transfer of rights because it is not in accordance with Government Regulation (PP) Number 24 of 1997 where the transfer of rights must be carried out in front of the Official Land Deed Maker (PPAT), this causes problems when consumers who have paid in full but have not yet upgraded to AJB will face bankruptcy or by an act from Developer which doing PKPU or bankruptcy. When bankrupt, consumers become concurrent (unsecured) creditors. This thesis research uses a normative methodology that is prescriptive and qualitative that refers to legislation. The conclusion of this thesis is that for consumers who have a PPJB already paid off still do not have legal certainty about the transfer of ownership and have obstacles in acquire right of ownership where the PPJB can be eresed and consumers must ask to be removed from the boedel bankruptcy and ask the curator to help remove from the boedel bankruptcy and continue the consumer's ownership to acquire an AJB. So in this case, it is recommended that there is an regulation to regulate the period of time between PPJB and AJB and to further review consumer protection by suggesting that in the Bankruptcy Law more requires curators attention to consumers who have paid off PPJB, so that consumers do not need to be put into boedel bankruptcy."

"Kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli ganda, menjadi hal yang menarik untuk diteliti seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 56/PDT.G/ 2014/PN.SRP yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 178/PDT/2015/PT.DPS. Putusan perkara diteliti untuk menjelaskan dengan lengkap tentang kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara Bertahap yang ditransaksikan kembali kepada pihak ketiga di hadapan Notaris yang sama, dan tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli ganda yang dibuatnya, serta untuk mengidentifikasi secara menyeluruh tentang penerapan hukum yang digunakan oleh hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam bentuk pendekatan kualitatif untuk menghasilkan gambaran berupa deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ganda tidak sah secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tanggungjawab Notaris terhadap Perjanjian Jual Beli kedua dapat dikatakan lalai karena Notaris kurang hati-hati dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak terlebih dahulu memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan pembuatan akta perjanjian jual beli kedua. Sedangkan, mengenai penerapan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini, secara keseluruhan telah sesuai namun masih kurang tepat dalam pertimbangannya, dan hakim telah memberikan amar putusan yang condong kepada kepastian hukum.

---

The difficulty to get legal certainty on the object of double sales and purchase agreement of land rights becomes an interesting matter to investigate as occurred in Semarapura District Court Decision Number 56/PDT.G/2014/ PN.SRP reinforced by the High Court of Denpasar Decision Number 178/PDT/2015/PT.DPS. The Judgement of the is examined to fully explain the position of the Sales Purchase Agreement gradually which is retransacted to a third party before the same Notary Public, and the Notary Public's responsibility to the double sales purchase agreement that has been drawn up, as well as to thoroughly identify the application of the law used by the judge. The method used in this research is normative juridical which is analytical descriptive based on document study by collecting secondary data that comes from primary, secondary and tertiary law in the form of qualitative approach to produce descriptive analytical description. Based on this research, it can be seen that the position of double sales and purchase agreement of land rights shall be illegally valid based on Civil Law Code of Procedures, and the responsibility of Notary Public to the Second Sales and purchase agreement of land rights shall be negligent since the Notary Public is careless in placing its obligation by not first checking the documents related to the preparation of the second sales purchase agreement. Meanwhile, in respect of the application of the law adopted by the judge in this case, has thoroughly been in conformity with, but still inappropriate in its considerations, and judge has granted dictum of the judgemnet which refers to the legal certainity."

"Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kode Etik Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada kenyataannya terdapat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Jabatannya, sehingga, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tersangkut masalah, salah satunya tindak pidana penggelapan uang jual beli tanah yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertindak selaku perantara dalam jual beli. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai 1. Bagaimana akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan kedalam Akta Jual Beli akibat uang jual beli tidak diserahkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018? 2.Bagaimanakah tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku perantara dalam jual beli tanah yang tidak menyerahkan uang jual beli sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan ke dalam Akta Jual Beli. Bentuk penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, sedangkan terhadap para pihak akibat hukumnya adalah jual beli batal sehingga tidak terjadi perpindahan hak dari penjual kepada pembeli. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan tindakan tidak menyerahkan uang jual beli tersebut terdapat tiga pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan jabatannya tidak melebihi batas kewenangannya, dalam hal ini sebagai perantara jual beli.

---

Notary/Land deed official as a public officials has the authority to make an authentic deeds. In performing their job Notary/Land deed official they must uphold their valence and dignity by always guided upon applied regulations and Code of Ethics of Notary/Land deed official. In fact, there are some Notary/land deed official that violates applied regulations and Code of Ethics of Notary/land deed official, thus, the Notary/land deed official has some issues, one of them is Criminal Act of Embezzlement of Sales and Purchase Money conducted by Notary/land deed official as  Mediator of Land sales and purchase. So with the background of the problem mentioned, the writer formulate the issue in this thesis are about how the legal consequences of the Settled Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds due to Sales and Purchase Money not be given by Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase according to the Supreme Court Verdict Number 771 K/Pid/2018? How the responsibility of a Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase who not given the sales and purchase money causing the Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds. The form of research used in this thesis is normative with research typology is descriptive analytical. The action that conducted by Notary/Land deed official not incur legal consequences of the Commitment of Sale and Purchase Agreement, and for the parties is the sale and purchase become null and void so the rights of the land can not be pass from the seller to the buyer. Notary/land deed offcial who conducted the act of not given sales of purchase money are three responsibilities that can be charged to them are criminal responsibility, civil/private responsibility, and administrative responsibility. Notary/land deed official in performing their jobs not exceeding the limits of their authority, in this case as a mediator of land sales and purchase."

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."

"Kontrak adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah hal yang mendasari sebuah tindakan yang mewajibkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain dapat memaksakan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Kontrak juga dipergunakan sebagai bukti seseorang sudah mengambil alih/memiliki suatu barang. Dewasa ini, olahraga berkuda di Indonesia sedang berkembang dengan pesat karena Indonesia memiliki tim berkuda yang dapat diandalkan, sudah banyak Indonesia memenangkan pertandingan equestrian taraf internasional, dan masyarakat Indonesia sudah memulai mengenal olahraga ini banyak diantaranya memilih untuk mempunyai sendiri mamalia berkaki 4 itu. Maka dari itu, tesis ini bermaksud untuk memandu baik masyarakat yang baru saja ingin membeli kuda, maupun kepada masyarakat yang baru saja menjajaki dunia berkuda, dan menunjukan betapa pentingnya membuat perjanjian tertulis agar tidak terjadinya kerugian dan penipuan.

---

The contract is very important in daily basis. Contract is an action that requires a person to give something to others and then others can impose to be eligible in accordance with the agreement binding on both parties. Contract also used as a proof that a person has taken over the ownership of the goods/a person is already possessed the goods. Nowadays, equestrian sports in Indonesia is growing rapidly because Indonesia is known to have a reliable equestrian team, this country has won numerous equestrian competitions in international level, because of that, Indonesian society has started to notice this sport, many of Indonesian society prefer to have their own what so called four-legged mammals. Therefore, this thesis intends to guide people both for those who are just about to purchase their own horse as well as to those who are new to the equestrian world, and shows how important it is to make a written agreement beforehand in order to avoid the occurrence of loss and fraud."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalan profesinya. Notaris dalam menjalankannya jabatannya tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Apabila, notaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuatnya. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat secara sepihak. Serta kewajiban dan pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Adapun metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yakni eksploratoris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan notaris dalam melakukan perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dilakukan secara sepihak dan perubahan pada akta PPJB tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak sehingga telah melanggar Pasal 48 ayat (2) UUJN, dan menyebabkan akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) UUJN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 3 ayat (4) KEN, pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan melawan hukum dan dijatuhi sanksi berupa ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan pemalsuan akta autentik dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sebagaimana diatur pada Pasal 391 ayat (1) jo. Pasal 392 ayat (1) huruf a KUHP.

---

Notary as general officials are authorized to make authentic deeds. Notary are responsible for maintaining public trust and upholding legal ethics and dignity in carrying out their profession. Notary in carrying out their positions are subject to the UUJN and the Notary Code of Ethics. If the notary does not comply with the applicable laws and regulations, Notary will obtain the sanctions in accordance with the violations that committed. This study discusses the legal consequences on the evidentiary power of the deed of amendment of the sale and purchase binding agreement (PPJB) made unilaterally. As well as the notary's obligation and responsibility for his actions that have violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN. The research method is normative juridical with an exploratory research typology. The type of data used in this study is in the form of secondary data. The data analysis is carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews with resource person. The results of this study show that the notary's act in making changes to the deed of sale and purchase binding agreement (PPJB) was carried out unilaterally and the changes to the PPJB deed were not signed by the parties so that it violated Article 48 paragraph (2) of the UUJN, and caused the authentic deed to be relegated to a deed under hand as stipulated in Article 48 paragraph (3) of the UUJN. Notaries can be held administratively liable which can be subject to sanctions as stipulated in Article 16 paragraph (11) of the UUJN and Article 3 paragraph (4) of the KEN, civil liability for unlawful acts and sanctions in the form of compensation as stipulated in Article 1365 of the Civil Code and criminal liability for the act of forgery of an authentic deed with a maximum imprisonment of 8 (eight) years as stipulated in Article 391 paragraph (1) jo. Article 392 paragraph (1) point a of the Penal Code."

"Trusts adalah suatu pengaturan dimana satu pihak (trustee) memegang suatu objek sebagai pemilik untuk kepentingan satu atau lebih pihak lain. Di dalam kasus yang penulis bahas dalam karya ilmiah ini, terdapat praktek trusts yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Dalam kasus ini penjual dan pembeli melakukan perjanjian trusts untuk menghindari terjadinya akibat hukum. Caranya ialah memanfaatkan perjanjian jual beli menurut KUHPerdata yang bersifat konsensuil obligatoir, dimana perjanjian itu telah terjadi setelah kata sepakat dicapai, meskipun penyerahan belum dilakukan. Penjual sengaja tidak menyerahkan saham tersebut agar bisa menghindari akibat hukum. Kedudukan para pihak dalam perjanjian, serta gugatan penipuan yang dilaporkan oleh pembeli menarik untuk diteliti. Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa perjanjian ini seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terkait dengan teori penyerahan dan penyelundupan hukum.

---

Trust is a regulation where one party (trustee) helds an object as the owner for the interest of one or more parties. On this thesis, the author learn that this case has in it an interesting trust practice. On this case the seller and buyer did the transaction in trust to avoid any legal consequences. They did it by using the sales purchase agreement in accordance to KUHPerdata which is consensuil obligatoir, where the agreement is done after the parties reach an understanding although the transfer hasn?t been done. The seller intentionally did not fulfill the transfer so that they can avoid any legal consequences. The standing of both parties in the agreement, and the fraud claim by the buyer is interesting to study. In the end, the author concludes that the agreement should not have any legal power, in accordance to the levering theory and legal smuggling."

"[Penelitian ini membehas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik vanomstandigheden) yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian jualbeli. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative denganmenggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, yurisprudensiMahkamah Agung dan buku-buku yang membahas mengenai pernyalahgunaankeadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskripstif analitis. Berdasarkan hasilpenelitian ini, diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitubahwa penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan suatu alasan pembatalanperjanjian pada suatu perjanjian jual beli. Hal ini dikarenakan telahmempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat ataupersetujuannya dalam suatu perjanjian. Dengan banyaknya beberapa putusanHakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaanmenunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaranpenyalahgunaan keadaan sebagi salah satu alasan pembatalan perjanjian, selainyang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW).Kata kunci : sepakat, penyalahgunaan keadaan, pembatalan., This research discuss about the theory concerning the abuse of condition/misbruikvan omstandigheden which lead a sales-purchase agreement become voidable.Furthermore, this research using normative-juridical method in which some of thesources are based on the related literatures such as secondary data, law, SupremeCourt’s verdicts, and books concerning theory of abuse of condition. Method usedto analyze data herein is qualitative method thus this is a descriptive-analyticalresearch. This research leads to a conclusion that abuse of condition can bedeemed as one of term to revoke a sales-purchase agreement since it affects thefree-will of a party in giving approval or consent to the agreement. It alsosupported by the fact that some judges’ verdicts in Indonesia have acknowledgedthat theory of abuse of conditions as one of reason, other than stipulated inBurgerlijk Wetboek (BW), to revoke a sales-purchase agreement.Keywords: agree, abuse of condition, revoke, void.]"

"Pihak penyewa di Indonesia belum dapat menjadi pihak pertama dalam melakukan pembelian objek sewa, jika dalam hal ini objek sewanya tersebut dijual oleh pemilik sewa. Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya hak prioritas sebagai perlindungan hak bagi pihak penyewa dalam suatu perjanjian sewa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak prioritas terkait dengan tanah dan bangunan di Indonesia dan negara lain serta menganalisis pengaturan hak prioritas atas tanah dan bangunan di Indonesia di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif yang mana dilakukannya perbandingan hukum negara lain dengan meminjam cara pandang comparative legal approach. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis  kualitatif. Pengaturan hak prioritas terkait dengan tanah dan bangunan di Indonesia sendiri belum diatur secara tegas sehingga dapat menimbulkan adanya suatu perbedaan tafsir atau interpretasi. Adanya pengaturan hak prioritas secara khusus dalam pengaturan sewa-menyewa diatur dalam pengaturan hukum Columbia, New York, dan Jerman.

---

The lessee in Indonesia has not been able to be the first party in purchasing the lease object, if in this case the lease object is sold by the lease owner. This is due to the absence of priority rights as a protection of rights for tenants in a lease agreement in Indonesia. This research aims to analyze the regulation of priority rights related to land and buildings in Indonesia and other countries and analyze the regulation of priority rights to land and buildings in Indonesia in the future. The research method used in this research is a form of doctrinal research with a comparative approach in which a comparison of other countries' laws is carried out by borrowing a comparative legal approach.This research uses secondary data with a qualitative analysis method. The regulation of priority rights related to land and buildings in Indonesia itself has not been expressly regulated so that it can lead to differences in interpretation or interpretation. The existence of priority right arrangements specifically in lease arrangements is regulated in the legal arrangements of Columbia, New York, and Germany."