Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum, skripsi ini membahas tentang perubahan AKP dari partai politik Islamis menjadi partai politik pos-Islamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi proses perubahan AKP sekaligus bagaimana bentuk perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertumpu padasumber-sumber yang bersifat sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses perubahan AKP dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yaitu (1) faktor politik yang menyangkut partisipasi politik (2) faktor ekonomi mengenai kebijakan ekonomi neo-liberal dan (3) faktor militer yang menyangkut pada peran militer terhadap kelompok Islamis dalam politik Turki. Ketiga faktor tersebut berperan dalam mendorong perubahan AKP yang dapat dianalisis melalui pandangannya terhadap berbagai isu fundamental seperti Islam, sekularisme, dan demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketiga faktor tersebut (politik, ekonomi, dan militer) memainkan peranan penting dalam upaya mendorong perubahan AKP yang dilatarbelakangi oleh kepentingan material atau strategis ketimbang komitmen normatif.

---

Generally, this thesis investigates about the AKP transformation from Islamist party to post-Islamist party.The purpose of this research is to understand what factors lies behind the AKP transformation process and the form of that transformation. This research uses qualitative method with explanatory research which is supported by secondary sources. The result of this research found that the AKP transformation process caused by three main factors, (1) political factor which involves political participation, (2) economical factor which is about neo-liberal economy policy, and (3) military factor which involves military role towards Islamic groups in Turkish politics. These factors have influence to push the AKP transformation which can be analyzed through their view about fundamental issues, such as Islam, secularism, and democracy. The conclusion from this research is that those main factors (politics, economy, and military) play important role to push the AKP transformation which is caused by material or strategic interest rather than normative commitment."

"Tesis ini membahas perkembangan gerakan partai Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki. AKP merupakan partai yang memiliki akar sejarah panjang dari gerakan politik Islam di Turki dan mampu memenangi tiga kali pemilihan umum nasional tahun 2002, 2007, dan 2011. Sedangkan Turki adalah negara yang menerapkan sekularisme dan menjadikannya sebagai ideologi negara. Ideologi tersebut mendapat pengawalan yang begitu ketat dari militer. Hal itu mengakibatkan Partai Politik berbasis Islam di Turki, seperti AKP membutuhkan perjuangan dan strategi yang matang dalam gerakan perkembangannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tesis ini menggunakan teori gerakan sosial yang berpijak pada tiga faktor pembahasan, yaitu struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan proses pembingkaian. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan gerakan politik AKP sangat ditentutan oleh transformasi gerakan politik Islam di Turki. Transformasi tersebut terefleksikan pada penerimaan partai AKP atas gagasan Demokrasi Liberal, Ekonomi Pasar Bebas, Hak Asasi Manusia, dan Plularisme. Penerimaan ini tidak hanya dalam tataran ide, tetapi juga dalam aksi gerakan partai AKP.

---

The Focus of this study is The Development of Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) in Turkey. AKP is a party that has long historical roots of Islamic political movements in Turkey, and it was able to win three national elections in 2002, 2007, 2011. While Turkey is a secular state and implement it as the state ideology. The Turkish military perceived itself as the guardian of secularism. consequently, Islamic-based political party in Turkey, such as the AKP requires careful strategy of its struggle and development.

This research is qualitative case study method. This thesis uses social movement theory rests on three factors discussion, namely the political opportunity structure, resource mobilization, and framing processes.

The results of this study stated that the development of AKP is determined by the transformation of the Islamic political movement in Turkey. The transformation reflected the AKP acceptance of the idea of liberal democracy, free market economy, human rights, and plularism. This acceptance not only at the level of ideas, but also in action AKP of movement."

"Skripsi ini mengidentifikasi peranan-peranan yang telah dilakukan oleh AKP sebagai sebuah partai pemerintah dalam upaya demokratisasi di Turki sejak tahun 2002-2011. Upaya demokratisasi yang dimaksud berfokus kepada 4 hal, yakni amandemen konstitusi, reposisi hubungan sipil dan militer, peningkatan jaminan atas kebebasan sipil, serta penjaminan negara terhadap hak asasi manusia. Selain itu, skripsi ini berargumen bahwasanya upaya demokratisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan AKP didorong oleh adanya dua faktor. Faktor internal dari demokratisasi adalah adanya agenda masuknya Turki ke dalam Uni Eropa. Sedangkan secara eksternal, demokratisasi dilakukan sebagai upaya pemenuhan persyaratan politik Uni Eropa. Pada akhirnya, dengan adanya upaya demokratisasi yang dilakukan oleh AKP, Turki mengalami peningkatan hubungan baik dengan Uni Eropa sebagai sebuah institusi, maupun dengan negara-negara anggotanya.

---

This thesis identifies the roles that have been done by the AKP as a government party in democratization efforts in Turkey since 2002-2011. This efforts is focused on four things, namely amending the constitution, repositioning of civil and military relations, increaing the guarantees of civil liberties, as well as state guaranteeing of human rights. It argues that democratization efforts that have been made by the AKP government are driven by two factors.

Internal factors of democratization is the agenda of Turkey's entry into the European Union. While externally, democratization done as efforts to comply with the EU‟s political conditionality. In the end, with the democratization efforts undertaken by the AKP, Turkey has increased good relationship with the EU as an institution, as well as with its members."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengaruh revivalisme Islam yang muncul di Turki dengan kemenangan AKP dalam pemilu 2002. Dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Turki semenjak periode kekhalifahan Turki Usmani hingga era pasca Mustafa Kemal menunjukkan bahwa sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama mengakar dalam masyarakat Turki, sehingga revivalisme Islam akhirnya muncul sebagai alternatif perubahan . Salah satu indikasi terjadinya revivalisme Islam adalah diterimanya Islam dalam dunia perpolitikan Turki dengan menangnya partai-partai Islam dalam pemilihan umum di Turki, seperti Partai Refah di pemilu 1995 dan AKP di pemilihan umum 2002. Revivalisme Islam yang terjadi ini juga menyebabkan mayoritas masyarakat Turki menginginkan pemimpin yang berkarakter relijius namun juga moderat, yang pada akhirnya hal ini menjelaskan alasan kemenangan AKP di pemilu 2002 karena AKP memiliki citra sebagai sebuah partai Islam yang moderat.

---

The objective of this research is to analyze relations between Islam revivalism emerged in Turkey and AKP victory in 2002 elections. With analytic-descriptive qualitative method, this research found that in the Post Mustafa-Kemal period, secularism failed to shift ideology and Islamic tradition rooted in Turkey society, so that Islamic revivalism emerged again as an alternative change. One of the indicator or Islamic revivalism is its prominent existence in domestic politics, shown by triumph of Islamic parties in Turkey elections like Refah Party in 1995 and AKP in 2002. The current Islamic revivalism lead majority of Turkey people to vote for leader with religious character but also moderate, which explained the reasons of AKP in elections 2002 because AKP has the image of moderate Islamic party."

"Sejak Republik Turki terbentuk, Turki selalu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Barat. Hal ini berdampak pada perumusan politik luar negeri yang berorientasi Barat, dengan menjadi bagian dari berbagai perkembangan politik internasional Barat. Pemerintahan Turki saat ini, yang dipimpin oleh Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), menunjukkan adanya kontradiksi terhadap tradisi politik luar negeri Turki. Dalam periode pertama kepemimpinannya (2002- 2007), AKP menjadikan isu integrasi Uni Eropa sebagai prioritas utama dalam politik luar negerinya. Namun kemudian, dalam periode kedua kepemimpinannya (2007 dan seterusnya), AKP mulai secara berani menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam berbagai isu di Timur Tengah dan juga kawasan lain, mulai dari Afrika hingga Amerika Latin. Perubahan ini terjadi dalam satu rezim kepemimpinan, sehingga memunculkan perdebatan mengapa hal ini dapat terjadi. Dengan mengkaji tulisan berbagai pengamat (Turki dan non-Turki) mulai dari tahun 2007 yang memberikan pandangannya mengenai perubahan politik luar negeri Turki, penulis menyimpulkan bahwa perubahan politik luar negeri Turki di era AKP diartikan sebagai perubahan orientasi politik luar negeri dari Westernoriented ke self-oriented, yaitu pemusatan pertimbangan preferensi politik luar negeri ke arah internal Turki, dengan mengakui potensi yang dimiliki dan mengharmonisasikan faktor internal dan eksternal sambil beradaptasi dengan perkembangan sistem internasional. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup tiga level analisis (individu, negara, dan global) dalam tiga cakupan isu (keamanan, ekonomi, dan identitas) yang berpengaruh terhadap hubungan luar negeri Turki dan persepsi internasional terhadap Turki.

---

Since the Republic is formed, Turkey has always been identifying itself as part of the West. This leads to the formulation of foreign policy which is Westernoriented, by involving in various Western international politics. The current regime, Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), started to initiate some policies which are contradictive to the Turkey’s long-term foreign policy tradition. In the first period (2002-2007), AKP made European Union integrations as its foreign policy priority. Yet, in the second term (2007 onwards), AKP started to blatently involve in various issues in Middle East, and also other regions from Africa to Latin America. This phenomenon occurred in one regime that raised questions on why this change occurred. By analyzing various literatures written by Turkish and non- Turkish observers in 2007 onward, I argue that change in Turkey’s foreign policy in the AKP era should be understood as change in foreign policy orientation from Western-oriented to self-oriented, which means centralization of foreign policy preferences based on internal consideration through acknowledging self-potentials and harmonization of internal and external factors while adjusting to the changing international system. This change in Turkey's foreign policy is driven by various factors ranging from security, economy, and identity issue in three level of analysis (individual, state, and global) that affect Turkey’s foreign relations and international perception on Turkey."

"Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan "kendaraan resmi menuju puncak kekuasaan kenegaraan". Oleh karena itu hampir di setiap negara termasuk di Indonesia dikenal ada partai-partai pemerintah (the railing party) dan ada partai yang di luar pemerintah, terkadang di sebut partai oposisi. Sesuai dengan sebutan partai politik, setiap partai politik melakukan kegiatan politik. Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disebut PKS adalah sebuah partai politik, tetapi memproklamirkan diri sebagai partai dakwah, padahal prinsip dakwah dengan prinsip politik belum tentu sejalan. Selanjutnya perkembangan politik PKS dapat dilihat dari hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS.Timbul pertanyaan, bagaimana sikap politik PKS terhadap pilpres 2004 dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.Atas dasar uraian diatas maka, dirasakan perlu melakukan penelitian untuk melihat, dan memahami sikap politik PKS tentang pilpres 2004 dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Sikap politik PKS yang diteliti adalah hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura tentang pilpres 2004 dan sikap politik pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, baik itu merupakan; keputusan, kebijaksanaan, peraturan pemerintah, perundang-undangan yang berlaku, dan tanggapan serta tindakan-tindakan terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat Indonesia.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus/case study. Metode studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang; (a) menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; (b) batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas; dan dimana; (c) multisumber bukti dimanfaatkan.Dari hasil pengumpulan data-data dan analisa sikap-sikap politik PKS tentang pilpres 2004 dan sikap politik pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono maka, penulis mengambil kesimpulan bahwa sikap-sikap politik PKS berupaya untuk mengedepankan kepentingan dakwah, memperjuangkan syariat islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, menegakkan politik bersih, mengedapankan kepedulian sosial, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan, memperjuangkan kejujuran dan keadilan, memperjuangkan maslahat umat islam, memperjuangkan kebernaran dan menentang kedzaliman dan juga menjaga agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dakwah dalam politiknya. PKS juga menginginkan agar ajaran Islam sebagai solusi dalam mernecahkan permasalahan bangsa dan negara Indonesia yang seiama ini, bangsa darinegara Indonesia telah mengalami krisis yang berkepanjangan dari berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial dan aspek budaya.

---

In democracy system, political party represent "official vehicle to go the political top position". Therefore almost in every state, including in Indonesia there are governmental parties non-government, parties as we called it opposition parties. According to the naming of political party, each political party conducts political activity. Justice and Welfare Party Justice -hereinafter referred as PKS- is a political party, but proclaiming itself as Islamic mission party- although principle of Islamic mission and political sometime are not in the same track. Hereinafter the growth of politics of PKS can be seen from result of decision of Deliberation Ceremony of Syura. Arise question, how political attitude of PKS through President Election 2004 and governance of Susilo Bambang Yudoyono.

On the basis of breakdown of above hence, felt require to do research to see, and comprehend political attitude of PKS through president election and governance of Susilo Bambang Yudoyono. Political Attitude could be seen from the result of decision of Deliberation Ceremony of Syura through president election and political attitude through governance of Susilo Bambang Yudoyono; which represent in many decision, wisdom, and regulation of government, legislation going into effect, and comments and also actions to problems of arising out in Indonesia society.

Research conducted by using study cases method. This method is an empirical inquiry which (a) investigate phenomenon in context life of reality, when (b) boundary between context and phenomenon which is not seen emphatically; and where; (c) evidence multi-source exploited.

From result of gathering of information about political attitudes [of] PKS through president election 2004 and political attitude toward governance of Susilo Bambang Yudoyono hence, writer take conclusion that political attitudes of PKS cope very seriously just for empowering the Islamic mission in the society; including: building the clean political system, improving education and welfare of society, etc. PKS really hopes that Islamic values could be a solution for the problems which faced by Indonesia; economic problems, politic problems, social problem and culture problems."

"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.

---

The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.

The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."

"ABSTRACTIn any government system, economic conditions can be separated from political conditions. Both of them are connected in complex way, where economic factors can affect political conditions and vice versa. What happened in Turkey since 2002 to 2012 when The Justice and Development Party took power, showed indications of political economy. Using the method of analysis and case study this research is concentrating on economic conditions in Turkey after the economic crisis in 2001 or in the last decade. The main unit of analysis of this research is the capability of the Justice and Development Party in overcoming the economic crisis that hit the state and bringing the country to safe condition. Policies and economic programs planned by the AKP and its implementation in the government is studied in depth in this research. The units of analysis are consist of AKP Party turkey society businessmen, IMF and Europe Union."