Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi fasilitas pembebasan dalam Tax Treaty terhadap pajak atas penghasilan guru asing pada Institusi Pendidikan XYZ. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi pembebasan atas penghasilan guru asing serta permasalahan ndash permasalahan yang dihadapi. Pendekatan penilitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam implementasinya relatif belum berjalan sesuai baik dilihat dari faktor sumber daya komunikasi birokrasi maupun disposisi sikap. Permasalahan pada sisi Pemerintah adalah kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan aparatur pajak tentang perpajakan internasional. Sementara itu dari sisi Wajib Pajak adalah ketidaktahuan Wajib Pajak atas ketentuan Tax Treaty

---

This thesis contains the implementation of the Tax Treaty exemption facilities on income tax on foreign teachers at educational institutions of XYZ. Subject of this matter is to see how the implementation of foreign teacher rsquo s income exemption with the problems that is facing. This research qualitative method by gathering data through literature and field study. The result showed that the implementation is not being done accordingly whether from the view of the resource communication bureaucracy or disposition. The obstacle on the Government side is the lack of human resources and fiscus knowledge about international ax Meanwhile from the Taxpayers side is the abstain of knowledge about Tax Treaty."

"Karya akhir ini meneliti tentang perbedaan penentuan hak pemajakan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap tenaga kerja asing dari Amerika Serikat yang berada di Indonesia. Objek yang diteliti adalah ekspatriat dari Amerika Serikat yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan dalam negeri (Indonesia).Penelitian dibatasi dengan menggunakan Undang-Undang Perpajakan Indonesia tahun 2000 beserta peraturan-peraturan pendukung yang berkenaan dengan pembahasan masalah, dan Internal Revenue Code yang telah diamandemenkan beberapa kali hingga tahun 2002. Pajak yang akan diteliti adalah pajak penghasilan. Penelitian atas pajak penghasilan ini meliputi pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan (dengan tarif pasal 17) dan 26, serta pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Pajak Penghasilan Indonesia Nomor 17 tahun 2000. Aspek pajak yang diteliti menyangkut aspek formal, yaitu berupa formalitas kewajiban pelaporan, dan aspek materiil, berupa isi Surat Pemberitahuan tersebut.Penyelesaian masalah kependudukan ganda ini dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada artikel 4 ayat (2) tax treaty yang berisi tentang tie break rule, dan pemberian fasilitas kredit pajak luar negeri oleh Indonesia dan Amerika Serikat.

---

This thesis observes the differences of authority taxation between Indonesia and the United States of America, which cause a double taxation to expatriate from the United States of America who domicile in Indonesia. The observed object is an expatriate from the United States of America, which has done dependent personal services within Indonesia.

This research was limited by using Indonesian Income Tax Statute year 2000 along with regulations respective support with solution of the problem and Internal Revenue Code which have been amendment several times until year 2002. The subject of this research is income tax. Research to the this income tax cover income tax section 21 to the production of employees (with tariff section 17) and 26, and also section 2 sentence (3) and (4) appropriate with Indonesian Income Tax Statute Number 17 year 2000.

This double taxation problem can be solved using article 4 (2) on the tax treaty about tie break rules, and giving a foreign tax credit facility by Indonesia and the United States of America."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perjanjian penghindaran pajak berganda P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung FDI di Indonesia, kemudian apakah penambahan P3B akan meningkatkan investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, serta ingin melihat faktor apa saja selain P3B yang memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia, dan apakah P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan sample sejumlah data P3B Indonesia dengan mitra dari negara-negara maju dalam kurun periode 1990 sampai dengan 2014. Pengolahan data menggunakan analisis regresi OLS dengan data time series yang struktur datanya merupakan nilai variabel-variabel pada waktu yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan P3B akan meningkatkan aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga hal ini berarti juga bahwa P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selain itu, faktor PDB per Kapita, resource rent, dan kondisi politik juga mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, namun P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap FDI di Indonesia.

---

This study aims to examine whether the agreement on avoidance of double taxation P3B give an effect to foreign direct investment FDI in Indonesia, and then whether the addition of P3B will increase foreign direct investment into Indonesia, and want to see what factors besides P3B who have influence on foreign direct investment in Indonesia, and whether P3B are the main factors that most influence the FDI. This study uses a number of data samples P3B Indonesia with partners from the developed countries within the period of 1990 till 2014. Data is processed with regression analysis approach, and the type of data use is time series structure. The results of this study show that the addition of P3B will increase the flow of foreign direct investment into Indonesia, so this means also that P3B influence on foreign direct investment in Indonesia. In addition, the GDP factor per capita, resource rent, and political conditions also affect foreign direct investment in Indonesia, as well as P3B have been the main factors that most influence on FDI in Indonesia."

"Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap badan asing pada bentuk usaha tetap (BUT) melalui penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia. Undang-undang pajak penghasilan memberlakukan pembedaan tarif antara badan usaha asing berbentuk BUT dan badan usaha asing yang tidak berbentuk BUT. Pada umumnya kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh subjek pajak luar negeri di Indonesia sering memicu terjadinya pengenaan pajak berganda oleh negara sumber maupun negara domisili subjek pajak luar negeri. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai keberadaan BUT dalam peraturan perpajakan di Indonesia serta penerapan P3B di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemajakan terhadap BUT menurut UU PPh bisa didasarkan pada tarif tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan tarif umum Pasal 17 dan 23 UU PPh. Namun terhadap kegiatan usaha yang belum memenuhi syarat BUT maka pemajakannya mengacu kepada Pasal 26 UU PPh serta kewajiban perpajakannya menjadi tanggung jawab subjek pajak dalam negeri yang membayarkan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri. Selanjutnya melalui keberadaan P3B bertujuan untuk memitigasi pajak berganda dengan menyelaraskan definisi pajak, menetapkan basis pajak, menetapkan hak pemajakan, dan mengatur mekanisme yang akan digunakan untuk menghilangkan pajak berganda dengan melalui metode unilateral dan multilateral. P3B yang disepakati mengacu pada aturan perjanjian yang berkembang didunia saat ini yakni UN Model dan OECD Model.

---

This research discusses issues regarding to the imposition of income tax on foreign entities in the permanent establishment (PE) through the application of the double taxation avoidance agreement (tax treaty). The law of tax income applies a tariff distinction between foreign business entities in the form of PE and foreign business entities that are not in the form of PE. In general, activities or businesses carried out by foreign tax subjects in Indonesia often trigger the occurrence of double taxation by the source country or the domicile country of the foreign tax subject. Therefore, the author wants to analyze the existence of PE in tax regulations in Indonesia and the application of tax treaty in Indonesia. This research uses a juridical-normative research method, named library research conducted on written and unwritten legal rules with descriptive research type. The conclusions obtained from this research are taxation of permanent establishment according to the Income Tax Law in Indonesia can be based on certain tariffs as stipulated in the Decree of the Minister of Finance and general tariffs Article 17 and 23 of the Income Tax Law. However, for business activities that do not meet the PE requirements, the taxation refers to Article 26 of the Income Tax Law and the tax obligations are the responsibility of domestic tax subjects who pay income to foreign tax subjects. Furthermore, the existence of the tax treaty aims to mitigate double taxation by harmonizing the tax definition, establishing a tax base, determining taxation rights, and regulating the mechanism that will be used to eliminate double taxation through unilateral and multilateral methods. The agreement of tax treaty refers to the agreement rules that are developing in the world today, namely the UN Model and OECD Model."

"Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Kanada dalam membuat peraturan domestik tentang e-commerce. Disamping itu juga membahas tentang hak pemajakan (taxing right) yang dimiliki oleh Indonesia atas kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Research In Motion (RIM) sebuah perusahaan Kanada yang melakukan transaksi e-commerce di Indonesia dikaitkan dengan tax treaty antara kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah deskriptif analisis, pertama-tama penulis menguraikan definisi e- commerce, kemudian diuraikan aspek-aspek perpajakan dalam transaksi cross border e-commerce. Dan langkah yang terakhir diuraikan jenis-jenis dan karakteristik transaksi e-commerce. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, jurnal, paper, tax treaty, UU Perpajakan dan sebagainya. Hasil penelitian menyarankan agar pihak fiskus sebagai pihak pembuat peraturan, membuat aturan secara komprehensif tentang e-commerce sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Kanada dan memberikan pelatihan dengan pendekatan case law untuk membekali fiskus dalam menganalisa transaksi e- commerce agar hak pemajakan Indonesia atas penghasilan offshore e-commerce tidak hilang.

---

This thesis discusses about the steps that have been carried out by Indonesia and Canada in making domestic regulation of e-commerce. Besides, it also discusses about the rights of taxation (taxing rights) owned by Indonesia on business activities conducted by Research In Motion (RIM) a Canadian company that conduct e-commerce in Indonesia associated with the two countries's tax treaty.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis, the authors first describe the definitions of e-commerce, later described the tax aspects of cross border transactions of e-commerce. And the last step described the types and characteristics of e-commerce transactions. While data collecting technique used is through literature study (library research) by reading and studying a number of literary books, journals, papers, tax treaty, tax bill etc.

The research results suggest that the tax authorities as the regulator, making comprehensive rules about e-commerce as has been done by the Canadian state and provide training to case law approach to equip the tax authorities in analyzing e-commerce transactions for Indonesian taxing right on offshore e -commerce income is not lost."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penjualan Konten Ring Back Tone (RBT) antara Perusahaan Operator (Provider) dengan Partner (Studi Kasus : PT XYZ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan aspek Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul dari penjualan konten Ring Back Tone (RBT) antara PT XYZ dengan Partner dan menjelaskan permasalahan dari ketidakjelasan peraturan yang masih didasarkan kepada persepsi masing-masing Provider.Hasil dari penelitian ini adalah: penerapan aspek Pajak Penghasilan atas penjualan konten Ring Back Tone (RBT) bisa berbeda-beda antar perusahaan operator (Provider) tergantung pada kontrak kerja sama dengan Partner. Pada studi kasus di PT XYZ, pembayaran dari PT XYZ kepada Partner dapat dikategorikan sebagai royalti karena bebagai macam ciri-ciri yang disebutkan oleh berbagai konsep dan juga dianalisis kembali dengan didasarkan kepada peraturan terkait yang mengatur. Oleh sebab itu, PT XYZ berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 15%. Hasil penelitian yang kedua adalah terjadi perbedaan penerapan aspek PPh di masing-masing Provider yang dapat mengakibatkan adanya kerugian adanya penundaan penerimaan negara (time value of money).

---

This thesis discusses the analysis of the Income Tax Treatment on Sale of Content Ring Back Tone (RBT) between the Company Operator (Provider) and Partner (Case Study: PT XYZ). The study was a qualitative research design with descriptive analysis. The purpose of this study is to explain aspects of the Income Tax arising from sales of content Ring Back Tone (RBT) of PT XYZ with partners and explain the problem of uncertainty regulatory that is still based on the perception of each Provider.

The results of this study are: the application of income tax on the sales aspect of the content Ring Back Tone (RBT) can vary from operator companies (Provider) depending on the contract of cooperation with partners. On a case study in PT XYZ, XYZ to the payment of a partner can be categorized as royalties due to the characteristics mentioned by the various concepts and also re-analyzed with the relevant regulations based on the set. Therefore, PT XYZ is obliged to cut income tax art 23, 15%. The second result is there differences in the application of income tax aspects of each Provider which can result in the loss of state revenue delays (time value of money)."

"Latar belakang penelitian ini dimulai karena adanya sengketa pajak yang terjadi antara PT XYZ Indonesia dengan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembuktian kewajaran perolehan jasa intra-grup. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pembebanan biaya technical assistance fees dan commission fee dalam perhitungan Pajak Penghasilan PT XYZ Indonesia, di mana kedua biaya tersebut diberikan oleh pihak afiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendeketan kualitatif dengan data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kewajaran pemberian atau perolehan jasa intra-grup, yaitu terkait eksistensi, manfaat yang diterima, dan nilai wajar. Pada sengketa pajak terkait technical assistance fees, data yang dimiliki oleh PT XYZ Indonesia cukup untuk membuktikan eksistensi dan manfaat yang diterima serta jasa yang diterima bukan jasa duplikasi. Pada sengketa pajak kedua terkait commission fee, koreksi yang dilakukan Pemeriksa saat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berlaku. Metode transfer pricing yang cocok untuk digunakan untuk menganilisis nilai wajar transaksi commission fee PT XYZ Indonesia ada Transactional Net Margin Method.

---

The background of this research was started because of the tax dispute that occurred between PT XYZ Indonesia and the auditors from the Directorate General of Taxes regarding proving the fairness of the acquisition of intra-group services. The purpose of this research is to analyze the cost of technical assistance fees and commission fees in the calculation of PT XYZ Indonesia Income Tax, in which both fees are given by affiliates. The research method used was qualitative approach with data collected from the results of in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are three conditions that must be met to determine the fairness of the provision or acquisition of intra-group services, which are related to existence, benefits received, and fair value. In the tax dispute related to technical assistance fees, the data held by PT XYZ Indonesia is sufficient to prove the existence and benefits received and the services received are not duplicate services. In the second tax dispute related to commission fees, the corrections made by the examiner at that time were not in accordance with the prevailing laws and concepts. The transfer pricing method that is suitable for analyzing the fair value of PT XYZ Indonesia's commission fee transactions is the Transactional Net Margin Method.

"

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak terjadi. Terdapat tiga kelompok kendala dalam penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yaitu kendala dalam penerbitan SKD, kendala dalam pengembalian pajak lebih bayar kepada WP, dan kendala berupa ketidakpatuhan WP. Untuk mengatasi tax treaty override secara legislatif, pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak KPP, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerapan P3B untuk mengisi kekosongan peraturan penerapan P3B. Untuk mengatasi kendala penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, meningkatkan sosialisasi kepada withholder terkait kewajiban menyampaikan SKD, peningkatan koordinasi dengan negara lain mengenai informasi status residen WPLN oleh pemerintah, melengkapi PMK 187/2015 dengan ketentuan batasan waktu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa.

---

This thesis aims to analyse whether Directorat General of Tax Rule Number 10 PJ 2017 is a form of tax treaty override and what problems arise from tax treaty application based of PER 10 2017. The research method used in this study is descriptive qualitative. Legislatively, PER 10 2017 is a tax treaty override because the provision in it that requires tax payers to submit Certificate of Domicile COD contradicts with provisions in tax treaty, yet judicially there are not tax treaty override. There are three groups of obstacles in treaty application based on PER 10 2017, which are obstacles in COD Publishing, tax refund, and noncompliance by tax payers. To resolve legislative tax treaty override, it is advised that the government review the provision about submitting COD, socialize periodically to tax offices, and to publish a Regulation of Ministry of Finance to fill in the policy about tax treaty application. To resolve obstacles in tax treaty application based on PER 10 2017, what is suggested to be done is for the government to improve socialization to withholders about the obligation to submit COD, improve coordination with other countries about residency of tax payers, add a provision about time limits in PMK 187 2015, improve the quantity and quality of auditors, and make tax treaty application more strict in order to make sure that tax payers apply the provisions in tax treaty as is. "