Hasil Pencarian

Ditemukan 181039 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Taufieq

Analis pengaruh dana perimbangan dan dana otonomi khusus di Kabupaten/Kota terhadap PDRB : kasus Provinsi Aceh = Analisis of effect balance fund and special autonomy fund in Regencies municipaties to GDP : case in Aceh Province

"Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, yaitu 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota yang mendapat status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Tetapi dalam realita selama ini terjadi bahwa Provinsi Aceh masih mengalami permasalahan terhadap kemiskinan yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi berjalan masih lambat, pembangunan manusia yang belum mengembirakan dan tingkat penganguran yang masih tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengestimasi besarnya pengaruh dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil) yang penggunaan dananya untuk kabupaten/kota terhadap PDRB dan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota terhadap PDRB.

Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan rsumber dari Departemen Keuangan RI. Variabel yang digunakan yaitu Dana Otonomi Khusus, Tambahan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Investasi Pemerintah, Pendidikan dan Jumlah Penduduk. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan data panel terhadap 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Hasil estimasi ekonometrika menunjukkan bahwa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (OTSUS dan TDBH) yang penggunaan dananya tersebut dilakukan untuk kabupaten/kota masih belum efektif karena setiap peningkatan 1 persen dana tersebut akan meningkatkan PDRB sebesar 0,046 persen. Dana yang di transfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota dimana setiap peningkatan dana tersebut akan menaikkan PDRB sebesar 0,555 persen. Sedangkan untuk investasi pemerintah di kabupaten/kota belum berfungsi secara maksimal, karena pengaruhnya terhadap PDRB masih relatif kecil hanya sebesar 0,019 persen. Berdasarkan hasil ini disarankan supaya penggunaan dana transfer melalui provinsi dapat diserahkan kepada kepada pemerintah kabupaten/kota dan untuk investasi dapat menjadi perhatian lebih serius untuk lebih ditingkatkan lagi.

Aceh Province consists of 23 Regencies/Municipalities. They are 18 regency governments and 5 municipality governments that were granted with special autonomy statuses according to Law No. 11, 2011 about Aceh Government. However, in reality Aceh Province has still been dealing with many problems: high level poverty, slow economic growth, unsatisfying human development, and high level unemployment. The purpose of this research is to estimate the magnitude of effect of fund transferred by the central government for the regencies/municipalities via the province (special autonomy fund and additional share) to the PDRB and fund transferred by central government directly to regencies/municipalities to PDRB.

This research use secondary data from Aceh Province Central Statistical Agency and data from the Ministry of Finance of Republic of Indonesia. Variables used in this research are special autonomi fund, additional revenue sharing, General allocation grant, earmarked grant, revenue sharing, Government Investment, Education and Population. Analytical method used in this research is a panel data of 23 regencies/municipalities in Aceh Province.

Econometric estimation results show that the use of fund transferred by the central government via province (OTSUS and TDBH) for the regencies and municipalities has not been effective, because 1 percent addition of those funds increase 0.046 percent of PDRB. On the other hand, every 1 percent addition of the funds transferred by the central government directly to the regencies/municipalities will increase the PDRB 0.555 percent. In addition, the functions of the government's investments in regencies/municipalities are not maximal, because it has relatively small effect in the PDRB, 0.019 percent. Base on these results, it is suggested that the use of transferred fund via province can be given to the regencies/municipalities government, and it is necessary to give more serious attention in raising the investment."

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasta Budiratna

Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua,dan Papua Barat = Evaluation of Special Autonomy Fund Transfers in Aceh, Papua, and West Papua

"Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi, tidak saja yang berlaku umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028 (untuk Aceh). Transfer Dana Otonomi Khusus diantaranya digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan dengan kondisi capaian pembangunan yang relatif belum baik apabila dibandingkang daerah lain di Indonesia. Angka kemiskinan, secara rata-rata untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup kuat untuk konteks Dana Otonomi Khusus yang diterima kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

Indonesia has implemented a decentralization policy, not only which generally applies to all regions in Indonesia, but also has implemented asymmetric decentralization, supporting certain regions such as Aceh, Papua and West Papua. This asymmetrical decentralization policy delegates greater authority to certain configurations, which are also supported through the transfer of Special Autonomy funds from the central government. The transfer of the Special Autonomy Fund has been running for years and will soon end in 2022 (for Papua and West Papua) and 2028 (for Aceh). Transfers of the Special Autonomy Fund are issued to finance poverty alleviation programs and education. Both of these are two important indicators in regional development, especially development with relatively unresolved development capabilities compared to other regions in Indonesia. The average for the 2015-2018 period in the three regions is still above the national average, including for special education participation in Papua and West Papua. Therefore, this study aims to estimate the differences in the Special Autonomy Fund against the poverty rate and the Pure Participation Rate for junior secondary education at Aceh, Papua and West Papua. Using the regression data panel, this study covered 23 districts / cities in Aceh and 11 districts / cities in West Papua in 2013-2018. While Papua was carried out in 29 districts / cities in 2015-2018. The results of this research indicate that the Special Autonomy Fund in districts / cities in West Papua has a significant correlation with poverty rates, and an increase in the Net Enrollment Rate for junior high schools, but this study has not found what drives the increase in the Special Autonomy Fund that receives districts / cities in Papua and Aceh."

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Analisis pengaruh dana otonomi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus di provinsi Aceh)

"this study aims to test and demonstrate empirically the influence of special autonomy fund (DOK), the general allocation fund (DAU) and PAD allegedly not necessarily improve economic growth. This study analyzed the partial influence of DOK, DAU and PAD to conomic growth in Aceh province.

this stady covers 23 districts / cities and one countained in the Aceh province. The data in this study is a secondary data countained in the office of financial management aceh (DPKA), the central bureau of statistics provinces of Aceh and other sources that can be accounted for.

Based on the results of data processing show that partially DOK and DAU significant effect on economic growth in Aceh. While variable PAD negatively affect economic growth in the province. The most dominant variable is DOK, this due to the use of DOK has been set for a sector that has a greater impetus to economic growth, such as infrastructure, health an education.

The results date processing, also indicates that the variable DOK, DAU and PAD simultaneously significant effect on economic growth in Aceh."

EKOBIS 1:1 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Edy Purnomo

Efektivitas kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2002-2013 = The effectiveness of the fund allocation policy on the special autonomy for improving the education sector in the Province of Papua and West Papua in 2002-2013

"Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan.

The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education."

Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis, 2016

T45484

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sandhyakalaning Jiwatami Ridwan Putri

Pengaruh kemandirian daerah, dana perimbangan, dan belanja pegawai terhadap belanja modal pemerintah daerah : kabupaten/kota di Indonesia periode 2008-2012 = The effect of regional autonomy, intergovermental transfer and personnel expenditure towards capital expenditure in local government : on regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

2013

S47392

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jamal Muhammad Gawi

Implikasi otonomi khusus dan globalisasi pada pengelolaan hutan berkelanjutan (kajian proses kebijakan di Provinsi Aceh) = Implication of special autonomy and globalization for sustainable forest management analysis of policy process in Aceh Province

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.
The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013

D-Pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Fardel Faris

Dampak dana alokasi khusus bidang pendidikan terhadap peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017-2019 = The impact of special allocation fund for education on the quality map of education at The Regencies/Municipalities First Middle School in Indonesia 2017-2019

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Amanda Petty Soraya

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Afirmasi terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia = The Effect of Afirmation Special Allocation Fund on Regional Economic in Indonesia.

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region).

This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T55015

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maolana Amin Iskandar

Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa periode 2006-2010) = The effect of capital expenditure, intergovermental transfer, and fiscal autonomy towards local economic growth (empirical studies on regencies/municipalities in Java for period 2006-2010)

"Penelitian ini mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD meliputi belanja modal, dana perimbangan, serta kemandirian fiskal untuk dinilai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa periode 2006-2010. Penelitian ini juga menguji pengaruh Human Development Index (HDI), pertumbuhan jumlah penduduk, statistik politik, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel.

Hasil pengujian menyatakan bahwa kemandirian fiskal, HDI, dan statistik politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

This study attempted to collect empirical evidence related to certain components of local budget which are capital expenditure, intergovernmental transfer, and fiscal autonomy to analyze its influence towards local economic growth of regencies/municipalities in Java for the period 2006-2010. Moreover, this study tried to evaluate the effect of Human Development Index (HDI), population growth, political statistics, and quality of local government's financial management. This study is a quantitative study using panel data.
This study concluded that fiscal autonomy, HDI, and political statistics influence local economic growth. In addition, capital expenditure, intergovernmental transfer, quality of local government's financial management, and population growth do not influence local economical growth."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Vivi Laksana

Pengaruh fund size dan fund age terhadap kinerja reksa dana saham di Indonesia tahun 2009-2013 = Effect of fund size and fund age on equity mutual fund performance in Indonesia for the period 2009-2013

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fund size dan fund age terhadap kinerja reksa dana saham di Indonesia tahun 2009-2013. Sampel penelitian ini terdiri dari 29 reksa dana saham di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel. Dengan menggunakan metode Sharpe dan Treynor sebagai pengukuran kinerja, hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan, fund size dan fund age berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja reksa dana saham. Kemudian, fund size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja reksa dana saham. Tetapi, fund age memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja reksa dana saham.

The research aims to analyze the effect of fund size and fund age on equity mutual fund performance in Indonesia for the period 2009-2013. The sample used are 29 equity mutual funds. This research is a quantitative research by using panel data regression. By using Sharpe and Treynor methods as the mutual fund performance measurement, the results of this research indicate that simultaneously, fund size and fund age have significant effect on equity mutual fund performance. Furthermore, fund size has positive significant relationship on equity mutual fund performance. On the other hand, fund age has negative significant relationship on equity mutual fund performance."

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S54297

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian