Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"Effectiveness on local autonomy implementation by local government is not only measured by how far is local government has achieved optimum performance, but also by how far is its implementation carried out whether it is appropriate to the forcing norms standard and procedure. To know the performance of local autonomy carried out by local government, its needs guidance and monitoring conducted by central government. It is making efficient use much to increase community's standard of living toward a better one. therefore, this article precent various issues concerning to the implementation of guidance and monitoring by central government in local autonomy implementation."

"Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Analisis Dampak Lalu Lintas Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah untuk mengetahui dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati terhadap jaringan jalan yang ada di sekitarnya, sehingga dampak tersebut akan dapat diantisipasi dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan, guna menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas disekitar lokasi operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang berlokasi di Jalan RS. Fatmawati Raya No. 4, RW.9, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kapasitas tempat tidur operasional yakni 600 tempat tidur, dan jumlah pegawai sebanyak 2.337 orang yang berarti sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bangunan ini termasuk kedalam bangkitan sedang. Ruas jalan yang terkena dampak langsung dengan adanya Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, yaitu Jalan TB Simatupang dan Jalan RS Fatmawati Raya. Pada kondisi eksisting tahun 2022 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 40,42 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C, pada kondisi eksisting tahun 2023 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 40,85 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C, pada kondisi eksisting tahun 2027 kecepatan rata-rata Jaringan sebesar 39,48 km/jam, dengan tingkat pelayanan / Level of Service (LOS) adalah C. Pada kondisi operasional dampak lalu lintas, tingkat pelayanan jalan dari tahun eksisting (2022) sampai pada 5 tahun setelah terbangun (2027) terjadi peningkatan rata rata V/C ratio di Jalan TB Simatupang dan Jalan RS Fatmawati Raya dan Jalan yang terdampak Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dari 0,56 menjadi 0,74. Serta mengalami peningakatan kepadatan dengan nilai rata rata 45,51 menjadi 53,34. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Rencana pemantauan dan evaluasi dampak lalu lintas diarahkan pada dampak penting meliputi kerawanan kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan tingkat keresahan masyarakat sekitar Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Dengan demikian, seluruh rekomendasi penanganan dampak lalu lintas, dapat dijadikan sebagai dokumen pengelolaan dampak lalu lintas pada penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

---

Implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 Concerning the Implementation of a Traffic Impact Analysis that in order to implement the provisions of Article 3 paragraph (5), Article 5 paragraph (5), and Article 8 paragraph (5) in Government Regulation Number 30 of 2021 concerning Implementation of Traffic Sector Traffic and Road Transportation, it is necessary to stipulate a Minister of Transportation Regulation concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis. The Traffic Impact Analysis of the Operationalization of the Fatmawati Central General Hospital in the Special Capital Region of Jakarta is to determine the traffic impact caused by the Operational activities of the Fatmawati Central General Hospital on the surrounding road network, so that this impact can be anticipated by carrying out management and required traffic engineering, in order to ensure safety, smoothness and traffic order around the operational location of the Fatmawati General Hospital Center. Operations of the Fatmawati General Hospital located on Jalan RS. Fatmawati Raya No. 4, RW.9, West Cilandak, Cilandak District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta with an operational bed capacity of 600 beds, and a total of 2,337 employees, which means that it is in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning Implementation of Analysis The traffic impact of this building is included in the moderate generation. The roads that were directly affected by the operation of the Fatmawati General Hospital, namely Jalan TB Simatupang and Jalan RS Fatmawati Raya. In the existing conditions in 2022 the average network speed is 40.42 km/hour, with the Level of Service (LOS) being C, in the existing conditions in 2023 the network average speed is 40.85 km/hour, with the level of service / Level of Service (LOS) is C, in the existing conditions in 2027 the average network speed is 39.48 km/hour, with the level of service / Level of Service (LOS) is C. In operational conditions the traffic impact, the level of road service from the existing year (2022) to 5 years after it was built (2027) there was an increase in the average V/C ratio on Jalan TB Simatupang and Jalan RS Fatmawati Raya and roads affected by Operations of the Fatmawati General Hospital Center from 0.56 to 0.74. As well as experiencing an increase in density with an average value of 45.51 to 53.34. Based on the Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis The traffic impact monitoring and evaluation plan is directed at significant impacts including the vulnerability of traffic accidents, traffic jams and the level of anxiety in the community around the Operations of the Fatmawati General Hospital Center. Thus, all recommendations for handling traffic impacts, can be used as documents for managing traffic impacts in the operation of the Fatmawati General Hospital which refers to Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2021 concerning Implementation of Traffic Impact Analysis."

"Di Indonesia pemasaran pelayanan rumah sakit dimulai ketika terjadi keterbatasan anggaran terutama bagi rumah sakit pemerintah dan pertumbuhan yang pesat dari rumah sakit swasta sepuluh tahun yang lalu. Pada saat ini pemasaran rumah sakit berkembang dengan pesat seiring dengan pertumbuhan rumah sakit yang kompetitif. Salah satu kebijakan Departemen Kesehatan dalam pemasaran rumah sakit adalah pemasaran hendaknya tidak dilepaskan dari tujuan pembangunan kesehatan yakni antara lain : meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan agar derajat kesehatan penduduk menjadi lebih baik dan pemasaran tidak boleh 1epas dari dasar - dasar etik kedokteran dan etika rumah sakit Untuk itu rumah sakit perlu menyusun strategi pemasaran yang terdiri dari (1) pasar sasaran, (2) bauran pemasaran dan (3) tingkat pembiayaan pemasaran.Rumah Sakit Pelni Petamburan adalah RSU milik PT Pelni merupakan rumah sakit yang sangat tua dan dikenal oleh masyarakat dengan kemampuan pelayanan setara dengan RSU kelas B yang terletak di wilayah Jakarta Barat. Disamping itu merupakan rumah sakit yang unik karena sejak berdirinya ditujukan untuk melayani pegawai KPM (Konirrjiijke Packkervaart Matschappj), jadi bukan berdasarkan untuk melayani masyarakat yang berada di lokasi geografiknya.Kegiatan pemasaran produk unggulan rawat inap dengan sasaran primer segmen perusahaan dan dibukanya segmen partikulir diharapkan dapat meningkatkan jumlah pasien masuk rawat inap di RS Pelni Petamburan, namun dalam kenyataannya mengalami penurunan selama periode 1995 hingga 2002.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan wilayah cakupan dan faktor faktor pelayanan meliputi jenis nasabah, jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan jumlah pasien masuk rawat inap di RS Pelni Petamburan.Hasil penelitian adalah :1. Wilayah cakupan.- Wilayah cakupan yang potensial bagi RS Pelni Petamburan adalah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Timur , Bekasi dan Luar Daerah.- Hubungan wilayah cakupan dengan jumlah pasien partikulir dan perusahaan masuk rawat inap sangat kuat dan positif2. Nasabah partikulir dan perusahaan- Jumlah nasabah perusahaan yang masuk rawat inap di RS Pelni Petamburan lebih kecil dari nasabah partikulir.- Kecenderungan jumlah pasien partikulir masuk rawat inap tidak teratur dengan pertambahan tahun, sedangkan pasien perusahaan mempunyai kecederungan menurun3. Jenis Pelayanan Perawatan.- Pelayanan perawatan umum adalah pelayanan perawatan yang tertinggi dibutuhkan baik oleh pasien partikulir maupun perusahaan. Disusul kemudian kebutuhan pelayanan perawatan kebidanan, anak dan ICU/ICCU. Sedangkan pelayanan perawatan ICU/ICCU adalah yang paling rendah diperlukan bagi kedua jenis nasabah.- Pasien yang membutuhkan perawatan kebidanan, umum, anak dan ICCU tertinggi berasal dan wilayah cakupan Jakarta Barat.- Hubungan semua jenis pelayanan perawatan yang dibututhkan pasien partikulir dan perusahaan dengan wilayah cakupan sangat kuat dan positif, terkecuali pelayanan perawatan ICU/ICCU bagi pasien perusahaan tidak ada hubungan dengan wilayah cakupan.4. Kelas Perawatan- Pasien partikulir paling banyak memilih kelas III sedangkan pasien perusahaan terbanyak memilih kelas II. Pemilihan kelas SVIP, VIP dan Utama lebih kecil dari pemilihan kelas I, II dan III.- Jumlah pasien partikulir masuk rawat inap tertinggi dikelas SVIP, VIP, UTAMA, I, dan III berasal dari wilayah cakupan Jakarta Barat, sedangkan yang terendah berasal dari Luar Daerah.- Jumlah pasien perusahaan masuk rawat inap di kelas SVIP, VIP, UTAMA, I, II, dan III berasal dari wilayah cakupan Jakarta Barat. Sedangkan yang terendah untuk kelas SVIP, II dan III berasal dari wilayah cakupan Depok, kelas VIP dan I dari wilayah cakupan Bogor, dan kelas Utama berasal dari wilayah cakupan Jakarta Utara .- Pemilihan kelas perawatan dengan wilayah cakupan bagi pasien partikulir dan perusahaan masuk rumah sakit mempunyai hubungan yang kuat dan positifDaftar Pustaka 17, 1987 - 2003"

"Fokus Tugas Akhir ini adalah needs assessment ( pengkajian kebutuhan ) akan aktifitasfisik bagi Lanjut Usia yang tinggal di panti tresna werdha. Pengkajian kebutuhan inidigolongkan sebagai penelitian survei eksplanatori, untuk melihat hubungan peubahindependen terhadap peubah dependen. Model operasional pengkajian kebutuhan inimenggunakan beberapa alat ukur untuk mengukur tingkat aktifitas fisik, dukungan sosialdan self-efficacy responden. Sampel sebanyak 67 orang. Teknik pengumpulan datamenggunakan wawancara mendalam dan FGD. Hasil pengolahan data terbukti adahubungan antara peubah independen dengan peubah dependen. Terdapat faktorpengganggu yang mempengaruhinya. Kesimpulan penelitian adalah dapat diterapkanrancangan self-monitoring program tahap awal. Penulis menyaranka agar penelitianselanjutnya memperhatikan jumlah sampel, alat ukur, dan penyempurnaan terus menerusbentuk program self-monitoring."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas dewan komisaris, komite audit, dan kualitas bank monitoring sebagai mekanisme corporate governance terhadap financial distress. Penelitian ini mengacu pada penelitian Hermawan (2009). Efektifitas dewan komisaris dan komite audit dinilai melalui penetapan skor yang dinilai dari beberapa karakteristik yakni independensi, aktivitas, size/ukuran, dan kompetensi. Sedangkan, kualitas bank monitoring diukur dari proporsi pinjaman dari bank yang berkualitas baik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logit menggunakan 130 sampel yang terdiri dari 65 perusahaan financial distress dan 65 perusahaan non-financial distress yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, serta kualitas bank monitoring berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress. Kemudian dilakukan uji tambahan untuk masing-masing karakteristik dewan komisaris dan komite audit, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan komisaris yakni independensi, aktivitas, size, dan kompetensi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress. Demikian pula dengan masing-masing karakteristik komite audit yakni aktivitas, size, dan kompetensi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to examine the effectiveness of board, audit committee and the quality of bank monitoring as corporate governance mechanism on financial distress. This research refers to previous research conducted by Hermawan (2009). The effectiveness of board and audit committee is assessed by scoring some characteristics such independence, activity, size, and competence. Meanwhile, the quality of bank monitoring is measured by the loan from bank with a good monitoring quality. Hypotheses testing conducted by logit regression using 130 samples consists of 65 financially distressed firms and 65 non financially distressed firms which listed in Jakarta Stock Exchange during 2009 until 2011. The empiricial results show that the effectiveness of board, audit committee and the quality of bank monitoring have significant impact on the probability of firm experienced financial distress. Furthermore, additional testing conducted for each characteristics of board and audit committee on financial distress. The result shows that each characteristics of board and audit committee which consists of independence, activities, size, and competency have negative significantly influence on financial distress."

"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden. Salah satu lembaga negara bantu Presiden yang sangat memberi pengaruh terhadap lembaga negara di bidang eksekutif, terutama lembaga kementerian, adalah lembaga UKP-PPP. UKP-PPP mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan nilai pada setiap lembaga kementerian di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaaan dimana kedudukan lembaga UKP-PPP di lembaga negara Indonesia dan apa saja kewenangan yang dimiliki serta dalam ruang lingkup mana. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Lembaga UKPPPP adalah lembaga negara bantu Presiden yang berkedudukan dibawah Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan UKP-PPP lahir dari Pasal 4 ayat (1) UUD dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2012. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, seharusnya Presiden memaksimalkan lembaga negara konstitusional di ruang lingkup kekuasaan Presiden (Eksekutif), yaitu Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2)), Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden (Pasal 16 UUD 1945) serta para menteri (Pasal 17 UUD 1945) sebelum membentuk lembaga Negara bantu baru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dan terciptanya lembaga negara yang efektif sesuai dengan UUD 1945.

---

This research analyzes, (1) what is the position, and (2) what authority is assigned to the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control of Indonesia from the perspective of the Indonesian Constitutional Law. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the number of the President?s auxiliary unit as defined in the Presidential Decree. One of the most influential auxiliary unit is the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control. This unit is assigned the authority to monitor and assess all of the Government Ministry in Indonesia. This raises the question where is the exact position of this unit within the formal organization of the Government, and the extent this unit has authority in the works of the executive body.

The results of this research indicates that the Presidential Work Unit for Development, Monitoring, and Control is positioned directly under the auspices of the President to advise and assist the President to execute his duty. The constitutional base for its existence is Article 4, (1) of the Indonesian Constitutional Law as further defined in Presidential Decree Number 54 of 2009, and Amended by Presidential Decree Number 10 of 2012. This research concludes that President should maximize the main Presidential Auxiliary Unit namely the Vice President?s Office (Article 4, (2),), the Presidential Advisory Council of the President (Article 16 of the Constitution Law of 1945), and the Ministerial Cabinet (Article 17 of the Constitution Law of 1945) prior to establishing a new auxiliary unit to avoid overlapping authorities and more effective state auxiliary unit as defined by the Constitutional Law of 1945."

"Permintaan masyarakat akan tersedianya listrik yang kian meningkat, terkadang tidak disertai dengan sikap yang bijaksana dalam penggunaannya. Seringkali terjadi pemborosan karena waktu pemakaiannya tidak tepat, ditambah kurangnya kesadaran msayarakat untuk menghemat pemakaian listrik. Oleh karena itu, diperlukan adanya perangkat yang dapat memonitoring secara langsung berapa besar konsumsi listrik yang digunakan. Atas dasar pemikiran tersebut maka dibuatlah rancangan alat yang mampu memonitoring penggunaan daya dan energi listrik secara real-time agar pemakaian listrik menjadi tepat guna. Alat monitoring ini menggunakan Power Line Carrier (PLC) yang memanfaatkan jala-jala listrik dari PLN pada jaringan tegangan rendah pada peralatan rumah tangga. PLC dipilih karena kelebihannya yaitu tidak perlu membangun jaringan baru lagi sebab bisa menggunakan jaringan listrik yang sudah ada. Alat ini dibagi menjadi dua modul utama yaitu modul pengirim dan penerima. Pada modul pengirim, digunakan PLC KQ330, mikrokontroler Arduino UNO, sensor PZEM-004T untuk pengukur besaran listrik berupa arus, tegangan, daya aktif dan energi serta LCD 16x2 sebagai penampil datanya. Modul penerima terdiri dari PLC KQ330, mikrokontroler Arduino UNO, dan modul WiFi ESP32 yang akan menghubungkan modul penerima ke internet melalui platform Internet of Things (IoT), bernama Thinger.io sehingga pengguna dapat mengakses hasil monitoringnya melalui gadget apapun. Informasi besaran listrik ini akan dikirimkan melalui komunikasi serial pada mikrokontroler. Kinerja sistem diukur berdasarkan keberhasilannya mengirimkan data antara sisi pengirim dan penerima secara real-time dengan nilai simpangan rata-rata yang kecil. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa simpangan pada pembacaan sensor pengukuran listrik PZEM, memiliki nilai sebesar 0.11% untuk tegangan, 0.15% untuk arus, dan 0.48% untuk daya.

---

The increasing of public demand for the availability of electricity, sometimes not balanced by a wise attitude in its use. Waste often happens because the time of use is not right, plus the lack of public awareness to save electricity usage. Therefore, it is needed a device that can monitor directly how much electricity consumption is used. On the basis of these ideas the design of devices that are able to monitor the use of electricity and electrical energy in real time is made so that electricity usage is needed. This monitoring tool uses a Power Line Carrier (PLC) that utilizes electricity grids from PLN on a low voltage network on household appliances. PLC was chosen because of its superiority, which is that it does not need to build a new network anymore because it can use an existing electricity network. This tool is divided into two main modules, the transmitting and receiving modules. In the transmitting module, the PLC KQ330, the Arduino UNO microcontroller, the PZEM-004T sensor are used to measure the electrical quantities in the form of current, voltage, active power and energy and a 16x2 LCD as the display. The receiver module consists of a KQ330 PLC, an Arduino UNO microcontroller, and an ESP32 WiFi module that will connect the receiver module to the internet via the Internet of Things (IoT) platform, called Thinger.io so that users can access the monitoring results through any gadget. Information on the amount of electricity will be sent via serial communication to the microcontroller. System performance is measured based on its success in sending data between the transmitter and receiver sides in real-time with a small average deviation value. Based on the test results, it was found that the deviation on the PZEM electric measurement sensor readings, has a value of 0.11% for voltage, 0.15% for current, and 0.48% for real power."

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan sering timbulnya masalah dalam pelayanan pasien di instalasi Gawat Darurat di BRSUD "45" Kabupaten Kuningan, dimana proses pelayanan pasien dirasakan terlalu lama dan sering berputar-putar. Untuk memahami seluruh kegiatan pelayanan ini maka adanya alur proses pelayanan pasien merupakan hal yang mendasar karena didalamnya terdapat beberapa alur proses pelayanan lainnya yang terlibat sehingga merupakan satu kesatuan pelayanan kepada pasiennya.

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah keinginan peneliti untuk mengetahui tentang alur proses pelayanan pasien di IGD BRSUD "45" Kabupaten Kuningan, faktor-faktor yang berkaitan dengan alur proses pelayanan tadi serta lama waktu proses pelayanan pasien sehingga peneliti mendapatkan titik-titik kritis (Critical Paths) Bau suatu alur proses pelayanan IGD.

Dengan menggunakan metode simulasi peneliti analisa titik-titik kritis ini guna mengembangkan suatu alur proses pelayanan pasien yang Baru dan disesuaikan dengan alur proses yang telah berlangsung.

Penelitian merupakan suatu penelitian kualitatif, data-data diperoleh melalui wawancara mendalam dan beberapa data sekunder. Sedangkan data mengenai lamanya waktu pelayanan didapat dengan cara pencatatan jumlah waktu pelayanan pasien yang akan dirawat inap dari IGD BRSUD "45" Kabupaten Kuningan pada setiap titik pelayanan melalui observasi.

Hasil dari penelitian alur proses pelayanan pasien umum di IGD BRSUD "45" Kabupaten Kuningan ini terdapat beberapa pelayanan yang mengalami putaran-putaran (loops) sehingga dapat memperpanjang proses pelayanan. Alur proses pelayanan pasien dari IGD dapat dipersingkat melalui metode simulasi waktu pelayanan dengan pengurangan titik pelayanan yang ada, pada akhirnya proses pelayanan dari sebuah alur dapat diperpendek. Dari hasil simulasi inilah peneliti analisa dengan beberapa informasi yang didapat melalui wawancara mendalam untuk dapat menggambarkan kembali alur proses pelayanan yang ada sehingga diharapkan alur proses pelayanan pasien yang Baru dapat direkomendasikan menjadi sebuah alur proses pelayanan pasien di IGD BRSUD"45" Kabupaten Kuningan yang selama ini belum ada.

Daftar bacaan : 23 (1987 - 2002)

---

The Analysis of the Path Development of the Patient Treatment Process at the Emergency Room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital ) in Kuningan RegencyThis research was done due to some problems often happened in treating patient at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital ) in Kuningan Regency. The process of treating patient took long time and too bureaucracy. In frying to understand the whole treatment, the researcher suggests that the existence of the path of the patient treatment process is very urgent This happens because the process involves some other integrated treatment process so that it seems to an integrated unit of treatment to the patient.

The objective of this research was to investigate the path of the patient treatment process at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital) in Kuningan Regency, which included the factors related to the path itself and the time needed to treat the patient, so that the researcher was able to find out the critical points of the path of the patient treatment process at the emergency room. In carrying out the research, the researcher applied simulation method to analyze the critical points in order to find out new path of the patient treatment process at the emergency room in tune with the existing path.

This is a qualitative research, the data were obtained by interviews and secondary data. The data of the duration needed by the patient was obtained by writing the time spent by the patient in the emergency room by observing each critical path.

The result of this research was that the path of the patient treatment process at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital) In Kuningan Regency was not established and there were some loops in its implementation, so that it lengthened the process itself. Actually, the duration needed can be shortened through simulation method by eliminating critical paths which makes the path of patient treatment shorter. Based on the result of the simulation, the researcher analyzed some information?s gained through interviews to redescribe the existing path of the patient treatment process at the emergency room so that the new path can be recommended to be the path of the patient treatment process at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital) in Kuningan Regency.

Reference : 23 (1987-2002)."