Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu hal yang sangat penting berkenaan dengan upaya memberikan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap desain industri. Melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai inilah desain industri akan mendapatkan tempat yang layak sebagai satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Perlindungan hukum terhadap desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru, yaitu pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju (Inggris, Amerika Serikat dan Benelux) dan Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan substansi hukumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah implementasi UUDI sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri. Selanjutnya dibahas pula mengenai beberapa contoh kasus sengketa desain industri di Indonesia yang disebabkan oleh adanya kekurangan dan kelemahan substansi hukum UUDI. Adapun proses penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya berupa pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu logika yang memperhatikan penalaran yang bersifat deduktif dan kualitatif. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju dan juga di Indonesia sekaligus menganalisis kasus-kasus sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari adanya kelemahan substansi hukum UUDI. Dengan demikian diharapkan, dikemudian hari dapat tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam bidang desain industri di Indonesia.

---

ABSTRACTOne of the most important things in regard to the efforts of giving recognition towards Intellectual Property Rights (IPR) is legal protection on industrial design. Through adequate legal instruments and protection mechanism, industrial design shall be recognized as one of the rights which have economical value. Law No. 31 Year 2000 on Industrial Design (UUDI) is aimed to provide legal protection towards industrial design so that it is not utilized or used by any unauthorized parties. Legal protection towards industrial design is only granted to new industrial design, which is at the date of its acceptance, such industrial design is not the same with the previous disclosure. This paper shall discuss about the legal regulation on the protection of industrial design in developing countries (United Kingdom, United States of America and Benelux) and Indonesia, which is further compared on its legal substances, so that we could find a general picture on whether the implementation of UUDI is sufficient in providing protection towards industrial design. Then we will discuss several industrial design dispute cases in Indonesia which is caused by the limitations and flaws of the legal substances of UUDI. This paper is composed using normative legal research method with Law and case law approaches which is then analyzed by deductive and qualitative logic. This paper’s purpose is to find out the implementation of the legal regulation on industrial design in the developed countries and Indonesia also to analyze the industrial design dispute cases in Indonesia as a result on the limitations of the legal substance of UUDI. Thus it is expected, there will be a better legal protection and legal certainty, especially in industrial design in Indonesia."

"Branchless Banking merupakan suatu konsep upaya pemberian jasa atau layanan perbankan, yang dilakukan tanpa melalui kantor bank namun menggunakan sarana teknologi dan/atau agen. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Brazil dan Pakistan, Indonesia mewujudkan kegiatan Branchless Banking ini dalam dua bentuk, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam kegiatan ini, perlindungan bank dan nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat adanya risiko-risko bagi bank dan nasabah. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pihak bank dan nasabah dalam kegiatan Branchless Banking di Bank X, serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia, Brazil dan Pakistan. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dari segi fungsi layanan antara Layanan Keuangan Digital dengan Laku Pandai, di mana Layanan Keuangan Digital berfungsi sebagai sistem pembayaran, dan Laku Pandai berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dalam hal perbedaan dengan Brazil dan Pakistan, perbedaan sistem perbankan dan landasan hukum menyebabkan perbedaan operasional Branchless Banking. Hasil penelitian ini juga menemukan dalam hal upaya Bank X untuk melindungi dirinya dari risiko dalam kegiatan Branchless Banking, Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya, antara lain: Manajemen Risiko dalam penggunaan Agen, kebijakan Anti Pencucian Uang, Manajemen Risiko dalam pengunaan Teknologi Informasi, serta pengawasan dan pelaporan. Sementara upaya Bank X untuk melindungi nasabahnya, Bank X menerapkan beberapa aspek, antara lain: kebijakan perlindungan konsumen, keterbukaan infomasi dan edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan keamanan dalam transaksi secara elektronik.

---

Branchless Banking is a concept of delivering banking services, not by conventional branch office but through the usage of technology and/or third party agents. Unlike in other countries like Brazil and Pakistan, Indonesia has actualized its branchless banking activities in two forms, which are Digital Financial Service and Laku Pandai. In this activity, bank and customer protections is a key issue, regarding to the risks exposed to banks and customers. Therefore, this thesis discusses the legal protection to banks and consumers in the Branchless Banking activities of Bank X, and the regulation comparison between Indonesia, Brazil and Pakistan. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive.The results of this research shows that there are functional differences between the Digital Financial Service and Laku Pandai, whereas the Digital Financial Service functions as a payment system, while the Laku Pandai functions as a financial intermediary. Regarding to the difference with Brazil and Pakistan, financial system and legal basis difference results in the operational difference of Branchless Banking. The results also show that in the effort of Bank X to protect itself from Branchless Banking risks, Bank X implements the prudential principles on its operations, which includes: agent usage risk management, anti-money laundering policy, information and technology risk management, and also surveillance and reporting. Meanwhile, in the effort of Bank X to protect its customers, Bank X implements several aspects, including: consumer protection policy, information disclosure and consumer education, complain handling, and also electronic transaction security."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"Negara-negara membutuhkan sejumlah besar energi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti disebutkan oleh Administrasi Informasi Energi AS, total konsumsi energi dunia diperkirakan akan meningkat dari 575 kuadriliun Btu pada 2015 menjadi 736 kuadriliun Btu pada 2040, atau meningkat 28% (IEO 2017).Namun, terbatasnya sumber daya energi tak terbarukan, dan konsumsi dengan jenis energi tersebut menyebabkan permasalahan lingkungan yang paling utama di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi dengan masalah lingkungan, menggunakan energi terbarukan adalah salah satu pilihan terbaik bagi banyak negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas hubungan jangka panjang konsumsi energi terbarukan dengan output, emisi polutan dan perdagangan internasional. Studi ini menggunakan teknik kointegrasi panel dengan metode PMG-ARDL, untuk membandingkan sekelompok negara berkembang dengan sekelompok negara maju. Studi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi terbarukan berhubungan positif dengan PDB riil per kapita dan perdagangan internasional pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju, sementara itu berhubungan negatif dengan CO2 per kapita dengan skala besar. Hasil ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong konsumsi energi terbarukan dalam jangka panjang. Namun, apakah peningkatan dalam persentase energi terbarukan yang dikonsumsi akan menyelesaikan masalah lingkungan sangat tergantung pada lintasan emisi CO2 dimasa mendatang seiring dengan perkembangan ekonomi. Secara keseluruhan, analisis empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional mengarah pada promosi konsumsi energi terbarukan sebagai hubungan jangka panjang. Ini berarti bahwa, di masa depan, pembangunan ekonomi bersama dengan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi lingkungan diharapkan dapat memudahkan dan mendorong konsumsi energi terbarukan di setiap negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan yang signifikan dan pengembangan energi terbarukan selaras dengan pertumbuhan ekonomi negara dengan cara yang konsisten sesuai dengan tingkat pembangunan negara tersebut.

---

Countries require large amounts of energy for continuous economic growth. As mentioned by the US Energy Information Administration, total world energy consumption is expected to increase from 575 quadrillion Btu in 2015 to 736 quadrillion Btu in 2040, or an increase of 28% (IEO 2017). However, resources of non-renewable energy are limited, and energy consumption is known to worsen major environmental problems in the world. To reach a balance between energy needs and environmental problems, using renewable energy is one of the best options for many countries. Given this state of affairs, this study addresses the long-term relationship of renewable energy consumption with respect to output, pollutant emissions and international trade. It uses a panel cointegration technique, along with the Pooled-Mean Group Auto Regressive Distributed Lag (PMG-ARDL) method, to compare a group of emerging countries with a group of developed countries.

The study shows that the consumption of renewable energy is positively related to real GDP per capita and international trade for both emerging countries and developed countries, while it is negatively associated with CO₂ per capita with a large magnitude. This result suggests that international trade and economic growth will promote the consumption of renewable energy in the long-run future. However, whether an increase in the percentage of renewable energy consumed solves the environmental problems depends a great deal on the future trajectory of CO₂ emissions along with economic development.

Overall, the empirical analysis in the present study demonstrates that international trade leads to the promotion of the consumption of renewable energy as a long-run relationship. It means that, in the future, economic development along with international trade and advances in environmental technology are expected to further facilitate and promote the consumption of renewable energy in every country. However, governments should issue policies to support significant growth and development of renewable energy along with the economic growth of the country in a manner consistent with the countrys level of development."

"[ABSTRAKTesis ini meneliti tentang faktor-faktor yang menentukan arus masuk penanaman modal asing langsung di negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan menggunakan analisa data panel. Penelitian ini menggunakan data 27 negara maju dan 43 negara berkembang selama periode 1998 sampai dengan 2011. Variabel bebas yang digunakan adalah arus masuk penanamanmodal asing per kapita. Sebagai variabel penjelas utama adalah tarif pajak penghasilan perusahaan. Sedangkan sebagai variabel penjelas tambahan adalah produk domestik bruto per kapita, tingkat keterbukaan perdagangan, upah minimal riil, populasi dan produksi energy.Berdasarkan pengukuran menggunakan random effect model diperoleh hasil bahwa pajak berpengaruh negative terhadap arus investasi asing namun tidak signifikan. Selain itu, jumlah populasi, upah minimum serta produksi energy juga berpengaruh negatif. Sebaliknya, PDB per kapita dan tingkat keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap arus masuk penanaman modal asing.

---

ABSTRACTThis study investigates the determinants of foreign direct investment inflows in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998 to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of natural resources. Based on the random effect model, the result shows that tax as main explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage, and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI inflows.;This study investigates the determinants of foreign direct investment inflowsin developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizesdata of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatoryvariable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employsGDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimumwage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy ofnatural resources.Based on the random effect model, the result shows that tax as mainexplanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significanteven at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage,and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. Onthe other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDIinflows, This study investigates the determinants of foreign direct investment inflowsin developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizesdata of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatoryvariable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employsGDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimumwage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy ofnatural resources.Based on the random effect model, the result shows that tax as mainexplanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significanteven at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage,and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. Onthe other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDIinflows]"

"Desain selalu memegang peranan penting untuk memikat mata pelanggan. TradeDress dan Desain Industri berbagi kronologis konsep hak kekayaan intelektualyang paralel mulai dari perlindungan hanya untuk desain dua dimensi hinggaakhirnya desain tiga dimensi dapat dilindungi. Dalam persaingan perdagangan,umumnya komoditas dagang memiliki desain produk dan desain kemasan yangberbeda. Namun, tidak jarang desain produk secara simultan merupakan desainkemasan, misal : Henry Ford; Christian Louboutin; Crocs; Gibson. Apabilatimbul persaingan curang, peniruan atau pemboncengan reputasi dari beberapacontoh desain di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi tumpang-tindihpelanggaran passing off Trade Dress vis-à-vis passing off Desain Industri

---

Design always plays a crucial role in captive customer’s eyes. Trade Dress and

Industrial Design share the same chronological concept of intellectual property

tights ranging from protection only for two-dimensional design to at last threedimensional

design can also be protected. In trading competitions, trade

commodities generally have distinct products design and packaging design.

However, we often encounter brands whereby the product design is also the Trade

Dress, for instance : Henry Ford; Christian Louboutin; Crocs; Gibson. If there is

a fraudulent unfair competition, imitation or ride on the reputation of the design

examples above, then it can be said that there has been a overlapping violation of

passing off Trade Dress vis-à-vis passing off Industrial Design"

"Diaturnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 (“UU DI”) yang tidak mengatur ukuran jelas mengenai batasan tidak sama dari sebuah desain yang baru menyebabkan timbulnya inkonsistensi penafsiran penilaian kebaruan Desain Industri di Indonesia. Ditambah pengaturan penilaian substantif ditentukan hanya dilakukan apabila terdapatnya sanggahan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (5) UU DI. Kondisi tersebut akhirnya menciptakan celah terjadinya pendaftaran Desain Industri yang tidak baru dan memungkinkan terjadinya sengketa kebaruan Desain Industri. Dengan begitu penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan penilaian kebaruan Desain Industri sebaiknya diatur agar tercipta kepastian hukum. Penelitian ini juga akan dilihat dari prespektif hukum desain Uni Eropa dan Perjanjian TRIPs sebagai perbandingan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya ketentuan perundang-undangan Desain Industri khususnya mengenai nilai kebaruan diatur. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum serta jurnal sebagai bahan acuan dalam menganalisa permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam menilai kebaruan Desain Industri di Indonesia yaitu pendekatan perbedaan signifikan. Sebab pendekatan tersebut lebih sesuai dalam menilai apakah suatu desain yang dibuat benar-benar memiliki suatu kreasi baru atau tidak. Kemudian guna mewujudkan ketentuan penilaian Desain Industri yang memberi kepastian hukum maka upaya yang perlu dilakukan diantaranya berupa merubah pengaturan pasal yang mengandung ambiguitas seperti dalam 2 ayat (2) UU DI serta mempertimbangkan untuk mengadaptasi mengenai syarat karakter individu yang terdapat dalam hukum desain Uni Eropa agar meningkatkan persyaratan pendaftaran desain. Dengan begitu suatu desain tidak hanya harus baru namun juga harus memiliki karakter khas yang membedakan dengan desain lainnya.

---

The provisions of Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law No. 31 of 2000 (“ID Law”) which does not set clear limits on limits not the same as a new design causes inconsistencies in the interpretation of the assessment of the novelty of Industrial Designs in Indonesia. In addition, substantive evaluation arrangements are determined to only be carried out if there is objection as stated in Article 26 paragraph (5) of the DI Law. This condition eventually creates a loophole for registration of Industrial Designs that are not new and allows for disputes over the novelty of Industrial Designs. In this way, this research was conducted to examine how the provisions for assessing the novelty of Industrial Designs should be regulated in order to create legal certainty. This research will also be seen from the perspective of European Union design law and the TRIPS Agreement as a comparison to find out how the provisions of Industrial Design legislation should be regulated, especially regarding the value of novelty. In conducting this research the authors used normative legal research methods by using library materials such as laws and regulations, legal textbooks and journals as reference materials in analyzing this problem. The results of this study found that a more appropriate approach is used in assessing the novelty of industrial design in Indonesia, namely the significant difference approach. Because this approach is more appropriate in assessing whether a design that is made really has a new creation or not. Then, in order to realize the provisions for evaluating Industrial Designs that provide legal certainty, the efforts that need to be made include changing the arrangement of articles that contain ambiguity as in 2 paragraph (2) of the ID Law and considering adapting the individual character requirements contained in European Union design law in order to improve design registration requirements. That way a design must not only be new but must also have a distinctive character that distinguishes it from other designs."

"Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia.

---

Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia."

"Tesis ini menganalisis kerangka hukum seputar kegiatan pariwisata berisiko tinggi di Indonesia, membandingkannya dengan kerangka hukum di Tiongkok, dan menentukan sejauh mana tanggung jawab yang ditanggung oleh pengusaha pariwisata Indonesia dan Cina dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam praktiknya, Indonesia masih belum memiliki kategorisasi dan standarisasi yang akurat mengenai kegiatan pariwisata berisiko tinggi serta ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengusaha pariwisata yang membuat mereka dapat sepenuhnya bertanggung jawab dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Dengan berkaca pada LPCRI dan UU Kepariwisataan Cina, untuk menjunjung tinggi keselamatan wisatawan, Indonesia hendaknya tidak terlalu bergantung pada peraturan pelaksana, melainkan menyediakan ketentuan keselamatan yang bersifat teknis terkait kegiatan pariwisata berisiko tinggi di UU No. 10 tahun 2009. Kemudian, di kedua negara, sanksi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata dapat berupa kompensasi atau ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi administratif.

---

This thesis analyzes the legal framework surrounding high-risk tourism activities in Indonesia, compares them with those of China, and determines the extent of liabilities that tourism entrepreneurs of Indonesia and China bear in high-risk tourism activity incidents. This study employs normative juridical research. In practice, Indonesia still lacks accurate categorization and standardization of high-risk tourism activities as well as provisions on tourism entrepreneurs’ obligations and liabilities that can hold them fully accountable for high-risk tourism activity incidents. By reflecting on China’s LPCRI and Tourism Law, in regard to upholding the safety of tourists, Indonesia should not heavily rely on implementing regulations but instead provide technical safety provisions related to high-risk tourism activities in the primary governing law, which is Law No. 10 of 2009. Lastly, in both countries, tourism entrepreneurs’ can be in the form of compensation or indemnity, criminal liability, and administrative sanctions."

"Perkembangan teknologi dan informasi serta internet telah memudahkan manusia untuk melakukan segala sesuatu secara daring, termasuk membeli suatu barang atua jasa. Salah satu dari banyak jenis perkembangan teknologi dan informasi adalah e-commerce. E-Commerce adalah segala bentuk transaksi bisnis atau pertukuran informasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Di dalam perjanjian jual-beli baik secara konvensional maupun elektronik, perlindungan terhadap hak-hak konsumen seyogianya menjadi perhatian utama pelaku usaha. Hal ini disebabkan meskipun sudah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, hingga saat ini masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, terutama dalam transaksi e-commerce. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan peraturan perundang-undangan tentang hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce antara Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Melalui studi komparasi dan analisis menggunakan sumber data dari kepustakaan, penelitian ini menemukan jawaban atas bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan perihal perbandingan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia dengan India dan Amerika Serikat berdasarkan United Nations Guidelines for Consumer Protection. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan preskripsi tentang kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia yang seharusnya, apabila ditinjau dari perbandingan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di India dan Amerika Serikat.

---

The development of technology and information and the internet has made it easier for humans to do many things, including purchasing goods and services. One of many developments in technology and information is e-commerce. E-Commerce is all kinds of business transactions or information exchange carried out through the internet, including trading of goods and services electronically. In the matter of buying and selling, both conventionally and electronically, the protection of consumer rights should be the main concern of business actors. This is because despite the provisions of laws and regulations governing consumer protection, until now there are still frequent violations of consumer rights, especially in e-commerce transactions. This thesis is a piece of juridical-normative research that compares the laws and regulations concerning consumer protection law in e-commerce transactions between Indonesia, India, and the United States. Through comparative studies and analysis using literature study, this thesis explores on how the legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia is being achieved. In addition, this research also describes about the comparison regarding legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia between India and the United States based on the United Nations Guidelines for Consumer Protection. Furthermore, this study provides a prescription on how the legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia should be, when viewed from a comparison of consumer protection laws in e-commerce transactions in India and the United States."