Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbangan termasuk dalam sektor industri strategis di Indonesia yang dikuasai oleh negara, dimana pemerintah berwenang untuk menetapkan segala penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk juga pengaturan di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan memberlakukan Regulated Agent. Segala peraturan yang diterapkan maupun pemberian izin operasi Regulated Agent oleh pemerintah tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas persaingan usaha yang sehat. Pemerintah dalam menerapkan segala aturan harus jelas dan transparan, serta harus dapat bertindak responsif atas segala dampak yang muncul akibat aturan yang diberlakukannya. Termasuk juga dalam penerapan aturan Regulated Agent yang dalam implementasinya banyak memunculkan celah potensi praktek atau tindakan persaingan usaha yang tidak sehat.

---

The aviation industry is one of the strategic industry sectors in Indonesia controlled by the state, which the government has the authority to assign any setting general policy and technical comprising determination of norms, standards, guidelines, criteria, plans, and procedures for aviation safety and security requirements, including the setting in the field of inspection cargo and mail security by imposing Regulated Agent. All applicable regulations and operating permits by the Regulated Agent must be done in accordance with applicable laws and regulations and upholding the principles of fair competition. Government to implement all the rules must be clear and transparent, and must be able to act responsive for any effects arising from the enactment of the rules. Included also in the application of the rules of the regulated agent raises many loopholes in its implementation or action potentials practice unhealthy business competition."

"Monopoli merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena dapat terbentuk dari efisiensi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksinya. Namun penyalahgunaan Posisi Monopoli atau yang disebut sebagai Praktik Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebaliknya merupakan suatu hal dilarang secara tegas melalui Pasal 17. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Posisi Monopoli tidak hanya berdampak langsung kepada konsumen, melainkan juga berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan. Tesis ini membahas interpretasi eksploitasi konsumen dalam substansi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menurut perspektif Hukum Persaingan Usaha. Tesis ini juga membahas mengenai interpretasi eksploitasi konsumen tersebut dalam Putusan KPPU tentang Praktik Monopoli, yaitu pada Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek, Putusan Nomor 11/KPPU-L/2008 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam, dan Putusan Nomor 20/KPPU-I/2009 tentang Jasa Pelayanan Taksi di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa penilaian eksploitasi konsumen dalam substansi Pasal 17 menurut perspektif Hukum Persaingan Usaha dapat dilakukan melalui penilaian terhadap 2 (dua) unsur, yaitu; eksploitasi konsumen dengan membatasi pilihan konsumen atas barang dan jasa melalui Hambatan Masuk (Barriers to Entry) dan eksploitasi konsumen melalui penetapan harga jual yang tinggi. Sementara interpretasi eksploitasi konsumen dalam Putusan KPPU tentang Praktik Monopoli juga menerapkan penilaian terhadap 2 (dua) unsur tersebut, yaitu pada Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek, Putusan Nomor 11/KPPU-L/2008 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam, dan Putusan Nomor 20/KPPU-I/2009 tentang Jasa Pelayanan Taksi di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

---

Monopoly was not seen as a law violation, because it could be formed from the efficiency in production process. Meanwhile, the abuse of Monopoly Position or what we know as Monopoly Practices in the Law Number 5 Year 1999 is harmful and legally restricted through Article 17. The negative effects of Monopoly Practices will impact directly to consumer and overall market poverty. This study discussed about the interpretation of consumer exploitation in Article 17 Law Number 5 Year 1999 under Competition Law?s Perspective and about the interpretation of consumer exploitation in KPPU?s Decision on Monopoly Practice, which are the Decision Number 07/KPPU-L/2007 about Violation Allegation by Temasek, Decision Number 11/KPPU-L/2008 about Clean Waters Management in Batam, Decision Number 20/KPPU-I/2009 about Taxi Service in Juanda International Airport, Surabaya. All of those, studied by using the descriptive-analysis method. The result of this study concluded that the assessment of consumer exploitation in the substance of Article 17 under the Competition Law?s Perspective, could be evaluated through 2 (two) conducts, which are; consumer exploitation by limiting their choice of goods and services through the creation of Barriers to Entry, and consumer exploitation by excessive pricing. Meanwhile, the interpretation of consumer exploitation in KPPU?s Decision on Monopoly Practice also assessed those 2 (two) conducts in the Decision Number 07/KPPU-L/2007 about Violation Allegation by Temasek, Decision Number 11/KPPU-L/2008 about Clean Waters Management in Batam, Decision Number 20/KPPU-I/2009 about Taxi Service in Juanda International Airport, Surabaya."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kewenenangan lembaga pengawas persaingan usaha di Uni Eropa meninjau dugaan penyalagunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang melaksanakan non reportable transactions berdasarkan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan perbandingannya dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Transaksi merger antara badan usaha yang memenuhi threshold harus dinotifikasikan kepada lembaga pengawas persaingan usaha. Sementara itu, transaksi yang tidak memenuhi threshold (non-reportable transactions) bebas dari kewajiban notifikasi. Terdapat 2 (dua) jenis sistem notifikasi, yaitu ex-ante dimana notifikasi dilaksanakan sebelum transaksi berlaku efektif, dan ex-post dimana notifikasi dilaksanakan setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. Pada 2023, European Union Court of Justice (ECJ) mengeluarkan preliminary ruling dalam Putusan ECJ Case C-449/21. Pada putusan tersebut terdapat indikasi penyalahgunaan posisi dominan di pasar penyiaran televisi Prancis ketika suatu badan usaha bernama TDF melakukan non-reportable transaction berupa merger dengan kompetitornya yaitu Itas. Kompetitor TDF, yaitu Towercast, mengajukan gugatan menyatakan transaksi tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan seharusnya ditinjau kembali. Putusan ECJ menyatakan bahwa non-reportable transactions dapat ditinjau kembali oleh lembaga pengawas persaingan usaha secara ex-post. Putusan tersebut memberi kesadaran bahwa ada kekosongan hukum di hukum persaingan usaha mengenai potensi penyalahgunaan posisi dominan pada non-reportable transactions.

---

This paper analyzes the authority of business competition authorities in the European Union (EU) reviews allegations of abuse of dominant position by business actors through non-reportable transactions and its comparison with competition law in Indonesia. This paper was written using the normative juridical method. Mergers that meet thresholds must be notified to the business competition authorities. Transactions that do not meet the thresholds and are thus free from notification obligations are referred to as non-reportable transactions. There are two types of notification systems, namely ex-ante, where notification is carried out prior to a transaction becoming legally effective, and ex-post where the notification is carried out after the transaction becomes effective. In 2023, the EU Court of Justice (ECJ) issued a preliminary ruling in the decision of ECJ Case C-449/21. A company named TDF conducted a non-reportable transaction as it merged with its competitor in the television broadcasting market, named Itas. Its other competitor, Towercast, reported the transaction as an abuse of dominant position and therefore must be re-assessed. The results of the preliminary ruling states that non-reportable transactions can be reviewed ex-post by business competition authorities. The ruling raises awareness that an abuse of a dominant position can potentially be conducted through non-reportable transactions."

"Penelitian ini membahas mengenai pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e-toll card) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana banyak masyarakat berpendapat bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan praktek monopoli karena merupakan penyedia tunggal fasilitas tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penyedia fasilitas pembayaran tol menggunakan e-toll card dan apakah kedudukan tunggal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan dengan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk melalui suatu proses yang sah dan kedudukannya tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This study discusses about the procurement of toll payment using an electronic card (e-toll card) by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, where many people thought that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk conduct monopolistic practices because it is the sole provider of such facilities. This study aimed to find out how the process of procurement that appointed PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as a provider of toll payment facility using e-toll card and whether a single position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk under Law UU No. 5 Year 1999. The method used in this research is descriptive analysis with normative juridical approach and the research methods literature with secondary data as its data source. These results indicate that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is appointed through a legal process and position does not infrige UU No. 5 1999."

"Dalam beberapa tahun terakhir, Tik-Tok telah berkembang menjadi platform yang tidak hanya menyediakan konten video, tetapi juga fitur e-commerce melalui Tik-Tok Shop, yang memungkinkan pengguna berbelanja produk secara langsung. Namun, keberadaan Tik-Tok Shop memicu berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha, yang berpotensi merugikan pelaku usaha lokal dan UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 dalam konteks pengawasan persaingan usaha untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan elektronik. Tesis ini juga membahas dampak dari penggabungan kedua fungsi tersebut serta perlunya regulasi yang lebih tegas untuk menghindari dugaan praktik monopoli dan kompetisi yang tidak sehat, seperti predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha di Tik-Tok Shop. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Melalui kajian terhadap regulasi yang ada, penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengawasi praktik e-commerce yang diintegrasikan dengan social media. Rekonstruksi hukum yang diusulkan mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik predatory pricing, penguatan posisi KPPU dalam mengawasi kegiatan social commerce, serta penetapan sanksi yang proporsional bagi orang yang diduga melanggar hukum persaingan.

---

In recent years, Tik-Tok has developed into a platform that not only provides video content but also e-commerce features through Tik-Tok Shop, which allows users to purchase products directly. However, the existence of the Tik-Tok Shop has triggered various problems, especially related to business competition violations, which can potentially harm local businesses and MSMEs in Indonesia. This research aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 in the context of monitoring business competition to ensure balance and fairness in electronic commerce. This thesis also discusses the impact of combining these two functions and the need for stricter regulations to avoid monopolistic practices and unhealthy competition, such as predatory pricing carried out by business actors in the Tik-Tok Shop. The research method used is normative legal research with a qualitative analysis approach. Through a review of existing regulations, this research found that the applicable rules are not yet fully capable of regulating and supervising e-commerce practices integrated with social media. The proposed legal reconstruction includes stricter law enforcement against predatory pricing practices, strengthening the KPPU's position in supervising social commerce activities, as well as establishing proportional sanctions for violators of competition law."

"Akuisisi Tokopedia oleh TikTok menimbulkan berbagai implikasi dalam konteks persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak akuisisi tersebut terhadap persaingan di pasar Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yang mengkaji secara mendalam aturan-aturan hukum yang relevan serta dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional kedua perusahaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik monopoli dan penurunan tingkat persaingan di pasar. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada manfaat dari segi efisiensi, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Rekomendasi diberikan kepada otoritas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan regulasi agar tercipta pasar yang kompetitif dan adil.

---

The acquisition of Tokopedia by TikTok has various implications for business competition in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the acquisition on competition in the Indonesian market from the perspective of competition law. The research method employed is doctrinal research, which involves an in-depth examination of relevant legal rules as well as documents and literature related to this case. The findings indicate that while the acquisition has the potential to enhance the operational efficiency of both companies, it also raises concerns about monopolistic practices and a decline in market competition. The analysis focuses on competition law regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study concludes that despite the efficiency benefits, strict supervision is required to ensure adherence to healthy competition principles. Recommendations are made to relevant authorities to enhance supervision and enforcement of regulations to create a competitive and fair market."

"Pengelolaan hutan dan hasil hutan kayu terutama untuk kebutuhan industri pulp dan kertas yang dilakukan oleh perusahaan HTI, sangat rentan untuk dimonopolisasi dan menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat. Adanya larangan ekspor log (kayu bulat) dan kewajiban bagi perusahaan HTI memasok kayu ke industri semakin memperkuat posisi industri pulp dan kertas. Di samping itu beberapa regulasi atau kebijakan secara tidak langsung mendukung terjadinya integrasi antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah melarang adanya integrasi vertikal secara rule of reason, artinya ketika ada integrasi vertikal harus dibuktikan apakah menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Untuk mengetahui apakah integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI adalah integrasi yang dibolehkan atau dilarang, perlu dipertanyakan bagaimana dampak integrasi antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI di Indonesia? selanjutnya apakah integrasi tersebut sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha? Untuk menjawap pertanyaan tersebut, menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal, karena lebih fokus menilai dari sisi regulasi dan mengaitkannya dengan dampak-dampak yang terjadi di lapangan yang bersumber dari informasi penelitian-penelitian terdahulu atau pemberitaan terkait. Dengan menggunakan pendekatan teori economic analysis of law penelitian ini melihat fakta-fakta hukum maupun regulasi terkait dari perspektif ekonomi. Integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha dibidang HTI, dengan concentration ratio produksi pulp mencapai 93 persen, kendali perusahaan HTI ada ditangan industri, yang rentan menimbulkan praktek persaingan tidak sehat, dan beberapa regulasi mengenai industri dan perusahaan HTI cenderung tidak sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha.

---

Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulp and paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize and lead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and the obligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to further strengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, some regulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paper industry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule of reason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raises unfair competition or harm the public. To determine whether the vertical integration between the pulp and paper industry is the integration with the plantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of the integration between the pulp and paper industry with forest plantation companies in Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles of competition law? To answer these questions, using the doctrinal legal research approach, because more focus judging from the regulation and relate to impacts that occur in the field of information derived from previous studies or related news. By using an economic analysis of law approach of this study to see the facts of the law and others related regulations from an economic perspective. Vertical integration between the pulp and paper industry with the plantation forest have an negative effect on competition in the field of plantation forest, the concentration ratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulp and paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and some regulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principles of competition law."

"Tesis ini bertujuan menganalisa urgensi peraturan pasar digital dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama: pertama, bagaimana regulasi persaingan usaha digital marketing menurut hukum Uni eropa dan hukum Amerika; kedua, bagaimana urgensi peraturan pasar digital dalam penegakan hukum persaingan usaha di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dan non-doktrinal, sebab dalam penelitian ini ditemukan fakta hukum dan fakta sosial yang kemudian dikaitkan dengan doktrin hukum untuk menjelaskan fonemena sosial yang ditemukan dari perspektif hukum. Terkait dengan pendekatan penelitian ini penulis memakai pendekatan deskriptif-analitis yang di mana mendeskripsikan data secara normatif berdasarkan perundang-undangan untuk ditelaah secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha di berbagai negara melakukan perubahan sistem dari ekonomi pasar tradisional ke pasar digital untuk mengefisienkan usahanya. Namun, dengan perubahan sistem tersebut terdapat fenomena sosial di mana perusahaan besar memanfaatkan sistem teknologi untuk memaikan pasar yang dapat merugikan para pesaingnya, terutama perusahan kecil dan menengah. Untuk mencegah gejala sosial tersebut Uni Eropa dan Amerika membuat regulasi persaingan usaha pasar digital, seperti digital Marketing Act European Union dan Amerika Serikat melalui Kongres ke-117 mengeluarkan 6 peraturan tentang pasar digital salah satunya American Innovation and Choice Online Act, kedua regulasi menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi atau mencegah tantangan ekonomi pasar digital dan regulasi ini dibuat untuk mencegah platform besar menyalahgunakan posisi mereka. untuk menghadapi tantangan tersebut pasar digital, regulasi khsusus yang berorientasi pada ekonomi digital sangat di perlukan dalam penegakan hukum persaingan usaha, pasar digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar tradisional. KPPU sebagai otoritas penegakan hukum persaingan usaha memiliki tantangan semakin kompleks, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau memiliki akses langsung sehingga kapasitas KPPU untuk mengakkan hukum terbatas di sebabkan oleh mekanisme untuk mengakses data.

---

This thesis aims to analyze the urgency of digital market regulations in enforcing competition law in Indonesia. The research focuses on two main issues: first, how digital marketing competition regulations are structured under European Union law and American law; second, the urgency of digital market regulations in enforcing competition law in Indonesia. The research employs both doctrinal and non-doctrinal methods, as it examines legal and social facts, linking them to legal doctrines to explain social phenomena from a legal perspective.Regarding the research approach, the study adopts a descriptive-analytical method, describing normative data based on legislation to be systematically analyzed. The findings indicate that businesses in various countries are transitioning from traditional market economies to digital markets to increase efficiency. However, this system shift has led to a social phenomenon where large companies exploit technological systems to manipulate markets, disadvantaging smaller and medium-sized enterprises.To address these issues, the European Union and the United States have established digital market competition regulations, such as the European Union’s Digital Markets Act and the United States Congress’s six digital market regulations during the 117th session, including the American Innovation and Choice Online Act. These regulations provide legal frameworks to address or mitigate the challenges of digital market economies and are designed to prevent dominant platforms from abusing their positions.In facing such challenges, digital market-specific regulations oriented toward the digital economy are crucial for enforcing competition law. Digital markets differ significantly from traditional markets. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as the competition law enforcement authority in Indonesia, faces increasingly complex challenges due to its limited authority to conduct searches or have direct access to data. These limitations restrict KPPU’s capacity to enforce the law effectively, highlighting the need for mechanisms that allow better access to critical data"

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannya dengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrin tersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengan kasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebut dihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single Economic Entity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agar menimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturan tersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine on Indonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency to regulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the related cases and its effect of such regulation considering the ASEAN Economic Community.

The conclusion is that it is important to include the regulation of Single Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999 to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single Economic Entity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN Economic Community."

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antara lain adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut.

---

This thesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises in procurement, which is in that regulation, a State-Owned Enterprises is given extraordinary to do direct appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/ or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations as its guideline to run in goods and services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an actor in national economy. The research method that used in this thesis is Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regulations were established such as Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through procurement. Such practice is violation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services."