Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kelayakan hukum Karbon (CO2) menjadi objek perdagangan karbon dalam skema mitigasi perubahan iklim dalam kacamata hukum dan etika lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat analitis dengan pendekatan normatif. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara normatif Karbon (CO2) dapat menjadi benda karena Undang-Undang dan menjadi objek perdagangan karbon, namun mengandung sejumlah pertanyaan dalam pendekatan secara etika lingkungan karena merupakan benda milik bersama serta tetap menggunakan pendekatan Antroposentris dalam memposisikan alam diikuti sejumlah masalah teknis kehutanan dan perdagangan.

---

This thesis discusses about the legal feasibility of carbon (CO2) become an object to carbon offset in climate change mitigation scheme in legal perspective and environmental ethic. This research is conducted in legal normative methode with analytical aproach. By this research, I found Carbon (CO2) could be defined as a goods, hence it could become an object of carbon offset. However, in perspective of environment ethics there are questions regarding how we see carbon as common property and remain use Anthropocentric approach to observe nature besides other number of technical problems such forestry and trade."

"Isu perubahan iklim perlu segera ditangani secara serius. Di antara instrumen-instrumen kebijakan yang ada, instrumen yang tergolong baru adalah instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi berusaha menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan. Salah satu jenis instrumen ekonomi yang dinilai cukup efisien adalah pajak karbon. Efisiensinya dapat melebihi instrumen command and control dan cap-and-trade. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala kegiatan dan/atau barang yang menghasilkan dan melepaskan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer. Tujuan dari instrumen ini untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat timbulnya eksternalitas negatif berupa perubahan iklim. Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan pajak ini, di antaranya adalah Swedia dan India. Kedua negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia yang juga berencana untuk menerapkan pajak ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengusulkan pengaturan mengenai pajak karbon, namun masih belum cukup mengakomodasi secara menyeluruh elemen-elemen pertimbangan yang penting dalam desain pajak karbon. Tidak semua senyawa emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto dan Amendemen Doha dikenai pajak karbon. Tarif pajak yang ditetapkan juga masih rendah dan belum ada jaminan penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan pendapatan dari pajak karbon tidak hanya dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim saja, namun terbuka untuk penggunaan lain. Ketentuan terkait pajak karbon sebaiknya diatur di dalam undang-undang tersendiri agar dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih komprehensif.

---

The issue of climate change needs to be taken seriously. Among the existing policy instruments, the relatively new instrument is the economic instrument. Economic instruments try to internalize environmental costs that have not been taken into account so far. One type of economic instrument that is considered quite efficient is the carbon tax. Its efficiency can surpass command and control and cap-and-trade instruments. The carbon tax is a tax imposed on all activities and or goods that produce and release carbon emissions resulting from burning fossil fuels into the atmosphere. The purpose is to correct market failures due to the emergence of negative externalities in climate change. Several countries have already implemented this tax, among them Sweden and India. These two countries can be used as lessons for Indonesia, which is also planning to implement this tax. The Draft Law (RUU) concerning the Fifth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures are set to regulate the carbon tax, but it is still not sufficient to fully accommodate the elements of consideration that are important in the design of the carbon tax. Not all greenhouse gas emission compounds under the Kyoto Protocol and the Doha Amendment are subject to a carbon tax. The tax rate set is also still low and there is no guarantee of reducing greenhouse gas emissions. The use of revenue from carbon taxes is not allocated only for climate change mitigation and adaptation, which is open for another use. Provisions related to carbon tax should be regulated in a separate act to accommodate a more comprehensive arrangement."

"Tesis ini membahas tentang perdagangan karbon kredit sebagai mekanisme/skema penanganan pengurangan emisi gas rumah kaca, dimana masih terdapat pro dan kontra terhadap mekanisme/skema perdagangan karbon kredit ini baik dari sisi substansi maupun pelaksanaan. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat konsep perdagangan karbon kredit dalam tinjauan hukum, baik aspek hukum keperdataan dan juga aspek hukum publik. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya mekanisme/skema ini sudah diimplementasikan dan memberikan manfaat meskipun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum dan ketidakefektifan skema/mekanisme ini terhadap tujuan diselenggarakannya perdagangan karbon kredit ini.

---

This thesis discusses about carbon credit trading as a mechanism/scheme in handling the emission reduction of Green House Gases (GHGs). There are pro & contra exist in substances and implementation of carbon credit trading. From that background situation, this thesis concern about problems of legal aspects in carbon credit trading, including private and public legal aspects. These problems are discussed using library research methods and conclude that basically carbon credit trading is able to implement as a mechanism in GHGs emission reduction, but in other hand there are problems exist which potential to be a legal problems and ineffectiveness of this mechanism to aim its purpose as an emission reduction mechanism."

"Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya.

---

In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting."

"Beberapa hasil penelitian memprediksi pada tahun 2030 hampir 80% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di dunia berasal dari kota-kota besar. Mitigasi perubahan iklim adalah pendekatan menuju kota rendah karbon dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan produksi CO2 khususnya dari sektor transportasi yang memproduksi emisi terbesar di Jakarta, sekitar 45% atau 2,33 tCO2/kapita dari total 5,10 tCO2/kapita; Disisi lain penataan ruang dan desain kota dapat memainkan peran penting (key factor) dalam pengurangan dan penyerapan CO2. Model penataan ruang dan desain kota yang efektif dan inovatif adalah penataan ruang dan desain kota yang mempertimbangkan prinsip mitigasi yaitu bagaimana penataan ruang dan desain kota yang memproduksi CO2 serendah mungkin dan menyerap CO2 sebanyak mungkin. Hasil analisis mengindikasikan bahwa penataan ruang dan desain kawasan TOD secara substantif dapat mengurangi CO2 dengan berkurangnya pengguna angkutan pribadi dan bertambahnya akses penduduk terhadap sistem transit yang nyaman dan akses ke elemen kota lainnya. Upaya pengurangan emisi CO2 dan penambahan akses ini terkait dengan pengembangan model penataan ruang dan desain kawasan TOD yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar Walk, Cycle, Connect, Transit, Mix use, Densify, Compact, dan Shift menghasilkan target pengurangan emisi menjadi 65% dari 30% Bussiness As Usual. Kondisi pengurangan emisi CO2 mengakibatkan menurunnya tingkat gradasi lingkungan dari 5,18 tCO2/kapita menjadi 4,47 tCO2/kapita, sedikit dibawah kondisi Kotra Metropolitan Tokyo (4,86 tCO2/kapita) yang telah mempunyai sistem TOD terstruktur dengan baik. Model ini dapat direplikasikan ke kawasan TOD lainnya yang mempunyai tipologi yang sama, dan membuktikan semakin banyak jumlah TOD yang tertata dan terstruktur di suatu kota metropolitan akan semakin tinggi tingkat keberlanjutannya.

---

Some studies envisage that 80% of global emissions GHG emanate from the big cities. The mitigation approach is aimed towards Low-Carbon and Sustainable Cities, especially in big cities. The approach encompasses a reduction in carbon dioxide (CO2) production and an increase in the absorption of CO2, especially from transportasion sector that produces the biggest emission in Jakarta as much of 45% or 2.33 tCO2/capita from 5.10 tCO2/capita in total emission. Spatial planning can play an important role or be the key factor towards the sustainability of the city. Innovative spatial planning and urban design model should take into account the principles of spatial planning and mitigation, how is producing carbon as low as possible and absorbing as much carbon as possible. The analysis indicate that the substantive TOD spatial planning can reduce CO2 emissions by reducing the private car, increasing the people's access to transit, adequate housing, pleasant facilities, pedestrians and cyclists, as well as large green open spaces. The research shows that the TOD spatial planning and urban design have resulted in greater achievement of emission mitigation target which do regard to the basic principles of Walk, Cycle, Connect, Transit, Mix use, Densify, Compact, dan Shift. The reducing is 65%, as compared to 30% of the target in bussiness as usual. These are demonstrated by the decreased level of enviromental degredation from 5.18 tCO2/capita to 4.47 tCO2/capita which is lower then Tokyo (4.89 tCO2/capita) that has been have a good TOD system. The contribution of emission reductions is significant and therefore it can be replicated to seven TOD which have similar typology. This study proves that the more TOD areas in a city, the higher the level of sustainability of the city."

"Peningkatan urgensi isu perubahan iklim dalam sistem internasional tidak terlepas dari peran aktor-aktor pasar, sehingga memunculkan solusi iklim berbasis pasar — terutama dalam bentuk perdagangan karbon. Negosiasi dalam Protokol Kyoto hingga Perjanjian Paris turut membahas konsep perdagangan karbon, dan realisasinya telah diimplementasikan dan direncanakan di berbagai yurisdiksi. Dengan melakukan penelusuran terhadap literatur berskala internasional yang telah melalui peer-review, tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan dan menganalisis 52 literatur yang relevan dengan menggunakan metode taksonomi. Tulisan ini akan menjawab rumusan permasalahan utama, yakni bagaimana perkembangan perdagangan karbon dikaji dalam literatur dan kerangka pemikiran hubungan internasional? Hasil pemetaan literatur menunjukkan adanya konsensus mengenai diskursus iklim dan lingkungan, aspek ekonomi, posisi Uni Eropa, serta sikap skeptis terhadap integritas lingkungan dalam konteks perdagangan karbon. Sementara itu, terdapat perdebatan di antara para akademisi mengenai evaluasi perdagangan karbon sebagai kebijakan lingkungan, potensi linking, peran sektor swasta, dan posisi negara berkembang. Analisis penulis menghasilkan sebuah sintesis umum bahwa pembahasan tentang perdagangan karbon dalam hubungan internasional telah melebur dalam diskursus iklim, dengan kekhasan perdebatan tentang hubungan Utara-Selatan, aspek ekonomi dan pembangunan, serta peran aktor non-negara. Penulis juga menemukan adanya celah penelitian berdasarkan tema dan konteks waktu penulisan, tema yurisdiksi yang dibahas, dan paradigma pemikiran yang digunakan.

---

The increasing urgency of the climate change in the international system is inseparable from the role of market actors, giving rise to market-based climate solutions — especially in the form of carbon trading. Negotiations in the Kyoto Protocol to the Paris Agreement have also incorporated the concept of carbon trading, and its realization has been implemented and planned in various jurisdictions. By conducting a search of peer- reviewed international literatures, this literature review seeks to map and analyze 52 relevant literatures using the taxonomic method. This paper will answer the formulation of the main problem, namely, how is the development of carbon trading studied in the literature and framework of international relations? The results of the literature mapping show that there is a consensus regarding the climate and environmental discourse, economic aspects, the position of the European Union, and skepticism about environmental integrity in the context of carbon trading. Meanwhile, debate among academics have revolved around the evaluation of carbon trading as an environmental policy, the potential of linking, the role of the private sector, and the position of developing countries. The author's analysis results in a general synthesis that discussions about carbon trading in international relations have merged into the climate discourse, with the particularity of debates on North-South relations, economic and development aspects, and the role of non-state actors. The author also finds that there are several research gaps based on the theme and context of writing, the jurisdictional themes that have been discussed, and the thought paradigms being used."

"Mangrove ecosystems can sequester carbon in their system. The problem of this research was the lack of optimization of blue carbon management in the protected forest of mangrove Nusa Lembongan. The study objective was to build a concept of blue carbon management in Nusa Lembongan. The method used in data collection was a survey, and the analytical methods used were multiple regression, spatial, and Soft System Methodology (SSM). The result of this study found that mangrove forest Nusa Lembongan stored 68,10 ± 20,92 Mg C ha-1. Local wisdom and community perception that mangrove forest is a tourism icon played an essential role in protecting mangrove forests. However, it is necessary to control leachate water pollution and waste from the landfill located directly adjacent to the mangrove forest, improve rehabilitation methods to increase survival rates, and monitor mangrove health conditions and carbon stock. The strategy of blue carbon management needs to be supported by adequate local capacity through socialization, training, and assistance. This study concluded that is the strategy of blue carbon management by involving the local community can avoid the release of CO2 emissions into the atmosphere and increase carbon sequestration.

---

Ekosistem mangrove dapat menyerap dan menyimpan karbon. Masalah pada riset ini adalah kurang optimalnya pengelolaan blue carbon di hutan mangrove yang berada di kawasan hutan lindung, seperti di Nusa Lembongan. Tujuan riset ini yaitu menyusun strategi pengelolaan blue carbon di hutan mangrove Nusa Lembongan. Metode yang digunakan pada pengumpulan data adalah survei dan metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, spasial, dan Soft System Methodology (SSM). Hasil riset ini yaitu total stok karbon di Nusa Lembongan sebesar 68,10 ± 20,92 Mg C ha-1. Kearifan lokal dan persepsi masyarakat bahwa hutan mangrove adalah ikon pariwisata, berperan penting dalam perlindungan hutan mangrove. Akan tetapi, diperlukan pengendalian terhadap pencemaran air lindi dan sampah dari TPA yang berlokasi di sisi hutan mangrove, perbaikan pada metode rehabilitasi untuk meningkatkan survival rate, dan pemantauan terhadap kondisi kesehatan dan stok karbon mangrove. Strategi pengelolaan blue carbon tersebut perlu didukung dengan kapasitas masyarakat yang memadai melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Kesimpulan riset ini adalah strategi pengelolaan blue carbon dengan melibatkan masyarakat dapat menghindari terlepasnya emisi CO2 ke atmosfer dan meningkatkan serapan karbon."

"Perubahan iklim merupakan permasalahan besar manusia saat ini. Dampak dari perubahan iklim dapat melanggar hak asasi manusia. Mengutip beberapa penelitian mengenai Carbon Majors, ditemukan bahwa emisi yang utamanya berasal dari industri bahan bakar fosil merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim melalui gas rumah kacanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah korporasi yang berkontribusi menyebabkan dampak perubahan iklim dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana perubahan iklim berdampak pada hak asasi manusia, bagaimana kewajiban hak asasi manusia oleh korporasi terkait dampak perubahan iklim serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi melalui mekanisme litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder mulai dari peraturan, putusan pengadilan, jurnal ataupun buku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim memang berdampak pada hak asasi manusia dan bahwa korporasi memiliki kewajiban hak asasi manusia dan dapat dimintakan tanggung jawab atas kontribusinya terhadap perubahan iklim. Terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan argumen hak asasi manusia atas dampak perubahan iklim, yaitu melalui gugatan pelanggaran hak dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Alangkah baiknya apabila Pemerintah membuat peraturan yang mengikat yang mengatur mengenai kewajiban korporasi terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia perubahan iklim melalui aktivitasnya.

---

Climate change is a major problem for mankind right now. The impact of climate change can violate many human rights. Citing several studies on Carbon Majors, it was found that emissions mainly from the fossil fuel industry are one of the major contributors to climate change through their greenhouse gases. This raises the question of whether corporations that contribute to climate change impacts can be held accountable or not. This research will examine and analyze how climate change impacts on human rights, how the obligations of human rights by corporations are related to the impacts of climate change as well as how the corporation is accountable through human rights-based climate change litigation mechanisms. This research is a juridical-normative research and qualitative analysis of various types of data. This research used secondary data ranging from regulations, court decisions, journals or books. The results of this study find that climate change does have an impact on human rights and that corporations have human rights obligations and can be held accountable for their contribution to climate change. There are two ways that can be used to hold corporations accountable, those are, using human rights arguments for the impacts of climate change through lawsuits for violation of rights and civil lawsuits for unlawful acts. It would be better if the Government made binding regulations governing corporate obligations related to human rights and climate change. This is necessary so that every action takes to prevent climate change human rights violations through their activities."

"Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon menjadi instrumen penting untuk mencapai target emisi. Implementasi perdagangan karbon di Indonesia masih awal dan memerlukan regulasi lebih lanjut, terutama terkait sistem perpajakan. Beberapa negara telah mengimplementasikan perpajakan seperti pajak penghasilan, namun di Indonesia hal ini belum ditelaah lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penghasilan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perdagangan langsung merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), serta membandingkan ketentuan PPh atas penghasilan perdagangan karbon di Australia dan Brazil yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji regulasi, literatur, data sekunder, serta benchmarking. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perlakuan pajak antara transaksi bursa karbon dan perdagangan langsung, yang memengaruhi efektivitas perdagangan karbon di Indonesia serta terdapat objek PPh atas penghasilan perdagangan karbon. Penghasilan dari bursa karbon dapat dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) yang juga sesuai dengan pengenaan pajak pada saham karena didefinisikan sebagai efek, sedangkan perdagangan langsung masih menjadi perdebatan terdapat potensi besar juga atas penerimaan keuntungan dari penjualan aset tersebut atau keuntungan yang dapat dikenakan PPh badan secara umum dengan tarif 22%. Benchmarking dengan Australia dan Brazil memberikan gambaran ketentuan PPh yang dapat diterapkan di Indonesia.

---

With the increasing global awareness of climate change and carbon emission reduction, carbon trading has become an important instrument to achieve emission targets. The implementation of carbon trading in Indonesia is still early and requires further regulation, especially regarding the taxation system. Some countries have implemented taxation such as income tax, but in Indonesia this has not been explored further. This study aims to analyze whether income from carbon trading through carbon exchanges and direct trading is an object of Income Tax (PPh), as well as compare the provisions of Income Tax on carbon trading income in Australia and Brazil that can be adopted by Indonesia. The research uses a qualitative descriptive approach by reviewing regulations, literature, secondary data, and benchmarking. The results show differences in tax treatment between carbon exchange transactions and direct trading, which affect the effectiveness of carbon trading in Indonesia and the object of income tax on carbon trading income. Income from carbon exchange can be subject to final income tax Article 4 paragraph (2) which also corresponds to the tax imposition on shares because it is defined as securities, while direct trading is still debatable, there is also a large potential for receiving profits from the sale of these assets or profits that can be subject to general corporate income tax at a rate of 22%. Benchmarking with Australia and Brazil provides an overview of income tax provisions that can be applied in Indonesia."

"Wilayah perkotaan Cilacap terdapat beberapa industri besar, permukiman padat, serta padatnya mobilitas kendaraan bermotor yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dioksida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran jumlah emisi karbon dioksida di wilayah perkotaan Cilacap dalam konteks spasial. Dalam penelitian ini dihitung estimasi emisi karbon dioksida menggunakan variabel penggunaan tanah yaitu industri, kendaraan bermotor, aktivitas penduduk, dan lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi dengan jumlah tinggi terkonsentrasi di bagian Selatan daripada di bagian Utara wilayah perkotaan Cilacap. Hal ini disebabkan di bagian Selatan wilayah perkotaan Cilacap terdapat lebih banyak industri serta lahan terbangun.

---

Cilacap urban area consists of three big industries, crowded housings, and also high vehicle mobility that cause increased the carbon dioxide emission. This research was conducted to analyze the distribution of estimation from carbon dioxide emission at Cilacap urban area in spatial context. In this research was calculated estimation of carbon dioxide emission from land use variables such as industry, vehicle, people activity, and agricultural land. This research used descriptive and spatial analysis method. The result shows that high amount of emission concentrated more on Southern than Northern part of Cilacap urban area. It is because the Southern Cilacap urban area has more industry area and built up area."