Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai apa dasar hukum yang dipakai dalam pembangunan Jembatan Multiguna Senen Jaya karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bangunan yang tidak melekat di atas tanah. Juga dibahas mengenai hubungannya dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Multiguna Senen Jaya menggunakan pemanfaatan hak udara bebas sebagai dasar pembangunannya dan memenuhi unsur-unsur dalam pemberian Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung.

---

This thesis is about what legal basis used in construction of Jembatan Multiguna Senen Jaya in the absence of regulation in the laws and regulations in Indonesia that are not attached to the ground. Also discussed about the relationship with the Building Ownership Certificates which are regulated in Law No. 20 of 2011 on the Flats. This research is juridical research. The results showed that the Jembatan Multiguna Senen Jaya was using the utilization of free air rights as the basis of development and meet the elements in the provision of Building Ownership Certificates."

"Tesis ini membahas tentang prespektif pengelolaan rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pengelolaan yang dilakukan oleh Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun (PPPSRS) terhadap benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama guna kepentingan bersama ini masih belum menjadi perhatian serius para pihak yang terlibat dalam Rumah Susun. Kapan dibentuknya PPPSRS dan bagaimana seharusnya dengan aturan-aturan teknis atau Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun ternyata belum dilengkapi secara detil dan belum menjabarkan syarat dan kondisi serta tata cara pelaksanaan hukum pembentukan PPPSRS secara terperinci. Sehingga prespektif pengelolaan rumah susun dilengkapi dengan aturan-aturan teknis atau Peraturan Pemerintah yang secara detil menjabarkan syarat dan kondisi serta tata cara pelaksanaan hukum pengelolaan rumah susun guna mempertegas peranan PPPSRS sebagai pengelola bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama demi kepastian hukum.

---

This thesis discusses the management perspective of the apartment pursuant to Law 20 of 2011 Regarding Apartment. Managed by the owners and occupants Sarusun Association (PPPSRS) against objects together, piece together and ground together for the common good is still not a serious concern of the parties involved in the Apartment. When and how should the establishment PPPSRS technical rules or regulations by Government Law, which now turns the rule of law has not been completed in detail and have not specified the terms and conditions and procedures for law enforcement PPPSRS formation in detail. So that there is a future perspective of the management of the apartment is equipped with technical rules or government regulation that lays out in detail the terms and conditions and legal procedures for the management of the apartment in order to emphasize the role PPPSRS as part of joint management, shared objects and land together for the sake of certainty law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas penerapan Pasal 43Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan identifikasikendala-kendala terhadap pengaturan mengenai rumah susun. Diharapkan dapatmemberikan masukan kepada pihak-pihak yang menyediakan dan menyelenggarakanpembangunan perumahan dan kawasan permukiman terutama mengenai peningkatanpemasaran pengembangan perumahan dan permukiman dengan diberlakukannyasyarat keterbangunan paling sedikit 20%, agar dapat lebih memahami dan dapatmenempatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak baik itupemerintah, swasta dan masyarakat pada tempatnya sesuai dengan peraturan yangberlaku di negara kita. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode kepustakaanyang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menggambarkan proses pelaksanaanpembangunan rumah susun, kemudian melakukan analisis terhadap aspek-aspekpemasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Pengambilan datasekunder dilakukan untuk memperoleh data tentang peraturan perundangan, literaturdan pendapat para ahli, makalah-makalah dan hasil penelitian yang telah dilakukanterdahulu yang berkaitan dengan pembangunan rumah susun. Hasil penelitian inimenyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam penerapan Pasal 43 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penerapan peraturan ini dianggapmemberatkan pelaku pembangunan rumah susun disebabkan tidak semua pelakupembangunan rumah susun dapat memenuhi syarat Keterbangunan perumahan palingsedikit 20% (dua puluh persen) yaitu hal telah terbangunnya rumah paling sedikit20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana,sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan. Terkait denganhal ini, diidentifikasinya kendala dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun2011 tentang Rumah Susun terhadap rencana pembangunan rumah susun oleh pelakupembangunan rumah susun.

---

ABSTRACTThis thesis discussed concerning the analysis from the aspect of the law on theapplication of the Article 43 number regulations 20 in 2011 about the High-riseBuilding and the identification of hindrances towards the regulation about the highriseBuilding. Expected to be able to give input to sides that provided and held thedevelopment of housing and the settlement region especially concerning the increasein the marketing of the development of housing and the settlement with theimplementation of the condition keterbangunan at least 20%, so that more couldunderstand and place the rights and obligations respectively the good side thegovernment, private enterprise and the community to his place in accordance with theregulation that was valid in our country. The research method in this thesis was thebibliography method that was juridical normative, that is by depicting the process ofthe implementation of the development of the high-rise Building, afterwards carriedout the analysis towards aspects of the marketing of the development of housing andthe settlement region. The taking of the secondary data was carried out to receive thedata about the legislation regulation, literature and the opinion of the experts, papersand results of the research that was carried out previous that was linked with thedevelopment of the high-rise Building. Results of this research concluded that isgotten by the hindrance in the application of the Article 43 Nomor regulations 20 in2011 about the High-rise Building. The application of this regulation it wasconsidered caused problems for the perpetrators of the development of the high-riseBuilding was caused not all the perpetrators of the development of the high-riseBuilding could fill the Keterbangunan condition housing at least 20% (twentypercent) that is the matter has the development of the house at least 20% (twentypercent) from all over the number of house units as well as the availability of theinfrastructure, means, and the utility of the public in a housing that were planned. Inrelation to this, he identified the hindrance in the Article 43 Nomor regulations 20 in2011 about the High-rise Building towards the development plan of the high-riseBuilding by the perpetrators of the development of the high-rise Building."

"Unsafe Act merupakan salah satu penyebab insiden yang secara langsung terjadi, hal ini dikarenakan Unsafe Act termasuk kedalam kegagalan aktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan kejadian unsafe act berdasarkan faktor-faktor prakondisi dan berdasarkan model HFACS-MI. Variabel yang diteliti adalah Unsafe Act meliputi Errors dan Violations. Sedangkan Precondition of unsafe act meliputi Environment Factors, Condition of Operators, dan Personnel factors. Setiap variabe diklasifikasikan berdasarkan penyebab insiden ke dalam indikator-indikator yang berkontibusi terhadap insiden. Pengklasifikasian tersebut dilakukan dengan menganalisis kronologi insiden, faktor penyebab langsung dan tidak langsung insiden yang terdapat pada laporan investigasi insiden serta membandingkan dengan model HumanFactors Analysis And Classification System-Mining Industry(HFACS-MI). Analisis Insiden Unsafe Act dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk melihat persentase terjadinya insiden pada masing-masing variabel.

---

Unsafe act is one of the direct causes of incident, because it included into active failure. Therefore, the purpose of this research is to explain unsafe act incident based on precondition factors and using HFACS-MI model. Variables studied include Environment Factors, Condition of Operators, and Personnel Factors. Each variables is classified based on causes of incident into indicators that contributed to the incident. Classification is conducted by analyzing chronology of the incident, direct and indirect causes of incident reported on investigation report and comparing it with Human Factors Analysis and Classification System-Mining Industry (HFACS-MI). Analysis of unsafe act incident is conducted with quantitative method to observe the incident percentage in each variable."

"Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah kebutuhan akan service/pelayanan masyarakat yang cepat dan prima. Keadaan ini makin dipertegas dengan meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. Sejalan dengan hal tersebut maka baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi pemerintahan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, kompetitif dan berorientasi kepada masyarakat pemohon ijin sebagai subjek pelayanan.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang. Dalam menentukan kualitas pelayanan tehadap pemohon ijin dianalisis sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: strategi, system, struktur, keterampilan SDM, gaya kepemimpinan dan pemilikan nilai dan masing -masing dimensi dari kualitas pelayanan yang meliputi; tangibles, reability, responsiveness, assurace dan emphaty.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin adalah ketepatan waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan yang timbul., melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna ijin, pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan kerapian ruangan tempat bekerja.Kedua, faktor-faktor yang yang perlu dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin. Faktor-faktor tersebut adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon ijin, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan eksterior dan interior ruangan tempat kerja dengan baik.Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, faktor tersebut adalah memberikan perhatian secara individu kepada masyarakat pengguna ijin.Keempat, faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini tidak terdapat unsur yang masuk dalam kuadran tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Variabel yang diamati adalah Struktur Organisasi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kualitas Pelayanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kecamatan.Pemilihan variabel atau faktor dimaksud, didasarkan pemikiran dan pertimbangan, dilihat dari kepentingan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan IMB merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Pemeintah Kota khususnya, dalam mewujudkan tertib perijinan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memberikan kepastian hukum dalam membangun bangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, cepat dan murah. Dari kepentingan masyarakat, efektifitas pelayanan dicerminkan adanya kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang diharapkan. Disadari penulis, bahwa banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan, sebagaimana pendapat atau teori yang diungkapkan para ahli, seperti faktor kepemimpinan, kultur, lingkungan, teknologi, motivasi dan lainnya. Akan tetapi, Penulis ingin membatasi pokok bahasan yang difokuskan pada teori yang mendukung dan relevan dengan kondisi nyata dilapangan.Data yang digunakan untuk pembahasan, adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 196 responden yang terdiri dan masyarakat Kecamatan Ciledug baik yang pernah berhubungan dengan Kecamatan, maupun yang belum pernah berhubungan dengan Kecamatan, serta aparat Kecamatan dan aparat Kota Tangerang. Disamping itu data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan studi kepustakaan.Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan cara setiap pertanyaan dalam angket sesuai dengan variabel yang diamati diberi bobot. Bobot tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan bobot maksimal dari masing-masing variabel, sehingga persepsi responden dari masing-masing variabel, maupun secara menyuluruh dapat diukur efektifitasnya. Untuk memudahkan perhitungan efektivitas masing-masing variabel yang diamati, ditetapkan bobotnya dengan asumsi, jika bobot efektifitasnya 0%-50% efektifitasnya kurang. Jika bobotnya 51%-75% efektifitasnya cukup. Jika bobot efektifitasnya antara 76%-85% efektifitasnya baik dan jika bobot efektifitasnya 86%-100% efektifitasnya sangat baik.Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektifitas pelayanan, dilihat dari variabel struktur organisasi mendapat skor cukup atau 70,89 %, efektifitas pelayanan dilihat dari variabel kewenangan memiliki skor baik atau 84,25 % , dan efektifitas pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan memperoleh skor baik atau 84,53 %. Sedangkan efektivitas pelayanan dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing variabel yang diamati menunjukkan skor cukup atau 73,8 %. Dengan hasil skor cukup tersebut membuktikan, bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug, sehingga pelayanan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Kecamatan Ciledug belum baik, atau belum memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat.Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang, diharapkan menetapkan langkah kebijakan untuk melakukan perubahan atau penataan struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan, serta penempatan pegawainya secara selektif. Disamping itu, perlu kebijakan khusus untuk memberdayakan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah, untuk berfungsi sebagai back office atau front office dalam memberikan pelayanan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Disamping itu, diharapkan kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dapat melakukan diskusi dan pengkajian secara ilmiah, mengenai masalah kewenangan atau desentralisasi kewenangan yang saat ini menjadi issue yang mengganggu integrasi bangsa, sebagai akibat perbedaan persepsi dan penafsiran dikalangan praktisi pemerintah, politisi maupun akademisi."