Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan tender yang saat ini tengah berjalan peraturan teknis utama yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diadakan berubahan kembali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut secara otomatis menyatakan bahwa Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, tidak berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, secara tegas mengatur tentang jaminan berlakunya kontrak kerja konstruksi, yakni diaturnya wanprestasi/cidera janji, mekanisme dan tata cara penyelesaiannya. Peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitiatif.Masyarakat yang berperan sebagai penyedia barang/jasa harus mematuhi segala ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.Peranan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus bersifat mengatur (regulerent), mengikat secara umum artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu saja.Pada akhirnya Peneliti akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap peraturan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi pemerintah.

---

ABSTRACTThe national contruction service is expected to develop its role in the national development by improving its expertise, supported by strong business structure, in order to achieve premium quality construction projects. The principal legal issue in this respect is the extent of which a construction work contract may provide sufficient legal protection to the relevant parties, particularly the construction services provider. In the currently applicable implementation of tender process, the applicable principal technical regulation is the Presidential Regulation Number 80 of 2003 as amended by Presidential Regulation Number 54 of 2010 as further amended by Presidential Reulation Number 35 of 2011 on Procurement of Government Goods/Services. Such Presidential Decrees revoked the Presidential Decree Number 80 of 2003 on Guidance for Implementation of Procurement Government Goods/Services. Further, Law of Number 18 of 1999 on Construction Services provides a guarantee in respect of enforceability of a construction work contract, namely provisions concerning default of contract, the mechanism and procedures for resolutions.The implementing regulation is governed in Goverenment Regulation Number 29 of 2000 on Implementation of Construction Services. The research method applied in this thesis is by conducting a normative judicial approach with specification of analytical descriptive research method. The data collection method is library research. Whereby such data shall be further analyzed and processed with qualitative analysis method. The public, with their role as supplier of Goods/services must comply with all provisions stipulated in the prevailing laws and regulations. The Government as a policy maker must regulate and issue regulations and policies, which shall bind the public in whole: in this regard its policy should encompass all people and not just designed for specific person or individual. In the end, the Researcher shall provide her conclusion relevant tokey issues and advise on the need for improvement on regulation and the laws related to procurement of Goods/Services.,particulary in government contruction services."

"Bahwa pada dasarnya setiap negara memerlukan adanya peningkatan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah membuka kemitraan dengan swasta untuk dapat terlibat melakukan pembangunan infrastruktur, yang mana lazim dilakukan dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode tender. Namun kenyataanya, banyak adanya indikasi persekongkolan tender dengan menggonakan metode tender terbatas. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur tender terbatas dalam hal tindakan persekongkolan tender dan bagaimana metode pembuktian yang perlu diterapkan dalam rangka membuktikan persekongkolan tender terbatas. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Adapun teori yang diguanakn dalam penelitian ini adalah teori persekongkolan tender dan teori pengadaan barang dan/atau jasa. Adapun hasil penelitian ini adalah telah ditemukan banyak negara-negara yang telah memberikan pemahaman atas metode tender terbatas, namun fakta nya di Indonesia belum ada peraturan definitif mengenai tender terbatas tersebut. Absennya definisi dan juga kekosongan hukum atas tender terbatas ini akan menimbulkan kerancuan dan ambiguitas dalam pelaksanaan tender. Sehingga hal ini justru rentan dengan adanya praktik kecurangan dan persekongkolan tender. Dalam hal pembuktian, faktanya sampai saat ini masih terdapat kesulitan untuk melakukan pembuktian atas kasus persekongkolan tender, khususnya tender terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pengawas persaingan usaha untuk dapat menerapkan pembuktian dengan pendekatan indirect evidence. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar disusun sebuah peraturan perundang-undangan yang komprehensif terkait dengan pengawasan persekongkolan tender terbatas, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan adanya kerancuan dan ambiguitas.

---

In general, every country needs an escalation of the infrastructure development. Therefore, the government will make partnerships with the private sector involving the infrastructure development, which is usually done through the process of goods and/or service procurement using a tender method. However, in practice, there are many indications of bid rigging or collusion using the limited tender method. Therefore, it is necessary to know how the law in Indonesia regulates limited tenders in terms of tender conspiracy actions and what methods of evidentiary to apply in order to prove limited tender conspiracy. The research method used is normative juridical with secondary data. The theory used in this study is the tender conspiracy/bid rigging theory and the theory of procurement of goods and/or services. The results of this research are that many countries have provided an understanding of the limited tender method, but the fact is that in Indonesia, there are no definitive regulations regarding the limited tender. The absence of a definition as well as a legal vacuum for this limited tender will lead to confusion and ambiguity in the implementation of the tender. Therefore, this circumstances is actually resistance to the existence of fraudulent practices and tender conspiracy. In terms of evidence, the fact is that until now there are still difficulties in proving cases of tender conspiracy, especially limited tenders. Therefore, it is important for business competition authorities to be able to apply evidence using the indirect evidence approach. From the results of this study, the researcher suggests that a comprehensive legislation related to the supervision of limited tender conspiracy is applied, so that there is no legal vacuum that causes confusion and ambiguity."

"

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, pelelangan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahap ini merupakan awal dimulainya pelaksanaan proyek konstruksi. Pelaksanaan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, fenomena yang terjadi adalah penyelenggaraan lelang jasa konstruksi dipengaruhi oleh adanya dugaan keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi. Dalam hal ini, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi mengatur pelelangan dengan cara menciptakan persaingan semu di antara penawar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keterlibatan, bentuk keterlibatan, pengaruh keterlibatan, tingkat keterlibatan, dan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi memenangkan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, di mana proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara langsung dengan responden dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah analisis statistik deskriptif dengan metode distribusi frekuensi dan metode analisis statistik lainnya yang meliputi uji validitas dan reliabilitas dengan Corrected Item Total Correlation Test dan analisis komparatif dengan Kruskal Wallis Test.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi sangat terlibat dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dan dengan adanya keterlibatan tersebut menjadikan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi untuk memenangkan lelang jasa konstruksi sangat besar.

---

In construction project, tender becomes important because it represent early starting construction project. Tender in Department of Public Work Brebes Region is executed based on Presidential Decree Number 80/2003 and technically arranged by Brebes Region Government Law Number 7/2007 about Local Property Asset Management Guidance. Phenomenon that happened in environment in Department of Public Work Brebes Region is the existence of anticipation that management of construction tender very influenced by existence of Contractor Associates involvement. Contractor Associates link importance all it?s member to get opportunity in following tender with limited emulation.

This study had a purpose to know cause of involvement, form involvement, influence of involvement, mount involvement, and level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region.

The study method that writer used are case study that gathering respondent in form of survey and interview with related parties and data from that survey will be analyzed with descriptive statistical analysis by using frequency distribution method and statistic analyzed other which is validity and reliability analysis with Corrected Total Item Correlation Test and comparability analysis with Kruskal Wallis Test.

From this study the writer find out the Contractor Associates very involved in tender process at Department of Public Work Brebes Region and with existence of the involvement make level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region very big.

"

"ABSTRAKSistem e-tendering atau tender secara elektronik melalui internet pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang ditender, menyediakan monitoring publik yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pada pelaksanaan e-tender jasa konstruksi banyak sering terjadi gagal tender. Penelitian ini bertujuan untuk mencari mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab gagal tender pada e-tender jasa konstruksi serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tender pada e-tender jasa konstruksi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 sampel terdiri dari pemilik proyek yaitu KPA, PPK, PPTK dan Pokja Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ) serta dari pihak penyedia jasa yaitu kontraktor yang pernah mengikuti e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan teknik nonprobability sampling. Dari data yang telah diperoleh, dilakukan analisa dengan analisa statistik deskriptif untuk mendapatkan variabel yang sering menyebabkan gagal tender pada e-tender jasa konstruksi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tedapat 22 faktor yang menyebabkan terjadi gagal tender pada e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan faktor yang paling sering terjadi yaitu tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran dengan faktor Penyebab dokumen penawaran tidak lengkap. Hasil penelitian ini juga di dapatkan strategi peningkatan keberhasilan e-tender jasa konstruksi yang berasal dari ke 22 faktor tersebut.

---

ABSTRACTElectronic tender or e-tendering system in the procurement of goods and services in Indonesia from the prespective of the government is considered to be tool/instrument to relize good governance and public services, because it will increase cost efficiency, effectiveness, faster cycle times, increase package transparency tendered work, provides better public monitoring, propmotes fair competition and increase government accountability. However, several tender failures occur frequently whie implementing the e-tendering system in Jakarta's public construction project. This research aims to determine what factors caused the failed tenders in e-tendering system for public construction projects and strategies that can be use to increase the success of tenders in e-tendering system for public construction project in Jakarta. The samples used in this study were 67 samples consisting of project owners (KPA, PPK, and PPTK), Tender Committee (Pokja UKPBJ), and contractors who have participated in tender using e-tendering system for public construction projects in Jakarta. The sampling of this research was done using a questionnaire with a nonprobability sampling technique. From the data that has been obtained, an analysis using descriptive statistical data processing methods is done to get the variables that often cause tender failures in the e-tender of construction projects. The results of this study found that there were 22 factors that caused tender failures in the construction services e-tender in the DKI Jakarta Provincial Government with the most frequent factor, namely that there were no bids that passed the bid evaluation with the factors causing the incomplete bidding document. The results of this study also found a strategy to increase the success of e-tender for construction services derived from the 22 factors."

"Notaris memegang peranan penting dalam aspek keperdataan masyarakat, baik individu kodrati maupun badan hukum. Dewasa ini fungsi dan tugas notaris berkembang tidak hanya pada bidang-bidang yang diketahui secara umum, seperti akta anggaran dasar perusahaan, namun juga telah berkembang sampai ke ranah industri minyak dan gas bumi, khususnya pembuatan surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri pada tender pengadaan barang dan jasa. Fungsi baru notaris tersebut lahir setelah diundangkannya revisi ketiga Pedoman Tata Kerja Nomor 007 tanggal 03 April 2013 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi notaris dan kegiatan tender pengadaan barang dan jasa yang mengandung pelanggaran notaris dalam membuat surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri bagi Perusahaan Nasional. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder dan hasil yang bersifat evaluatif analitis. Dalam praktiknya, absensi peningkatan pengetahuan terkait fungsi baru yang dimiliki notaries tersebut akan mengakibatkan terjadinya suatu bentuk pelanggaran baru oleh notaris.

---

A notary holds an important role in civil aspect of the society, both physical person and juridical person. Nowadays, the functions and duties of a notary evolved from not only being on the fields that are commonly known, such as article of association of a company, but also have evolved to the field of oil and gas industry, especially on the making of Domestic Company Statement Letter for the procurement of goods and services. This new function of a notary emerged after the enactment of the third revision of Work Procedure Guidelines to Supply Chain Management Number 007 dated April 3rd, 2013 by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKKMIGAS). This research aims on finding out the legal implications to notaries and the activities of tender for procurement of goods and services that contain notary violation on the making of Domestic Company Statement Letter for National Company. According to the issues raised in this research, hence the research method will be juridical normative with a qualitative approach using secondary data and results with the nature of analytical evaluative. In practice, the absence of increased knowledge related to this new function of a notary will caused a new form of violation by a notary."

"Penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Sampai saat ini, laporan mengenai persekongkolan tender masih mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tahun 2007, sebanyak 75% laporan merupakan dugaan persekongkolan dalam tender sehingga berimbas juga terhadap perkara yang ditangani oleh KPPU. Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana kalau persekongkolan tersebut dilakukan dalam suatu pelelangan barang/jasa. KPPU sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999 kemudian menyusun pedoman dan atau publikasi sebagaimana disebutkan dalam tugas Komisi di Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pedoman Pasal 22 tersebut dijelaskan bahwa cakupan tender meliputi tawaran harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas. Dengan demikian, persekongkolan dalam pelelangan barang/jasa termasuk dalam yurisdiksi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason sehingga membutuhkan analisa mengenai dampak persaingannya. Pasal tersebut terdiri dari 5 unsur yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam membuktikan terjadi atau tidak terjadinya persekongkolan maka KPPU harus melakukan pemenuhan semua unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.

---

The characteristic of this study is Prescriptive; using the normative juridicai and law comparison research method with secondary data that obtained from the library research as the main source. Until now, the report conceming tender conspiracy still dominates the reports that enter the Supervisory Commission for Business Competition (KPPU). In year 2007, 75% reports are tender conspiracy assumptions that then have an impact on the case handled by KPPU. Tender conspiracy ruled in Article 22 Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. That Article only ruled concerning the conspiracy to arrange or determine the tender winner. The later emerge matter are how if the conspiracy occurred on a goods/services tender. KPPU as an institution formed to execute the Law Number 5 Year 1999 then arrange guidance and or publication as mentioned in the Commission duty in Article 35 letter f Law Number 5 Year 1999. In the Article 22 guidance explained that tender scope includes price bids to do the entire jobs or execute a job, provide goods and or Services, buy goods and or Services, and sell a goods and or Services. According to the definition, the basic implementation scope of the Article 22 Law Number 5 Year 1999 is tender or bids to propose price that can be done through open tender, limited tender, public bids, and limited bids. Thus, conspiracy tender in goods/services tender include in the juridicai of article 22 Law Number 5 Year 1999. Article 22 Law Number 5 Year 1999 used the rule of reason approach, which needs analysis on the competition impact. That article consists of 5 (five) elements which are business subject element, conspiracy element, other parties’ element, arrange and or determine the tender winner element, and the result in unfair business competition element. To authenticates whether a conspiracy does occur or not, then KPPU must fulfill all the elements in the Article 22 Law Number 5 Year 1999."

"PT. X merupakan salah satu anak perusahaan BUMN karya terbesar yang ada diIndonesia, dimana mempunyai sub bidang bisnis konstruksi EPC yang target pasarnyaadalah proyek proyek EPC warehouse, storage tank, rangka struktur baja, PPC, Instrumet system, Piping system dan Handling material. Berdasarkan data laporan tahunan target omset semakin menurun dari tahun 2018-2022, data perolehan tender proyek EPC 5 tahun terakhir selalu turun dengan statistik 48 % tender kalah disebabkan oleh Kalah penawaran harga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi proses penawaran harga dalam tender proyek konstruksi EPC PT.X. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature kemudia melakukan validasi factor dominan kepada pakar terkait, selanjutnya dilakukan analisa dengan metode analisa DMAIC dengan FMEA, diagram Pareto untuk Measure dan Fishbone diagram untuk analisi. Hasilnya terdapat eliminasi dan penambahan dimana ada 11 faktor dominan, dimana berdasarkan pareto diagram hanya 7 faktor yang dominan. Tindak lanjut dari masalah yang ada adalah Tim marketing perlu mengumpukan informasi yang dikumpulkan terkait tender yang dikuti sebelum PQ merekrut dari personal internal perusahaan yang berpengalaman maupun dari eksternal perusahaan, Masing masing risk owner melakukan kajian pada dokumen ITB (Intrtuction to Bidder) atau menggunakan project leason learned sebelumnya, Membuat integrasi sistem database vendor dengan digitalisasi. Bisa dengan SAP, Maximo, Microsoft Axapta Improvementnya adalah Direktur Operasi harus mempertimbangakn ulang dalampengambilan keputusan biaya overhead,margin dan biaya jasa produksi. Membuat strategi Estimasi Harga Tender Proyek EPC dan strategi proses pelaksanaa Menyusunproposal penawaran harga.

---

Construcion Company X is one of the largest state-owned enterprises subsidiaries

in Indonesia and has a sub-sector of the Engineering Procurement and Construction

(EPC) business whose target market is EPC warehouse projects, storage tanks, steel

structure frames, PPC, instrument systems, piping systems, and material handling. Based

on data from the annual report, the turnover target has decreased from 2018–2022. Data

on tenders for the EPC project in the last 5 years has always fallen, with a statistic of

48% of tenders being lost due to losing price bids. The main objective of this study is to

identify and evaluate the dominant factors that influence the price bidding process in the

tender for the Construcion Company X. EPC construction project. The research method

used is a literature study followed by validating the dominant factor in the relevant

sources and then analyzing it using the DMAIC analysis method with FMEA, Pareto

diagrams for measurement, and Fishbone diagrams for analysis. The result is elimination

and addition, where there are 11 dominant factors, whereas based on the Pareto diagram,

only 7 factors are dominant. As a follow-up to the existing problem, the marketing team

needs to collect information related to the tender that was attended before the Pre

Qualication (PQ). Recruit experienced man power in internal company personnel as well

as from external companies. Each risk owner conducts a study on ITB (Instruction to

Bidder). The improvement is that the Director of Operations must reconsider making

decisions on overhead costs, margins, and production service costs. Develop a Tender

Price Estimation strategy for the EPC Project and a strategy for the implementation

process and Prepare a price bid proposal"

"Persekongkolan tender dianggap sebagai aktivitas yang dapat menghambat upaya pembangunan Negara. Anggapan seperti ini disebabkan bahwa pada hakekatnya persekongkolan atau konspirasi dianggap bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu hampir semua Negara menganggap perlu melarang tegas aktivitas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaturan dan penerapan terhadap persekongkolan tender di Indonesia, Amerika, dan juga Uni Eropa dalam hukum persaingan usaha, yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan terhadap persekongkolan tender yang sebaiknya dilakukan oleh KPPU.

---

Bid Rigging is often assumed as an activity that may hinder Country‟s development. This assumption was caused by the nature of conspiracy which is in contrary with justice, because it does not provide an equal chance for every business actors. Thus, almost every State strictly forbid such activity. The outcome of this study shows the regulation and the application of bid rigging in Indonesia, America, as well as European Union in Competition Law, which is aimed. to fix the regulation which supposedly conducted by Business Competition Supervisory Commission"

"Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

---

The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia."