Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas perkembangan ASEAN menuju security community dengan meneliti konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Respon dari ASEAN terhadap konflik, serta dinamika interaksi kedua negara memiliki peran penting dalam menilai mengapa konflik bisa terjadi di tengah upaya ASEAN membentuk security community yang lebih matang. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivis, yang berfokus pada norma dan identitas, tesis ini menganalisis tiga faktor penyebab konflik, yaitu “organisasi”, “transaksi”, dan “pembelajaran sosial”. Ketiga faktor tersebut menentukan perkembangan dan kemunduran ASEAN di masa depan.

---

ABSTRACTThis research examines the progress of ASEAN towards a security community by analysing the armed conflict between Thailand and Cambodia. How ASEAN responds to the conflict as well as the interaction dynamic between the two countries have played a central role in analysing why the armed conflict occurs in the middle of ASEAN’s effort to develop a more mature security community. By employing constructivist framework which emphasises norms and identity development, this theses analyses three factors behind the armed conflict, namely “organisation”, “transaction”, and “social learning”. These factors will be crucial in determining ASEAN’s development and decline in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini menyoroti sengketa perbatasan di candi Preah Vihear antaraThailand dan Kamboja. Hubungan antara dua negara mengalami ketegangan sejakadanya konflik bersenjata antara pasukan Thailand-Kamboja pada tahun 2008,yang terkait dengan tumpang-tindih sengketa teritorial atas wilayah di sekitaricandi Preah Vihear. Konflik ini sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2011.Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mempertanyakan efektivitasASEAN sebagai rezim untuk menangani dan menyelesaikan konflik ini.Tesis ini menganalisis bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan dengankeefektivitas Rezim ASEAN dalam penyelesaian konflik bersenjata antaraKamboja dan Thailand mengenai wilayah sekitar candi Preah Vihear. Analisismenunjukkan, bahwa ketidakefektifan rezim ASEAN dipengaruhi oleh adanyaketerbatasan dari tiga faktor yang mendukung pemecahan masalah kapasitas, yaitupengaturan kelembagaan, distribusi kekuasaan di antara aktor, dan keahlian sertakekuatan yang dimiliki rezim untuk solusi kooperatif.Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kualitatif melaluistudi pustaka dan studi dokumen. Dalam rangka untuk menjelaskan secara rincikonsep efektivitas rezim internasional digunakan. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa keterbatasan dari tiga faktor tersebut menghalangi elemenkapasitas pemecahan masalah/konflik rezim ASEAN.

---

ABSTRACTThis study higlights the border dispute over the Preah Vihear templebetween Thailand and Cambodia. The relationship between two states has beenstrain since the armed conflict in 2008 associated with the overlapping teritorialdispute over area that surrounds Preah Vihear temple. The conflict itself began toescalate in year 2011. Within this context, this research is to questioningASEAN’s effectivity as a Southeast Asia regime to approach and resolve thisconflict.This thesis analyzed there are some problems related to effectivenessASEAN Regime in the settlement of the armed conflict between Cambodia andThailand concerning area that surrounds temple of Preah Vihear. Theexamination shows, that ASEAN’s regime ineffectiveness affected by the limitationof three factors that bolster problem solving capacity, namely institutional setting,distribution of power among actors involed, and skill and energy available forcoopeative solutions.The data used qualitative research through library and document study. Inorder to describe in detail the concept of international regime effectiveness isused. The result of this study shows that limitation of theese three factors hinderASEAN’s problem solving capacity intervention intervened elements of problemsolving capacity."

"ABSTRAKTesis ini fokus pada penyebab konflik bersenjata antara Thailand dan Kambojaterkait kuil Preah Vihear pada tahun 2008-2011. Tesis ini menganalisa mengenaifaktor internal negara sebagai penyebab konflik bersenjata dengan berdasarkan TeoriDemocratic Peace. Terdapat tiga argumentasi dalam Teori Democratic Peace yangmenjadi acuan, pertama argumentasi institusional, kedua argumentasi normatif, danketiga, argumentasi interdependensi ekonomi. Dalam argumentasi institusional makapembuatan kebijakan luar negeri di Thailand dan Kamboja didominasi oleh elit.Kedua, dalam argumentasi normatif, elit Thailand dan Kamboja sulit diajakbekerjasama karena elit memiliki cara pandang konfliktual satu sama lain. Ketiga,dalam argumentasi interdependensi, hubungan ekonomi kedua negara ternyata tidakdapat menghindarkan kedua negara untuk tetap menggunakan cara kekerasan danterlibat dalam konflik bersenjata.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the armed conflict between Thailand and Cambodia 2008-2011. The purpose of this research is to understand internal factors as the causes ofthe armed conflict between Cambodia and Thailand concerning Preah VihearTemple. The data was collected through the library and document study. Based onthe theory of Democratic Peace, there are three arguments, the first, institutionalarguments, second, normative argument, and the third, the argument of economicinterdependence. The results of this research shows in the institutional argument, thatdecision making process in Thailand and Cambodia is dominated by elites. Second,the normative argument, the Thai and Cambodian elites have the perspectiveconflictual one another. Third, the argument is about the interdependence ofeconomic relations between the two countries were not significant to avoid the twocountries to use violence each other."

"Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor politik Kamboja dan Thailand hingga memunculkan konflik perbatasan kuil Preah Vihear 2008-2011. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki fokus kepada perbedaan kepentingan dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bersama Cambodian 39;s People Party CPP dengan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva bersama Democracy Party PD yang kemudian digantikan oleh Yingluck Shinawatra bersama Partai Pheu Thai dalam mempengaruhi konflik. Mengacu pada teori konflik Pruit dan Rubin, penelitian ini membuktikan dengan adanya perbedaan kepentingan dari perdana menteri dan partai politik mampu menimbulkan konflik perbatasan diantara Kamboja dan Thailand. Konflik perbatasan ini didasari kepentingan aktor politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di negara masing-masing.

---

This bachelor thesis discussed about the interests of both Cambodia 39 s and Thailand 39 s political actors which became the cause of border conflicts around it from 2008 to 2011. This research, used qualitative method and focused difference of interests between Hun Sen, Prime Minister of Cambodia from Cambodian 39 s People Party CPP , and Prime Minister of Thailand, Abhisit Vejjajiva from Democracy Party PD , which in turn was succeeded by Yingluck Shinawatra from Pheu Thai Party. Their interests undoubtedly determines the course of conflict. By using Pruit and Rubin 39 s theory of conflict, this research proved that the existence of difference of interests between Cambodia 39 s and Thailand 39 s Prime Ministers caused border conflicts between Cambodia and Thailand. This conflicts were based on the interests of political actors who had the same goal to gain power in each of their countries."

"Sebagai partai politik baru yang lahir dalam arus gelombang demokratisasi di awal reformasi 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih kemenangan pada pemilu 1999 dengan menempati urutan ketiga. Namun, fenomena konflik internal PKB yang silih berganti kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2011 berdampak pada penurunan suara PKB di pemilu 2004 dan 2009. Terakhir, konflik internal PKB terjadi tahun 2008-2011 yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah menjelaskan penyebab terjadinya fenomena konflik internal PKB serta mekanisme penyelesaian konfliknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep partai politik, konflik politik, dan resolusi konflik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PKB tahun 2008-2011 adalah konflik yang berawal dari keluarnya surat keputusan yang memberhentikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui Rapat Pleno yang dikendalikan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, kuatnya pragmatisme kekuasaan, tidak berjalannya fungsi manajemen konflik serta lemahnya penegakkan konstitusi partai menjadi akar penyebab terjadinya konflik internal PKB. Mekanisme penyelesaian konflik internal PKB ditempuh melalui cara organisasi, kultural, politik, dan hukum.

---

As a new political party was born in the current wave of democratization in the beginning of the 1998 reform, the National Awakening Party (PKB) managed to win the 1999 elections with a third place. However, the phenomenon of internal conflict PKB successive period between 2001 and 2011 contributed to the decline in voice PKB 2004 and 2009 elections. Finally, internal conflicts PKB occurs in 2008-2011 which is the focus of this research study.

The purpose of research is to explain the causes of the phenomenon of internal conflict PKB and conflict resolution mechanisms. Methods of research used a qualitative approach with exploratory type. Data was collected through in-depth interviews as the primary data and literature as secondary data. Theoretical framework used is the concept of political parties, political conflict, and conflict resolution.

Results of the study showed that PKB internal conflict in 2008-2011 was a conflict that began in the issuance of a decree to dismiss Muhaimin Iskandar as Chairman of the Tanfidz Council DPP PKB through controlled Plenary Meeting of Gus Dur as Chairman of the Syuro Council DPP PKB. Unequal distribution of power, strength pragmatism of power, not the functioning of conflict management and weak enforcement of the party constitution at the root causes of internal conflict PKB. Internal conflict resolution mechanisms PKB reached by way of organizational, cultural, political, and legal."

"[ABSTRAKKasus penerimaan terbatas ASEAN dalam norma pengaturan senjata kecil dan senjata ringan menunjukkan peristiwa kontra-tren dari tren penerimaan norma internasional dalam masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mendasari penerimaan terbatas ASEAN terhadap norma pengaturan senjata kecil dengan berusaha menelusuri proses mikro yang terjadi pada konteks struktur domestik ASEAN sebagai refleksi terhadap dinamika pengaturannya pada tingkat kawasan. Dengan menggunakan metode multi-value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), penelitian ini menemukan bahwa strategic culture dan struktur politik domestik berpengaruh secara signifikan dalam memungkinkan terjadinya saluran normatif bagi resonansi norma pengaturan senjata kecil. Sementara itu, karena adanya perbedaan kompetensi normatif di antara negara-negara ASEAN dan adanya cognitive prior ASEAN yang memiliki kecenderungan untuk menjadi organisasi regional bercorak ?sovereignty-oriented?, ASEAN membatasi penerimaan norma ini dengan melakukan lokalisasi norma pengaturan senjata kecil di kawasan.

---

ABSTRACT

;ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN?s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region, ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN’s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region]"

"Skripsi ini memfokuskan peran kelompok Kaus Merah, seperti melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, mendirikan sekolah politik, dan melakukan aksi pendudukan di kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah mengakibatkan instabilitas politik dan berpengaruh terhadap menurunnya popularitas Abhisit sebagai PM Thailand. Skripsi ini menggunakan teori kelompok penekan yang dikemukakan oleh Stuart Gerry Brown dan Edmund Burke, dimana kelompok penekan merupakan agen yang sangat penting dari partisipasi politik. Kelompok ini berupaya mempengaruhi dukungan rakyat melalui demonstrasi, petisi, memberikan pendidikan politik bagi anggotanya, dan melakukan aksi pendudukan objek-objek vital yang mengakibatkan situasi politik tidak stabil.

---

This thesis focused at the role of Red Shirts, such as occupied the Royal Cliff Beach Resort, build a political school, and occupied Ratchaprasong business district in Bangkok. Various actions taken by the Red Shirt leads to political instability and take effect on Abhisit, The Prime Minister Of Thailand, to losing his popularity. This thesis looks at the theory of pessure group propounded by Stuart Gerry Brown and Edmund Burke, that Pressure groups are a very important agent of political participation. This groups seek to influence public support through activities such as demonstrations, petitions, provide political education for its members, and occupied on vital objects which resulted in unstable political situation."

"ABSTRAKTesis ini mengeksplorasi pengalaman negara-negara kurang berkembang (LDCs) yang mengaksesi World Trade Organization (WTO), sebuah organisasi yang didirikan untuk mencapai liberalisasi dalam perdagangan multilateral sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh komunitas global. Proses aksesi, ketentuan aksesi, dan komitmen yang diambil oleh LDCs ini adalah subyek penelitian ini dengan referensi khusus ke Nepal dan Kamboja sebagai dua LDCs pertama yang menjadi anggota WTO melalui proses aksesi sesuai dengan Pasal XII Perjanjian WTO, untuk mengambil pelajaran relevan untuk LDCs seperti Ethiopia yang saat ini sedang dalam proses atau mereka yang ingin bergabung dengan organisasi di masa depan.Mengingat kendala kapasitas dan tantangan yang dihadapi LDCs dalammenegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara-negara maju, WTO telah mengembangkan mekanisme untuk memberikan perlakuan special and differential kepada negara-negara ini di berbagai tingkatan termasuk ketika mereka memproses aksesi mereka. Tesis ini menganalisa apakah LDCs sebenarnya telah diuntungkan dari pengaturan preferensial tersebut dalam mengaksesi WTO dan ketika mereka menerapkan komitmen-komitmennya sehingga Ethiopia dan LDCs lainnya dapat secara strategis masuk ke dalam proses dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari keanggotaannya. Menjadi anggota WTO bukanlah tujuan dengan sendirinya dan tidak akan memiliki dampak yang signifikan kecualididukung oleh langkah-langkah reformasi nasional dan pemerintahan yang baik, maka setiap negara yang mengaksesi harus foresee reformasi yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan peraturan WTO dan memanfaatkan keanggotaan WTO untuk keuntungan ekonominya.

---

ABSTRACTThis thesis explores the experiences of least developing countries (LDCs) which were acceded to the World Trade Organization (WTO), an organization established to achieve liberalization in multilateral trade so as to bring benefits for the global community. The accession process, terms of accession and the commitments these LDCs ended up with are the subjects of this study with specific reference to Nepal and Cambodia as the first two LDCs which joined the WTO through the process of accession pursuant to Article XII of the WTO Agreement, with a view to draw lessons for LDCs such as Ethiopia which are currently in the process or those which desire to join the organization in the future. Given the capacity constraints and the challenges that LDCs face in negotiating trade deals with developed countries, the WTO has developed mechanisms to grant these countries special and differentialtreatment at various levels including when they process their accession. This thesis examines whether LDCs have in fact benefited from such preferential arrangements in acceding to the WTO and implementing their commitments at the post-accession stage so that Ethiopia and other LDCs can strategically enter into the process and ensure that they can reap benefits of their WTO membership. Becoming a WTO member is not an end by itself and will not have a significant impact unless backed by national reform measures and good governance, hence any acceding country should foresee the reforms it needs to make to ensure WTO-consistency and utilize its WTO membership to its economic advantage."