Ditemukan 122875 dokumen yang sesuai dengan query
Syam Surya Syamsi
"Pembangunan saat ini lebih menitikberatkan terhadap ukuran-ukuran yang lebih kuantitatif.Hal ini dapat dilihat dalam beberapa model konstruksi arus utama yang berdasarkan padakerangka libertarian, utilitarian, dan Rawlsian. Ketiganya dikritik oleh Amartya Sen karena mereka mengabaikan prinsip kemanusiaan, yang dianggap sebagai kombinasi dari fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, ketiganya gagal untuk melihat manusia sebagai entitas aktif dalam proses menjadi daripada sebuah entitas pasif, yang dapat bervariasi dari fungsi dasar untuk memenuhi syarat kehidupan mereka sendiri. Dengan konteks ini, Sen mengajukan teori dan etika pembangunan dengan kebebasan, kapabilitas dan etika pilar untukmenjawab kritik dimaksud.
Within the known age, development happens to be more quantitative-measure orientation. This can be seen in several mainstream construction models based on libertarian, utilitarian, and Rawlsian. These were criticized by Amartya Sen for they despise principle subjects of humanity that considered as combination of different functions. On the other words, those three failed to figure human as an active being than a passive one; which can vary, from its basic functions to what qualifies their own lives. By this context, Sen submit a theory and development ethics as capability extension and freedom to answer the question itself."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
D1384
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
RESPON 16:2(2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pretty Kusumaningrum
"Teori keadilan memiliki dua tantangan serius yang tidak terselesaikan. Pertama, untuk menghasilkan keputusan yang rasional tanpa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang tertanam dalam hati nurani. Kedua, adanya pluralitas nilai dan identitas dalam masyarakat sosial seringkali menjadi penyebab utama isu ketidakadilan seperti diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Amartya Sen menawarkan solusi terhadap kedua permasalahan tersebut dalam argumen-argumen yang dibangun berdasarkan kritiknya terhadap Utilitarianisme, Intuisionisme, dan terutama Kontraktarianisme John Rawls. Dengan menggunakan pendekatan kapabilitas, demokrasi, dan imparsialitas terbuka untuk menciptakan ruang diskusi masyarakat bernalar, ketidakadilan niscaya dapat dikurangi.
The theory of justice has always been faced with two problematic challenges. First, to make reasonable judgments that are not in conflict between rationality and moral values provided in sense of justice. Second, the ontological fact of plurality of values and identities in society is often seen as major cause of injustice issues, such as discrimination and human rights violations. Amartya Sen proposes the solutions to both problems in arguments build from his critics to Utilitarianism, Intuisionism, and especially, Rawlsian contractarianism. By using capability approach, democracy, and open impartiality to improve reasoned public discussion, the problem of injustice will eventually be reduce. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S57060
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andika Yalasena
"Setiap individu di dunia memiliki gambaran atas kualitas hidup yang ingin dicapainya. Mereka memiliki konsep ideal masing masing tentang kondisi well being yang hendak dicapai. Gambaran-gambaran individu tentang kehidupan yang baik antara yang satu dengan yang lain tentu beragam. Pertanyaannya, pendekatan apa yang paling pantas dilakukan untuk menganalisa kualitas hidup seseorang yang mempertimbangkan keragaman tersebut? Informasi apa yang dibutuhkan? Permasalahan sosial terus bergulir dan membutuhkan perhatian yang pantas agar dapat setidaknya menjelaskan dan berusaha mencegah kondisi seseorang diperburuk dalam usaha mencapai kehidupan idealnya. Amartya Sen menawarkan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan ini. Mengikuti jalan pikir Amartya Sen, penyebab dari suburnya pertumbuhan kemiskgnan, ketidakbcrdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Dengan keterhatasan akses, manusia mempunyai tidak memiliki pilihan untuk mengejar kchidupan idealnya tadi. Akibatnya, manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan ketimbang apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia mengebangkan hidup menjadi terhambat. Amartya Sen menawarkan suatu prinsip keadilan untuk memenuhi kebutuhan itu. Prinsip yang mempertimbangkan keragaman antar individu mariusia sebagai dasar kalkulasi kualitas hidup yang plural dari sudut kapahilitas seseorang. Kesetaraan atas apa yang dibutuhkan agar mampu memfasilitasi kondisi kondisi keterpurukan manusia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2006
S15997
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"Penarikan pajak penghasilan adalah sesuatu yang sering menjadi pcrdebatan. Hal itu terjadi karena masyarakat pembayar pajak sering merasakan adanya perlakuan yang tidak adil akibat adanya penarikan pajak yang bersifat memaksa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah selaku sebuah institusi yang mengeluarkan suatu kebijakan pajak mencoba memikirkan bagaimana cara yang harus dilakukan agar penarikan pajak dapat tetap menjamin keadilan bagi para individu pembayar pajak, sekaligus tetap menjaga nilai efisiensi dari penarikan pajak itu sendiri. Salah satu perlakukan untuk mendatangkan keadilan bagi individu di dalam penarikan pajak penghasilan saat ini adalah dengan memberlakukan pajak progresif. Artinya, pajak tidak bisa memaksa seluruh individu yang berbeda-beda untuk melakukan pengorbanan yang sama dalam membayar pajak penghasilan. Sifat pogresifitas semacam ini dinilai cukup untuk mendatangkan keadilan bagi seluruh individu, tetapi jika kita menganalisis permasalahan itu melalui perspektif dari pemikiran Amartya Sen, maka apa yang terjadi sebetulnya sama-sekali bukanlah sebuah bentuk keadilan. Apa yang menjadi kepedulian Amartya Sen adalah bagaimana keadilan melalui kebebasan positif individu dapat menjadi suatu hal yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Bentuk negara yang tergolong sebagai negara dunia ketiga seperti Indonesia membutuhkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kebebasan dari rakyatnya agar dapat berperan aktif dan ikut mensukseskannya. Bentuk pajak penghasilan progresif individu bukanlah sebuah kebijakan yang dapat mendatangkan hal itu. Pajak seperti itu hanya menjamin redistribusi keadilan kepada seluruh individu agar terjadi kesetaraan. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat membuat individu mengembangkan kapabilitas mereka untuk memaksimalkan kefungsian yang seharusnya dapat mereka wujudkan melalui pilihan yang mereka anggap bernilai dalam hidupnya. Biar bagaimanapun pertumbuhan ekonomi melalui kebebasan individu adalah sebuah hal yang bersifat konseptual dalam pemikiran Amartya Sen. Dalam tulisan ini penulis mencoba menggunakan pikiran konseptual tersebut untuk mengevaluasi sistem pajak penghasilan individu yang berada di Indonesia, sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi ekonomi-politik di Indonesia yang ada sekarang."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S16000
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
RESPON 16:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
RESPON 16:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andri Septian
"Pro-kontra mengenai implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi diskursus sejak lama. Pemasalahannya adalah, bahwa pereduksian CSR secara total ke dalam asumsi yang murni ekonomi oleh korporasi modern sangat bermasalah karena penyelenggaraan CSR tidak bisa serta merta dilepaskan dari asumsi etisnya. Skripsi ini merupakan penyelidikan konseptual mengenai rasionalitas ekonomi dalam hubungannya dengan etika, sebagai usaha untuk memberikan garis demarkasi pada konsep CSR yang etis. Penulis menggunakan kerangka pemikiran Amartya Sen mengenai komitmen untuk menjustifikasi CSR sebagai perilaku ekonomi yang etis, lepas dari perilaku ekonomi yang self-interested.
The implementation of Corporate Social Responsibility has become a polemic over the years. The case is that CSR can not be totally reduced into a single economic assumtion, like what modern corporation does, for it’s also included an assumtion about ethic. Thus, this thesis is a conceptual inquiry about the rationality of economy in relation with the concept of ethic, as an attempt to give a demarcation line to the ethical dimension of CSR. The author uses Amartya Sen’s concept of commitment to analyze which the concept of CSR could be justified as the ethical economic-behaviour, so that regardless of the self-interested economic-behaviour."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S47061
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Shelli Rachel Mei Gloria
"Skripsi ini membahas mengenai konsep komitmen sebagai kritik terhadap konsep simpati dalam melihat motif ekonomi. Teori ekonomi menempatkan self-interest sebagai satu-satunya motif atas tindakan yang dilakukan. Konsep simpati kemudian mengembangkan asumsi ini dengan memasukkan kesejahteraan orang lain sebagai motif. Namun, simpati masih jatuh pada asumsi egoism karena kesejahteraan orang lain hanya implikasi dari tindakan yang dilakukan demi pemaksimalam self-interest. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain argumentatif terhadap keterbatasan konsep yang dipakai untuk menganalisa motif ekonomi. Hasil penelitian membuktikan bahwa konsep komitmen lebih relevan dari pada konsep simpati untuk menjelaskan bahwa ada tindakan yang dilakukan terlepas dari pemaksimalan self-interest.
The focus of this study is examines the concept of commitment as a critic of the concept of sympathy as an economic motive. Economic theory places self-interest as the only motive in any economic action. The concept of sympathy develops this assumption by adding the motive to care for other persons welfare. However, because the motive to care for other peoples welfare is actually only an implication of actions taken to maximize the gains dictated by self-interest, concept of sympathy still falls under the assumption of egoism. This research, in which is of a qualitative manner, argues against the limitations of the concept used in the analysis of economic motives. It concludes that the concept of commitment is more relevant than the concept of sympathy in explaining the actions of which are done outside the motivations of self-interest."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S56925
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Niky Wijayanti
"Skripsi ini membahas pemikiran Amartya Sen tentang multi-identitas. Dengan sifatnya yang multi, identitas dapat menjadi sumber kesejahteraan dan ancaman. Rasa persamaan identitas dapat memberi sumbangan berarti bagi kehidupan kelompok. Namun, rasa keterikatan yang kuat pada satu kelompok dapat mengandung di dalamnya persepsi tentang jarak dan keterpisahan dengan kelompok lain. Individu akan terjebak dalam kolektivisme. Anggapan bahwa identitas kelompok adalah satu-satunya identitas individu, membuka jalan lahirnya politik identitas. Kebenaran harus dipastikan pada satu kelompok dengan menolak eksistensi kelompok lain. Penolakan tersebut dapat terwujud dalam tindak kekerasan. Solusi atas persoalan ini adalah meningkatkan kapabilitas kebebasan bernalar. Melalui kebebasan bernalar, setiap individu terarah untuk terbuka terhadap kepelbagaian yang ada. Penalaran publik yang berlangsung dalam praktik demokrasi dan imparsialitas dapat ditempuh untuk merealisasikan kebutuhan tersebut.
This study discusses about the thought of Amartya Sen of multi-identity. By its multi, the identity can be a source of the threat and the prosperity. The equality of identity can give significant contribution to the group’s life. However, a strong sense of interest to the particular group implies the perception of distance and the separation to other groups. The individual will be trapped to collectivism. The assumption that the group identity is the only individual identity can cause the identity politics. The truth must be ascertained in a particular group by denying the existence of other groups. Violence is the manifestation of the rejection. The solution of this problem is increasing the freedom of reasoning capabilities. Through the freedom of reasoning, any individual is opened to the existing diversity. The public reason which takes place in the practice of democracy and impartiality can be taken to realize those needs."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S57618
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library