Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenilik latar belakang sejarah terbentuknya Republik Federal Jerman sebagai akibat dari kekalahan Jerman dalam perang dunia kedua, maka dapatlah dimengerti, jika pada ma_sa-masa sulit setelah perang, rakyatnya tidak berminat sama sekali untuk turut memikirkan kegiatan dan perkembangan politik negaranya. Pada saat itu, negara Sekutu (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) yang menduduki Jerman, tidak mengijinkan Republik Federal Jerman untuk mengadakan kegi_atan politik. Pusat perhatian rakyat Republik Federal Jer_man hanya ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-_hari. Keinginan untuk secepatnya dapat melepaskan diri dari kemelaratan dan kesengsaraan hidup telah mendorong mereka untuk bekerja keras dan harus menunjukkan prestasi dalam pe_kerjaan masing-masing. Motivasi ini, ditambah dengan adanya dasar modernisasi yang telah dimiliki oleh bangsa Jerman sejak sebelum perang, yaitu pengetahuan teknologi, sarana pendidikan dan keterampilan kerja yang tinggi, telah menyebabkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dapat dicapai dalam waktu yang sangat singkat_

---

"

"Sejak reformasi 1998,Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, walaupun begitu dalam sistem pemerintahan tetap mempertahankan sistem Presidensial."

"Terdapat dua pemikiran global tentang sistem demokrasi, sekaligus sistem kabinet di Indonesia, yang muncul sejak tahun 1930-an sampai tahun 1950-an, yaitu: yang cenderung menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demikian. Dalam sidang-sidang BPUPKI dan dalam masa peralihan dari RIS ke Negara Kesatuan terjadi perdebatan antara dua kelompok tersebut. Soekarno, Supomo, dan Mansyuni memiliki pendapat yang sama _ atau hampir sama _ dalam hal bentuk kabinet: cenderung non-parlementer. Sementara Hatta dan Syahrir menginginkan sistem parlementer, yaitu system pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Mereka _ yang memiliki titik temu pendapat itu _ seringkali berangkat dari kerangka dasar pemikiran yang berbeda. Dalam sidang-sidang BPUPKI, kelompok non- parlementer Nampak mendapat kemenangan. Kemenangan ini ditunjang oleh: Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Jepang dan belum membuka hubungan dengan Barat; partai-partai politik yang cenderung ingin memperoleh kekuasaan belum terbentuk; posisi Sukarno dan Supomo sangat efektif untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dalam penyusunan UUD 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, keadaan berubah. Pengaruh Barat boleh dikatakan besar, dan RI menunjukkan hasrat ingin berunding dengan Belanda. Keadaan demikian dimanfaatkan oelh Syahrir untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dengan alas an untuk menyelamatkan negara dari kesulitan. Titik temu pemikiran antara Hatta dengan Syahrir menyebabkan usaha Syahrir berhasil dengan mudah. Maka, terjadilah sistem demokrasi parlementer walaupun UUD 1945 _ yang menginginkan non-parlementer _ masih tetap berlaku. Sukarno tidak bekeberatan terhadap perubahan ini karena ia menginginkan diplomasi dengan dunia Barat. Perubahan yang diusulkan oelh Syahrir itu menimbulkan akibat yang besar. Yaitu : elit politik Indonesia menjadi terbiasa dengan sistem parlementer; Indonesia mengenal sistem banyak partai. Mereka _ partai-partai politik _ tentunya memiliki kepentingan masing-masing. Dan sistem parlementer melicinkan jalan bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka _ atau berkuasa. Dalam Konferensi Inter-Indonesia dan perundingan RIS-RI, ketika membentuk negara kesatuan, arus parlementer Nampak mengalir dengan derasnya. Tampilnya Hatta sebagai perdana menteri bahkan dianggap menghalangi untuk melaksanakan sistem parlementer secara penuh. Dalam perundingan RIS-RI, Masyumi mencoba menentang arus sistem parlementer tetapi tidak berhasil. Setelah tidak berhasil, Masyumi pun harus memperjuangk.an kepentingan mereka. Oleh karena itu, Natsir -- yang semula tidak setuju terhadap sistem Parlementer -- menerima mandat menjadi formatur kabinet. Dengan denikian, terwujudlah sistem demokrasi parlementer bedasarkan UUDS 1950, yang di awali oleh Kabinet Natsir."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja dan bagaimana hubungan kepemimpinan dengan kepuasan kerja di lingkungan kantor Sekretariat Kabinet. Iklim organisasi yang kondusif dan kepemimpinan yang efektif seperti yang diinginkan para pegawai Sekretariat Kabinet, secara ideal dapat menciptakan kondisi organisasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan membuat para pegawai di lingkungan kantor Sekretariat Kabinet merasa puas terhadap tugasnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Penelitian dilakukan kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor Sekretariat Kabinet yang berjumlah 293 orang pegawai. Namun, karena keterbatasan waktu dan biaya, maka ditariklah sebuah sampel yang melibatkan 76 orang pegawai dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Propotionate Stratified Random Sampling yang ukuran sampelnya didasarkan atas kesalahan 10% dengan perolehan kepercayaan sebesar 90%, yang terdiri dari 6 orang dari golongan IV, 45 orang dari golongan III, 24 orang dari golongan II, dan 1 orang dari golongan I.Bertitik tolak atas hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan kantor Sekretariat Kabinet itulah, maka dapat diketahui seberapa kuat hubungan antara variabel iklim organisasi, variabel kepemimpinan dan variabel kepuasan kerja dengan menggunakan analisis tabulasi silang dan korelasi Pearson (Pearson's correlation). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut, pertama, korelasi yang dihasilkan dari hubungan antara iklim organisasi dan kepuasan kerja pegawai sebesar r=0,463; kedua, korelasi yang dihasilkan dari hubungan kepemimpinan dan kepuasan kerja pegawai sebesar r=0,524; ketiga, korelasi yang dihasilkan dari hubungan antara iklim organisasi dengan kepemimpinan adalah r=0,726, sedangkan yang keempat yaitu korelasi hubungan antara iklim organisasi dan kepemimpinan bersama-sama dengan kepuasan kerja pegawai adalah sebesar r=0,530. Hal ini dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja pegawai dikontribusi oleh iklim organisasi dan kepemimpinan sebesar 53%, sedangkan sisanya sebesar 47% ditentukan oleh faktor yang lain."

"Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas pokok memberikan dukungan staf, pelayanan administrasi dan pemikiran kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintahan. Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung oleh ketersediaan pegawai yang memadai baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan budaya organisasi dan komunikasi dengan kepuasan kerja pegawai. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah keadaan di Kantor Sekretariat Kabinet RI yang menyangkut: 1) gambaran budaya organisasi, komunikasi dan kepuasan kerja; 2) apakah ada hubungan budaya organisasi dan komunikasi terhadap kepuasan kerja.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sekretariat Kabinet yang berjumlah 294 orang masing-masing terdiri dari pejabat eselon II sampai dengan eselon IV dan staf. Jumlah responden sebagai sampel penelitian sebesar 82 orang yang mewakili seluruh strata, berdasarkan Nomogram Harry King.Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan gambaran bahwa secara umum kondisi budaya organisasi, komunikasi dan tingkat kepuasan kerja pegawai Sekretariat Kabinet tergolong baik atau kuat, walaupun ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, seperti pengangkatan jabatan berdasarkan senioritas, pimpinan tidak mudah menerima kritik dan saran, informasi yang belum terbuka dan jelas dari pimpinan, penghasilan setiap bulan dirasakan relatif belum mencukupi dan hubungan dengan atasan yang kurang intensitasnya.Dari hasil analisis statistik tampak bahwa budaya organisasi dan komunikasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai."

"Secara umum Tulisan ini ingin melihat suatu fenomena politik yang terjadi di Kamboja pada periode 1993-1998. Di mana dalam periode tersebut, Kamboja yang memiliki sistem pemerintahan parlementer mengalami jatuh bangunnya pemerintahan koalisi. Kamboja memang dikenal sebagai negara yang penuh konflik. Mungkin hal ini pulalah yang menyulitkan setiap usaha rekonsiliasi yang terjadi di negeri itu, dan konflik ini pula yang kemudian menjadi salah satu penyebab runtuhnya pemerintahan koalisi pertama di Kamboja, selain keterlibatan pihak ketiga yang cukup besar dalam pembentukan pemerintahan itu. Dengan mencerniati gejala di atas, maka dalam penulisan ini konflik antara FUNCIPEC dan CPP, serta keterlibatan UNTAC dan Sihanouk dalam proses negosiasi, dijadikan sebagai veriabel betas yang mengakitpatkan munculnya variabel terikat, yaitu jatuh bangunnya pemerintahan koalisi di Kamboja tahun 1993-1998. Untuk lebih memperjelas hubungan antara kedua variabel itu, tulisan ini juga menempatkan variabel antara, yaitu terjadinya suatu kompromi yang relatif tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan pemerintahan koalisi itu. Dan dalam membantu penganalisaan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pemirkiran dari Lawrence Dodd mengenai koalisi di pemerintahan parlemen, sehingga menjadi lebih jelas terlihat kecenderungan hubungan kausal antara faktor penyebab dan akibat yang dinyatakan dalam suatu model analisa, yang kemudian membentuk suatu asumsi yang ingin diuji. Dengan pengujian asumsi tersebut, maka tujuan dari penulisan ini sendiri yang ingin menjelaskan bagaimana fenomena di atas sampai terjadi di Kamboja, diharapakan akan tercapai. Harapan lainnya juga bahwa skripsi ini nantinya akan bisa bermanfaat bagi pihakpihak lain yang juga tertarik pada masalah Kamboja, setidaknya dalam memberikan reverensi mengenai tulisan-tulisan yang memuat masalah politik di negara tersebut."

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."