Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dari kelompok masyarakat mana tentara bayaran Jepang yang direkrut oleh VOC dari tahun 1609 sampai 1623 berasal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan siapa dan mengapa orang Jepang bisa menjadi tentara bayaran kongsi dagang milik Belanda. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif-analitif dan metode penelitian sejarah dalam penulisannya. Adapun teori eksklusi sosial digunakan untuk menjelaskan mengapa orang-orang Jepang dari kelompok-kelompok masyarakat yang ditemukan bersedia untuk menjadi tentara bayaran VOC. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat kelompok masyarakat, yaitu ronin, umat Katolik Jepang, wako, dan orang-orang buangan yang berada di Hirado dan Nagasaki. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Keshogunan Tokugawa membawa perubahan sosial dan ekonomi yang menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat ini kehilangan tempat mereka di masyarakat. Untuk keluar dari kondisi tersebut maka sejumlah individu dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut menemukan jalan mereka ke dalam kontingen tentara bayaran VOC.

---

This study examines from which communities Japanese mercenaries recruited by VOC between 1609 to 1623 are from. The purpose of this study is to figure out which Japanese communities and why were these communities ended up being a Japanese mercenaries working for Dutch trading company. This study was done using descriptive-analytive and historical research methods. Social exclusion concept was used to explain why Japanese from these communities were willing to become Japanese mercenaries. This study managed to figure out four communities from which these Japanese mercenaries belong to: ronin, Japanese Catholics, wako, and outcasts from Hirado and Nagasaki. Edicts released by Tokugawa Shogunate had caused social and economi changes which driven these communities out of their place in society. To get Keterlibatan beberapa..., Alam Nur Ikhlas, FIB-UI, 2020 4 out of their situation several individuals from these communities found their way into Japanese mercenaries contingent under VOC."

"ABSTRAKTesis ini membahas dominasi pihak koxporasi dalam kebiakan pcmerintahan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan Studi kasus bisnis tentara bayaran pascaperang Irak tahun 2003. Fokus masalah dalam penelitian ini teranglcum dalam tiga pertanyaan inti. Pertama, mengapa pihak korporasi AS dapat menjalankan bisnis tentara bayaran mcrcka pascapcrang Irak tahun 2003? Kedua, bagaimana praktik bisnis tentara bayaran yang dilaksanakan Oleh AS pascaperang Irak tahun 2003? Dan, ketiga, bagaimana prospck serta tantangan bisnis tentaxa bayaran AS di Irak pada masa yang akan datang?Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi neoliberal serta teori pemerintahan korporatisme. Keduanya adalah teori ekonomi politik. Dengan rnenggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menghwilkan beberapa kesimpulan, yaitu scbagai berikut. Pcrtama, terdapat hubungan yang kuat antara pihak koprorasi dengan para politisi dari Partai Republik di AS yang menyebabkan pihak korporasi dapat melaksanakan bisnis tentara bayaran di lrak pascaperang. Kedua, bisnis tentara bayaran tersebut, dilakukan melalui pintu proyek rekonstruksi I1-ak pascaperang. Ketiga., prospek bisnis tentara bayaran di Irak pada masa yang akan datang sangat bergantung kepada karakter rezim yang berkuasa. Presiden Barrack Obama memang berjanji untuk menarik pasukan militer dari Irak, tetapi di sisi lain, dia oenderung mempenahankan tentara bayaran AS di Irak untuk mengamankan infiasturicnnr minyak yang sudah mereka kuasai.

---

ABSTRACTThis thesis speaks about the corporate domination of the United States govemment policy in the Middle East, in the case study the mercenaries business during postwar Iraq in 2003. This research is focused in three main questions. First, why did the United States corporate mercenaries be able to conduct their business during postwar Iraq on year 2003? Second, how did the United States run their Mercenaries Business during postwar Iraq on year2003? And the Third, what is the prospect for the US mercenaries business in Iraq and their challenges ahead?To analyze the subject, this research is using the neo-liberal economic theory and the theory of state corporatism; both are the theory of political economy. By using the qualitative method through study case analysis, this research has tinally come into three conclusions. First, there is a strong connection between the corporation and the US Republican politicians that make the corporations were able to conduct their mercenaries business during postwar Iraq. Second, the business was held by the mean of the postwar reconstruction project in Iraq. Third, the prospect of the mercenaries business will be strongly depending on the characteristic ofthe ruling govemment. Though President Barrack Obama had promised to Withdraw the US Army fiom Iraq, he tends to maintain the US mercenaries so that _they will be able to keep the Iraq Oil secured at their hands."

"Frachise adalah suatu sistem bisnis dimana tranchisor selaku pemilik franchise mengizinkan franchisee untuk menggunakan merek dagang serta teknik bisnisnya yang berkaitan dengan proses produksi dan pemasaran suatu produk/jasa untuk periode tertentu, dengan menerima suatu pembayaran. Adapun alasan penulis untuk memilih topik tranchise adalah karena akhir-akhir ini terliaht gejala menjamurnya bisnis ini di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Meluasnya pemakaian sistem franchise sebagai salah satu metode produksi dan pemasaran bisnis dikarenakan bisnis franchise menjanjikan keuntungan yang cepat, sehingga banyak diminati oleh kalangan pengusaha. Memang, di Indonesia franchise belum diatur secara khusus dan tegas, tetapi mengingat asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ditutup kemungkinan untuk mengadakan perjanjian franchise sepanjang tidak bertentangan dengan kesusuaian dan ketertiban umum. Sebagai suatu franchise berhasil dan dikenal oleh masyarakat tentunya berkaitan erat dengan usaha promosi yang dilakukan. Masyarakat dengan cepat dapat mengikuti perkembangan yang ada kerena dewasa ini kita berada dalam era globalisasi, jelas media massa memiliki andil yang besar. Maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai aspek periklanan dalam perjanjian franchise."

"Latar belakang dari penggunaan konsep nominee di Indonesia adalah untuk menfasilitasi pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk larangan kepada pihak asing memiliki saham-saham perusahaan Indonesia dengan bidang usaha tertentu dan larangan kepada Warga Negara Asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan status hak milik. Larangan tersebut secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan-undangan. Namun demikian, konsep nominee banyak dijumpai dalam transaksi kepemilikan saham perusahaan Indonesia oleh pihak asing, kepemilikan tanah dengan status hak milik di Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengelolaan perusahaan oleh Direktur Nominee. Dengan menggunakan konsep nominee dalam transaksi tersebut, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu pihak nominee dan pihak yang menunjuk seseorang untuk bertindak atas namanya sebagai nominee (beneficiary). Hal yang menjadi dasar hukum dari penggunaan konsep nominee adalah sistem terbuka yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terdapatnya asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda dan itikad baik yang melahirkan nominee agreement yang dibuat oleh dan antara pihak nominee dan beneficiary. Dengan terdapatnya larangan tersebut dan tetap dijumpai penggunaan konsep nominee dengan tujuan untuk menghindari pembatasan yang dilakukan pemerintah maka pengadilan dalam putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak menjadi batal demi hukum, sedangkan dalam pengelolaan perusahaan oleh Direktur Nominee tetap terikat denganNominee arrangement generally used in Indonesia to facilitate the limitations implied by government in prohibiting foreigners to hold shares of Indonesian companies that are listed in the negative list investment and/or to own land having freehold title in Indonesia. The prevailing laws and regulations explicitly prohibit such foreigner?s ownership. Despite, nominee arrangement can be found in some transactions such as the ownership of shares of Indonesian companies by foreigners, the ownership of land with freehold title in Indonesia by foreigners and the management of company by nominee director. There are 2 parties involved in nominee arrangement, nominee and beneficiary, who is the party who appoints such nominee to act for and on behalf of himself/herself. The legal basis for applying nominee arrangement is the open system (sistem terbuka) of the Indonesian civil code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), that are freewill to enter into contract (asas kebebasan berkontrak), pacta sunt servanda and good faith. Those principles are the main basis for nominee agreement. However, the court in its verdict determines the transaction applying nominee arrangement is null and void (batal demi hukum), furthermore the director including nominee directors shall be bound by articles of association of the Company."