Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

This study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia, and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penggunaan delapan sektor yaitu pertanian, pertambangan, Industri, utility (listrik, gas, air), bangunan, perdagangan, angkutan, serta jasa lainnya. Analisis empiris dilakukan dengan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan tenaga kerja asing. Hasil empiris menemukan bahwa aliran Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

---

This study analyzes the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in the entry of foreign labour in Indonesia for the period 2010-2018. This research is a quantitative study using eight sectors, namely agriculture, mining, industry, utilities (electricity, gas, water), buildings, trade, transportation, and other services. Empirical analysis was performed with panel data regression to identify the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in foreign workers. Empirical results found that the flow of Foreign Direct Investment (FDI) significantly influenced the increase in the entry of foreign labour in Indonesia.

"

"ABSTRAKPenekanan dari tesis ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia yang pindah ke Malaysia untuk mencari cara untuk mendukung dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka di Republik Indonesia. Di antara fokus dari skripsi adalah untuk mengurai masalah dengan isu-isu terkait pada tenaga kerja migran, hak-hak universal mereka sebagai buruh migran, hukum yang berlaku di Malaysia untuk melindungi tenaga kerja migran dan implikasi penegakan hukum serta untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, dan memberikan keadilan kepada pekerja migran Indonesia di tempat kerja mereka. Metodologi tesis ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus sosial-hukum pada isu-isu dan hukum bersangkutan untuk pengiriman dan penerimaan tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia. Skripsi ini menyarankan perlunya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan migran Indonesia dilindungi dan diberikan hak-hak dan keadilan bahwa karena kontribusi yang besar untuk kedua negara dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, karena hukum Malaysia yang berlaku di wilayah Kerajaan Malaysia, hal ini berarti semua orang tidak terkecuali termasuk warganegara dan tenaga kerja Migran Indonesia harus patuh dengan hukum terkait dalam migrasi yang di implementasikan di negara Malaysia. Dalam hal ini termasuk dokumentasi untuk masuk dan keluar negara, hukum tenaga kerja dan kebutuhan praktek dan hukum umum lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan dari negara penerima.

---

ABSTRACT

The emphasis of this thesis is to study on various aspects in relation to Indonesian Labour Migrant that emigrate to Malaysia in search of better means of living to support their family in the Republic of Indonesia. Among the focus of the write-up is to deal with the related issues on migrant labour, their universal rights as migrant labour, the existing laws and its enforcement implications in Malaysia that protect migrant labour and the measures necessary to protect and provide justice to Indonesian Migrant Labour at their workplace. The methodology of this thesis is qualitative descriptive social-legal case study on the issues and the laws pertaining to the sending and the receiving of Indonesian Migrant labor in Malaysia. Thesis suggested that it needs close collaboration between Malaysia and Indonesia to ensure Indonesian Migrant Labour will be protected and given their rights and justice in view of their great contribution to both countries in terms of the countries economic growth and enrichment. However, since the Malaysia laws are sovereign in her country, this means everyone includes the citizen and the Indonesian Labour Migrants need to conform to the laws pertaining to migration practiced in the country. This includes documentation for entering and exiting the country, the labour laws and practice requirements, and other general laws relevant to safety and security of the receiving country."

"Tesis ini membahas perlindungan jaminan sosial bagi TKI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Sebelum diundangkan peraturan pelaksana dari UU PPMI, pelaksanaan jaminan sosial bagi TKI masih mengacu pada Permenaker No. 7 Tahun 2017, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PPTKILN. Permasalahan dalam tesis ini ialah bentuk perlindungan jaminan sosial bagi TKI dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaannya sehingga memberikan ketenangan bagi TKI. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan mengolah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama, dan hasil wawancara sebagai sumber penunjang. Hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa dari sudut bentuk perlindungan, beberapa hal yang harus dikritisi ialah konsepsi jaminan sosial TKI berbeda dengan asuransi TKI, jenis peraturan perundang-udangan yang mengatur jaminan sosial TKI, dan beberapa jenis risiko yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial TKI. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang memberikan ketenangan bagi TKI di bidang kepesertaan ialah menjalin kerjasama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan membuka channel pendaftaran dan pembayaran di luar negeri. Kendala dalam hal klaim ialah masih banyak Calon TKI/ TKI yang belum terdaftar dalam program JKN, sehingga BPJS Ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Terkait pembiayaan, KUR Penempatan TKI merupakan opsi yang menguntungkan bagi TKI, namun tidak banyak yang tahu tentang program ini.

---

This thesis discusses social security protection rsquo s forms for migrant workers that organized by BPJS Ketanagakerjaan and regulated by PPMI Law. Before the implementing regulation of PPMI Law was enacted, the enforcement of social security had been reffered to Permenaker No. 7 Tahun 2017, which is the implementing regulation of PPTKILN Law. The problems in this thesis are the forms of social security protection for migrant workers and the settlement efforts to overcome some obstacles in enforcement that provide peace of migrant workers rsquo mind. This research uses normative juridical approach method with analytical descriptive research spesification. This legal research uses qualitative juridical data analysis method, by processing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials as primary source, and interview result as supporting source. As the results of this thesis, there are some points in protection rsquo s form should be criticized, such as the differences between the concept of social security and insurance for Migrant Workers, the type of Migrant Workers rsquo social security regulation, and some risks excluded from Migrant Workers rsquo social security program. To overcome the obstacle in membership of the Migrant Workers rsquo social security program, BPJS Ketenagakerjaan should establish cooperation with Indonesia rsquo s representatives abroad and open channels of registration and payment abroad. The obstacle in social security claim is there are a lot of Migrant Workers Candidate Migrant Workers that have not been registered in JKN program. Therfore BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan should be coordinated to provide the protection for Migrant Workers. KUR Pembiayaan TKI is one of the profitable but not well known options to overcome the financial obstacle."

"Hasil Survei Angkatan Kerja tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 48.653 pekerja yang berhenti bekerja, ada 36,40 persen pekerja yang berhenti bekerja karena alasan pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pekerja yang berhenti bekerja selama pandemi COVID-19, dan juga hubungan antara jenis kelamin, usia, status kawin, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan sebelum pandemi, keberadaan anak dengan keputusan berhenti bekerja selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami apakah variabel tersebut mempengaruhi keputusan pekerja untuk berhenti bekerja akibat krisis pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  Metode analisis logistik biner digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap peluang seseorang berhenti bekerja selama krisis pandemi. Data penelitian diambil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpeluang terhadap keputusan berhenti bekerja karena pandemi COVID-19. Dalam analisis data, faktor-faktor ekonomi dan stabilitas pekerjaan menjadi pertimbangan yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan pekerja. Keputusan berhenti bekerja selama pandemi lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidakpastian pekerjaan daripada variabel usia itu sendiri.

---

The result of the 2020 National Labor Force Survey conducted by the Central Statistics Agency (BPS) indicated that out of 48,653 workers who discontinued their jobs, 36.40 percent of them did so due to the COVID-19 pandemic. This research aims to analyze the characteristics of workers who discontinued their jobs during the COVID-19 pandemic and explore the relationship between gender, age, marital status, residential area, pre-pandemic employment status, and the presence of children with the decision to stop working during the pandemic in Indonesia. The primary focus of this study is to understand whether these variables influence workers' decisions to discontinue their jobs amid the pandemic crisis. A quantitative approach is employed in this research, utilizing binary logistic regression analysis to identify the influence of these variables on the likelihood of a person discontinuing their job during the pandemic crisis. Data for the study is obtained from the 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS). The findings of this study reveal that all the variables have a significant impact on the decision to discontinue jobs during the COVID-19 pandemic. In the data analysis, economic factors and job stability emerge as dominant considerations in workers' decision-making process. The decision to discontinue jobs during the pandemic is more influenced by unstable economic conditions and job uncertainties rather than age as a variable itself"

"ABSTRAKMigrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara, tetapi juga melibatkan dampak negatif terkait dengan pelaporan kasus yang sering dialami PMI ketika bekerja di luar negeri atau masih di dalam negeri. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah PMI, sehingga harus memiliki keahlian khusus. Mediator di BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi memadai secara kuantitas, tetapi secara kualitas masih memiliki masalah, karena mediator tidak memiliki standar kompetensi posisi mediator dasar. Studi pendekatan dalam penelitian ini menggunakan post-positivis, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator dalam BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi masih belum dapat dijelaskan dengan baik, karena kualifikasi, pelatihan dan evaluasi mediator kurang standar. Berdasarkan tujuh kemampuan mediator yang dinyatakan oleh Honeyman (1990), mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI hanya memenuhi empat, yaitu: Kemampuan untuk diselidiki; Kemampuan menunjukkan empati; Kemampuan presentasi dan persuasi; dan Kemampuan untuk mengatasi masalah. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, agensi harus memperbarui peraturan dengan persetujuan kualifikasi mediator awal, membuat standar mediator yang dibutuhkan oleh mediator termasuk lima tingkat penguasaan, sehingga kinerja mediator dapat diukur, dan membuat sistem penilaian kinerja yang memuat jumlah kasus yang ditangani oleh mediator, sehingga kinerja masing-masing mediator juga dapat diukur.

---

ABSTRACTMigration of Indonesian workers abroad has a positive impact on state income, but it also involves negative impacts related to reporting cases that PMI often experiences when working abroad or still at home. This problem can be resolved through mediation provided by the Directorate of Mediation and Advocacy of the Indonesian Workers Placement and Protection Agency (BNP2TKI). In the mediation process, the mediator has an important role as a facilitator in solving PMI problems, so it must have special expertise. The mediator at BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy is adequate in quantity, but in quality it still has problems, because the mediator does not have the basic mediator competency standard position. Study approach in this research uses post-positivist, by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the competence of mediators in BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy was still not well explained, because mediators' qualifications, training and evaluation were not standard. Based on seven mediator abilities stated by Honeyman (1990), mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy only fulfill four, namely: Ability to be investigated; The ability to show empathy; Presentation and persuasion skills; and Ability to overcome problems. Recommendations given in this study are to improve the competence of mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy, the agency must update the regulations with the initial mediator's qualification approval, establish mediator standards required by the mediator including five levels of mastery, so that the mediator's performance can be measured, and establish an assessment system performance which contains the number of cases handled by the mediator, so that the performance of each mediator can also be measured."

"Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing.

---

This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level."

"The research examines the factors which influence the decisions of migrant workers to seek employment aboard. Three hundred households were chosen as samples for the study in Cirebon District, West Java. This research uses an econometric analysis with a multinomial logit model. The research concluded that: first, economic reasons, namely higher wage expectations, remain the primary reason for migration. Second, endowment, as income and family wealth, acts as an economic safety net which is a supporting factor of migration. Third, well-educated women under the age of 25 have a high probability of seeking employment aboard."