Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Besarnya potensi kekayaan sumber daya genetik di Indonesia mengharuskan dibuatnya suatu bentuk perlindungan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Oleh Karena itu, tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap akses dan pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi dokumentasi dan data primer melalui wawancara mendalam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan hak kekayaan intelektual dan kebijakan pengaturan seperti apakah yang diterapkan Pemerintah Indonesia terkait akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, sistem paten yang merupakan bagian dari sistem hak kekayaan intelektual belum dapat memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman sumber daya genetik karena eksklusivitas hak pemilik paten serta tidak jelasnya pengaturan tentang akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik kecuali memasukkan prinsip prior informed consent dan disclosure of origin sebagai bentuk pengakuan kedaulatan atas suatu Negara dan penghindaran adanya klaim paten tanpa pengungkapan asal sumber daya genetik, untuk itu, perlu perubahan hukum internasional bidang hak kekayaan intelektual dan pengaturan khusus sumber daya genetik dalam regulasi nasional dengan sistem sui generis. Kedua, kebijakan pemerintah Indonesia masih bersifat sektoral, untuk itu perlu menyatukan peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya genetik menjadi lebih terintegrasi dan membangun model kelembagaan yang tepat antara lain memenuhi unsur independen, koordinatif dan partisipatif, memiliki otoritas, dan holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut.

---

The huge potential of the genetic resources in Indonesia needed to be protection by the law to prevent abuse in the utilization of genetic resources. So, this thesis discuss the legal protection issues of access and benefit sharing for the utilization of genetic resources. This research is a descriptive research with the juridical normative approach that uses secondary data through the document study and primary data with in-depth interviews. The problems are how the law can protect the access and benefit sharing for the utilization of genetic resources based on intellectual property rights and what kind of Indonesian Government policies can be implemented to access and benefit sharing for the utilization of genetic resource.

The results of research can be inferred that: first, the patent system that is part of the system of intellectual property rights has not been able to provide protection of genetic resources because of the exclusivity rights to the patent owners as well as no details about the arrangement of access and benefit sharing for the utilization of genetic resources unless it is entered the principle of prior informed consent and disclosure of origin as form of recognition of the sovereignty of State and the avoidance of any patent claims without the disclosure of origin of genetic resources. Therefore, it needs to change the intellectual property rights in international law and special arrangement in national regulations of genetic resources with sui generis system. Second, Indonesian government policies still sectoral minded, so needed to be integrated and build the right model of institution which are independent, coordinative and participative, authority, holistic, sustainable and equitable to execute the regulation."

"Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity memiliki kekayaan spesies tanaman obat sehingga Indonesia menarik bagi peneliti asing yang ingin melakukan penelitian baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Sumber Daya Genetik Tanaman Obat Indonesia yang bernilai di pasaran Internasional, membuat Biopiracy berpotensi terjadi apabila perlindungan pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan belum optimal sebagaimana amanah tujuan Protokol Nagoya mengenai pembagian yang adil dan seimbang dari setiap keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya: (i) perbedaaan konsep pandangan masyarakat lokal yang komunal berlawanan dengan konsep paten dalam rezim hak kekayaan intelektual yang bersifat individual; (ii) database tanaman obat dan pengetahuan tradisional yang belum terintegrasi dengan baik sebagai amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk diintegrasikan dalam Pendataan Kebudayaan Terpadu; (iii) mekanisme perizinan yang rumit; (iv) pembagian keuntungan yang belum maksimal karena terkendala rendahnya Bargaining Position peneliti Indonesia dalam kerjasama; (v) belum adanya standarisasi Material Transfer Agreement (MTA), Mutually agreed Terms (MAT), Prior Informed Consent (PIC); dan (vi) belum disahkannya beberapa aturan hukum yang mengatur mekanisme pendukung akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik yang hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi juga membuat pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

Indonesia, known as a mega biodiversity country has rich species of medicinal plants. This makes Indonesia attractive to foreign researchers who want to conduct research for both commercial and non-commercial purposes. The commercial value of Indonesian medicinal genetic resources makes biopiracy potentially occur if the regulation of granting access and profit sharing is not optimal in carrying out safeguards as mandated of the Nagoya Protocol. This is caused by various obstacles, among others: (i) related to the differences in the concept of communal local community views, of course contrary to the Patent concept in the regime of individual Intellectual Property Rights; (ii) database related to medicinal plants and traditional knowledge that has not been well integrated as one of the mandates of law Promoting Culture; (iii) licensing mechanism to obtain complicated access; (iv) profit sharing that has not been maximized due to constrained low Indonesian Bargaining Position; (v) absence of Material Transfer Agreement standard, Mutually Agreed Terms, Prior Informed Consent; and (vi) several legal rules that regulate supporting mechanisms for Genetic Resources Access and Profit Sharing that are still in the process of harmonization also make the implementation of Article 26 Paragraph (3) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been fully implemented."

"Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik. Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai kesesuaian antara ketentuan mengeai akses terhadap sumber dayagenetik dalam Undang-Undang 11/2019 dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian deskriptif dan perskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatifempiris dan menggunakan data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Undang-Undang 11/2019, ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn serta kesesuaian di antara keduanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu halterkait akses sumber daya genetik yang diatur dalam Undang-Undang 11/2019 adalah mengenai prosedur mendapatkan izin penelitian namun bukan mendapatkan izin akses yang merupakan kewenangan pemerintah pusat bidang lingkungan hidup sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Sisnas Iptek dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Oleh karena itu dalam pengembangan RUU KKH harus dilakukan penekanan mengenai koordinasi antar wewenang dan antar lembaga dari pemerintah pusat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemerintah pusat bidang lingkungan hidupIndonesia has passed Law Number 11 of 2019 concerning National System of Science and Technology in which there are provisions regarding access to genetic resources. Indonesia has also ratified the Nagoya Protocol through Law Number 11 of 2013 concerning Ratification of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Therefore, this research discusses the compatibility between the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. This research is a combination of descriptive and prescriptive research using a normative-empirical legal research approach and secondary data. The core issue of this study is about how the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are, how the provisionsregarding access to genetic resources in the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are and the compatibility between the two. From the result it can be concluded that one of the things related to access to genetic resources regulated in Law 11/2019 is regarding the procedure to obtain a research permit but not to obtain an access permit which is the authority of the central government in the environmental sector so that there is a discrepancy between Law 11/2019 and the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. Therefore, in developing the Draft of Biodiversity Conservation Act, emphasis must be placed on coordination betweenauthorities and institutions of the central government in the field of science and technology and the central government in the field of environment."

"Skripsi ini bertujuan menggambarkan perbedaan persepsi pegawai yang bekerja pada bidang kerja yang berbeda yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasional mengenai pelaksanaan penilaian kinerja di PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan perhitungan SPSS versi 17 serta aplikasi Mann Whitney untuk uji beda. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai persepsi pegawai SDM dan bidang operasional atas pelaksanaan penilaian kinerja.

---

This paper aims to describe the differences in perceptions of employees who work in different areas which is Human Resources (HR) and operations area on the implementation of performance appraisal in PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali. This is a descriptive quantitative research using SPSS version 17 and the application of the Mann Whitney for testing the differences. Results in this research proves that there are significant differences on perceptions of HR and operational areas on the implementation of performance appraisal."

"Pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat dunia internasional mengalami krisis sumber daya alam perikanan akibat over penangkapan ikan di laut, perubahan iklim dan pencemaran, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dianggap suatu cara untuk melakukan konservasi sekaligus sumber alternatif pangan. Sejak tahun 1950 sampai sekarang hasil pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan telah menyumbangkan banyak hal untuk kehidupan manusia seperti obat-obatan, pangan alternatif dan kosmetik. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati baik di laut maupun di darat semakin mendorong eksplorasi dan ekploitasi terhadap sumber daya genetik perikanan dan kelautan. Namun, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih banyak dinikmati oleh negara-negara maju. Negara Selatan yang sebagian besar kaya akan sumber daya genetik perikanan dan kelautan seperti Indonesia, Brasil, Filipina dan negara lain hanya dapat menonton dari jauh perkembangan teknologi yang semakin maju tanpa dapat menikmati keuntungan sumber daya genetik yang telah dimanfaatkan oleh negara lain. Oleh karena itu tuntutan akan adanya akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik menguat sejak KTT Bumi. Upaya ?upaya untuk mewujudkan pengaturan internasional mengenai akses dan pembagian keuntungan berhasil diperjuangkan dengan ditegaskannya CBD dan Protokol Nagoya. Namun demikian, pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan terutama pada pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih menemui banyak kendala mulai dari perbedaan konsep, ruang lingkup, akses dan kepatuhan. Oleh karena itu selama UNCLOS belum mengatur sumber daya genetik secara tegas maka negara-negara pihak sebaiknya melakukan penyusunan akses dan pembagian keuntungan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik.

---

The utilization of marine and fisheries genetic resources is enhanced in line with the development of science and technology. When the world facing international crisis on fisheries resources due to overfishing, climate change and pollution, the utilization of fisheries genetic resources is considered as a means for conservation and alternative source of food. Since 1950 to present, the utilization of marine and fisheries genetic resources have contributed to human life namely for medicines, alternative food and cosmetics. Threats on reduction of sea and land biodiversity encourages the exploration and exploitation of marine and fisheries genetic resources. Nevertheless, the utilization of marine and fisheries genetic resources is enjoyed only by developed countries. The South countries who are rich in marine and fisheries genetic resources namely Indonesia, Brazil, Philippines and others do not possess advanced technology nor enjoy benefit sharing from the utilization of marine and fisheries genetic resources by other countries. Therefore, claims on access and benefit sharing on the utilization of genetic resources have increased since the Earth Summit. Efforts to realize international regulations on access and benefit sharing successfully achieved and confirmed on CBD and Nagoya Protocol. Nevertheless, the implementation of access and benefit sharing notably on marine and fisheries genetic resources remain to encounter issues concerning the concept, scope, access, benefit sharing, and compliance. Therefore, since UNCLOS does not clearly regulate genetic resources, state party must develop regulation on access and benefit sharing particularly on the utilization of genetic resources."

"Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGT) merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan seluruh umat manusia sehingga pemanfaatannya menjadi kepentingan semua negara. Fakta bahwa persebaran SDGT tidak merata di seluruh dunia dan tingkat keragaman SDGT mengalami penurunan membuat negara-negara menginginkan akses ke SDGT harus dibuka untuk siapa saja. Meski demikian, negara-negara juga tidak sepakat untuk mengakui SDGT sebagai Common Heritage of Mankind. Sementara itu, karena nilainya yang sangat potensial, bioprospecting atas SDGT banyak dilakukan sehingga dorongan untuk menerapkan rezim Hak Kekayaan Intelektual atas SDGT tidak terelakkan. Sebagai upaya mengakomodir kepentingan semua negara atas SDGT, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture mengakui bahwa negara mempunyai hak berdaulat atas SDGT yang diikuti dengan kewajiban membuka akses dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatannya melalui sistem multilateral. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dari mulai latar belakang hingga diadopsinya prinsip hak berdaulat atas SDGT serta menganalisis penerapannya di Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Cina dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mengakui prinsip hak berdaulat atas SDGT yang diejawantahkan dalam kegiatan eksploitasi, mekanisme akses dan pembagian keuntungan, pemenuhan hak petani dan perlindungan atas pengetahuan tradisional. Namun, penerapan hak berdaulat di tiap-tiap negara tersebut belum dapat diimplementasikan secara utuh.

---

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) are important commodities which needed by humankind so that their utilization becomes the interest of all countries. The fact that PGRFA are not spread evenly through all countries and the decrease of their diversities caused countries asking for open access to PGRFA. However, countries refused to consider PGRFA as Common Heritage of Mankind. On the other side, since PGRFA have great potential values, bioprospecting on PGRFA becomes popular; hence the involvement of Intellectual Property Rights regime becomes inevitable. In order to accommodate interest of all countries regarding PGRFA, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture recognizes State’s Sovereign Right over PGRFA which followed by obligation to open access and benefit sharing from its utilization under the multilateral system.

The object of this research is to explain background until Sovereign Right principle over PGRFA adopted and analyze its implementation in Brazil, United States of America, Germany, China and Indonesia. The research method used in this thesis is juridical normative method with literature studies. The result shows that aforementioned countries recognize sovereign right principle over PGRFA, which manifested in exploitation activities, open access and benefit sharing, fulfillment of farmers rights and protection of traditional knowledge. Hence, they have not been implemented thoroughly."

"Keberhasilan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, pengemban aspirasi rakyat, dan sekaligus pengembangan demokrasi tergantung pada kualitas sumber daya manusia Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung. Dalam kaitan ini, permasalahan yang muncul adalah adanya ketidakmerataan kemampuan dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai akibat dari perencanaan SDM di Sekretariat Jenderal DPR yang belum dilakukan secara efektif, sehingga konstribusi yang diberikan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR masih kurang. Pemahaman terhadap permasalahan tersebut menjadi panting, mengingat, sebagai sebuah Sistem pendukung, Sekretariat Jenderal selain perlu memahami tugas dan fungsi DPR RI, juga harus mampu mengiringi gerak langkah dan irama pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Pelayanan yang dapat diberikan tergantung pada kualitas dan profesionalisme SDM yang tersedia. Kualitas sumber daya manusia tersebut tergantung pada efektifitas perencanaan SDM, yang akan memungkinkan diperolehnya pegawai yang tidak saja tepat dalam jumlah dan jenis kualifikasinya untuk tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga akan selalu slap dan dapat mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI, pada setiap kesempatan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif, dengan melakukan studi pustaka terhadap teori-teori yang relevan, melakukan pengamatan atau observasi, dan melakukan wawancara terhadap pejabat-pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Anggota DPR sebagai pengguna jasa. Pemilihan responden dilakukan secara stratifikasi, yaitu dari pejabat struktural setingkat eselon IV sampai dengan esselon I. Jumlah responden ditentukan berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam), dari jumlah tersebut, anggota DPR yang ditentukan sebagai responden adalah yang tergabung Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang berjumlah 60 (enam puluh orang). Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara terhadap pejabat esselon I a dan I b, dan pengiriman daftar pertanyaan ke responden lainnya. Dari Hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan SDM di Setjen DPR RI belum dilaksanakan secara efektif, sehingga dalam implementasinya masih mengalami banyak hambatan. Akibatnya, pelayanan yang diberikan masih belum memadai dan belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, merekomendasikan beberapa hal pokok, yaitu: (1) mengingat tantangan tugas yang dihadapi menuntut fleksibilitas organisasi untuk menyesuaikan secara cepat dengan perubahan Iingkungan, maka perlu perubahan dalam format organisasi, agar lebih flat/datar, sehingga memungkinkan mekanisme pelaksanaan pekerjaan lebih luwes dan berjalan lancar, alur informasi saling bertukar dengan mudlah; (2) menyusun perencanaan SDM secara efektif dan dapat dilaksanakan, serta dalam kegiatan rekruitmen dan seleksi diserahkan kepada institusi lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut (out sourcing). Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari subyektifitas dan untuk dapat menjaring tenaga yang potensial; (3) dalam rangka mengurangi kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan Anggota DPR RI dengan pelayanan yang diberikan, maka sebagai pelanggan seyogyanya Anggota diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan SDM di Sekretariat Jenderal."