Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden secara formal teah digariskan di dalam UUD 1945, di mana dalam menjaIankan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Dan bila Presiden berhalangan, maka WakiI Presidenlah yang mewakilinya. Sedangkan bila Presiden berhalangan "tetap", maka Wakil Presiden lah yang menggantikannya sampai habis masa jabatan Presiden. Jelas bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden. OIeh karena itu calon wakil Presiden yang dipilih oleh MPR akan ditentukan, setelah mendapat "isyarat" dari Preesiden terpilih, bahwa Presiden terpilih dapat menjalankan kerjasama dengan calon Wakil Presiden tersebut. dengan demikian setelah mereka terpilih untuk menjaIankan tugas-tugasnya, maka diantara mereka akan mengadakan pembicaraan untuk mengatur pembagian tugas di antara mereka. Penelitian ini ingin mengkaji pola hubungan Presiden dan wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah mntuk memperoleh informasi tentang kondisi positif dan kondisi negative yang menjadi dasar dari terbentuknya pola hubungan dwitunggal Soekarno-Hatta. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dwitunggal antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat dijadikan sebagai acuan, atau tipe dari pola hubungan yang ideal antara Presiden, baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Pengertian ideal di sini tidak harus diartikan pola dwitunggal nentinya haruslah persis sama dengan pola dwitunggal Soekarno-Hatta. Artinya, bisa saja dimodifikasikan, namun yang penting prinsip-prinsip utama dari pola hubungan dwitunggal tersebut tetap dipertahankan. Dalam hubungan ini kedua tokoh masingmasing memiliki kesadaran yang timggi bahwa mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kedua tokoh ini pun mempunyai kepentingan untuk saling melengkapi dan mengisi kelemahan dan kekurangan masing-masing pihak dendan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak."

"Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia harus siap menghadapi era globalisasi dimana telah disepakatinya liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN, tidak ada lagi proteksi dan tarif bea masuk yang dikenakan untuk produk yang bertransaksi di antara negara-negara ASEAN.Untuk dapat memenangkan peluang itu, kita perlu mempersiapkan SDM yang bisa bekerja secara profesional mengikuti perubahan lingkungan. Pengembangan SDM juga meliputi pengembangan SDM aparatur negara. Dimana dalam persaingan global yang sernakin tajam, peran aparatur Negara sangat menentukan. Dapat dibayangkan bagaimana. jadinya bila aparatur negara sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator pembangunan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan dunia. Namun untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal tidaklah mudah melainkan banyak sekali hambatannya. Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penelitian ini untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai pada kantor Sekretariat Wakil Presiden melalui variabel kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi pegawai.Teknik pengambilan datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 136 orang yang menjadi sampel dalarn penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi yang gunanya untuk mengetahui tingkat hubungan antara variable independent (bebas) dengan variable dependent (terikat).Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas, yaitu: kepemimpinan, kepuasan kerja, dan motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, dan secara bersama-sama ketiga variabel tersebut juga mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,609 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,371.Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan unluk meningkatkan kinerja pegawai adalah, agar kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan efektif perlu dilandasi dengan manajerial yang kokoh, selain itu untuk menumbuhkan motivasi pegawai hendaknya pimpinan tidak membedakan unit kerja yang satu dengan yang lain yang dianggap super dan bila melakukan pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, dan kegiatan bawahan dilakukan secara wajar."

"Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan proses impeachment tersebut. Sebagai wujud dari pelaksanaan sistem checks and balances, dalam melaksanakan proses impeachment, ketiga lembaga negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan sebab Indonesia ialah negara hukum. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada adanya peraturan perundang-undangan saja, namun juga dipatuhinya putusan hakim yang bersifat memaksa dan mengikat. Dalam kasus impeachment, putusan MK yang bersifat final dan mengikat, pada akhirnya harus dipatuhi oleh DPR dan MPR dalam memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.

---

The thesis is about the discharging of the President and/or the Vice President in the Indonesian constitutional system as known as impeachment, which is the mechanism are involving three state organs, among others are, House of Representatives (DPR), Constitutional Court (MK), and People Representative Assembly (MPR). These three state organs have attributive authority, which is stated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia year 1945 (UUD 1945), to role the impeachment's process. As a concrete implementation of checks and balances system, in order to role impeachment process, these three state organs have obligation to obey the law and the legislations because Indonesia is a state law. The definition of law is not restricted only into rules and legislation, but also by the obedient of the judge's verdict which is force and bound. In impeachment cases, Constitutional Court's verdict is final and bound, and had to be obeyed by DPR dan MPR when they resolving the discharging of the President and/or the Vice President from their function."

"Legal aspects of impeachment of president and vice president in Indonesia."

"Pemilihan Umum merupakan pesta politik rakyat, hajat politik pemilik kedaulatan, pertunjukan kemerdekaan politik rakyat untuk mengekspresikan hak-hak politiknya secara merdeka, langsung, demokratis legal dan beradab sehingga terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang legitimate, mendapat pengakuan luas dari masyarakat. Pemilu Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tujuan utama dengan dilakukannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak lain adalah merupakan bentuk apresiasi terhadap kedaulatan itu sendiri. Rakyat dalam pemilihan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan sikap dan pilihannya tentang siapa yang akan mereka pilih. Di sinilah kedaulatan rakyat sangat menentukan, rakyat bebas memilih, bebas, menentukan sikap dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung rakyat betul-betul berdaulat."