Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden secara formal teah digariskan di dalam UUD 1945, di mana dalam menjaIankan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Dan bila Presiden berhalangan, maka WakiI Presidenlah yang mewakilinya. Sedangkan bila Presiden berhalangan "tetap", maka Wakil Presiden lah yang menggantikannya sampai habis masa jabatan Presiden. Jelas bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden. OIeh karena itu calon wakil Presiden yang dipilih oleh MPR akan ditentukan, setelah mendapat "isyarat" dari Preesiden terpilih, bahwa Presiden terpilih dapat menjalankan kerjasama dengan calon Wakil Presiden tersebut. dengan demikian setelah mereka terpilih untuk menjaIankan tugas-tugasnya, maka diantara mereka akan mengadakan pembicaraan untuk mengatur pembagian tugas di antara mereka. Penelitian ini ingin mengkaji pola hubungan Presiden dan wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah mntuk memperoleh informasi tentang kondisi positif dan kondisi negative yang menjadi dasar dari terbentuknya pola hubungan dwitunggal Soekarno-Hatta. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dwitunggal antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat dijadikan sebagai acuan, atau tipe dari pola hubungan yang ideal antara Presiden, baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Pengertian ideal di sini tidak harus diartikan pola dwitunggal nentinya haruslah persis sama dengan pola dwitunggal Soekarno-Hatta. Artinya, bisa saja dimodifikasikan, namun yang penting prinsip-prinsip utama dari pola hubungan dwitunggal tersebut tetap dipertahankan. Dalam hubungan ini kedua tokoh masingmasing memiliki kesadaran yang timggi bahwa mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kedua tokoh ini pun mempunyai kepentingan untuk saling melengkapi dan mengisi kelemahan dan kekurangan masing-masing pihak dendan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak."

"Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia harus siap menghadapi era globalisasi dimana telah disepakatinya liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN, tidak ada lagi proteksi dan tarif bea masuk yang dikenakan untuk produk yang bertransaksi di antara negara-negara ASEAN.Untuk dapat memenangkan peluang itu, kita perlu mempersiapkan SDM yang bisa bekerja secara profesional mengikuti perubahan lingkungan. Pengembangan SDM juga meliputi pengembangan SDM aparatur negara. Dimana dalam persaingan global yang sernakin tajam, peran aparatur Negara sangat menentukan. Dapat dibayangkan bagaimana. jadinya bila aparatur negara sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator pembangunan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan dunia. Namun untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal tidaklah mudah melainkan banyak sekali hambatannya. Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penelitian ini untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai pada kantor Sekretariat Wakil Presiden melalui variabel kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi pegawai.Teknik pengambilan datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 136 orang yang menjadi sampel dalarn penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi yang gunanya untuk mengetahui tingkat hubungan antara variable independent (bebas) dengan variable dependent (terikat).Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas, yaitu: kepemimpinan, kepuasan kerja, dan motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, dan secara bersama-sama ketiga variabel tersebut juga mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,609 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,371.Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan unluk meningkatkan kinerja pegawai adalah, agar kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan efektif perlu dilandasi dengan manajerial yang kokoh, selain itu untuk menumbuhkan motivasi pegawai hendaknya pimpinan tidak membedakan unit kerja yang satu dengan yang lain yang dianggap super dan bila melakukan pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, dan kegiatan bawahan dilakukan secara wajar."

"Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan proses impeachment tersebut. Sebagai wujud dari pelaksanaan sistem checks and balances, dalam melaksanakan proses impeachment, ketiga lembaga negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan sebab Indonesia ialah negara hukum. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada adanya peraturan perundang-undangan saja, namun juga dipatuhinya putusan hakim yang bersifat memaksa dan mengikat. Dalam kasus impeachment, putusan MK yang bersifat final dan mengikat, pada akhirnya harus dipatuhi oleh DPR dan MPR dalam memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.

---

The thesis is about the discharging of the President and/or the Vice President in the Indonesian constitutional system as known as impeachment, which is the mechanism are involving three state organs, among others are, House of Representatives (DPR), Constitutional Court (MK), and People Representative Assembly (MPR). These three state organs have attributive authority, which is stated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia year 1945 (UUD 1945), to role the impeachment's process. As a concrete implementation of checks and balances system, in order to role impeachment process, these three state organs have obligation to obey the law and the legislations because Indonesia is a state law. The definition of law is not restricted only into rules and legislation, but also by the obedient of the judge's verdict which is force and bound. In impeachment cases, Constitutional Court's verdict is final and bound, and had to be obeyed by DPR dan MPR when they resolving the discharging of the President and/or the Vice President from their function."

"Legal aspects of impeachment of president and vice president in Indonesia."

"Pemilihan Umum merupakan pesta politik rakyat, hajat politik pemilik kedaulatan, pertunjukan kemerdekaan politik rakyat untuk mengekspresikan hak-hak politiknya secara merdeka, langsung, demokratis legal dan beradab sehingga terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang legitimate, mendapat pengakuan luas dari masyarakat. Pemilu Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tujuan utama dengan dilakukannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak lain adalah merupakan bentuk apresiasi terhadap kedaulatan itu sendiri. Rakyat dalam pemilihan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan sikap dan pilihannya tentang siapa yang akan mereka pilih. Di sinilah kedaulatan rakyat sangat menentukan, rakyat bebas memilih, bebas, menentukan sikap dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung rakyat betul-betul berdaulat."

"Sekretariat Wakil Presiden merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Wakil Presiden dengan tugas pokok memberikan dukungan staf, pelayanan administrasi dan masukan kepada Wakil Presiden RI, selaku pembantu Presiden RI. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, maka perlu didukung oleh kinerja pegawai yang optimal.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peniaian kinerja pejabat eselon IV di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, yang juga dapat untuk mengukur keberhasilan organisasi Sekretariat Wakil Presiden.Selanjutnya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana hubungan kepemimpinan dengan kinerja pejabat dan bagaimana hubungan kemampuan dengan kinerja pejabat, serta bagaimana hubungan motivasi dengan kinerja pejabat di lingkungan kantor Sekretariat Wakil Presiden.Idealnya penelitian dilakukan kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor Sekretariat Wakil Presiden yang berjumlah 235 orang. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, maka diambil sampel yang melibatkan seluruh pejabat eselon IV yang berjumlah 50 orang, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling.Alat pengumpulan data yang digunakan berupa angket, berisi daftar pertanyaan, yang dikembangkan dari indikator-indikator variabel yang diteliti, yang terdiri dari tiga variabel bebas yaitu kepemimpinan, kemampuan dan motivasi serta satu variabel terikat yaitu kinerja pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiders dan instrumen yang digunakan adalah pernyataan dengan menggunakan skala Likert dengan skor 5,4,3,2,1 yang disusun dan dirangkum dari berbagai teori, kemudian diwujudkan dalam operasional variabel.Selanjutnya data hasil penelitian, dioiah dan dianalisis untuk mengetahui hubungan variabel bebas XI, X2, X3, dengan variabel terikat Y. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dan analisis statistik dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS ( Statistical Product for Service Solution ).Bertitik tolak atas hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan kantor Sekretariat Wakil Presiden, maka dapatlah diketahui seberapa kuat hubungan antara variabel kepemimpinan, variabel kemampuan dan variabel motivasi dengan kinerja pejabat dengan menggunakan analisis korelasi.Adapun hasil analisis data yang dilakukan pada tingkat signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95% ditemukan pertama, koefisien korelasi yang dihasilkan dari hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja pejabat sebesar r = 0,940 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 88,36% dan terdapat hubungan yang positif (tidak berlawanan arah), kedua, korelasi yang dihasilkan dari hubungan kemampuan dengan kinerja pejabat adalah r = 0.916 dan koefisien determinasinya (R2) sebesar 83,9% dan terdapat hubungan yang positif (tidak berlawanan arah), ketiga, korelasi yang dihasilkan dari hubungan antara motivasi dengan kinerja adalah r =0,984 dan koefisien determinasinya R2 sebesar 96,8% dan terdapat hubungan yang positif, sedangkan yang keempat yaitu korelasi hubungan antara kepemimpinan, kemampuan dan motivasi secara bersama-sama dengan kinerja pejabat adalah sebesar r = 0,976 dan koefisien determinasinya sebesar 95,2%.Dari hasil analisis statistik tampak bahwa kepemimpinan, kemampuan dan motivasi memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap kinerja pejabat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Untuk mencapai kinerja pejabat yang optimal diperlukan upaya peningkatan kepemimpinan, kemampuan dan motivasi, karena secara empiris sudah terbukti. Implikasi dari penelitian ini adalah kinerja pejabat tidak dapat dicapai secara efektif tanpa memperhatikan faktor kepemimpinan, kemampuan dan motivasi.Kepemimpinan yang efektif seperti yang diinginkan para pejabat eselon IV di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, dapat menciptakan atau mendukung kelancaran pelaksanaan tugas para pejabat yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan membuat para pejabat di lingkungan kantor Sekretariat Wakil Presiden merasa puas terhadap tugasnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pejabat sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Dan juga dengan memiliki kemampuan yang baik dan motivasi kerja yang tinggi, maka pejabat akan berusaha dan bekerja sekeraskerasnya untuk memenuhi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.xii + 185 halaman + 22 tabel + 1 gambar + satu berkas lampiran Daftar Pustaka : 60 Buku.

---

Secretariat of Vice President is a government institution directly under control of Indonesian Vice President. The main tasks of the Secretariat is to assist and give administrative support to the Vice President. An optimal performance of the civil servants of this office is very important to conduct the main tasks and functions of the Secretariat.

The historical background of this research is how important to examine the performance of the fourth echelon officers in the Vice President Secretariat. This enables us to know the level of successful the officers in conducting their main tasks and functions.

One of the purposes of this research is to answer the inquiries of relationship between the leadership and performance of the officers, the relationship between the skill and the performance of the officers, and the relationship between motivation and the performance of the officers of the Vice President Secretariat.

The findings will be more valid in case of the research surveys all of 235 civil servants of the Vice President Secretariat. But, because the shortage of time and the lack of budget, the scope of the survey is reduced to only 50 fourth echelon officers adopting Purposive Sampling.

The methodology of survey is sending and collecting questionnaires. The questionnaire consists of questions about indicator of variable examined. There are three independent variables examined, those are leadership, skill and motivation. Also a dependent variable that is officer?s performance of the Vice President Office. The instrument adopted is statements using Likert Scale : 5, 4, 3, 2, and 1. The questions selected based on variety of theories and then composed as operational variables.

The finding data of the research is then tabulated and analyzed to find the relationship between the independent variables X1, X2, X3 and the dependent variable Y. This study applies descriptive analyses and statistic analyses by using program computer SPSS (Statistical Product for Service Solution).

Based on the finding of this research, we can answer the question of how strong the relationship. Between leadership variable, skill variable and motivation variable with officer?s performance, by using correlation analyses. The analyses with 5% error finds: firstly, coefficient of correlation between officers leadership and performance is r = 0.940, and coefficient determination (R2) is 88.36% with positive relationship. Secondly, correlation between officer's skill and performance is r = 0.916 and coefficient determination (R2) is 83.9% with positive relationship. Thirdly, correlation between officer's motivation and performance is r = 0.984 and coefficient determination (R2) is 96.8% with positive relationship. Fourthly, correlation between leadership, skill and motivation in one hand and performance in the other hand is r = 0.976 with coefficient determination is 95.2%.

Statistic analyses finds leadership, skill and motivation have very strong relationship to officers' performance individually or collectively. According to the empire theory, to get the officer's optimal performance needs to improve the officer's leadership, skill and motivation. The implication of this research is the officer?s performance can not be reach effectively without factors of leadership, skill and motivation.

The, effectiveness leadership of fourth echelon officers of the Vice President Secretariat creates and support their successfulness in conducting the tasks of the officers. This is very important to make the officers satisfy with their own job. In turn, this situation will improve the officers' performance. The skilled and high motivation officers is an incentive for them to work harder for the sake of organization goals.

xii + 185 pages + 22 Tables + I diagram + 1 bundle of supplements Bibliography : 60 books."