Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari adanya persaingan antara pelaku ekonomi dalam perdagangan internasional yang semakin ketat dan mendorong terjadinya persaingan curang seperti praktik dumping, yaitu persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga normal.Dunia telah mengupayakan membentuk suatu peraturan mengenai anti dumping. Pada tahun 1947 telah dibuat kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pengaturan mengenai anti dumping ditetapkan dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 dan merupakan salah satu Multilateral Trade Agreements yang ditandatangani bersamaan dengan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO). Praktik dumping yang dilarang menurut GATT adalah penjualan barang sejenis yang dibawah harga normal yang menyebabkan kerugian material di Industri dalam negeri. Pengaturan mengenai unsur kerugian kemudian menjadi perlu untuk ditelaah karena terakit pembuktian suatu negara melakukan tindakan dumping yang dilarang menurut GATT.Sebagai negara yang turut ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994, sekaligus meratifikasi pula Antidumping Code 1994.Dengan adanya ratifikasi tersebut segala tindakan anti dumping baik ketika Indonesia menuduh Turki melakukan dumping dan India menuduh Indonesia melakukan dumping harus disesuaikan dengan Anti dumping Agreement.

---

The growing economic development leads to free market inevitably with economic Union of all Nations. This is one of the reasons for the existence of competition between businesses in international trade in an increasingly tough and promote unfair competition, such as dumping, namely in the form of price competition in the form of price discrimination or sell below regular prices.

The world has been trying to form a set of rules on anti dumping. The year 1947 became general on GATT agreement or the General Agreement on tariffs and trade (GATT). Regulation of anti dumping duties set out in the agreement on the application of article VI of GATT 1994 and is one of the multilateral trade agreements, signed together with the Convention articles from the world of Trade Organization (WTO).Dumping practices prohibited by the GATT is the sale of similar goods in the normal causing material losses in the national industry price. Adjustments to the Material Injury then becomes necessary to review because of evidence of a country making the discharge is forbidden by the GATT.

As a country that participates in the multilateral trade, Indonesia has ratified the Convention articles from the world of the Trade Organization (WTO) by Act No.7 of 1994 and the measures anti dumping code 1994. The ratification of the agreement obligate each member to implement the agreement in their national act. This mini thesis analyze the implementation of the agreement on the cases Indonesia Versus Turkey and India Versus Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang perkawinan beda agama yang dilematis karena terjadi perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk memberi pengertian secara akademis tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan Ruang lingkup penelitian hanya sebatas ijtihad Zainun Kamal dan ijtihad Majelis Ulama Indonesia. Ada pun data diambil langsung dari wawancara dengan partisipan, informan dari Paramadina dan dari Kantor Catatan Sipil di Bekasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya bagi wanita muslimah dengan pria non muslim dan bagi pria muslim sangat tidak dianjurkan.

---

This thesis analyses about different religious marriage dilemma because the differences between the rules applicable to the fact . The purpose of this research to provide the academic understanding of the Marriage Different Religions.This research is Descriptive Qualitative research Case Study approach, whereas the scope of the research was limited to individual mterpretation of verse in the Quran of Zainun Kamal and Fatwa Majelis Ulama Indonesia, as for the data taken from direct interviews with participants, infonnants from Paramadina and from the Civil Registry Office in Bekasi and the data from the media. The results of the research is that different religious marriage is prohibited it is unlawful, especially for a Muslim woman. with a non-Muslim man but for Muslim men is not recommended."

"Tidak bisa dipungkiri kemampuan kognitif merupakan modal dasar bagi anak-anak dalam berproduktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari. Pandangan pembentukan dan perkembangan kognitif anak sering hanya dilihat dari sudut pandang institusi pendidikan dan sebagai satu-satunya tempat dalam membentuk kognitif anak. Padahal, dalam perkembangan kognitif anak, institusi keluarga yaitu orang tua memiliki peran vital sebagai orang pertama yang dikenali dan dipercayai oleh anaknya sehingga analisis apakah orang tua berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan kognitif anak perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari apakah ada pengaruh waktu orang tua (ayah dan ibu) dalam bermain dan berinteraksi dengan anaknya terhadap perkembangan kognitif anak. Penelitian ini menemukan hasil bahwa waktu ayah ataupun ibu bermain dan berinteraksi dengan anaknya sama-sama mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan kognitif anak di usia dini. Akan tetapi, ketika anak sudah beranjak remaja, waktu ayah ataupun ibu bermain dan berinteraksi dengan anaknya sudah tidak mempunyai pengaruh lagi. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa investasi rumah tangga yaitu waktu ayah dan waktu ibu vital pada anak berusia dini dan kecil dalam perkembangan kognitifnya.

---

It is undeniable that cognitive abilities are the basic capital for children in productivity and doing daily activities. The view of the formation and cognitive development of children is often only seen from the perspective of educational institutions and as the only place in shaping children's cognitive. In fact, in the cognitive development of children, family institutions, namely parents, have a vital role as the first person to be recognized and trusted by their children, so an analysis of whether parents are influential in the formation and cognitive development of children needs to be done. This study aims to study whether there is an influence of parents' time (father and mother) in playing and interacting with their children on children's cognitive development. This research found that father and mother playing and interacting with their children both had a significant positive effect on children's cognitive development at an early age. However, when the child is a teenager, when the father or mother play and interact with their children have no influence anymore. Thus, this shows that household investment, namely father's time and mother's time is vital in early and small children in their cognitive development."

"Skripsi ini membahas keberlakuan putusan provisi arbitrase internasional SIAC mengenai penghentian gugatan (Anti-Suit Injunction) yang diajukan permohonan pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hakim perlu memberi perhatian lebih pada Konvensi New York terkait permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

---

The focus of the study is the enforceability of SIAC international arbitration award on the issue of provisional anti-suit injunction filed for application of enforcement in Indonesia. This study uses a normative approach with descriptive qualitative data analysis method. The results suggest that judge should give more consideration to New York Convention regarding enforcement of international arbitration award in Indonesia."

"Keunggulan Merek Versus Country of Origin Terkait Perilaku Konsumen Generasi Y Studi Kasus Produk Uniqlo di Indonesia AbstrakMeningkatnya jumlah populasi generasi Y di Indonesia kian menarik sejumlah fashion retailer global khususnya Jepang untuk memasuki pasar Indonesia Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana merek memiliki keunggulan dibandingkan dengan country of origin pada perilaku konsumen generasi Y dengan mengambil studi pada produk Uniqlo di Indonesia Untuk mengetahui hal tersebut penulis melakukan wawancara mendalam pada tiga orang informan Kesimpulannya menunjukkan bahwa informan menganggap merek merupakan prioritas disamping faktor country of origin Karena merek Uniqlo sendiri merepresentasikan desain fashion kualitas produk serta harganya yang terjangkau sehingga menarik para konsumen generasi Y di Indonesia

---

Brand Exellence Versus Country of Origin Related to Consumer rsquo s Behavior Y Generation Case Study Uniqlo Products in Indonesia Abstrac The increasing number of Y generation population in Indonesia makes a number of global fashion retailers especially Japan interested to enter the Indonesian market The purpose of this study is to assess the extent that brands which have some excellence compared with country of origin on Y generation behavior as consumers by conducting a study of Uniqlo products in Indonesia To find out a result of the study I conducted in depth interviews with three informants The conclusion of the study shows that informants thought that brands become a priority after the country of origin factor It is because Uniqlo itself represents the fashion design the quality of the product and the affordable price which are attracted Y generation consumers in Indonesia "

"Melalui Nomor Keputusan Presiden. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan setelah itu muncul ketentuan yang mengatur anjak piutang meskipun tidak spesifik tentang anjak piutang dan hanya sedikit. Akan tetapi sejak diperkenalkan di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur anjak piutang. Sementara itu di India, tagihan anjak piutang yang diperkenalkan pada tahun yang sama sudah memiliki ketentuansecara khusus mengatur anjak piutang di India, yaitu The Act Factoring Regulation Act, 2011 dan Registrasi Assignment of Receivables Rules, 2012 yaituketentuan yang mengatur pendaftaran anjak piutang. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan mengenai anjak piutang di Indonesia dan juga di India serta persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia perjanjian anjak piutang sendiri masih didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak yang ada di Burgerlijk Wetboek (BW) dan ketentuannya ada dalam ketentuan yang berbeda, memiliki ketentuan yang belum ada dalam ketentuan tersebut. The Factoring Regulation Act 2011 di India dan sebaliknya. Menurut penulis, yang kurang dari ketentuan anjak piutang di Indonesia mengenai hak dan kewajiban yang dirasa sangat penting tetapi belum diatur oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan atau peraturan khusus mengenai anjak piutang di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak pesta.

---

Factoring has been introduced in Indonesia since 1988through Presidential Decree Number. 61 of 1988 concerning Financing Institutions, and after that comes the provisions governing factoring although not specific about factoring and only a little. Will but since it was introduced in Indonesia until now there has been no provision in that specifically regulates factoring. Meanwhile in India factoring receivables introduced in the same year already have provisions in a mannerspecifically regulates factoring in India, namely The Factoring Regulation Act, 2011 and Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012 viz the provisions governing registration of factoring. This research will analyze the provisions concerning factoring in Indonesia and also in India and their similarities and differences. This research was conducted with normative juridical methods. The results of this study show that in Indonesia the agreement for factoring itself is still based on the principle freedom of contract that is in Burgerlijk Wetboek (BW) and its provisions are in different provisions, have provisions that dont yet exist in the provisions of The Factoring Regulation Act 2011 in India and vice versa. According to the author, which is less than the factoring provisions in Indonesia regarding rights and obligations that are felt to be very important but have not been regulated by Indonesia. Therefore, special provisions or regulations are needed regarding factoring in Indonesia to provide legal certainty for parties."

"Aktivitas perdagangan internasional semakin tak lagi dapat dielakkan pada era globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan internasional kerap pula ditemukan berbagai permasalahan yang membumbui hubungan dagang tersebut. Salah satu sengketa perdagangan internasional yang pernah dialami Indonesia adalah terkait Program Mobil Nasional. Program ini didukung pemerintah dengan pengesahan berbagai kebijakan yang dinyatakan berlaku guna meraih peluang bisnis industri di bidang automotive. Namun, dalam kelanjutannya beberapa negara yang memiliki penguasaan pasar yang besar di Indonesia, yakni Amerika, Jepang dan Eropa merasa kebijakan yang diberikan pemerintah menimbulkan kerugian bagi mereka, yang kemudian berimplikasi pada pengajuan gugatan Indonesia ke WTO. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisa pokok permasalahan berikut: Mengapa Proyek Mobil Nasional melanggar WTO? Bagaimana perkara ini diselesaikan dalam WTO dan bagaimana sikap Indonesia menanggapi sengketa Mobil Nasional ini? Bagaimana konsekuensi jika Indonesia tidak melaksanakan putusan appellate body WTO? Penelitian atas permasalahan tersebut ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait penyelesaian masalah perdagangan internasional di WTO. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam menulis karya ilmiah ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Dalam kasus ini yang menjadi focus gugatan para pihak adalah pelanggaran prinsip perdagangan Internasional dalam General Agreement on Tariff and Trades (GATT) yakni prinsip Most Favored Nation dan National Treatment. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh putusan panel yang kemudian juga disetujui oleh Dispute Settlement Body WTO. Ketentuan yang telah diputus oleh panel tersebut secara imperative mengikat pemerintah Indonesia untuk mencabut seluruh kebijakannya terkait mobil nasional. Apabila ternyata Indonesia kemudian mengabaikan putusan tersebut akan ada konsekuensi yang harus diterima, diantaranya adalah upaya retaliasi.

---

International trade activity is now become inevitable in the current globalization era. Along with the growing international trade activities, also found various dispute that often spice up the trade relations. One of the international trade dispute ever experienced by Indonesia is regarded to the National Car Program. The program is supported by the government with the recital of the various policies set out policies to achieve business opportunities in the field of automotive industry. However, some countries with large market coverage in Indonesia, namely the U.S., Japan and Europe are given government policies that cause harm to them, which then has implications for the filing of a lawsuit Indonesia to the WTO.

In this paper, the authors tried to analyze the following basic problems: Why is the National Car Project violates the WTO? How the case is resolved in the WTO and how to respond to the attitude of Indonesian National Car dispute this "What consequences if Indonesia does not implement the decision of the WTO appellate body" Research on these issues is intended to build a comprehensive understanding of issues related to the settlement of international trade at the WTO. The method of research that had been applied in this scientific work is a normative juridical method, using secondary data consisting of the primary sources of legal materials, secondary source material, and tertiary source material.

In this case that the focus of a lawsuit the parties is a violation of the principle of international trade in the General Agreement on Tariffs and Trades (GATT), namely the principle of Most Favored Nation and National Treatment. The lawsuit was later granted by the decision of the panel which then also approved by the WTO Dispute Settlement Body. Provisions that have been decided by the panel are imperative bind the Indonesian government to repeal all national car-related policies. If it appears that Indonesia would then ignore the decision there are consequences that must be accepted, including the retaliation effort."