Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan merupakan ikatan yang disahkan berdasarkan aturan-aturan tertentu diantara dua orang, yaitu pria dan wanita, yang tidak jarang keduanya memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap sifat dan kebiasaan berperilaku yang kemudian terbawa ke dalam kehidupan berumah tangga. Tidak jarang perbedaan tersebut kemudian menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan perkawinan, yang salah bentuknya adalah konflik harta bersama. Untuk mengatasi masalah tersebut, pasangan suami istri yang akan menikah dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bagi sebagian masyarakat menjadi sebuah hal yang tabu, tidak biasa, materialistik, egois, tidak etis, dan tidak sesuai dengan adat timur. Berbeda halnya dengan masyarakat barat, yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan merupakan sebuah hal yang lazim dibuat bagi sebuah perkawinan yang akan terjadi. Menurut mereka, hal ini erat kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul di dalam kehidupan berumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas adalah perihal pengaturan isi perjanjian perkawinan di Indonesia, pengaturan isi perjanjian perkawinann di New Zealand, dan perbandingan pengaturan isi perjanjian perkawinan di Indonesia dan New Zealand. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis menyajikan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia terdapat di dalam tiga peraturan yang berbeda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dimana masing-masing mengatur berlainan mengenai isi perjanjian perkawinan. Di New Zealand sendiri diatur di dalam Property (Relationships) Act 1976 yang berisikan mengenai pembagian harta dari pasangan-pasangan yang hubungannya berakhir karena perpisahan semata ataupun kematian. Penulis mendapatkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan di New Zealand lebih rinci dibandingkan dengan peraturan di Indonesia, khususnya mengenai isi perjanjian perkawinan. Kesimpulan dalam analisis menyarankan kepada pemerintah khususnya para pembuat undang-undang untuk melengkapi beberapa pengaturan perihal isi perjanjian perkawinan, lebih khusus mengenai isi yang diperbolehkan terdapat didalam sebuah perjanjian perkawinan, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang jelas, lengkap, dan tepat mengenai pembuatan perjanjian perkawinan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan perkembangan aborsi di Indonesia, bagaimana pengaturan dan perkembangan aborsi di New Zealand, dan bagaimana perbandingan penyelenggaraan aborsi aman di Indonesia dan New Zealand ditinjau dari perspektif Hukum Kesehatan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan berbagai data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara narasumber serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 1. Hukum di Indonesia mengenai aborsi masih membuka peluang aborsi dapat dilakukan dengan aman, di mana pengaturannya menyeimbangkan antara norma- norma yang dipegang oleh masyarakat dengan kepentingan kesehatan perempuan yang membutuhkan aborsi.; 2. Pengaturan hukum mengenai aborsi di New Zealand telah berubah dari bersifat sangat dibatasi hingga menjadi bebas, sehingga penyediaan pelayanan aborsi aman lebih mudah diakses untuk berbagai kalangan di masyarakat; 3. Jika dibanding dengan New Zealand, pengaturan mengenai aborsi di Indonesia masih belum optimal dalam mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan aborsi aman oleh WHO. Akan tetapi pengaturannya sedemikian rupa karena mempertimbangkan nilai-nilai yang dipegang masyarakat-masyarakat masing-masing negara. 

---

This research aims to analyze how abortion is regulated in Indonesia, how abortion is regulated in New Zealand, and to compare the provision of abortion in both countries from Health Law perspective. This is a judicial-normative research that is descriptive with a qualitative approach and uses secondary data collected through document study and interview. This research finds that: 1. Indonesian regulations on abortion still opens chances of abortion being done safely, where its current regulations are a balance between ensuring safe abortion and holding on to collective values; 2. New Zealand regulation on abortion is very liberal, which opens up easier access for people to get safe abortions; 3. Compared to New Zealand regulations, Indonesian regulations on abortion are stricter and not completely in line with WHO’s principles on safe abortion, but each country’s regulations are created that way as their creation heavily considered the collective values each country holds. "

"[Kegiatan equity-based crowdfunding yang menawarkan saham kepada investornya dengan beban keterbukaan informasi dan biaya kepatuhan rendah memudahkan Perseroan baru untuk menggalangkan dana cukup besar dalam waktu yang relatif singkat. Diantara negara yang telah mengatur equity-crowdfunding adalah Selandia Baru dan Malaysia, yang menempatkan kegiatan ini pada rezim pasar modal mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan mengacu pada Peraturan Bapepam. IX.A.5, equity-based crowdfunding dapat dijalankan di Indonesia selama nilai penawaran dibawah Rp 1 miliar. Meskipun demikian, saat ini masih terdapat hambatan hukum yang cukup besar dalam rangka memfasilitasi kehadiran para pihak maupun berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan equity-based crowdfunding.;Equity-based crowdfunding allows start-up companies to raise sizeable amounts of capital on a short amount of time through the offering of shares to the public with lower disclosure and compliance costs. Among the countries that have implemented equity crowdfunding regulations are New Zealand and Malaysia. In Indonesia, it can be concluded that under Bapepam Regulation Number IX.A.5, it is possible to conduct equity-crowdfunding, as long as the amount issued is lower than Rp 1 billion. However, there are still major hindrances surrounding the legal framework for equity crowdfunding, most notably regarding the facilitation of the parties and other technical issues., Equity-based crowdfunding allows start-up companies to raise sizeable amounts of capital on a short amount of time through the offering of shares to the public with lower disclosure and compliance costs. Among the countries that have implemented equity crowdfunding regulations are New Zealand and Malaysia. In Indonesia, it can be concluded that under Bapepam Regulation Number IX.A.5, it is possible to conduct equity-crowdfunding, as long as the amount issued is lower than Rp 1 billion. However, there are still major hindrances surrounding the legal framework for equity crowdfunding, most notably regarding the facilitation of the parties and other technical issues.]"

"Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan menurut hukum Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario , dengan melakukan analisis terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan di Belanda yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW , serta peraturan di Kanada Ontario yaitu Family Law Act 1990.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada peraturan dari masing-masing negara ini, terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan di Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario, dengan tujuan untuk memperbaiki pengaturan di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

This research discusses about comparison of regulation for postnuptial agreement in Indonesia, Netherland and Canada Ontario by doing analysis on Indonesia rsquo s regulation such as Indonesian Civil Code KUHPerdata and Law No. 1 1974 about Marriage, Netherlands rsquo regulation such as Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW and Canada rsquo s Ontario regulation such as Family Law Act 1990.This is a normative juridical research using qualitative approach method. Among those countries rsquo regulations, the Author found some similarities and differences regarding postnuptial agreement among those countries.This research shows how is postnuptial agreement regulated in Indonesia, Netherland and Canada Ontario in order to find suggestions to amend regulation regarding postnuptial agreement in Indonesia."

"Perjanjian perkawinan belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat dianggap penting terutama dalam perkawinan campuran mengingat dampak yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri cukup besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membandingkan pengaturan di Texas, Amerika Serikat yakni Texas Family Code dan Uniform Premarital Agreement Act. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal untuk melakukan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian berkaitan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran agar prosedur, akibat hukum, serta legalitas dari perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki kepastian.

---

Prenuptial agreement is still not widely known by the Indonesian people. However, marriage agreements can be considered important, especially in mixed marriages, considering the significant impact of the marriage itself. This thesis discusses the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia namely in the Indonesian Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974 and compares the with those in Texas, United States namely Texas Family Code and Uniform Premarital Agreement Act. The research used in this thesis is doctrinal research to compare the regulations between Indonesia and Texas, United States. The results of this study are that the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia requires legal certainty because in practice there are still inconsistencies related to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages. This can be done by the government as the authorized institution to pay more attention to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages so that the procedures, legal consequences, and legality of the prenuptial agreement themselves have certainty."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan isi perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia. Di Australia, perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah binding financial agreements. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mencegah masalah berkepanjangan dikemudian hari antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, perlu diberlakukan pengaturan yang jelas mengenai ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan. Permasalahan yang akan penulis bahas yaitu perihal perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia dan perbandingan terhadap hal-hal yang dapat diatur dari isi perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan karena mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda yaitu Indonesia dengan Australia. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai isi dari perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia.

---

This research purpose is about to analyze the comparison of the content of prenuptial agreement in Indonesia and Australia. In Australia, Prenuptial Agreement known as the binding financial agreements. Prenuptial agreement made with the purpose to prevent further problems in the future between husband and wife. Therefore, an obvious regulations must be provided. Issues that will be explored by the author are regarding to the comparison regulation about Prenuptial Agreement in Indonesia with Australia and comparison to things that can be set from the contents of the Prenuptial Agreement in Indonesia with Australia. This research form method is normative. This research also uses the comparative approach because based on methods of comparative law against two different countries, Indonesia and Australia. In this research, there will be analyze about the similarities and differences in regulation regarding the content of the prenuptial agreement in Indonesia and Australia."

"ABSTRAKREGIKA CHRISTYProgram Studi : KenotariatanJudul : Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Antar Negara Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara New Zeland Yang Dilakukan Di New Zeland Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia terhadap perkawinan beda warga negara yaitu wanita WNI dengan seorang pria yang berkewarganegaraan New Zealand, yang tunduk pada peraturan perkawinan di New Zealand dikarenakan keduannya akan melangsungkan pernikahan di negara tersebut. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum keduanya mengsungkan pernikahan di New Zealand, yang dibuatkan oleh Notaris di Indonesia. Dengan alasan bahwa pihak istri berkewarganegaan Indonesia dan pasangan ini akan berdomisili di New Zealand, sehingga atas hal tersebut membuat calon mempelai wanita yang berkewarganegaan Indonesia memiliki segudang pertanyaan mengenai kedudukan akta perjanjian perkawinan yang mereka buat di Indonesia oleh notaris Indonesia di New Zealand Selain ada persamaan maupun perbedaan tentang isi perjanjian perkawinan di Indonesia dan New Zealand, kedudukan terhadap harta-harta selama perkawinan terkait perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris di Indonesia dapat dikatakan bahwa mengenai status kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama, berdasarkan undang-undang adalah dipersamakan haknya dengan hak atas tanah bagi pasangan WNA-nya, yakni hanya sebatas hak pakai, sedangkan hak Milik masih dapat diusahakan oleh WNI pelaku perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, tetapi dengan cara-cara ilegal. Kata Kunci :Hukum Perkawinan, Perjanjian Kawin, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Selandia Baru.

---

ABSTRACTName REGIKA CHRISTYProgram of Study NotaryTitle Prenuptial Agreement Between Indonesian Citizen And New Zealand Citizen Which Conducted In New ZealandPrenuptial Agreement made by Indonesian public notary against a marriage of a different citizen, an Indonesian female citizen and New Zealand male citizen, subject to a marriage law in New Zealand due to her marriage will be conducted in that country. The prenup was made before the couple married in New Zealand, which was made by Indonesian public notary. For the reason that the bride of Indonesian citizen will be domiciled in Zealand, therefore causing the bride of an Indonesian citizenship has plenty of questions about the legality of their prenuptial agreement made by Indonesian public notary in New Zealand.In addition to the similarities anddifferences between the contents of the prenuptial agreement in Indonesia and New Zealand, the position of the marital property related to the prenuptial agreement made by Indonesian notary can be said that regarding the status of Indonesian citizen land ownership in marital property, according to the law, is equal to the right of land for their foreign spouse, which is the Right of Use Title Hak Pakai . While Freehold Title Hak Milik may still be cultivated by Indonesian citizen in mixed marriage without prenuptial agreement, but with ilegal means."

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Namun, seringkali tujuan ini tidak tercapai dan perceraian pun terjadi. Perceraian tidak melepaskan tanggung jawab kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan kehidupan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam memenuhi kewajiban ini, negara dapat ikut campur dengan pembuatan pengaturan yang menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak pasca perceraian. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini melaksanakan perbandingan antara hak alimentasi anak di Indonesia dengan tunjangan anak di Selandia Baru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia memiliki pengaturan hak alimentasi anak yang sporadik dan tidak mengatur hak alimentasi anak untuk seluruh masyarakat secara komprehensif dan spesifik. Sebagian besar penentuan jumlah hak alimentasi anak hanya didasarkan pada kebijaksanaan hakim dan/atau yurisprudensi. Berbeda dengan Selandia Baru yang telah memiliki pengaturan tertulis yang terpusat dan komprehensif mengenai tunjangan anak. Hal ini pun telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Selandia Baru. Maka, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam pengaturan hak alimentasi anak. Dengan demikian, pengaturan di Indoensia dapat diperjelas demi tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam melaksankan hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat menggunakan pengaturan di Selandia Baru sebagai acuan agar kesejahteraan anak di Indonesia dapat dilindungi dan terjaga dengan lebih baik lagi.

---

A marriage has a purpose to build a happy family. However, often times, this purpose is failed to be achieved, resulted in a divorce. A divorce does not remove the responsibilities of both parents to maintain and ensure their children’s livelihood. In fulfilling this obligation, the state can interfere by making regulations to ensure the fulfilment of children's welfare after a divorce. Using a judicial-normative method, this study conducted a comparison between the child alimony rights in Indonesia and child support in New Zealand. The results of this study indicates that Indonesia has a sporadic regulation and there is no specific nor comprehensive regulation about child alimony rights. Therefore, the determination of the amount of child alimony rights mostly based on a judge’s discretion and/or jurisprudence. In contrast to New Zealand that already has a centralized and comprehensive written law regarding child support. As a result, it has provided legal certainty for the people in New Zealand. It is concluded that Indonesia is still left behind in terms of child alimony rights regulation. Thus, the regulations in Indonesia can still be improved in order to achieve legal certainty. In implementing this, the Indonesia government could use the regulations in New Zealand as a reference so that the welfare of children in Indonesia can be better protected and maintained."

"[Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan dan isi perjanjian perkawinan menurut hukum Indonesia dan Jerman, dengan melakukan analisis langsung terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan di Jerman yaitu Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) atau yang juga disebut sebagai German Civil Code. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada ketiga peraturan ini terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pengaturan dan penerapan dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Jerman, yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan terhadap perjanjian perkawinan di Indonesia.

---

This research studies the comparative analysis on regulation and content of marriage agreement between Indonesia and Germany, by conducting direct analysis pursuant to Indonesian Law namely KUHPerdata and Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage, and regulation in German Law namely Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) or German Civil Code. This is a normative juridical research with the method of data process and analysis using a qualitative approach. On these three regulations, there are fundamental differences in terms of making the marriage agreement. The research points on how the regulation and implementation of the marriage agreement in Indonesia and Germany, which aims to improve the regulation on marriage agreement in Indonesia.

, This research studies the comparative analysis on regulation and content of marriage agreement between Indonesia and Germany, by conducting direct analysis pursuant to Indonesian Law namely KUHPerdata and Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage, and regulation in German Law namely Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) or German Civil Code. This is a normative juridical research with the method of data process and analysis using a qualitative approach. On these three regulations, there are fundamental differences in terms of making the marriage agreement. The research points on how the regulation and implementation of the marriage agreement in Indonesia and Germany, which aims to improve the regulation on marriage agreement in Indonesia.

]"

"Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Namun, mengenai maksud perjanjian lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam putusan ini. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas terkait isi yang dapat dituangkan ke dalam perjanjian perkawinan dan adanya kekeliruan menafsirkan perjanjian perkawinan yang menyebabkan esensi perkawinan itu hilang. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan batasan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, serta tidak boleh merugikan pihak ketiga. Skripsi ini membahas mengenai batasan dan praktik pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan Notaris yang mengatur selain harta benda perkawinan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memfokuskan penelitian berdasarkan norma-norma hukum yang ada dan didukung wawancara dengan Notaris untuk mengetahui praktiknya. Hasil penelitan menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur selain harta benda perkawinan sebagai klausul tambahan, asalkan sesuai dengan hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip agama, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, pihak ketiga harus dilindungi dengan mendaftarkan dan mengumumkan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, ada juga Notaris yang berpendapat bahwa perjanjian perkawian yang mengatur selain harta benda perkawinan bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang lebih jelas mengenai batasan isi perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum, agama, kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga untuk menyatukan pemahaman dalam praktiknya. Sementara itu, Notaris dapat mempergunakan subjektivitasnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam membuat perjanjian perkawinan yang mengatur selain harta benda perkawinan.

---

The issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has expanded Article 29 of Law Number 1 of 1974 on Marriage that the nuptial agreement can arrange marital property or other agreements. However, regarding the other agreement do not go further in this ruling. Problems arise because there are no clear boundaries regarding the contents that can be arranged into the nuptial agreement and there is a mistake in interpreting the nuptial agreement which causes the essence of marriage to be lost. Article 29 of Law Number 1 of 1974 on Marriage only provides a limitation that a nuptial agreement may not conflict with law, religion and morals, and may not harm third parties. This thesis discusses the limitations and practices of making nuptial agreements attested by a notary who regulating other than those marital property. The method used is juridical normative with a focus on research based on existing legal norms and supported by interviews with notaries to see the practice. The research results show that the nuptial agreement can include other than marital property as an additional clause, as long as it is in accordance with Indonesian positive law, religious principles and norms that apply in society. In addition, third parties must be protected by registering and announcing a nuptial agreement. However, there are also notaries who believe that a nuptial agreement that regulate other than marital property is contrary to Article 1337 of the Civil Code. Therefore, a clearer regulation regarding the content of the nuptial agreement is needed that does not violate legal, religious, moral boundaries and does not harm third parties to unify understanding in practice. Meanwhile, notaries can use their subjectivity based on their knowledge and experience in making nuptial agreements that regulate other than marital property."