Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis tentang pelaksanaan programTanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate social Responsibility (CSR)Lapindo Brantas Inc. terhadap masyarakat yang terkena bencana lumpur Sidoarjo.Penelitian ini menyoroti faktor- faktor dan kendala-kendala yang dihadapi olehLapindo Brantas Inc. dalam menjalankan program CSR agar bermanfaat bagimasyarakat korban lumpur Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian kualitatif dengan studi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukanbahwa Lapindo Brantas Inc. telah melaksanakan program dan kegiatantanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk pengembangan lnasyarakat sejaksebelum terjadinya bencana lurnpur Sidoarjo pada 2006. Setelah terjadinyabencana lumpur Sidoarjo, progran tanggungjawab sosial perusahaan difokuskankepada pernberdayaan masyarakat melalui pembudidayaan lele serta usahawarung makanan dari lele. Berbagai langkah dan upaya perbaikan dilakukan olehLapindo Brantas Inc. melalui pelibatan partisipasi warga untuk mengatasi kendalatersebut agar citra dan reputasi Lapindo Brantas Inc. menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT This study describes and analyzes the implementation of the program onCorporate Social Responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR)Lapindo Brantas Inc.. to the affected communities. This study highlights thefactors and constraints faced by Lapindo Brantas Inc.. in carrying out CSRprograms to benefit the victims of the Sidoarjo mud. This study uses qualitativeresearch methods to the study of descriptive analysis. The results shor,ved thatLapindo Brantas Inc.. has been implementing programs and activities in the forrnof corporate social responsibility comrnunity development since before theSidoarjo rnud disastbr in 2006. After the Sidoarjo rnud disaster, corporate socialresponsibility programs focused on conmunity empowerment through thecultivation of catfish and catfish food from the kiosk. Various measures andremedial efforts undertaken by Lapindo Brantas Inc.. through the involvement ofcitizen participation_to overcome these obstacles so that the image and reputationof Lapindo Brantas Inc.. for the better."

"Penelitian bertujuan mengetahui peranan strategi negosiasi Polda Jatim dalam pencegahan terjadinya konflik skala besar kasus Lapindo. Metode penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif kualitatif Data diperoleh melalui; wawancara mendalam satu narasumber (key informan) yaitu Kapolda Jatim, studi kepustakaan, kajian literatur terkait, observasi, mengumpulkan artikel di media cetak yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian menyimpulkan strategi negosiasi yang diterapkan ialah strategi negosiasi level atas, pencapaian tujuan akhir negosiasi strategis. Dengan strategi negosiasi level atas, konflik skala besar sampai sekarang dapat diredam. Penelitian merekomendasikan untuk melakukan penelitian strategi negosiasi level menengah atau bawah dengan pencapaian tujuan akhir negosiasi berbeda, taktis dan teknis.

---

This research is to know the function of negotiation strategy in East Java Police Department to prevent big scale of conflict in Lapindo’s case. Using a qualitative descriptive interpretive. The exploration data by depth interview to one single source which is Head Office of East Java Police Department, librarian study, literature theories, observation, and articles in print media connected with the research. The research concluded that negotiation strategy in high level has been used with the strategic achievement as on The big scale conflict has been reduced with the use of negotiation strategy high level. The research recommended thal therc should be another research in middle and low level negotiation strategy with different achievement on il, tactical and technical."

"ABSTRAKDalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi selama ini menunjukkan korporasi sebagai pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi, realitas menunjukkan bahwa banyak terjadi dampak yang merugikan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya terhadap pencemaran lingkungan hidup. Semenjak adanya kasus pencemaran lingkungan, permasalahan, apakah sebuah korporasi dapat dibebani suatu pertanggungjawaban menjadi suatu hal yang menarik untuk diperdebatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah diatur tentang tuntutan pertanggungjawaban perdata yang dapat diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan maupun tuntutan pertanggungjawaban pidana dan sanksinya terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Selama ini dalam kejadian kasus pencemaran/perusakan lingkungan yang diajukan ke Pengadilan, yang menjadi tersangka adalah persoon, sementara korporasi dan Direksi tidak tersentuh oleh penegak hukum. Dalam konteks tersebut, Penulis melakukan penelitian dan berusaha menganalisis tanggungjawab pengurus perusahaan/direksi dan pemegang saham Lapindo Brantas Inc., balk pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Di akhir penelitian tesis, penulis menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban perdata maupun pidana dalam peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tidak sebatas pada persoon teknisi lapangan tetapi juga menjangkau perusahaan, para direksilpengurus perusahaan dan para pemegang saham. Dalam penelitian ini juga, penulis mencoba mengkaji penerapan strict liability pada peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tersebut."

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan legalstanding sebagai salah satu bentuk litigasi kepentinganpublik untuk perkara pelanggaran HAM di peradilan umum.Dengan menggunakan case method, skripsi ini menggunakanpenelitian preskriptif yang bertujuan mencari jalankeluar terhadap permasalahan dengan memberikanrekomendasi yaitu pengaturan legal standing untukperkara HAM. Penggunaan legal standing untuk perkarapelanggaran HAM, berpotensi menimbulkan ketidakpastianhukum karena tidak adanya pengaturan khusus dalamperaturan perundang-undangan. Padahal, penggunaan legalstanding ini diharapkan dapat menjadi salah satu upayadalam rangka pemenuhan access to justice. Contohnyagugatan Lumpur Lapindo yang diajukan Yayasan LBHIndonesia. Gugatan tersebut menjadi preseden baik untukpengembangan legal standing untuk perkara pelanggaranHAM. Penegakan HAM menjadi salah satu tanggung jawabnegara dalam rangka penyelenggaraan HAM. Legal standingini dapat menjadi salah satu alternatif penegakan HAMdengan mengadopsi konsep perwalian di penegakan hukumlingkungan hidup."

"Dampak penting dari semburan Lumpur panas adalah pencemaran lingkungan salah satunya adalah kenaikan intensitas bau. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui konsentrasi H2S, persepsi masyarakat tentang gangguan kesehatan dari H2S, menghitung perkiraan risiko dan pencegahannya. Variabel penelitian adalah konsentrasi H2S, persepsi tentang gangguan kesehatan (iritasi mata, sakit kepala, dizzines, hyperpnoea, apnoea, asphyxia).Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran langsung dan kuesioner. Pemilihan lokasi adalah purposive dan responden dengan simple random. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah konsentrasi H2S diatas bakumutu Kep-50/MENLH/11/1996. Uji Pearson Chi Square adalah Ҳ<0,05 antara konsentrasi H2S dengan iritasi mata, sakit kepala, dizzines dan hyperpnoea (Ҳ<0,05). Pajanan risiko tinggi sebesar 0?0,91 mgkg-1hari-1 (HQ 0- 1825,3) dan risiko rendah 0-0,0011 mgkg-1hari-1 (HQ 0-3,29). Pencegahan risiko dengan meningkatkan kondisi, nutrisi dan penggunaan APD.Kesimpulan dan saran penelitian ini rata-rata konsentrasi H2S di atas 0,2 ppm. Karakterisasi risiko pajanan sebagaian besar adalah diatas dosis harian yang aman, untuk itu disarankan meningkatkan kondisi dan tidak sering kontak langsung pada sumber.

---

The major impacts of the Torrent of Hot Mud which happened in May 2006 in Sidoarjo are the changes in environment, social and economy. Another impact which has been identified is the increase of odor intensity which is suspected to be originated from an air pollutan H2S. A smelling disorder happened in which the intensity of odor is predicted to have caused the air pollution in areas surrounding the spewing of hot mud in Sidoarjo.Based on the result of the test conducted by Ministry of Environmental (KLH), it is discovered there are a number pollutants the concentration which are above the standard quality of odor and H2S is one of them. H2S gas is a colorless gas with a strong odor similar to the smell of a rotten egg. A high concentration of H2S can react with tears and sweat resulting sulfuric acid and bring about impacts such as eyes and skin irritation. In addition, exposure to H2S with the concentration 0f 0,025?25 ppm in human requires human to use breathing aid. Problem this research is there isn?t environmental pollution for study of health risk mon environment.Based on evaluation result of the acquired data, the topics of the destination in this research are 1) to find out about the concentration of H2S in the affected areas and to find out about the difference of H2S concentration in the areas with a high risk and the areas with a low risk, 2) to find out about perception of community about odor intensity 3) to find out about perception of community about health problems or not and whether there is a difference between concentration of H2S with the distribution 6 health problems and the duration of stay, age, education, income and job, 4) to calculation about the level of exposure from the pollutan indicator H2S, 5) to calculation about the level characterization of risk from the pollutan indicator H2S,6) to choice about alternative prevention and control. The variables of this research are H2S, distance from the center of torrent of the mud to the points of sampling location, the data on the 6 health problems (eyes irritation, headache, dizziness, asphyxia, apnea and hyperpnoea) which the community suffer and the data consisting of duration of stay, age, sex, education, job and income.The data collection is conducted by direct measurement, and interview with a xii questionnaire. The calculation of exposure and risk characterization (hazard quotient (HQ)) is to determine the exposure level of the pollutan H2S. The selection of location for the research is based on the areas affected by purposive sampling. The size of sample is determined by the size of the population and 10% of trust level, and the selection of respondents is based on the simple random.The data analysis is conducted to find out about the significant difference on the fourth problems. Result for this research is concentration of H2S in that location is above the standard quality as established by the decree of Kep-50/MENLH/11/1996 especially for Siring District, perception of community about health problems gotten there is different significant between concentration of H2S with eye irritation, headache, dizziness and hyperpnoea (Ҳ<0,05). Pollution of H2S not influence with losing of job, education and income. Risk assessment with a high risk had intake 0-0,91 mgkg-1day-1(HQ=0-1825,3) and area with a low risk had intake 0,0011 mgkg-1day-1. Average HQ score above from reference concentration. To control effort with wear self protection equipment, masks, glasses and avoiding frequent, direct contacts with the source.Conclusion from this research are 1) The result of the analysis in the location with a low risk shows that the concentration of H2S in that location is above the standard quality as established by the decree of Kep-50/MENLH/11/1996, 2) perception of community in high risk area about smell of odor is seldom (57%) smell (57%) and in the low risk area is often (63%) strong of smell (76%), 3) Pearson Chi square test show there is significant difference in concentration of H2S with 4 health problems are eye irritation, headache, dizziness and hyperpnoea (Ҳ<0,05), 4) The calculation of the exposure score in the area with the highest risk is 0-0,91 mgkg- 1day-1 and in an area with a low risk it is 0, 0011 mgkg-1day-1, 5) the HQ score in a high risk is 0-1825,3 and in a low risk it is 0-3,29. In a high risk environment, it shows that the HQ score is much bigger than the HQ score in a low risk environment, 6) HQ score > 1 shows that there is a risk of health problems in the affected community. For the reason, it is necessary to carry out the alternative control effort both in areas with a high risk and in areas with a low risk with to wear self protection equipment, masks, glasses and avoiding frequent, direct contacts with the source and decides desease vector are to correct environment , quality of drinking and to correct immune of host. From the result and the discussion, the recommendation is: Regulatory of H2S had intake above reference concentration, avoid recommending re-investigate and necessary to integrated study of environment risk assessment."

"Penelitian ini mencoba mengungkap konstruksi media pada isu-isu yang melatar belakangi pemasalahan sosial pada kasus dampak semburan lumpur di Sidoarjo dalam pola hubungan media, masyarakat (civil society), negara (state), dan pasar (market), dengan segala subjektifitasnya dalam mendefinisikan realita sosial menjadi realitas media dimana didalamnya melibatkan komunikasi politik, dan aktor-aktor sosiai termasuk politik media dalam menseleksi sebuah isu atau peristiwa, yang dengan penilaian tertentu yang boleh jadi hal itu dipengaruhi oleh kepentingan idealis, ideoiogi, politis dan ekonomis owner-market, sehingga dipandang memenuhi keriteria layak dimuat atau tidak layak muat. Atau bisa jadi konstruksi-konstruksi pemberitaan ini juga pengaruh dari Issues Management yang dibuat aktor-aktor sosial, karana semua memiliki kepentingan dalam penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dangan paradigma konstruktif. Dengan unit analisis seluruh isi berita yang melatar belakangi permasalahan sosial akibat semburan lumpur di Sidoarjo pada surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo (periode Juni 2006 hingga Mei 2007). Data penelitian diperoleh dari klipping koran; wawancara pada profesional surat kaban studi Iiteratur dalam rangka memberikan konteks terhadap temuan dalam penelitian. Alasan pemilihan media yang diteliti adalah: koran terbitan pagi; distribusinya nasional area; jenis koran umum; latar belakang kepemilikan dan profesional di sural kabar hubungannya dengan ideologi yang berpengaruh pada visi-misi yang diemban media tersebut. Hal ini berkailan dengan proses produksi berita pola Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996) tentang lima faktor yang mempengaruhi produksi berita yakni: ideological level, extra media level, organizational level, media routine level dan individual level. Dalam penelitian ditemukan adanya beberapa kategori isu yang diangkat secara berulang-ulang oleh media dan mendapat porsi terbanyak dari setiap pemberitaan pada kasus lumpur Sidoarjo, sehingga secara signifikan isu-isu tersebutlah melatar belakangi perrnasalahan sosial adapun isu-isu tersebut adalah pada permasalahan; kopensasi, pengungsi/pengungsian, hukum dan lingkungan. Peneliti juga menemukan adanya ketidak konsistenan media dalam konteks ideologi yang di emban media tersebut dalam membentuk realitas sosial. Terbukti dari media yang diteliti, hampir semua mengangkat topik yang sama pada peristiwa yang sama. Sedikit perbedaan terungkap hanya pada lead berita, nara sumber yang dikutip dan peletakan halaman berita pada isu-isu yang melatar belakangi permasalahan sosial tadi. Hal tersebut juga yang membedakan dalam pengkonstruksian media sebagai realitas sosial, termasuk sikap media lerhadap kasus tersebut yang tertuang dalam editorial dan artikel opini. Saran akademis sebagai tindak Ianjut penelitian ini adalah dirasakan metode kualitatif belum mampu menjelaskan perbedaan pengkonstruksian satu media dengan lainnya terhadap suatu obyek, untuk itu diperlukan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, yang dalam penelitian ini peneliti mencoba sedikit menggunakan data kuanitatif untuk melengkapi analisis kualitatif untuk melihat perbedaan pengkonstruksian masing-masing media. Keterbatasan penelitian antara lain, kasus ini masih terus berjalan hingga penulisan ini, dimasa yang akan datang bisa jadi isu yang dilemukan dalam penelitian akan tidak sama. Disisi lain untuk narasumber dari media hanya didapat dari pekerja media (redaktur). Sehingga tidak dapat mengungkap secara langsung pandangan dan keterlibatan pemilik media sebagai regulator."