Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh jenis kepemilikan, konsentrasi kepemilikan, dan diversifikasi pendapatan bank pada liquidity creation. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis kepemilikan, konsentrasi kepemilikan, dan diversifikasi pendapatan bank. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah liquidity creation. Analisa yang digunakan menggunakan regresi data panel dinamis, dengan periode penelitian mulai tahun 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap liquidity creation. Konsentrasi kepemilikan 25% sd <75% berpengaruh pada liquidity creation, sementara kepemilikan diatas ≥75% tidak berpengaruh pada liquidity creation. Kepemilikan saham oleh bank lain tidak berpengaruh signifikan dengan hubungan negatif, sementara kepemilikan oleh investor institutional, company, dan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap liquidity creation. Disisi lain, diversifikasi pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap liquidity creation yang menunjukkan bahwa semakin terdiversifikasi kegiatan usaha bank akan meningkatkan liquidity creation. Jenis kepemilikan bank yang mendapatkan manfaat dari diversifikasi untuk meningkatkan liquidity creation adalah bank yang dimiliki oleh bank lain dan oleh investor institusional. Penelitian ini memberikan masukan kepada investor bahwa jenis kepemilikan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan liquidity creation pada bank dan memberikan masukan kepada regulator untuk mendorong bank meningkatkan diversifikasi pendapatan sebagai upaya untuk meningkatkan liquidity creation.

---

This research aims to investigate the impact of ownership type, ownership concentration, and bank revenue diversification on liquidity creation. The independent variables in this study are ownership type, ownership concentration, and bank revenue diversification. The dependent variable in this study is liquidity creation. The analysis used is dynamic panel data regression, with the research period spanning from 2018 to 2022. The results indicate that ownership concentration does not have a significant effect on liquidity creation. Ownership concentration between 25% to <75% affects liquidity creation, while ownership concentration of ≥75% does not affect liquidity creation. Share ownership by other banks does not have a significant effect and shows a negative relationship, whereas ownership by institutional investors, companies, and families has a significant positive effect on liquidity creation. On the other hand, revenue diversification has a significant positive effect on liquidity creation, indicating that the more diversified a bank's business activities are, the higher the liquidity creation. The type of bank ownership that benefits from diversification to enhance liquidity creation is ownership by other banks and institutional investors. This study provides input to investors that ownership type is one of the factors that need to be considered to increase liquidity creation in banks, and it provides input to regulators to encourage banks to increase revenue diversification as an effort to enhance liquidity creation."

"Pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan dan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sehingga perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham bank umum dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan. Selanjutnya dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun peraturan tersebut dinilai sebagai keterbukaan yang terlalu over. Kemudian Bank Indonesia (BI) meluncurkan aturan kepemilikan saham bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Peraturan ini dibuat guna meningkatan ketahanan perbankan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan untuk Peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan saham perbankan seharusnya mempunyai kesetaraan agar peraturan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum dan sejalan dengan itu Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan terhadap bank.

---

In 1998, the Indonesian economy was in decadence and caused a public confidence crisis towards banking institutions. Therefore, the greater possibility for the entry of foreign capital through the purchase of commercial banks shares needed to be opened while maintaining the principle of partnership. Furthermore, the Government Regulation No. 29 of 1999 concerning the Purchase of Commercial Bank Shares was formed. However, this regulation is rated as an over openness.Bank Indonesia (BI) had launched a commercial bank share ownership rules through Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/8/PBI/2012 concerning Shares Ownership in Commercial Bank. This regulation was made in order to increase the bankingresilience through the implementation enhancement of the precautionary and bank good governanceprinciples. This research is a normative juridical which applying the legislation and the comparative approaches. The research result suggests that regulation which ruled the ownership of bank shares should have equality in order to meet the legal certainty and Bank Indonesia should coordinate with the Financial Services Authority in terms of bank supervisio."

"Sejak krisis keuangan Asia tahun 1997 dan 1998, banyak negara di dunia mengalami liberalisasi dan globalisasi perbankan, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Dengan menggunakan data 100 bank komersial di Indonesia dengan periode 2009-2014, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh kepemilikan asing terhadap NIM, profit akuntansi, aktivitas non-pinjaman, dan risiko bank. Peningkatan kepemilikan asing terbukti berpengaruh negatif terhadap NIM bank-bank di Indonesia. Tidak sesuai dengan hipotesis, kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profit akuntansi, aktivitas non-pinjaman dan risiko bank di Indonesia.

---

Since the aftermath of Asian financial crisis on 1997 and 1998, many countries are experiencing liberalization and globalization of banking, including developing countries such as Indonesia. Using the data of 100 commercial banks in Indonesia for the period 2009 2014, this study tries to identify the impact of foreign ownership towards net interest margin, accounting profits, non lending activities, and bank risk. The increase of foreign ownership is proven to negatively impacts the net interest margin of banks in Indonesia. Contrary to hypothesis, foreign ownership does not has significant impact on accounting profit, non lending activities and risk of banks in Indonesia. "

"Usaha kecil memiliki peranan yang paling penting dalam perekonomian di Indonesia dibandingkan usaha menengah dan usaha besar. Pencabutan kebijakan minimal rasio alokasi kredit usaha kecil (KUK) pada tahun 2001 membuat semua bank umum di Indonesia menjadi bebas dalam mengalokasikan penyaluran kredit usaha kecilnya, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan dikontrol oleh variabel karakteristik bank dan kondisi makroekonomi Indonesia serta menggunakan metode random effect model pada data panel, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan bank baik itu berupa kepemilikan pemerintah maupun kepemilikan asing, yang dibagi menjadi dua yaitu foreigntakeover dan foreign-greenfield, memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat rasio alokasi kredit usaha kecil (KUK) masing-masing bank umum. Lalu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa tingkat penetrasi bank asing dalam perkreditan perbankan Indonesia menciptakan ?segregation effect? pada alokasi kredit usaha kecil (KUK) bank umum domestik di Indonesia.

---

Small businesses have the biggest contribution to the economic growth in Indonesia, compared to medium and large businesses. The releasing on policy of minimum credit allocation to small business (KUK) on 2001 made the Indonesian commercial banks became independent in allocating credit to small business, therefore it?s important to know their factors. Controlled by bank characteristic and macroeconomic condition variables, and using random effect model in panel data, this study found that bank ownership (state-owned, foreign-takeover, and foreigngreenfield) gave the significant impact on credit allocation ratio to small business. Then this study also found that foreign bank penetration in Indonesian banking lending created ?segregation effect? on domestic banks? credit allocation to small business."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."

"Dewasa ini keberadaan penanaman modal asing (foreign direct investment) memainkan peran yang signifikan bagi suatu negara. Selain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan modal negara, penanaman modal asing (foreign direct investment) juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat, Oleh karenanya dalam pengaturan Foreign Direct Investment harus dilakukan secara tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pada umumnya praktik kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment adalah dalam bentuk negative list (daftar negatif investasi). Namun daftar negatif investasi suatu negara juga dapat berubah-ubah tergantung arah kebijakan penanaman modal yang diambil oleh negara. Seperti Negara Indonesia yang ditemukan perbedaan dalam daftar bidang usaha tertutup penanaman modal sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta dan Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Telebih dengan dibukanya investasi asing minuman beralkohol di Indonesia yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tarik-menarik konsepsi kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment masih terus terjadi. Dalam penelitian ini juga menganalisis contoh kepentingan nasional dalam Foreign Direct Investment Minuman Beralkohol di Negara Malaysia. Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaturan khusus yang standar dan spesifik dalam mendefinisikan suatu kepentingan nasional dalam kaitannya Foreign Direct Investment. Kepentingan nasional merupakan bentuk untuk mempertahankan pengendalian atas sebuah negara, sehingga kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan integritas teritorialnya (physical), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (political), serta memelihara sosial budaya sebagai bentuk dari identitas kulturalnya (cultural identity). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri atas bahan hukum dan nonhukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum dan studi kepustakaan.

---

Today, a country's ability to attract foreign direct investment (FDI) is critical. In addition to fulfilling the interests and needs of state capital, foreign direct investment can also encourage an increase in the welfare of a society. In general, the practice of national interests in managing foreign direct investment is in the form of a negative list (negative investment list). However, a country's negative investment list can change depending on the direction of the country's investment policy. Like the State of Indonesia, differences were found in the list of investment-closed business fields before the entry into force of the copyright law and after the entry into force of the job creation law. Especially with the opening of foreign investment in alcoholic beverages in Indonesia which then reaped the pros and cons in society. This provides an understanding that the tug-of-war between the conception of national interests and the regulation of foreign direct investment is still going on. This study also analyzes examples of national interests in foreign direct investment alcohol drink in the Malaysia Country. This research is presented to find out that there are no special standards or specific arrangements for defining a national interest in relation to foreign direct investment. National interest is a form of maintaining control over a country, so national interest is used to maintain its territorial integrity (physical), maintain its political-economic regime (political), and maintain social culture as a form of its cultural identity (cultural identity). The research method used in this study is normative-juridical, using a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research materials, which consist of legal and non-legal materials, are carried out by studying legal documents and literature studies."

"Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas serta terdiri atas penduduk yang jumlahnya sangat besar. Penduduk-penduduk tersebut tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, sampai dengan daerah-daerah terpencil. Berangkat dari hal tersebut, peran bank perkreditan rakyat menjadi sangat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga fokus pelayanan bank perkreditan rakyat ialah melalui regulasi terkait permodalan bank perkreditan rakyat. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan kepemilikan asing pada bank perkreditan rakyat di Indonesia dan implikasinya dalam hal bank perkreditan rakyat dimiliki oleh bank umum konvensional yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan kini perlu dipahami secara principal-based, yang mana kepemilikan saham oleh pihak asing pada bank umum konvensional pemilik bank perkreditan rakyat diperbolehkan selama tidak mengendalikan bank perkreditan rakyat yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat implikasi bagi kedua bank tersebut. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah untuk kedepannya, peraturan perundang-undangan perlu diatur secara detail demi memberikan kepastian hukum.

---

Indonesia is a country which has a broad territory and consists of a very large population. Its citizens are spread to various regions, even to the remote areas. In accordance to that condition, the role of rural banks is very important for the distribution of welfare of the people in Indonesia as it aims to provide services to the people are domiciled in remote areas. One of the government's efforts to maintain the focus of rural banks is by enacting regulations related to the capital structure of rural bank. This thesis discusses the regulation of foreign ownership in rural banks in Indonesia and its implications in the case of a rural banks owned by a conventional commercial bank in which there is foreign ownership therein. This research is conducted using a normative juridical legal research form with a descriptive-analytical typology. The data used in this paper include secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research, it can be concluded that the current regulation also needs to be understood on a principal-based basis, in which foreign ownership of shares in conventional commercial bank who owns a rural bank is allowed as long as they do not have control over the rural bank, and hence there are no implications for both the conventional commercial bank and the rural bank. The recommendation conveyed in this research is that regulation needs to be made more detail in order to provide legal certainty."