Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi saat ini dipandang bukan hanya sebagai alat pengalihan resiko akan tetapi juga sebagai alat untuk berinvestasi. Terbukti dengan semakin banyaknya produk-produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi. Salah satu contoh produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi adalah produk asuransi Diamond Investa yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie atau Bakrie Life. Namun, produk asuransi Diamond Investa ini mengalami gagal bayar kepada tertanggungnya sehingga menyebabkan kerugian pada tertanggungnya. Untuk itu penting untuk mengetahui jenis produk asuransi Diamond Investa, dan menelusuri adakah terjadi pelanggaran terhadap penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK/010/2008 serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak tertanggung untuk menyelesaikan klaim asuransi Diamond Investa ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Dari penelitian ini diperoleh pengetahuan bahwa asuransi Diamond Investa merupakan asuransi dwiguna (endowment), dan bahwa tidak terjadi pelanggaran penempatan investasi oleh Bakrie Life, kegagalan bayar terjadi semata-mata dikarenakan agresivitas Bakrie Life yang menempatkan investasi pada produk investasi yang beresiko tinggi, dan untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar asuransi Diamond Investa ini tertanggung dapat mengunakan jalur litigasi yaitu dan non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan arbitrase. Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa ini tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa tersebut banyak mengalami kendala-kendala yang menghambat terciptanya suatu solusi.

---

Insurance now seen not only as a means of risk transfer but also as a means to invest. Proven by the growing of number of insurance products that combine elements of protection with elements of investment. One of the example of an insurance product that combines the elements of protection with elements of investment is Insurance of Diamond Investa issued by PT Asuransi Jiwa Bakrie or Bakrie Life. However, this product of Diamond Investa are experiencing default, causing losses to the insured. Therefore, it is important to know the types of insurance products of Diamond Investa, and whether there is any violation of placement of investment conducted by the Bakrie Life under the provisions of Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 jo. Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 158/PMK/010/2008 and legal efforts that can be taken by the insured to settle the Diamond Investa insurance claim.

This research was conducted by using literature methodology by means of data collection like study documents and interviews with guest speaker. From this research, it is obtained knowledge that the insurance of Diamond Investa is a dwiguna insurance (endowment), and that there is no breach of investment placements by Bakrie Life, the default of Bakrie Life is occurred solely because of the aggressiveness of Bakrie Life in investing in the high-risk investments product, and in order to settle dispute default, the insured may take litigation path or non litigation path through Body of Dispute Settlement (BPSK), Board of Indonesian Insurance Mediation (BMAI) and arbitration. But, this dispute resolution didn't work very optimal. There was many restrain to find the solution of this Bakrie Life's case."

"ABSTRAKPada dasarnya setiap orang yang cakap menurut hukum, pasti pernah membuatsuatu perjanjian dengan pihak lainnya, baik orang perorangan maupun badanhukum. Apabila dalam perjanjian yang dibuat terdapat klausula arbitrase, makapara pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa yang timbul melalui badanarbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penundaan kewajibanpembayaran utang merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untukmenyelesaikan perkara yang timbul antara para pihak yang berjanji dalamperjanjian tertentu jika salah satu dari kedua pihak tersebut mengalami kesulitanmelakukan pembayaran utang. Permohonan pengajuan penundaan kewajibanpembayaran utang tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga.

---

ABSTRACTBasically every person who is legally qualified, s/he must have entered into anagreement with other party which can be a person and or corporation. if theagreement contains a clause about arbitration, each parties can submit a disputecase to board of arbitration which had been agreed upon by both of parties.Suspension of payment obligations is one way that can be taken to resolve mattersarising between the parties to an agreement if one of the the those parties hasdifficulties in servicing its debt. A request for Suspension of the payment shouldbe filled with the designated commercial court."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi dukungan organisasi (dukungan dalam bentuk perhatian dan penghargaan) dengan sikap-sikap kerja (keterlibatan pada pekerjaan, kepuasan pada pekerjaan, dan komitmen afektif kepada organisasi) dan menganalisis hubungan antara ipersepsi kesempatan memperoleh penghargaan dengan sikap-sikap kerja (keterlibatan pada pekerjaan, kepuasan pada pekerjaan, dan komitmen afektif kepada organisasi).Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jakarta, ditetapkan sebanyak 125 responden sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh bagian atau unit kerja karyawan dari jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 196 orang. Dengan menggunakan nomogram Harry King, diperoleh angka minimum jumlah responden yang dapat digunakan sebagai sample. Penulis menggunakan teknik non probability sampling untuk menyebarkan seluruh kuesioner. Metode yang digunakan menurut teknik ini adalah purposive sampling.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat (positif dan signifikan) antara persepsi terhadap dukungan dari organisasi (POS) dengan kepuasan pada pekerjaan dibandingkan dengan keterlibatan pada pekerjaan dan Komitmen Afektif terhadap Organisasi. Disamping itu, terdapat hubungan yang lebih kuat antara Persepsi Terhadap Kesempatan Memperoleh Penghargaan (POR) dengan keterlibatan dalam pekerjaan jika dibandingkan dengan Kepuasan pada Pekerjaan dan Komitmen Afektif terhadap Organisasi.Berdasarkan hasil penelitian,diharapkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai informasi awal mengenai sampai sejauh mana perusahaan telah memberikan dukungan terhadap karyawannya dan dapat informasi mengenai hal-hal spesifik apa saja yang berkaitan dengan sikap-sikap kerja karyawan."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."