Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu perusahaan sering terjadi fenomena di mana pemegang saham minoritas tidak mendapatkan perlakuan yang seimbang dari pemegang saham mayoritas. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, para pemegang saham minoritas masih merasa belum cukup. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan untuk membuat suatu kesepakatan di antara pemegang saham yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada pemegang saham minoritas. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Antar Pemegang Saham (“Shareholders Agreement”). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan Shareholders Agreement dalam hukum perseroan terbatas, mengapa para pemegang saham membutuhkan Shareholders Agreement, dan bagaimana Shareholders Agreement dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Kesimpulan dari penelitian yang berifat yuridis-normatif ini adalah bahwa pada dasarnya kedudukan Shareholders Agreement dalam hukum perseroan terbatas menurut hierarki peraturan adalah lebih rendah dari UU Nomor 1 Tahun 1995 dan anggaran dasar perseroan, sehingga Shareholders Agreement dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan anggaran dasar perseroan. Para pemegang saham membutuhkan Shareholders Agreement karena beberapa alasan, yaitu pertama, pemegang saham minoritas memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham mayoritas dalam perseroan, kedua, keberlakuan prinsip one share one vote dan prinsip pungutan suara berdasarkan suara terbanyak yang umumnya berlaku untuk segala macam keputusan RUPS tidak selamanya bersifat adil bagi pemegang saham minoritas, dan terakhir, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui hak-hak khusus yang diatur UU Nomor 1 Tahun 1995 pada prakteknya memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun Shareholders Agreement dianggap dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas melalui ketentuan-ketentuan di dalamnya yang mengatur mengenai hak-hak tertentu yang diberikan kepada pemegang saham minoritas yang tidak atau belum diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 dan anggaran dasar perseroan."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas perjanjian pembiayaan yang disepakati dengan pemberi fidusia. Dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Adanya titel eksekutorial pada jaminan fidusia menjadi perlindungan pada penerima fidusia dimanapun objek jaminan fidusia itu berada. Pada pendaftaran objek jaminan fidusia para pihak harus menggunakan objek jaminan milik pemberi fidusia. Hal itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/PDT/2018 objek jaminan tidak atas nama pemberi fidusia sehingga berakibat tidak sahnya sertifikat jaminan fidusia dan pemberi fidusia yang cidera janji merugikan penerima fidusia karena tidak dapatnya objek jaminan tersebut dieksekusi oleh penerima fidusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang objek jaminan tidak atas nama pemberi fidusia dan tanggung jawab debitur atas cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia dan wanprestasi. Analisis data yang dilakukan adalah diagnostik berdasarkan ketentuan mengenai jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen dan wanprestasi. Dalam hal perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia sah jika objek jaminan merupakan milik pemberi fidusia agar memberi perlindungan kepada para pihak dan untuk mencegah terjadinya permasalahan seharusnya objek jaminan langsung dibaliknamakan kepemilikannya. Kerugian yang dialami kreditur akibat cidera janji harus dipertanggungjawabkan oleh debitur berdasarkan perjanjian pokok yang disepakati para pihak. Oleh karena itu kreditur harus meminta ganti rugi kepada debitur.

---

This research discusses the validity of the fiduciary guarantee certificate which is a legal protection for the fiduciary recipient of the agreed financing agreement with the fiduciary. In the event that the fiduciary performs default, the fiduciary recipient can execute the fiduciary security object. The existence of the executorial title on the fiduciary guarantee protects the fiduciary recipient wherever the object of the fiduciary guarantee is. In registering the object of fiduciary security, the parties must use the object of the guarantee belonging to the fiduciary. This has been stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. In the decision of the Supreme Court Number 3584 K / PDT / 2018, the object of guarantee is not in the name of the fiduciary, which results in invalidation of the fiduciary certificate and the fiduciary who fails to promise to harm the fiduciary recipient because the fiduciary recipient cannot execute the guarantee object. The problems discussed in this study are the validity of the fiduciary guarantee certificate, which the object of guarantee is not in the name of the fiduciary and the debtor's responsibility for default in the consumer financing agreement. Research on the problem uses the normative juridical research method, namely analysis based on theory and legislation on fiduciary and default guarantees. The data analysis performed was a diagnostic based on the provisions regarding fiduciary security, consumer financing agreements and defaults. In the case of a financing agreement, the fiduciary guarantee certificate is valid if the collateral object is the property of the fiduciary in order to provide protection to the parties and to prevent problems from occurring, the object of guarantee should be immediately reversed in the name of its ownership. Losses suffered by the creditor due to default must be accounted for by the debtor based on the main agreement agreed by the parties. Therefore, the creditor must ask for compensation from the debtor."

"Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia, baik pemerintah, swasta dan juga perorangan, memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan untuk memperoleh dana dengan adanya fasilitas kredit. Dalam membicarakan mengenai kredit maka tidak terlepas dari masalah, jaminan. Lembaga jaminan yang dikenal dengan Hak: Tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menggantikan peraturan lama, ketentuan Hypotheek dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Credietverband dalam Staatsb aad 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1937 No. 190. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 yang lebih dikenal dengan sebutan undang-undang Hak Tanggungan ini tentunya memiliki perbedaan sistem dan azas dari hukum yang lama. Sehigga diharapkan dapat menyelesaikan masalah masalah yang terjadi dalam praktek yang ditimbulkan dari sistem hukum yang lama Selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegangnya; Hak Tanggungan juga selalu mengikuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek itu berada, memenuhi asas spesialitas, publisitas, serta mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dengan demikian. Hak Tanggungan dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dan kedudukan Trust dalam sistem hukum Common Law dan Civil Law, serta kedudukan Trustee sebagai Pihak yang Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu konsep Trust adalah pranata yang unik dalam sistem hukum Common Law karena keberadaannya yang mengenal kepemilikan ganda (dual ownership) yaitu legal ownership dan beneficiary ownership, dimana pranata tersebut tumbuh dan berkembang di Inggris dan negara Commonwealth lainnya. Meskipun awalnya konsepTrust dan equity merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, saat ini telah ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Trust yaitu: Trustee Act 1925, Trustee Investments Act 1961, Recognition of Trusts Act 1987, Financial Services and Markets Act 2000, Trustee Act 2000. Lain halnya dengan di negara Civil Law yang tidak mengenal sistema kepemilikan ganda. Seperti di Indonesia, meskipun pranata mirip Trust telah dikenal dalam bidang hukum bisnis, seperti likuidator dalam kepailitan, wali amant dalam pasar modal, dan direksi perseroan dalam hukum perusahaan, akan tetapi belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai Trust. Kedudukan Bank Trustee dalam mengajukan Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sama dengan pemohon lainnya yaitu orang atau badan hukum, sepanjang syarat pendirian kegiatan usahanya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012, tentang kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (Trust). Hasil penelitan menyarankan perlunya pemerintah membuat regulasi yang dapat menjamin kepastian dan kemudahan berinvestasi, termasuk membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Trust, bukan hanya di bidang perbankan, tetapi juga di bidang lainnya.

---

This thesis focuses on discussing the concept and the position of Trust in the legal system of Common Law and Civil Law, and also the position of the Trustee as the parties applying for Suspension of Payment (PKPU). This research is a study in the normative form of juridical normative with descriptive analysis. The results of this research shows that the concept of the Trust is a unique institution in the legal system of Common Law because of its existence which can acknowledge about dual ownership, which are legal ownership and beneficiary ownership, where such institutions grow and thrive in England and other Commonwealth countries. Although the concept of trust and equity was initially the habit of society, there have been legislations specifically governing the Trust today, namely: Trustee Act 1925, the Trustee Investments Act 1961, Recognition of Trusts Act 1987, the Financial Services and Markets Act 2000, Trustee Act 2000. It is different from the Civil Law country which does not acknowledge the dual ownership system. As in Indonesia, although institutions similar to Trust have been known in the area of business law, liquidator in bankruptcy, trustee in the capital markets, and the directors of the company in corporate law, but there is no specific legislation which govern about the Trust. The position of the Bank Trustee in applying for Suspension of Payment (PKPU) is the same as the other applicants which are the person or legal entities, as long as the requirement of the establishment of business activities based on regulation Bank Indonesia Number 14/17/PBI/2012, about the bank's business activities in the form of deposit with certain management (Trust). The researcher suggests that government needs to make regulations to ensure the certainty and the ease of investing, including making regulations specifically regulating the Trust, not only in banking, but also in other sectors."

"ABSTRAKPajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasukBea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistempemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatusistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapatmenimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Diijen Pajak, dalam hal iniWajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju keproses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khususbermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UUPengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuanyang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untukmewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat

---

ABSTRACTTax is all types of contribution levied by Central Government, including ImportDuties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax CollectionSystem followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection systemauthorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payabletax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government*in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this caseTaxpayers may act as Plaintiff / Appellant To Proceed in Tax Court, may also berepresented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power ofAttorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in thefield of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore,concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer inTax Court, including an Advocate."

"Pada scat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda dunia, banyak terjadi kehancuran pada sendi-sendi perekonomian Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, Bank yang rnerupakan salah satu patokan keadaan perekonomian Negara mengalami kerugian besar akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas yang menyebabkan kesulitan likuiditas.Untuk mengatasi kesulitas likuiditas tersebut, Negara melalui Bank Indonesia (Bl) berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengeluarkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan syarat-syarat tertentu, namun diperjalanan banyak Bank-Bank dalam hal ini pemegang saham penerima BLBI melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BI seperti menyalurkan BLBI tersebut pada perusahaannya sendiri dan juga melanggar BMP K (Batas Minimal Penyaluran Kredit), dan pada akhimya para debitur pemegang saham tersebut tidak mampu untuk mengembalikan BLBI tersebut kepada BL Bank-Bank yang mengalami likuiditas dan tidak mampu mengembalikan BLBI tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan dibuatlah perjanjian berupa MSAA, MRNIA dan APU kepada debitur pemegang saham tersebut, dengan kesepakatan jika para debitur pemegang saham tersebut bisa mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, maka Negara akan memberikan release & discharge.Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah dimungkinkan pemberian release & discharge yaitu pelepasan dari segala tuntutan hukum kepada para debitur pemegang saham yang telah melunasi kewajibannya mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan juga apakah Inpres No. 8 tahun 2002 telah tepat dikeluarkan untuk masalah release & discharge ini, serta bagaimana reaksi masyarakat Indonesia atas keluarnya release & discharge ini."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"Penulis mengemukakan bahwa panyelesaian kredit macet yang diberikan oleh Bank kepada Debiturnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan dapat diselesaikan secara yuridis. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang terjadi Bank menemui jalan buntu dalam menyelesaikan kredit macet itu secara musyawarah, sehingga Bank menempuh penyelesaian secara yuridis yaitu dengan bantuan lembaga Peradilan. Dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapanqan penulis melakukan penelitian bagaimana Bank menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macetnya, yang dimulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan lelang eksekusi jaminan. Melihat kenyataan dalam praktek yang dilakukan Bank Duta sebagai lembaga keuangan swasta, maka terlihat upaya hukum, penyelesaian kredit macet dan pelaksaan eksekusi jaminan yang melibatkan Pengadilan Negeri dan Badan Urusan Piutang Negara memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan penyelesaian secara yuridis ini diatas maka penulis menyarankan sebaiknya Bank dalam melemparkan kreditnya kepada calon debitur selalu memperhatikan konsep prudent banking."