Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, menegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses Pemerintahan akan menghasilkan dokumen-dokumen yang kemudian disimpan sebagai arsip. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kearsipan dan dokumentasi (hukum kearsipan dan dokumentasi) yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan Nomor 8 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar penggunaan Dokumen Elektronik (E-Doc) dimana secara teknis E-Doc hanya dapat dibaca dan dimodifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga aspek pengamanan atas suatu dokumen menjadi sesuatu yang mendasar. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 13 memberikan definisi mengenai protokol yakni kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Implementasi E-Doc dalam kegiatan kenotariatan dapat menjadi suatu solusi atas permasalahan klasik yakni peningkatan efisiensi dan efektifitas terlebih dalam era globalisasi.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif analisis yang menitikberatkan pada? data kepustakaan khususnya peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Tanda tanqan Elektronik dan Hukum Kearsipan dan dokumentasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang hendak dibahas."

"The service of digital signature is created as electronical information system that be aimed to supporting identification by online method ?s. The digital signature does not same as conventional model which then be migrated into digitized image and as like signature that 's wrote at hard wore which is on touch screen base. The digital signature be resulted of encryption process to electronic models which has been done in mathematical or electronica! base and been sent by hard ware connection to any cyberspace network. This approach also runs to particular purpose as reflection of approval beside to protecting towards substance of document and archive of substance changing done. The author explains in the Indonesian legal circumstance's for further implication the topic submitted here in the related legal aspects on the role and junction of signature digital service, corporate document, ana' consumer protection."

"Dewasa ini, dengan adanya perkembangan teknologi dan akses internet, dunia digital telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, Indonesia kemudian membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun pengaturan tersebut dituang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di dalam menerapkan pemungutan pajak transaksi elektronik tersebut bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan pengaturan mengenai Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) yang berlaku di antara Indonesia dan negara-negara lain yang telah bersepakat. Penelitian ini membahas permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi apabila aturan ini diadakan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah terkait status Pajak Transaksi Elektronik di dalam pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan kedudukan Pajak Transaksi Elektronik dalam taxes covered yang dimaksudkan di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksploratif dengan bentuk penelitiannya normatif dengan tujuan untuk memperoleh data awal tentang pengetahuan baru ini melalui penelitian kepustakaan. 

---

Nowadays, with the development of technology and internet access, the digital world has become an important aspect of people's daily lives. To keep up with the times, Indonesia then made laws and regulations to facilitate trade through electronic systems. The regulation is stated in the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Context of Facing Threats Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, which has subsequently been ratified as Law Number 2 of 2020. In implementing the electronic transaction tax collection for foreign companies in Indonesia, the Indonesian Government must also pay attention to the regulations regarding the Multiple Tax Avoidance Agreement (P3B) in effect in between Indonesia and other countries that have agreed. This study discusses the problems that might occur when this rule is implemented. These problems are related to the status of Electronic Transaction Tax in the regulation of Electronic Trading and the position of Electronic Transaction Tax in “taxes covered” as referred to in the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B). This study uses a typology of exploratory research with a normative form of research in order to obtain preliminary data about this new knowledge through library research."

"Tugas dan kewenangan Notaris di Indonesia telah diatur secara rinci dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Sesuai dengan PJN, Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dengan berkembangnya teknologi informasi, saat ini komunikasi dan transaksi antar para pihak dapat diwujudkan lewat media elektronik. Transaksi melalui media elektronik telah mencapai nilai (nominal) yang cukup tinggi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Namun demikian saat ini transaksi elektronik masih dihantui oleh berbagai permasalahan keamanan (security) yang mengganggu kenyamanan para pihak. Untuk itu, diperlukan pihak ketiga yang handal dan dapat dipercaya sebagai salah satu lembaga pengaman transaksi elektronik. Profesi Notaris merupakan profesi yang dapat mengisi fungsi pengaman transaksi elektronik tersebut.Tulisan ini bermaksud menganalisa peranan Notaris dalam transaksi elektronik tersebut dan bagaimana prosedur pengamanan yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sejalan dengan penelitian hukum normatif, bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan p e rundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, tulisan-tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer tersebut. Hasil penelitian penulis melahirkan wacana bahwa seorang Notaris mampu mengemban fungsi untuk menjaga otentisitas transaksi elektronik. Untuk ketajaman dalam pelaksanaan tugasnya dalam transaksi elektronik, seorang Notaris harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi."

"Baru-baru ini muncul istilah cyber law. Cyber hukum muncul dalam merespon perkembangan pesat yang dinamis, khususnya di bidang teknologi informasi. Pada 21 April 2008, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan undang-undang tentang internet dan perdagangan elektronik (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik). Perkembang teknologi informasi membawan cara transaksi yang sangat berbeda dari yang konvensional (tatap muka transaksi). Dalam era baru, transaksi dalam perdagangan terjadi melalui situs Web yang ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan internet dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Jenis transaksi ini tentu saja sedikit berisiko bagi konsumen. Dan hukum di internet dan perdagangan elektronik akan melindungi mereka."