Hasil Pencarian

Ditemukan 207218 dokumen yang sesuai dengan query

Selma Fitri Ayuanshari

Analisis yuridis perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha pada proyek infrastruktur jalan tol, studi kasus jalan tol Batang-Semarang = Juridical analysis on guarantee agreement of public private partnership on toll road infrastructure project case study of Batang-Semarang toll road

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang.

Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.
The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.
The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kevin Samuel Fridolin Manogari

Tinjauan hukum mengenai standar pelayanan minimum dan upaya pemerintah mengembalikan biaya yang dikeluarkan badan usaha sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya tarif tol dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta = The legal analysis of minimum standard of service and private sector reimbursement as factors that influence highway rate in public private partnership scheme / Kevin Samuel Fridolin Manogari

"[Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam

mendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan

kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tol

membutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swasta

melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakan

alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untuk

pembangunan infrastruktur sangat terbatas. Tarif tol menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usaha

jalan tol dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

Sehingga permasalahan mengenai tarif tol merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi minat swasta dalam melakukan investasi di bidang pengusahaan

jalan tol. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan

jalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, badan usaha

jalan tol seringkali mengalami kenaikan biaya investasi tambahan. Hal ini akan

mempengaruhi pendapatan dari badan usaha jalan tol. Untuk itu penelitian ini akan

membahas mengenai upaya negara dalam pengembalian biaya investasi badan

usaha jalan tol. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum

mengenai upaya negara dalam mengembalikan biaya investasi badan usaha jalan

tol., Highway is one of the most important infrastructure that has influence for economic

growth in a country. The development of toll roads is the responsibility of

Indonesian Government, but in this case the private sector can built the

infrastructure with the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a

major source of alternative financing, because the state has a limited budget for

infrastructure development. Highway pricing is the one of most important factor

that influence the revenue of private sector. So it influence the private sector to

invest in highway development in Indonesia. Private sector can face a major

problem that influence their revenue because of the addition of operation and

maintenance cost that cause additional cost for their investment. To that end, this

research will discuss about the state effort to return the private sector investment

cost by highway pricing control. The purpose of this research was to determine the

effort of the state to return the investment cost that invested by the private sector.]"

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S59944

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rin Nuraeni Trismara

Manajemen risiko proyek pembangunan jalur kereta api Batu Bara di Kalimantan Tengah dengan skema KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta)

"Penelitian ini membahas manajemen risiko dalam pengembangan proyek keretaapi dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta di Kalimantan Tengah.Dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko yang potensial dari tiap tahapanproyek yang terbagi ke dalam lima tahapan, mulai dari tahap FS (FeasibilityStudy) / studi kelayakan, tahap transaksi kerjasama (pengadaan), tahap DED(Detil Engineering Design), tahap konstruksi serta tahap operasional dan pemeliharaan kemudian akan coba dilihat pengaruh dampak risiko dan penyebabnya dengan metode penelitian AHP (analytical Hierarchi Process) makadidapatkan hasil bahwa yang paling bepengaruh terhadap investasi dan waktu proyek adalah pada tahap konstruksi yaitu Proyek terlambat terkait dengan pembebasan lahan dengan mitigasi bahwa pembebasan lahan perlu dilakukan dengan baik sebelum proyek dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku.

The content of this study is about risk management in the development of PPP (Public Private Partnership) schemes railway project in Central Kalimantan. The purpose of this study is to identify potential risks of each stage of the project, which is divided into five phases, beginning from the FS (Feasibility Study) / Feasibility Study, Phase transactions cooperation (procurement), phase DED (Detailed Engineering Design), and construction phase and operations and maintenance phase will then try to see the effect caused by the impact of risk and return on investment, with the research method the AHP (analytical Hierarchi Process) analysis showed that the most risk to investment and the time the project is the construction phase of projects related to land acquisition delayed with the assesment that land acquisition should do before the project time with base the regulation."

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011

T29935

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Cantika Rahmalia Putri

Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ( KPBU ) dan pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan industri menuju indonesia 2045 = Public private partnership scheme and infrastructure development financing based on industrial development towards Indonesia 2045

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.
"

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andrew William John Nathaniel

Third-party risk in the implementation of availability payment in indonesian public private partnership for infrastructure development: A review of rights and obligations in the palapa ring western package partnership agreement = Risiko pihak ketiga dalam implementasi pembayaran ketersediaan layanan dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha di indonesia untuk pembangunan infrastruktur tinjauan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama palapa ring paket barat.

"Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pertama di Indonesia yang menerapkan Availability Payment (AP). Peraturan yang berlaku memungkinkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menentukan sistem insentif dan penalti dari Availability Payment untuk proyek dalam kontrak antara mereka. Skripsi ini membahas dua masalah utama: (1) apakah BUP memiliki kewajiban atas beban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yangmengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur, dan (2) apakah PJPK berhak memberikan sanksi terhadap AP kepada BUP apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan tinjauan kontrak, skripsi ini menyimpulkan bahwa, dalam proyek Palapa Ring Paket Barat, BUP memiliki kewajiban untuk kewajiban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan PJPK berhak untuk memberikan penalti terhadap AP kepada BUP jika gagal menjaga ketersediaan layanan. Alokasi kontraktual risiko operasional dan pemeliharaan kepada BUP menimbulkan kewajiban untuk menanggung biaya selama umur proyek, termasuk yang disebabkan oleh risiko pihak ketiga. Selanjutnya, penggunaan rumus untuk menghitung AP dari PJPK ke BUP semata-mata didasarkan pada data kinerja dalam menjaga ketersediaan layanan sesuai standar kontrak yang disepakati. Dengan demikian, penggunaan AP dalam Palapa Ring Paket Barat dapat menjadi acuan untuk proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di masa mendatang.

The Palapa Ring Western Package is the first Public Private Partnership infrastructure project in Indonesia implementing Availability Payment (AP). Prevailing regulations allow the Government Contracting Agency (GCA) and Implementing Business Entity (IBE) to determine the system of incentives and penalties of AP in their project contract. This thesis explores two main issues: (1) whether the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of the contractually determined AP amount in the occurrence of damage caused by a third party which interrupts or disrupts infrastructure service availability, and (2) whether the GCA has the right to penalize AP amount to the IBE in the occurrence of damage by a third party which interrupts or disrupts service availability. By applying normative legal research using the statute approach, this thesis concludes that in this project, the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of contractually determined AP amount in the occurrence of damage by a third party and the GCA has the right to penalize AP amount if the IBE fails to maintain service availability. The contractual allocation of operational and maintenance risk to the IBE creates obligation to bear costs during the project lifetime including those due to third-party risk. Further, the use of formula to calculate AP to IBE is solely based on performance data in maintaining service availability according to contractually agreed standards. Thus, the use of AP in the Palapa Ring Western Package may be a point to reference for future Public Private Partnership infrastructure projects."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan Hukum mengenai kepemilikan asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dalam rangka kerjasama pemerintah dan swasta = The legal analysis of foreign ownership in toll road concession in the public private partnership framework

"[Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum.menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu., Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. . Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method .The research concludes that foreign ]"

Universitas Indonesia, 2014

S58605

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fieanna

Tinjauan Hukum Mengenai Instrumen Jaminan Volume Kendaraan Minimum (Minimum Traffic Guarantee) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta = The Legal Analysis of Minimum Traffic Guarantee Instrument in Toll Road Infrastructure Development Through Public Private Partnership

"[ABSTRAK

Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

ABSTRACT

Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.;Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country,

one of them is the toll road infrastructure development, which can support and

increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the

responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can

build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme.

PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a

limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced

by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of

minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract.

To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in

Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing which

regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the

infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and

determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee

instrument in PPP agreement., Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country,