Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah Perusahaan Periklanan dapat dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau yang diperoleh pegawai maupun pihak-pihak lain yang bukan pegawai. Selain itu juga dapat dikenakan PPh pasal 23 yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk yang berasal modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dapat dikenakan juga PPh pasal 26 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Mengenai pajak yang diberlakukan kepada perusahaan periklanan telah dikukuhkan lewat Surat Edaran Direktur Pajak No SE-10/PJ.03/1998 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan. Di dalam Surat Edaran Direktur Pajak tersebut juga diatur mengenai kegiatan perusahaan periklanan yang terdiri dari pembuatan materi iklan, pemasangan iklan di media dan konsultasi. Adanya peraturan ini membuktikan bahwa Perusahaan Periklanan dianggap cukup berpotensi dalam meningkatkan pajak negara. Hal ini juga dibuktikan dengan bertambahnya berbagai media periklanan khususnya media elektronik yaitu, televisi dan radio. Dalam pelaksanaanya Surat Edaran tersebut kurang memberikan penjelasan tentang pengenaan pajak secara keseluruhan bagi perusahaan periklanan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perusahaan periklanan sehingga dapat membingungkan para pelaku industri periklanan. Selain itu untuk sekarang ini sebuah perusahaan periklanan biasanya tidak membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pembuatan materi iklan, karena biasanya dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan periklanan yang telah ditunjuk oleh klien. Maka agar dapat memberikan kejelasan dan memenuhi kebutuhan setiap pihak maka dibutuhkan perangkat hukum yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan, serta melakukan wawancara pada pihak terkait."

"Sistem perpajakan hendaknya didasari oleh azas-azas perpajakan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Azas-azas perpajakan yang disarankan para ahli antara lain equity, convenience, certainty dan economy. Dari azas-azas tersebut yang sering menjadi persoalan adalah azas keadilan karena keadilan sendiri mengandung pertentangan, dalam arti adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain.Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing (MLM). Sampai saat ini masih banyak perbedaan pandangan antara wajib pajak dalam hal ini perusahaan dan distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing dengan Direktorat Perpajakan. Perbedaan pandangan menyangkut rasa keadilan yang menurut Wajib Pajak tidak ada karena pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan bruto, padahal ada biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan MLM.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian ini tidak menghubungkan variabel satu dengan variabel lain, hanya memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang diajukan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan Multilevel Marketing, Pejabat Direktorat PPh Direktorat Jenderal Pajak dan kuesioner bagi distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh distributor Multilevel Marketing memenuhi hakekat ekonomi untuk dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21. Mekanisme yang digunakan dalam memungut pajak adalah melalui perusahaan Multilevel Marketing yang paling mengetahui bagaimana jaringan bisnis distributor beserta groupnya. Ketentuan Perpajakan yang mengatur pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing telah memberikan kepastian hukum.Saran yang bisa diberikan setelah dilakukan analisis adalah memberikan pengurangan berupa biaya jabatan kepada distributor MLM dan mengintensifkan pemungutan PPh badan bagi Perusahaan MLM dan bagi distributor yang sudah mencapai PTKP tetapi belum memiliki NPWP agar diefektifkan dengan menghimbau agar memiliki NPWP atau secara Jabatan."

"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dikenakan pada perusahaan pelayaran dalam negeri. Penerapan asas cabotage yang dimulai pada tahun 2005 membawa kemajuan bagi industri pelayaran nasional. Keberhasilan penerapan asas ini membawa dampak pada penerimaan PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 mengatur penggunaan Norma Penghitungan Khusus bagi perusahaan pelayaran dalam menghitung PPh terutang. Perubahan tarif PPh Badan pada UU PPh terbaru (UU No. 36 Tahun 2008) pun diyakini dapat berdampak pada besaran tarif PPh pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang penentuan tarif 1,2% pada tahun 1996, tarif PPh pelayaran sebenarnya dapat turun seiring dengan turunnya PPh Badan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Meskipun sisi keadilan kurang ditekankan, penggunaan Norma Penghitungan Khusus dan tarif final dirasakan sudah tepat bagi Wajib Pajak, terutama karena sisi kesederhanaannya. Selain itu, berlakunya asas cabotage dalam dunia pelayaran ternyata turut memengaruhi penerimaan PPh Pasal 15, sehingga fungsi budgetair (revenue productivity) berjalan dengan baik pada pasal ini. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan penerimaan PPh 15 dari tahun ke tahun dari sektor industri pelayaran.

---

This research is about Income Tax Article 15 Law No.36/2008 of national shipping company. The implementation of cabotage principle has begun on 2005, brings such an improvement for national shipping industry. One of the effect of cabotage is related to the revenue of Article 15. Article 15 contains the use of presumptive taxation for national shipping company namely Norma Penghitungan Khusus, to calculate its corporate income tax payable. The changing rate of corporate income tax on the recent income tax law (Law No.36/2008) can have effect to the rate of shipping income tax.

This research uses qualitative approach and the method of data collection is depth interview and library research. The result of this research is based on the background of rates? adjustment of 1,2% at 1996, actually income tax rates can move decreasely along with corporate income tax Article 17 at Law 36/2008. Although it?s lack of equity, the use of presumptive taxation and Final rate can be considered as a right treatment for Taxpayer, especially because of its simplicity. Besides, the implementation of cabotage priciple on industry shipping can affect to income tax Art.15?s revenue. It shows us that revenue productivity is increased as cabotage principle is implemented. "

"Pelayanan merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi perusahaan dalam rangka menjamin kelangsungan hubungan dengan pelanggan atau customer. Pada saat ini sudah banyak teknologi informasi dapat membantu unsur pelayanan sebagai senjata utama "dalam rangka menjamin kelangsungan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Untuk mencapai hasil yang terbaik, diperlukan satu rancangan sistem terpadu yang dapat mengoptimalkan proses kerja sama sekaligus sebagai pelayanan. Rancangan yang dibutuhkan adalah kombinasi beberapa teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Thesis ini berdasarkan studi kasus pada model kerja sama atau kolaborasi perusahaan periklanan di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya dengan menggunakan teknologi informasi agar tercapai kepuasan pelanggan.

---

Services has now become an important part of business many companies to strengthen the relationship "with its customers. Nowadays the use of information technology could assist the services factors as the main weapon toward quality services to customers.

In order to achieve best result, the needs would be an integrated sistem that will optimize the collaboration process as well as services. The integrated system design is a combination several information technologies to fulfill the requirements.

This thesis was based upon collaboration models of advertising agencies in Indonesia as a case study. The objectives of this case study is to serve the best quality services to the customer by implementing information technology to satisfy the customer."

"Perusahaan periklanan mempunyai ciri umum yaitu setiap pesanan dari klien berbeda dan dalam pengerjaannya perusahaan memerlukan jasa pihak lain. Hal ini menarik minat penulis untuk menelaah perlakuan akuntansi atas biaya jasa periklanan (Cost of Advertising Services). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi metode perhitungan biaya dan penetapan harga atas jasa-jasa periklanan pada suatu full service advertising agency. Untuk itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada PT HI, berdasarkan kategori jasa yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu outside production, media placement dan in-house production. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya atas jasa periklanan pada PT HI tidak mengakui biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai harga pokok atas jasa yang diserahkannya. Harga pokok untuk outside production dari media placement adalah sebesar tagihan dari pihak ketiga. Tidak lazim · untuk memasukkan beban perusahaan sebagai unsur harga pokok. Metode penetapan harga yang digunakan adalah net cost plus fee, yang selain mudah untuk menerapkannya juga merupakan metde yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan periklanan besar di dunia. Untuk jasa in-house production, PT HI belum dapat menerapkan metode yang . layak untuk menghi tung harga pokok atas · jasa tersebut. Penetapan harga berdasarkan negosiasi dengan klien (Negotiable basis). Dari Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa metode net cost plus fee sudah cukup layak diterapkan untuk jasa outside production dan media plac~ment. Sedangkan untuk jasa in-house production, basis negotiable price pT HI belum menentukan patokan yang tepat. Penulis memberi saran bagi jasa outside production dan media placement PT HI untuk menyusun anggaran dan menetapkan % Gross margin yang ingin dicapai secara hati-hati. Untuk jasa in-house production, penulis menyarankan agar PT HI membuat biaya standar berdasarkan basis upah langsung."